Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tema besar dalam skripsi ini adalah eksistensi hak individu, terutama dalam hal kehidupan bernegara. Dimulai dengan pembahasan konsep hak yang telah muncul mendahului kontrak yang dibentuk oleh individu sebagai penjamin atas keberlangsungan hidup mereka. Negara sebagai manifestasi kontrak sosial merupakan agen proteksi yang diberikan suatu kuasa oleh individu-individu untuk menjamin keberlangsungan dari individu-individu tersebut dalam mengakses hak¬haknya. Permasalahannya kemudian adalah secara empiris terjadi pelencengan atas fungsi negara sebagai agen proteksi bagi individu-individunya. Ketika negara memiliki suatu kebijakan yang mengarah pada pengorbanan individu sebagai sarana menuju cita-citanya, maka sebenarnya negara tersebut telah keluar dari konteks idealnya. Skripsi ini hendak menunjukan konsep negara yang seharusnya berbasis pada penghargaan atas otonomi individu. Melalui teori Robert Nozick, skripsi ini berusaha menunjukan konsep negara minimal yang tepat untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ketika individu hidup dalam suatu negara maka kekuasaan negara tidak dapat terlalu jauh melakukan intervensi terhadap warganegara. Dengan demikian, negara dapat memberlakukan suatu regulasi kepada masyarakatnya jika mereka menyetujuinya secara sukarela.

---

The Main theme of this thesis is individual rights, especially in the matter of living in as a state. Starting by discussing the concept of rights which has existed prior to a of contract formed by the individuals as a the guarantor of their survival. A state as a manifestation of a social contract playes the part of the protecting agent which is given an authority by it's individuals to guarantee the individual`s survival to access their rights. The problem then becomes, empirically, there have been violations of the state`s function as a protecting agent towards the individuals. When a state has the authority that leads to a sacrifation of an individual as a way to achieve an ambition, thus the state has stepped out from it`s ideal concept. This thesis wishes to present a state concept that must be based on the respect of individual`s autonomous capabilities. Using robert nozick`s theory, this thesis tries to present the right concept of minimal state that can be applied in a state-living situation. When an individual lives in a state, the state`s authority cannot go too far in intervening with it`s citizen`s matters . Therefore a state can validate a regulation towards it`s citizens if they give make an agreement voluntarily.

Abstrak :
ABSTRAK
Problem aborsi, pada saat ini, tidak sebatas menyentuh ranah medis, melainkan telah masuk ke dalam ranah Negara. Hal ini terlihat pada terbentuknya hukum aborsi yang diterapkan oleh berbagai Negara di dunia. Dalam hukum aborsi, dapat dilihat adanya syarat-syarat tertentu yang mesti dipatuhi oleh pihak terkait untuk dapat melakukan aborsi atau tidak. Dengan kata lain, kebebasan bertindak seseorang terhadap dirinya sendiri diberikan batasan oleh Negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengkritik pembentukan hukum aborsi yang dilakukan oleh Negara, melalui pengkajian tentang hilangnya kebebasan individu di dalam hukum aborsi, dengan menggunakan pemikiran John Stuart Mill tentang kebebasan individu.

---

ABSTRACT
Abortion, at this moment, not merely touch the medical sphere, but has entered into the realm of the State. This is seen in the formation of the abortion law applied by many countries in the world. In the abortion law, there are certain conditions that must be adhered to by the related parties to be able to have an abortion or not. In other words, freedom of action of a person against himself given restrictions by the State. This thesis aims to criticize the establishment of legal abortions performed by the State, through the assessment of the loss of individual liberty in the abortion law, using John Stuart Mill?s idea of individual liberty.

Abstrak :
Skripsi ini membahas efisiensi hukum paten dengan menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum sebagai teori pembahasannya. Analisis ekonomi terhadap hukum sebagai bagian dari filsafat hukum dapat menguji secara ilmiah nilai efisiensi dari hukum paten yang berlaku. Dengan menggunakan asumsi, analisis ekonomi terhadap hukum dapat berlaku dan sejalan dengan perkembangan jaman. Teori analisis ekonomi terhadap hukum memberi dimensi baru dalam dunia filsafat. Ini sesuai dengan tujuan penulisan ini yang ingin memberikan pemahaman mengenai aplikasi teori analisis ekonomi terhadap hukum. Selain itu, penulisan ini ingin membuktikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat dipergunakan untuk menghitung efisiensi pelaksanaan hukum paten.

