Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai strategi penolakan hasil pemilu Kamboja pada tahun 2013 oleh oposisi Cambodia National Rescue Party. Strategi ini dilakukan dengan cara-cara yang memicu kemarahan Cambodia People’s Partysebagai partai penguasa di Kamboja. Sehingga berdampak terhadap pelemahan oposisi Cambodia National Rescue Partyyang merupakan satu-satunya partai oposisi terbesar di Kamboja sejak pemilu 2013. Dengan menggunakan teori opposition party modesoleh Anthony King penulis melihat peristiwa yang terjadi sejak pemilu 2013 hingga menjelang pemilu 2018 sebagai konflik antara legislatif dengan eksekutif. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa pembubaran oposisi Cambodia National Rescue Partymenjelang pemilu 2018 merupakan tujuan utama Cambodia People’s Party dalam reaksinya menanggapi strategi penolakan hasil pemilu 2013 di Kamboja oleh oposisi Cambodia National Rescue Party. ......This study discusses the strategy of rejecting the results of the Cambodia elections in 2013 by the opposition Cambodia National Rescue Party. This strategy was carried out in ways that sparked the anger of the Cambodia People’s Party as the ruling party in Cambodia. So it has an impact on the weakening of the Cambodia National Rescue Party opposition which is the single largest opposition party in Cambodia since the 2013 elections. Using the theory of opposition party modes by Anthony King the authors see events that took place from the 2013 elections until the 2018 elections as conflicts between the legislative and executive. This research has the argument that the dissolution of the opposition Cambodia National Rescue Party ahead of the 2018 elections is the main goal of the Cambodia People's Party in its reaction to responding to the strategy of rejecting the 2013 election results in Cambodia by the opposition Cambodia National Rescue Party.

Abstrak :
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran gerakan sosial anti-nuklir Jerman dalam mendorong lahirnya kebijakan energi terbarukan Jerman atau EEG tahun 2000. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus serta teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan anasisis data sekunder. Dengan menggunakan teori gerakan sosial J. Craig Jenkins, ditemukan bahwa gerakan anti-nuklir Jerman berperan signifikan dalam mendorong lahirnya kebijakan EEG tahun 2000. Mobilisasi sumber, institusionalisasi gerakan sosial dan struktur peluang politik menjadi tiga faktor penting yang membuat gerakan anti-nuklir berperan signifikan dalam proses transisi kebijakan tersebut.

---

ABSTRACT This thesis discusses the role of the German anti nuclear social movement in driving the emergence of the 2000 Germany rsquo s renewable energy policy or EEG. The study was conducted by case study method and data collection technique in the form of literature study and secondary data analysis. Using J. Craig Jenkins 39 s social movement theory, it was found that the German anti nuclear movement played a significant role in driving the emergence of the 2000 EEG policy. The mobilization of resources, institutionalization of social movements and the structure of political opportunity became three important factors that lead the German anti nuclear movement to play a significant role in the policy transition process.

