Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"SLAWE merupakan aplikasi yang awalnya dikembangkan untuk meminimalisir jumlah interaksi tatap muka antara petugas dan masyarakat serta memudahkan masyarakat dalam mengajukan layanan administrasi dan pencatatan sipil. Namun semenjak diterapkan kebanyakan masyarakat Kota Bengkulu lebih memilih untuk mengajukan layanan secara langsung dibandingkan melalui SLAWE dan menolak ketika diarahkan oleh petugas untuk menggunakan aplikasi SLAWE. Dalam melakukan analisis penerimaan SLAWE, penelitian ini menggabungkan analisis kualitatif untuk membangun model penelitian dengan melakukan wawancara terhadap 10 pengguna SLAWE sehingga menghasilkan model yaitu kombinasi variabel dari model UTAUT, ISSM DeLone & McLean serta kepercayaan terhadap teknologi yang kemudian digunakan untuk model analisis kuantitatif dengan menggunakan pendekatan PLS-SEM dan Importance-Performance Analysis dengan total responden sebanyak 209 untuk memperoleh faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan SLAWE berdasarkan keterkaitan antar variabel serta menghasilkan rekomendasi perbaikan layanan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa niat penggunaan layanan SLAWE dipengaruhi oleh trust in e-government dan user satisfaction, trust in e-government dipengaruhi oleh perceived security, system quality, effort expectancy, dan performance expectancy sedangkan user satisfaction dipengaruhi oleh information quality, service quality, system quality, dan performance expectancy. Dengan berdasarkan kepada persepsi harapan dan kinerja layanan SLAWE yang telah divalidasi, prioritas perbaikan layanan SLAWE adalah mempercepat waktu proses pengerjaan layanan dan waktu tanggapan layanan messenger aplikasi SLAWE, mengubah waktu akses aplikasi SLAWE menjadi 24 jam, menambahkan fitur informasi berkas persyaratan dan notifikasi, melakukan pemetaan kebutuhan sistem secara lebih sistematis, dan meningkatkan kelengkapan dokumentasi sistem. Adapun rekomendasi perbaikan layanan SLAWE dengan prioritas rendah adalah dengan meningkatkan promosi dan sosialisasi layanan SLAWE kepada masyarakat Kota Bengkulu dan menambahkan fitur bantuan petunjuk penggunaan layanan SLAWE.

---

SLAWE is an application that developed to minimize interactions between officers and society and to facilitate in applying for civil registration and administration services. However, since its implementation, most people in Bengkulu City prefer to apply for offline services rather than through SLAWE and refuse when directed by officers to use the SLAWE application. In analyzing SLAWE acceptance, this research combines qualitative analysis to build a research model by conducting interviews with 10 SLAWE users which combines variable from the UTAUT, ISSM DeLone & McLean and trust which is then used for quantitative analysis using PLS-SEM and Importance-Performance Analysis with a total of 209 respondents to obtain factors that influence SLAWE acceptance based on the relationship between variables and produce recommendations for service improvement. The results of this study found that the intention to use SLAWE services is influenced by trust in e-government and user satisfaction, trust in e-government is influenced by perceived security, system quality, effort expectancy, and performance expectancy while user satisfaction is influenced by information quality, service quality, system quality, and performance expectancy. Based on the perceived expectations and performance of the SLAWE service, the priority of SLAWE service improvement is to speed up the service processing time and response time of the SLAWE application messenger service, change the SLAWE application access time to 24 hours, and adding notification features and file requirement, mapping system needs more systematically, and improving the completeness of system documentation. The recommendations for improving SLAWE services with low priority are to increase promotion and socialization of SLAWE services to Bengkulu City society and add usage instructions feature."