---

This thesis discusses the efficiency of patent law by using economic analysis of law as a theoretical discussion. Economic analysis of law as part of the philosophy of law can scientifically test the efficiency value of the applicable patent law. By using the assumptions, economic analysis of law can be valid and in line with the changing times. The theory of economic analysis of law provides a new dimension in the world of philosophy. This is consistent with the objectives of this thesis is to provide an understanding of the application of economic analysis of law. In addition, this study wanted to prove that the economic analysis of law can be used to calculate the efficiency of the implementation of patent law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kelompok minoritas seksual LGBTIQ schagai subjek hak dan hubungannya dengan negara schagai institusi penjamin hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodc analisis deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari pcnclilian ini menyatakan bahwa ada keperluan untuk menguhah konsep 11AM schagai sesuatu yang terkonstruksi secant social agar kelompok minoritas seksual LG13'I IQ dapat diakui sebagai subjek hak dan mendapatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan atas hak dan kepentingan mereka dari negara. Sislem negara demokrasi menjadi wadah politik yang sesuai untuk memherikan emansipasi kepada kelompok minoritas seksual LGBTIQ.

---

This thesis discussed about sexual minority group LGBTIQ as the subject of rights and its relation with the state as the human rights guarantor institution. This research used analitical descriptive and bibliography study methods. The result of this research declares that there is a need to change the conception of human rights into something that construct socially so that the sexual minority group LGBTIQ can he recognized as the subject of rights and get hold of respect, fulfillment, along with protection for their rights and interests that come from the state. The democracy state system became an appropriate political institution to give the sexual minority group I.GBTIQ emancipations.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini berawal dari ketidakjelasan konsep subyek, fantasi, dan emansipasi dalam keadaan kapitalisme-globalisasi. Subyek yang bersifat void ini selalu berupaya menutupi lackness alamiahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui fantasi. Prinsip dasar fantasi adalah 'Che vuoi' (What do you want from me?). Hasrat pihak lainlah yang secara tidak sadar membentuk hasrat seseorang, contohnya pada kasus fantasi rasis. Problematika ini memampukan subyek untuk melampaui sisi tergelapnya, sehingga terkait dengan emansipasi. Kondisi emansipasi merupakan tujuan perjuangan subyek. Perjuangan tersebut membutuhkan subyek yang mempunyai kemampuan mengatasi lackness alamiahnya melalui tindakan radikal. Tindakan radikal ini dapat terjadi dengan adanya pematahan struktur the Big Other, serta pelepasan diri dari tatanan the Symbolic yang ada. Tindakan radikal ini menghasilkan kebaruan dan subyek 'kosong'. Situasi inilah yang memungkinkan tercapainya emansipasi. Perlu diingat bahwa emansipasi tidak bisa berhenti, tidak mempunyai syarat-syarat legal, serta bukanlah sebuah fantasi (karena bukan bentukan hasrat pihak lain). ......This thesis begins with the vagueness concept of subject, fantasy, and emancipation in capitalist-globalization. Subject, whose characteristic is void, always try to cover this natural lackness. One of the efforts is through fantasy. The basic principle of fantasy is 'Che vuoi' (What do you want from me?). Other party desire unconsciously forms one's desires, for example in the case of racist fantasy. This problematic enabling the subject to pass over the darkest side of his/her life, which associated with emancipation. Emancipation is a condition that being the goal of subject's struggle. This struggle requires a subject that has the ability to overcome his/her natural lackness through radical action. This radical action may occur by the breaking the structure of the Big Other, as well as the self-release from the existing the Symbolic order. This radical action produces novelty (new form) and the an "empty" subject. This situation allows the possibility of emancipation. Some things that we should keep in our mind that emancipation won't have finished, it doesn't have any legal terms, and it's not a fantasy (as it's not formed by the other party's desire).