Abstrak :
Studi ini membahas konflik yang terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dengan DPRD dalam proses penganggaran APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini akan mengkaitkan dampak dari konflik tersebut terhadap kinerja anggaran DKI Jakarta tahun 2015, khususnya terhadap proses penyerapan APBD karena terdapat kondisi rendahnya kinerja penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Studi ini dapat menjadi sebuah kebaruan dalam studi konflik maupun penyerapan anggaran dalam bidang ilmu politik. Diskursus ilmu politik selama ini hanya menganalisis faktor-faktor penyebab konflik anggaran tanpa menguraikan dampaknya terhadap proses dan kinerja penyerapan anggaran. Sementara itu, studi mengenai faktor-faktor rendahnya penyerapan anggaran selama ini hanya melihat dari perspektif di luar politik, seperti buruknya kinerja birokrasi atau sistem anggaran, tanpa melihat bahwa terdapat kemungkinan faktor politik yang berperan lebih besar. Studi ini menggunakan teori politik anggaran, konflik dan konsensus, hubungan eksekutif dan legislatif, dan kinerja anggaran untuk menganalisis permasalahan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Studi ini menemukan bahwa penyebab terjadinya konflik karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak eksekutif dengan legislatif, khususnya terkait program-program usulan DPRD yang disebut Pokir (Pokok-Pokok Pikiran). Adanya konflik tersebut menyebabkan terhambatnya proses anggaran dari pembahasan, penetapan, hingga penyerapan. Kondisi tersebut menyebabkan angka penyerapan anggaran DKI Jakarta tahun 2015 menjadi rendah, terendah kedua dari seluruh provinsi di Indonesia. ......This study explores conflicts between executive and legislative in Special Capital Region of Jakarta in 2015. The conflict occurred between the Governor of Jakarta at that time, Basuki Tjahaja Purnama, and DPRD (Regional Legislative Board) of Jakarta that impacted the spending rate of the APBD or the local budget. This study elaborates the impacts of the conflict to the relatively low percentage of spending rate of the local budget in 2015. The study offers a new perspective in the cause of the spending performance studies. In political science the discourses of this topic only analyzes the casual factors of the conflict without analyzing the impact itself to the budget performance, in term of formulizing and spending. On the other hands, studies about the causal factors of low spending conducted by applying perspective from political science are relatively minimal. For example, studies on this subject only argue that bad bureaucrats are the main factors which therefore disregard the probality political factors as the main causes. This study uses political budgeting theory, and also conflict and consensus, relationship between executive and legislative, and performance budgeting theory to analyze the issue. This study also uses qualitative method and uses technique of in-depth interview and literature study to collect and analyze the data. This study argues that the causes of the conflict is due to conflict of interest between executive and legislative, especially on the implementation of pokir (pokok-pokok pikiran or points of opinion about local budget) from DPRD. This conflict has delayed the budgeting process and therefore is considered late based on the regulation set up by the central government. This condition then influenced to the spending of the local budget which in 2015 was recorded as the second lowest compared to all provinces in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas kontestasi kepentingan ideologis antara negara, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Nahdlatul Ulama (NU) pada kasus pembubaran HTI tahun 2017. Pemerintah membubarkan HTI dengan alasan HTI adalah ormas radikal yang dianggap menyimpang karena ingin menegakkan sistem khilafah. Hal tersebut diduga memiliki muatan politis karena proses pembubaran itu baru dilakukan pada tahun 2017, sedangkan kampanye pendirian khilafah telah dideklarasikan HTI secara terbuka sejak masa awal reformasi (2000).

Pembubaran HTI menjelaskan adanya pertentangan kelompok pro dan kontra serta tarik menarik kepentingan ideologis; namun penelitian-penelitian sebelumnya tidak menyebut kejelasan adanya peran NU sebagai kelompok penekan pressure groups). Permasalahan ini dilihat dalam teori kelompok penekan (pressure groups) untuk menjelaskan upaya tarik menarik kelompok penekan memengaruhi keputusan pemegang kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode observasi dan wawancara sebagai instrumen pengumpulan data.

Hasil penelitian membuktikan adanya kepentingan yang saling berpapasan dan bertolak belakang di antara kepentingan negara, HTI dan NU. Kepentingan negara adalah kepentingan ideologi menjaga Pancasila dan keamanan masyarakat. NU menolak khilafah karena memiliki kepentingan mempertahankan ideologi "Islam Nusantara". Keberhasilan NU mendorong pemerintah membubarkan HTI dipengaruhi oleh faktor relevansi isu dan kondisi struktur politik pemerintahan Joko Widodo periode 2014-2019. Isu radikalisme HTI yang dibangun NU sesuai dengan data peningkatan sentimen politik keagamaan yang membentuk perubahan perilaku dan sikap elit politik. Kondisi struktur politik pemerintahan yang terpolarisasi dalam kelompok Jokowi versus Prabowo berpengaruh terhadap keputusan pembubaran HTI. NU diidentikan dengan Islam moderat yang mendukung Jokowi dan HTI diidentikan dengan Islam konservatif yang mendukung Prabowo, sehingga nilai tawar NU kepada Pemerintah Jokowi lebih kuat dibandingkan dengan nilai tawar HTI.

---

ABSTRACT
This study discusses the contestation of ideological interests between the state, Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI), and Nahdlatul Ulama (NU) in the case of the disbanding of HTI in 2017. The government disbanded HTI on the grounds that HTI is a radical mass organization that is considered to be deviant because it want to enforce the khilafah system. This is thought to have political content because the dissolution process was conducted in 2017, while the Khilafah establishment campaign has been declared openly by HTI since the beginning of the reform period (in 2000).