"Global Software Development (GSD) adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan tim yang tersebar secara geografis di seluruh dunia. GSD merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, karena perkembangan teknologi dan perangkat lunak yang semakin meluas. Persentase tenaga kerja Indonesia yang terlibat dalam GSD hanya 0.2%. Berdasarkan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kompetensi software engineer GSD berbasis KSA (knowledge, skill, & attitude). Penelitian ini mengumpulkan daftar kompetensi KSA menggunakan teknik Systematic Literature Review (SLR), kemudian dilakukan validasi pakar melalui Focus Group Discussion menggunakan kuesioner. Kuesioner kemudian diolah menggunakan Fuzzy Delphi Method untuk mengetahui kompetensi mana saja yang disepakati para pakar. Berdasarkan hasil konsensus pakar, terdapat sepuluh kompetensi GSD yang terdiri dari empat knowledge, empat skill, dan dua attitude. Keempat kompetensi knowledge yang diterima dan diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi, yaitu virtual team management, software distribution method, project management, dan information security. Selain itu, keempat kompetensi skill yang diterima dan diurutkan berdasarkan peringkat tertinggi, yaitu collaboration & coordination, programming skill, foreign language skill, dan intercultural communication. Kemudian kedua kompetensi attitude yang diterima, yaitu trust dan cultural sensitivity/awareness. Kompetensi yang telah mencapai konsensus, selanjutnya dicari hubungan keterkaitannya menggunakan fitur cluster analysis pada NVIVO 12 Plus. Berdasarkan analisis, relasi terkuat merupakan kompetensi skill, yaitu intercultural communication (skill) dan collaboration & coordination (skill) dengan nilai Jaccard’s coefficient 0,9. Kemudian relasi terkuat kedua merupakan kompetensi knowledge, yaitu project management (knowledge) dan foreign language skill (knowledge) dengan nilai Jaccard’s coefficient 0,714. Sedangkan kompetensi attitude berada di peringkat ketiga, yaitu relasi antara trust (attitude) dan virtual team management (knowledge) dengan nilai Jaccard’s coefficient 0,714. Langkah terakhir yaitu menyusun rekomendasi menggunakan SLR dan analisis tematik. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan dua kompetensi teratas dari knowledge, yaitu virtual team management dan software distribution method; kompetensi teratas dari skill, yaitu collaboration & coordination; dan kompetensi teratas dari attitude, yaitu trust. Selain itu, rekomendasi juga diberikan untuk meningkatkan dua kompetensi yang memiliki relasi tertinggi, yaitu intercultural communication dan collaboration & coordination.

---

Software Development (GSD) is a software development method with teams that are spread geographically across the world. GSD is a phenomenon that cannot be avoided, because of the development of technology and software that is increasingly widespread. The percentage of Indonesian workers involved in GSD is only 0.2%. Based on these problems, the purpose of this study is to identify the competency of GSD software engineer based on knowledge, skill, and attitude. This study compiled a list of KSA competencies using the Systematic Literature Review (SLR) technique, then expert validation was conducted through Focus Group Discussion using a questionnaire. The questionnaire is then processed using the Fuzzy Delphi Method to find out which competencies are agreed upon by the experts. Based on the expert consensus, there are ten GSD competencies consisting of four knowledges, four skills, and two attitudes. The four competencies of knowledge sorted by the highest rank, are virtual team management, software distribution methods, project management, and information security. In addition, the four competencies of skill sorted by the highest rank, are collaboration & coordination, programming skills, foreign language skills, and intercultural communication. Then the two competencies of skill sorted by the highest rank, are trust and cultural sensitivity/awareness. The ten competencies then searched for relationship using cluster analysis feature of NVIVO 12 Plus. Based on the analysis, the strongest relation is a skill competency, namely intercultural communication (skill) and collaboration & coordination (skill) with Jaccard's coefficient value of 0.9. Then the second strongest relation is knowledge competency, namely project management (knowledge) and foreign language skills (knowledge) with Jaccard's coefficient value of 0.714. While attitude competency is ranked third, namely the relationship between trust (attitude) and virtual team management (knowledge) with Jaccard’s coefficient value of 0.714. This research produces recommendations to improve the two top competencies of knowledge, namely virtual team management and software distribution method; top competency of skills, namely collaboration & coordination; and the top competency for attitude, namely trust. In addition, recommendations are also given to improve two competencies that have the highest relations, namely intercultural communication and collaboration & coordination."