Abstrak :
Tesis ini merupakan penelisikan teoritis mengenai pluralitas masyarakat semasa ini, dalam kerangka pemikiran teori kritis Axel Honneth. Berangkat dari faktisitas sosio-politik, yang ditandai dengan intensitas keragaman nilai, ideologi, gaya hidup, terjadi pula penajaman perbedaan identitas entah itu bersifat etno-kultural maupun etno-religius. Akibatnya, di satu sisi, kita menemukan dalam masyarakat adanya gejala eksklusivitas mayoritas terhadap minoritas, atau antaretnis dan antaragama akibat gesekan-gesekan sosial, dan di sisi lain, ada upaya untuk mengatasi problem semacam itu dengan mendorong inklusivitas sosial dalam masyarakat. Dengan menggunakan teori pengakuan Axel Honneth, yang dipahaminya sebagai sarana realisasi-diri individu, tesis ini menyatakan bahwa melalui pengakuan intersubjektif, terbuka kemungkinan masyarakat semasa menemukan jalan dialog bagi kebertemuan yang secara legal-normatif menjamin hidup bersama secara berdamai dan berkeadilan. Sehubung itu, dalam tesis ini, pengakuan intersubjektif disebut sebagai prinsip pro-eksistensi masyarakat plural.

---

This thesis is a theoretical scrutinize of the plurality of contemporary society, in the framework of critical theory of Axel Honneth. Departing from socio-political facticity, which is characterized by the intensity of the diversity of values, ideology, lifestyles, there is also sharpening difference whether it is the identity of ethno-cultural as well as ethno-religious. What emerges is, on the one hand, we find in society the symptoms of exclusivity between different societies, majority against minority, or interethnic and interreligious due to social friction, and on the other, there is an attempt to overcome such problems by encouraging social inclusiveness in agonistic society. By using the theory of Axel Honneth of intersubjective recognition, which is understood as a means of individual selfrealization, this theses states that through intersubjective recognition, opens the condition of finding the path of dialogue during the society for meeting between different socially community, which legally guarantees coexist peacefully and equitably. In this way, I call intersubjective recognition as the principle of proexistence in a plural society.

Abstrak :
ABSTRAK
Jantung coroner merupakan penyakit pembunuh terbanyak kedua di Indonesia dengan angka kematian 12,9 % (Kompas, 2020). Menurut AHA (2010), biaya yang dikeluarkan untuk perawatan jantung adalah sebesar $ 444 milyar. Penelitian ini bertujuan untuk mendesain alat baru sebagai terobosan dalam dunia teknologi kedokteran dengan menggunakan koreksi kesalahan dengan presisi yang tinggi. Metode yang diterapkan untuk memperoleh presisi tinggi pada alat EKG. Desain alat yang dibuat akan dibandingkan dengan menggunakan alat portable N58. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat alat dengan biaya yang rendah dan akurasi yang baik. Sampel yang digunakan terdiri atas 9 pria dan 7 wanita dengan rentang usia 18-73 tahun. Sensor seperti AD8232, pulse sensor, dan Max30102 digunakan untuk mendapatkan nilai detak jantung dan saturasi oksigen. Pengukuran sensor EKG diletakkan di dada dan untuk PPG dengan cara menyentuh LED yang mengeluarkan cahaya merah. Perangkat lunak Arduino digunakan untuk menjalankan program dan arduino pro mini sebagai MCU dengan sebuah module sensor EKG terintegrasi dengan FTDI menggunakan PCB. Sensor PPG memakai Arduino Uno dan 2 modul. PCB dihubungkan oleh jumper antara Arduino pin FTDI dan pro mini. Arduino pro mini dan AD8232 terlekat dengan PCB menggunakan female header yang memerlukan penyolderan dengan kawat. Berdasarkan hasil penelitian, didapat koreksi kesalahan 14% oleh N58 dengan akurasi alat EKG ini mencapai 86%.

---

ABSTRACT
Coronary heart disease is the second most killer disease in Indonesia with a mortality rate of 12.9% (Kompas, 2020). According to the AHA (2010), the cost needed for heart care is $ 444 billion. This research aims to design a new tool as a breakthrough in the world of medical technology by using error correction with high precision. The method is applied to obtain high precision on ECG devices. The design of the equipment made will be compared using a portable N58 device. The purpose of this research is to make a tool with low cost and good accuracy. The sample used consisted of 9 men and 7 women with an age range of 18-73 years. Sensors such as AD8232, pulse sensor, and Max30102 are used to get the heart rate and oxygen saturation. ECG sensor measurements are placed on the chest and for PPG by touching the LED that emits red light. Arduino software is used to run the program and Arduino Pro Mini as an MCU with an ECG sensor module integrated with FTDI using PCB. PPG sensor uses Arduino Uno and 2 modules. The PCB is connected by a jumper between the Arduino FTDI pin and the mini pro. Arduino pro mini and AD8232 are attached to the PCB using a female header that requires wire soldering. Based on the results of the study, obtained an error correction of 14% by N58 with an accuracy of this ECG tool reaching 86%.