The HTI dissolution explains the existence of conflict between pros and cons and tug of interest in ideology in the decision making process; however previous studies did not mention the clarity of NU as pressure groups. This problem is seen in the pressure groups theory to explain the efforts to attract pressure groups to influence the decisions of the government. This research is a qualitative research with observation and interview methods as data collection instruments.

The results prove the existence of conflicting interests between the interests of the state, HTI and NU. The interests of the state are ideological interests in guarding Pancasila and public security. NU rejects the Khilafah because it has an interest in maintaining the ideology of "Islam Nusantara". NU's success in encouraging the government to disband HTI is influenced by factors of relevance to the issues and conditions of Joko Widodo's political structure in the 2014-2019 period. The issue of HTI radicalism built by NU is consistent with data on increasing religious political sentiments that shape changes in behavior and attitudes of the political elite. The condition of the polarized political structure in the Jokowi versus Prabowo group influenced the decision to dismiss HTI. NU is identified with moderate Islam which supports Jokowi and HTI is identified with conservative Islam that supports Prabowo, so that the bargaining value of NU to the Jokowi Government is stronger than the bargaining value of HTI.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Refendum 2017 merupakan inisiasi Erdo-an yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdo-an didukung oleh AKP dan MHP di Parlemen, sedangkan HDP dan CHP menolak karena poin-poin amandemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok G len. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdo-an mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017. ......This thesis discusses the case of Erdo an regime on the case of Turkish referendum 2017. The referendum was initiated by Erdo an, whom argued that presidential system will make the country stronger and more stable. The referendum was supported by AKP and MHP in the Parliament, but then opposed by HDP and CHP due to their concern of one man rule in Turkey. The referendum was held in the state emergency situation since the failed coup attempt on 2016 by the G lenists. In the preparation and process, there were repression to the oppositions, uneven access to the resources and campaign, and some indication of an unfair election. Based on the findings, this thesis concluded that Erdo an rsquo s regime had implemented and embodied the competitive authoritarian model, especially in the case of the 2017's referendum.

Abstrak :
Kemenangan Abdul Fattah al-Sisi dalam pemilihan presiden Mesir pada tahun 2014 dan 2018 menimbulkan dugaan adanya tindak manipulasi. Dalam teori otoritarianisme elektoral, manipulasi pemilu digunakan untuk mengendalikan hasil substantif dari kompetisi elektoral dan permainan reformasi institusional. Faktor ketidakpastian pemilu merupakan hal utama yang berupaya dihindari oleh penguasa, termasuk Abdul Fattah al-Sisi. Sebagaimana dikemukakan Andreas Schedler (2002), manipulasi pemilu dilakukan melalui berbagai taktik yang mengarah pada masyarakat sipil maupun oposisi politik. Al-Sisi mengandalkan militer serta kaum borjuasi untuk membantu melakukan strategi manipulasi. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi strategi manipulasi yang dilakukan Abdul Fattah al-Sisi dalam memperoleh kemenangan pada pemilihan presiden Mesir tahun 2014 dan 2018. Dengan menggunakan teori otoritarianisme elektoral, penelitian ini berusaha untuk menggambarkan strategi manipulasi yang digunakan al-Sisi untuk memperoleh kemenangan elektoral. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kasus. Penelitian akan diakhiri dengan bagian kesimpulan. ......Abdul Fattah al-Sisi's victories in Egypt's presidential elections in 2014 and 2018 led to allegations of manipulation. In electoral authoritarianism theory, electoral manipulation is used to control the substantive outcomes of electoral competition and the game of institutional reform. The election uncertainty factor is the main thing that the authorities, including Abdul Fattah al-Sisi, are trying to avoid. As stated by Andreas Schedler (2002), election manipulation is carried out through various tactics that lead to civil society and political opposition. Al-Sisi relied on the military as well as the bourgeoisie to help and carry out the manipulation strategy. This study seeks to identify the manipulation strategies used by Abdul Fattah al-Sisi to achieve victory in the 2014 and 2018 Egyptian presidential elections. Using the theory of electoral authoritarianism, this study seeks to describe the manipulation strategies used by al-Sisi to obtain electoral victory. The research method used is qualitative with case study techniques. The research will end with a conclusion section.