"Pusat Penelitian Data dan Informasi adalah satuan kerja di Badan Narkotika Nasional dengan tugas utama untuk merencanakan dan melaksanakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengelolaan data dan informasi. Selaras dengan hal ini perencanaan strategis sistem informasi (SI) dan teknologi informasi (TI) harus berpedoman pada suatu rencana induk organisasi agar arah strategis pembangunan menjadi jelas, terukur, terpadu dan tepat sasaran sesuai tahapan-tahapannya serta dapat dijadikan sebagai suatu landasan dalam penentuan kebijakan. Masalah utama yang dihadapi adalah pelaksanaan pengembangan SI/TI yang tidak berpedoman pada dokumen rencana induk yang disebabkan karena implementasi pengembangan SI/TI yang mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada organisasi mengenai rancangan rencana induk TIK yang sesuai dengan perencanaan strategis organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan wawancara dan asesmen kepada narasumber di setiap satuan kerja yang ada di BNN. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ward and Peppard dengan menggunakan beberapa teknik analisis seperti MMC (Mission Model Canvas), CSF (Critical Success Factor), BSC (Balance Score Card), Value Chain, McFarlan Strategic Grid, PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), trend new technology, benchmarking, serta teknik-teknik lainnya. Selain itu kerangka kerja COBIT 2019 digunakan untuk menyusun strategi manajemen SI/TI, dan hubungan fungsi TIK dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini akan menghasilkan tiga strategi yaitu strategi bisnis SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI yang berupa roadmap SI, roadmap TI, dan roadmap manajemen SI/TI sebagai bentuk rancangan rencana induk TIK.

---

The Data and Information Research Center is a work unit in the National Narcotics Agency with the main task of planning and implementing Information and Communication Technology (ICT) as well as data and information management. In line with this, strategic planning of information systems (IS) and information technology (IT) must be guided by an organizational master plan so that the strategic direction of development becomes clear, measurable, integrated, and on target according to the stages and can be used as a basis in determining policies. The main problem faced is the implementation of IS/IT development which is not guided by the master plan document due to the implementation of IS/IT development following the existing situation and conditions. This study aims to provide recommendations to organizations regarding the design of the ICT Master Plan under the organization's strategic planning. This research is qualitative research, which was conducted by interviewing and assessing the informants in each work unit at BNN. The methodology used in this study is Ward and Peppard using several analytical techniques such as MMC (Mission Model Canvas), CSF (Critical Success Factor), BSC (Balance Score Card), Value Chain, McFarlan Strategic Grid, PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal), new technology trends, benchmarking, and other techniques. In addition, the COBIT 2019 framework is used to develop IS/IT management strategies, and the relationship between ICT functions and the Electronic-Based Government System (SPBE). This research will produce three strategies, namely IS business strategy, IT strategy, and IS/IT management strategy in the form of IS roadmap, IT roadmap, and IS/IT management roadmap as a form of ICT Master Plan design."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, serta sebagai syarat untuk mengakses layanan publik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan pengembangan sistem informasi yang mendukung program ini. Tingkat keluhan yang tinggi terkait dengan bug atau defect dapat merugikan kepuasan peserta. Meskipun telah dibentuk departemen khusus untuk mengontrol kualitas sistem informasi, angka software defect di area operasional terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Tingkat kematangan diukur dengan menggunakan kerangka kerja Test Maturity Model Integration (TMMi) dan metode panduan penilaian TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR). Penentuan prioritas area untuk meningkatkan proses pengujian ditetapkan dengan menggunakan analisis Pareto. Berdasarkan hasil penilaian, BPJS Kesehatan mencapai tingkat kematangan proses pengujian pada level 1 TMMi (initial). Hanya area Test Design and Execution yang mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, empat area lainnya masih mendapat penilaian yang belum optimal. Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan analisis Pareto menghasilkan urutan prioritas area peningkatan yaitu Test Planning, Test Environment, dan Test Policy and Strategy dengan total terdapat 13 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mengacu pada TMMi yang dikombinasikan dengan ISO/IEC/IEEE 29119 dan disajikan dalam format siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), sehingga proses perbaikan dapat berkelanjutan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian dilakukan validasi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dan menunjukkan bahwa semua rekomendasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a strategic national program managed by BPJS Kesehatan to provide health coverage to all citizens of Indonesia, as well as a requirement for accessing public services under Presidential Instruction Number 1 of 2022. With the continuous growth of JKN participants, BPJS Kesehatan faces challenges in developing information systems that support this program. High levels of complaints related to bugs or defects can undermine participant satisfaction. Despite the establishment of a specialized department to control information system quality, the number of software defects in operational areas continues to increase annually. This research aims to evaluate the maturity level of software testing processes at BPJS Kesehatan and provide recommendations for improvement. The research employs a qualitative approach, with data collection through interviews and document observations. Maturity levels are measured using the Test Maturity Model Integration (TMMi) framework and the TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR) assessment method. Prioritization of areas for improving testing processes is determined using Pareto analysis. Based on the assessment results, BPJS Kesehatan achieves a maturity level of level 1 TMMi (initial) in the testing process. Only the Test Design and Execution area reaches a good maturity level, while the other four areas receive suboptimal ratings. Determining improvement priorities based on Pareto analysis produces a priority order for improvement areas: Test Planning, Test Environment, and Test Policy and Strategy, with a total of 13 recommendations. These recommendations refer to TMMi, combined with ISO/IEC/IEEE 29119, and are presented in the PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle format, ensuring a continuous improvement process. The recommendations are then validated by the Deputy Assistant for Information Technology Quality Assurance at BPJS Kesehatan, indicating that all recommendations can be implemented to improve the software testing process at BPJS Kesehatan."

"Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program strategis nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada semua penduduk Indonesia, serta sebagai syarat untuk mengakses layanan publik berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Dengan pertumbuhan peserta JKN yang terus meningkat, BPJS Kesehatan dihadapkan pada tantangan pengembangan sistem informasi yang mendukung program ini. Tingkat keluhan yang tinggi terkait dengan bug atau defect dapat merugikan kepuasan peserta. Meskipun telah dibentuk departemen khusus untuk mengontrol kualitas sistem informasi, angka software defect di area operasional terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi dokumen. Tingkat kematangan diukur dengan menggunakan kerangka kerja Test Maturity Model Integration (TMMi) dan metode panduan penilaian TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR). Penentuan prioritas area untuk meningkatkan proses pengujian ditetapkan dengan menggunakan analisis Pareto. Berdasarkan hasil penilaian, BPJS Kesehatan mencapai tingkat kematangan proses pengujian pada level 1 TMMi (initial). Hanya area Test Design and Execution yang mencapai tingkat kematangan yang baik. Sementara itu, empat area lainnya masih mendapat penilaian yang belum optimal. Penentuan prioritas perbaikan berdasarkan analisis Pareto menghasilkan urutan prioritas area peningkatan yaitu Test Planning, Test Environment, dan Test Policy and Strategy dengan total terdapat 13 rekomendasi. Rekomendasi tersebut mengacu pada TMMi yang dikombinasikan dengan ISO/IEC/IEEE 29119 dan disajikan dalam format siklus PDCA (Plan, Do, Check, Act), sehingga proses perbaikan dapat berkelanjutan. Rekomendasi yang telah disusun kemudian dilakukan validasi oleh Asisten Deputi Bidang Jaminan Kualitas Teknologi Informasi BPJS Kesehatan dan menunjukkan bahwa semua rekomendasi dapat diterapkan untuk memperbaiki proses pengujian perangkat lunak di BPJS Kesehatan.

---

The National Health Insurance Program (JKN) is a strategic national program managed by BPJS Kesehatan to provide health coverage to all citizens of Indonesia, as well as a requirement for accessing public services under Presidential Instruction Number 1 of 2022. With the continuous growth of JKN participants, BPJS Kesehatan faces challenges in developing information systems that support this program. High levels of complaints related to bugs or defects can undermine participant satisfaction. Despite the establishment of a specialized department to control information system quality, the number of software defects in operational areas continues to increase annually. This research aims to evaluate the maturity level of software testing processes at BPJS Kesehatan and provide recommendations for improvement. The research employs a qualitative approach, with data collection through interviews and document observations. Maturity levels are measured using the Test Maturity Model Integration (TMMi) framework and the TMMi Assessment Method Application Requirement (TAMAR) assessment method. Prioritization of areas for improving testing processes is determined using Pareto analysis. Based on the assessment results, BPJS Kesehatan achieves a maturity level of level 1 TMMi (initial) in the testing process. Only the Test Design and Execution area reaches a good maturity level, while the other four areas receive suboptimal ratings. Determining improvement priorities based on Pareto analysis produces a priority order for improvement areas: Test Planning, Test Environment, and Test Policy and Strategy, with a total of 13 recommendations. These recommendations refer to TMMi, combined with ISO/IEC/IEEE 29119, and are presented in the PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle format, ensuring a continuous improvement process. The recommendations are then validated by the Deputy Assistant for Information Technology Quality Assurance at BPJS Kesehatan, indicating that all recommendations can be implemented to improve the software testing process at BPJS Kesehatan."