Abstrak :
Kondisi tatanan pemerintahan atau kekuasaan di dunia modern menuntut terakomodasinya peran dan partisipasi rakyat secara utuh. Berbeda dengan era-era sebelumnya. Salah satu era yang dimaksud adalah Abad Pertengahan yang identik dengan kekuasaan gereja. Saat itu, kekuasaan didominasi oleh kalangan agamawan yang menganggap penguasa didaulat oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi tujuan, bukan sebagai alat. Selain Abad Pertengahan, kekuasaan pada masa-masa sebelumnya adalah miliki pihak yang memiliki status tinggi di ranah sosial. Tatkala menjabat sebagai penguasa, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, meski harus mencederai kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan hak-haknya. Mereka hidup dalam suasan hegemonik, baik lewat tidak pemaksaan, kekerasan atau pendekatan sosial dan budaya. Atas dasar itulah, hubungan rakyat dengan kekuasaan dipertanyakan. Kekuasaan sendiri memiliki rumusan ideal yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Berbagai kenyataan yang tidak menggambarkan fungsi kekuasaan kekuasaan yang idel menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak berfungsi dengan ideal. Saat itu pula landasan pemikiran tentang civil society dalam tatanan masyarakat politik terangkat dan layak untuk diperbincangkan. Pemikiran John Locke bersember pada analisanya tentang state of nature, saat masyrakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Kehidupan pad kondisi alamiah diwarnai kebebasan, sebab lahir dari penerapan rasio. Rasio menghendaki adanya penerimaan individu atas yang lainnya tanpa kehendak untuk mendominasi dan merugikan pihak lain. Locke tidak menganggap state of nature itu sacara alamiah buruk dan kasar. Perilaku manusia dikendalikian dan dikontrol oleh hukum alam, dan menganggap hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas manusia yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Dalam Negara alamiah, seluruh individu wajib mempertahankan hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki-ketiga hal inilah yang menjadi tiga poin hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hal ini berlaku bagi setiap orang. Bagi Locke, tentu saja menjadi persoalan tersendiri untuk menjadikan poin¬poin itu termapankan lewat undang-undang, maka penting untuk dibuatsebuah pemerintahan. Lewat mekanisme kontrak sosial, serbuah pemerintahan didirikan saat semua orang sepakat untuk saling menerima hak-hak tersebut berlaku pada diri mereka masing-masing, lalu dibuatlah hikum itu denagan didukung otoritas politik berupa nagara.

Abstrak :
Tesis ini membahas kritik yang disampaikan oleh Friedrich August Hayek terhadap sosialisme yang mengancam semangat kebebasan ekonomi liberalisme klasik.Kebebasan merupakan instrument sentral untuk meraih kualitas hidup yang lebih baik melalui adanya ruang bagi pribadi dan pengembangan individu. Segala bentuk koersi dan paksaan terhadap individu yang bukan merupakan semangat liberal perlu dipisahkan secara jelas sehingga tidak mengancam masyarakat kepada penyelewengan kekuasaan yang akan berujung pada totalitarianisme. ......This thesis is to examine the critics delivered by Friedrich August Hayek to socialism which threaten the spirit of liberty held by classical liberalism economy. Liberty is the central instrument to reach better quality of living by ensuring private space and individual development. Any kind of coercion and forces to an individual which are not the essence of liberalism need to be separated clearly and distinctively in order to avoid the people to any abusive power that will ended to totalitarianism.

Abstrak :
ABSTRAK
Melalui kerangka pikir Chantal Mouffe dalam teori politiknya, yang mengonsepkan kondisi masyarakat sebagai bentuk pluralisme yang tidak dapat terhubung satu sama lain ke dalam sebuah kesepakatan dan kesamaan, pluralisme radikal, berkonsekuensi pada tidak mungkin tercapainya sebuah bentuk ruang publik Hannah Arendt yang bersifat asosiatif mampu mengakomodir suatu tujuan kolektif.

---

ABSTRACT
Through Chantal Mouffe framework in her political theory, which conceptualized the condition of society as pluralism form that can not be connected to each other into an unanimity and similarity, radical pluralism. As a consequence, Hannah Arendt’s concept of public realm form which are associative and able to accomodate a collective goal is impossible.