Abstrak :
Prinsip normatif mengenai kesetaraan dalam konsep maupun teori demokrasi dan demokratisasi telah berkontribusi kepada asumsi bahwa demokratisasi berdampak baik bagi perempuan. Apabila merujuk kepada kasus-kasus demokratisasi yang diikuti oleh stagnasi maupun memburuknya hak perempuan, timbul urgensi untuk meninjau ulang persoalan demokratisasi dan hak perempuan. Tulisan ini menghadirkan kerangka teori baru untuk menjelaskan persoalan tersebut. Dengan berpijak pada logika bahwa konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi dapat berbeda-beda dan memengaruhi hasil dari transisi politik, tulisan ini berargumen bahwa meluas-tidaknya konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi memengaruhi kondisi hak perempuan pascademokratisasi. Studi perbandingan terhadap kasus demokratisasi di Tunisia dan Mesir pasca-Arab Spring membuktikan bahwa konsepsi demokratisasi yang bersifat minimalis diikuti oleh stagnasi atau progres hak perempuan yang terbatas pula. Penelitian ini pun menunjukkan bahwa kategorisasi konsep dan konsepsi mengenai demokrasi (dan demokratisasi) ke dalam kelompok minimalis dan maksimalis secara konvensional tidak mampu menjelaskan persoalan hak perempuan dalam demokrasi dan demokratisasi, sehingga diperlukan cara baru untuk mendefinisikan kedua kategori tersebut. Dengan menggunakan perspektif gender yang lintas ruang publik-privat, tulisan ini memperkenalkan definisi baru mengenai demokrasi (dan demokratisasi) minimalis dan maksimalis serta ‘membumikan’ definisi tersebut untuk menjelaskan bagaimana konsepsi masyarakat mengenai demokratisasi memengaruhi dampak demokratisasi bagi hak perempuan. Terbuktinya kerangka teori yang diajukan tulisan ini melemahkan teori-teori terdahulu yang memosisikan peran aktif perempuan sebagai faktor penentu hak perempuan pascademokratisasi......The grand claim that democracy upholds equality for all its citizens has contributed to the assumption that democratization is good for women. Studies revealing cases of democratization followed by stagnation and worsening of women’s rights gave raise to the urgency to reexamine the issue of democratization and women’s rights. This paper proposes a new theoretical framework to answer the question concerning the two. By founding its idea on evidence that people understand democracy differently and the important role that people play in determining the outcome of political transitions, this paper argues that conceptions of democratization determine women’s rights after democratic transitions. The comparative inquiry into the democratization in Tunisia and Egypt after the Arab Spring finds that minimalist conceptions of democratization in both countries were followed by stagnation and limited progress in women’s rights. This study also reveals that the conventional definitions of minimalist and maximalist democracy are insufficient to explain the issue of women’s rights in democracy and democratization, and thus new definitions are necessary. Through a gender-sensitive lens that delves into both the public and private sphere, this paper redefines what constitutes as a minimalist and maximalist democracy. These new definitions were then used to interpret and demonstrate how different conceptions of democratization lead to different outcomes for women’s rights after democratization. The strengthening of this theoretical framework challenges earlier theories that positions women’s active participation in democratization as the main determinant of progress in women’s rights after democratization.

Abstrak :
Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021. ......Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021.

Abstrak :
Ketidakpercayaan politik adalah suatu hal yang penting guna melihat implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan partisipasi dari warga negaranya. Pada masa pandemi Covid-19, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan ketaatan dan kemauan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan kesehatan pemerintah, menurunkan persepsi risiko terhadap Covid-19, dan mengurangi angka mortalitas. Sebaliknya, ketidakpercayaan politik akan meningkatkan ketidakpatuhan dan menyebabkan instabilitas yang berakibat negatif bagi penanganan pandemi Covid-19. Data menunjukkan adanya tren yang sama dalam ketidakpercayaan politik di Jerman dan Indonesia selama penularan pandemi Covid-19 dari Maret 2020-Juli 2021. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, investigasi media daring, dan hasil survei untuk mengkaji dan membandingkan tren ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah Jerman pada masa kekanseliran Angela Merkel dan pemerintah Indonesia pada masa kepresidenan Joko Widodo. Dengan menggunakan teori ketidakpercayaan politik Bertsou yang menjelaskan mengenai faktor-faktor kemunculan ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah, penelitian ini berargumen bahwa tingkat kompetensi, transparansi, dan kepentingan menjadi faktor penting dalam mengkaji ketidakpercayaan politik masyarakat selama masa pandemi. Sebab, tingginya ketidakpercayaan politik berkorelasi terhadap efektivitas kebijakan pandemi. ......Political distrust is an important factor in policy implementation to handle the Covid-19 pandemic which requires citizen participation. During the Covid-19 pandemic, trust in government can increase public willingness to comply with government health policies, reduce the risk perception for Covid-19, and reduce mortality rates. On the other hand, political distrust will increase disobedience and lead to instability which has a negative impact in any attempts to handle the Covid-19 pandemic. The data shows a same trend in political distrust in Germany and Indonesia during the spread of the Covid-19 pandemic from March 2020-July 2021. This study will use a qualitative approach with data collection methods in the form of literature studies, online media investigations, and survey results to assess and compares the trend of citizen’s political distrust of the German government during the chancellorship of Angela Merkel and the Indonesian government during the presidency of Joko Widodo. By using Bertsou's theory of political distrust which explains the factors in the emergence of political distrust for the government, this study argues that the level of competence, transparency, and interest are important factors in assessing citizens political distrust during the pandemic as high political distrust correlates with the effectiveness of pandemic health policies.

Abstrak :
Derasnya arus informasi di media sosial berdampak pada kemunculan berita palsu dan menyebabkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, beberapa negara mengeluarkan regulasi untuk mengatur berita palsu, termasuk Singapura dengan kebijakan POFMA (Protection of Falsehood and Manipulation Act). POFMA diberlakukan kepada oposisi hingga masyarakat umum. POFMA juga diberlakukan pada masa Pemilihan Umum 2020 yang dimenangkan oleh partai berkuasa People’s Action Party (PAP) dalam kondisi Pandemi Covid-19. Penelitian ini berargumen bahwa POFMA dimanfaatkan oleh PAP sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebelum POFMA dibentuk, PAP telah melakukan kontrol politik terhadap oposisi dalam struktur negara dan media massa serta masyarakat umum dengan pembentukan lembaga, skema pemilu, dan kebijakan yang membatasi kebebasan. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori three pillars of stability milik Gerschewski yang membahas tiga pilar penting yang saling berkaitan untuk mempertahankan stabilitas rezim, yaitu pilar legitimasi, kooptasi, dan represi. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data yang bersumber dari studi pustaka berupa buku, jurnal, dokumen resmi, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pilar legitimasi didapatkan melalui survei persepsi masyarakat terhadap berita palsu, green paper, public hearing, dan dukungan masyarakat setelah POFMA disahkan. Masyarakat mendukung POFMA karena berperan dalam mengatasi berita palsu terutama dalam isu kepentingan publik. Pilar kooptasi dapat dilihat melalui kooptasi perusahaan media sosial, POFMA Office, dan civil servants. Pilar represi diperlihatkan melalui topik kasus yang diberlakukan POFMA, jenis koreksi yang dikeluarkan, dan pihak-pihak yang mendapat pemberlakuan POFMA. Kata kunci: POFMA, Mempertahankan Kekuasaan PAP, Pemilihan Umum 2020. ......The rapid flow of information on social media has an impact on the emergence of fake news and causes conflict in society. Therefore, several countries have issued regulations to regulate fake news, including Singapore with the POFMA (Protection of Falsehood and Manipulation Act) policy. POFMA applies to the opposition until the general public. POFMA was also implemented during the 2020 General Election which was won by the ruling People's Action Party (PAP) during the Covid-19 pandemic. This study argues that POFMA is used by PAP as a way to maintain its power. Before POFMA was formed, the PAP had exercised political control over the opposition in the state structure and the mass media as well as the general public by establishing institutions, electoral schemes, and policies that limited freedom. This study was analyzed using Gerschewski's theory of three pillars of stability which discusses three important interrelated pillars to maintain regime stability, namely the pillars of legitimacy, co-optation, and repression. The research uses qualitative methods with data collection sourced from literature studies in the form of books, journals, official documents, and websites. The results showed that the pillars of legitimacy were obtained through a survey of public perceptions of fake news, green papers, public hearings, and community support after POFMA was ratified. The community supports POFMA because it plays a role in overcoming fake news, especially in issues of public interest. The pillar of co-optation can be seen through the co-optation of social media companies, POFMA Office, and civil servants. The pillars of repression are shown through the topics of the cases imposed by POFMA, the types of corrections issued, and the parties to whom POFMA is enforced. Keywords: POFMA, Maintaining PAP's Power, General Election 2020.