Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola inkrementalisme dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan TKDN pada industri PLTS di Indonesia tahun 2012-2024. Konsep negara pluralis menjelaskan kondisi terkini terkait pemetaan kepentingan dan interaksi antara lima aktor yang terlibat dalam pemberlakuan kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, pabrikan modul surya lokal, perusahaan pengembang proyek PLTS, dan investor atau lembaga pendonor. Konsep ini juga menjelaskan lebih lanjut bagaimana bentuk negara pluralis dapat membentuk pola kebijakan inkremental. Teori kebijakan publik inkremental secara terpisah mengidentifikasi dan menganalisis motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkrementalisme pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Konsep negara pluralis digunakan untuk analisis kondisi awal keragaman dan dinamika interaksi kepentingan antaraktor, sedangkan teori kebijakan publik inkremental digunakan untuk menganalisis motivasi politik serta teknokratik pada kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia. Temuan dalam penelitian ini adalah Indonesia memiliki bentuk negara yang pluralis; kebijakan TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia merupakan praktik kebijakan yang dilaksanakan secara inkremental; adanya motivasi politik dan teknokratik yang melatarbelakangi terbentuknya pola inkremental pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia; dan bentuk negara pluralis memengaruhi pembentukan pola inkrementalisme pada kebijakan publik TKDN terhadap industri PLTS di Indonesia.

---

This study aims to analyze the incrementalism pattern in the formulation and implementation process of the Local Content Requirement (TKDN) policy in the Solar Power Plant (PLTS) industry in Indonesia from 2012-2024. The concept of a pluralist state explains the current conditions related to the mapping of interests and interactions among five actors involved in the implementation of the TKDN policy in the PLTS industry in Indonesia, namely the Ministry of Industry (Kementerian Perindustrian), the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), solar module manufacturers, PLTS project developers, and investors or donor institutions. This concept also further explains how the form of a pluralist state can shape incremental policy patterns. The theory of incremental public policy separately identifies and analyzes the political and technocratic motivations behind the emergence of incrementalism in the TKDN policy for the PLTS industry in Indonesia. The concept of a pluralist state is used to analyze the initial conditions of interest diversity and interaction dynamics among actors, while the theory of incremental public policy is used to analyze the political and technocratic motivations behind the TKDN policy in the PLTS industry. The findings of this study show that Indonesia exhibits characteristics of a pluralist state; the TKDN policy in the PLTS industry represents an incremental policy practice; political and technocratic motivations underlie the formation of incremental patterns in the TKDN public policy; and the pluralist state structure influences the development of incrementalism in the TKDN public policy in the PLTS industry."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi kampanye pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui pendekatan inovatif berbasis turnamen esports Mobile Legends bertajuk ‘Piala Pram-Doel 2024’, serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap perilaku pemilih muda. Penelitian skripsi ini menggunakan metode kuantitatif dengan bantuan aplikasi SPSS sebagai alat pengolahan data statistik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sebagai bagian dari teknik non-probabilitas, dengan kriteria responden yaitu peserta turnamen yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Jakarta 2024 dan berusia 17–39 tahun sebagai kategori pemilih muda. Penelitian skripsi ini menguji bagaimana keikutsertaan dalam turnamen tersebut —dari pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional— mampu memengaruhi preferensi politik pemilih muda melalui tiga pendekatan teori perilaku pemilih. Data dalam skripsi ini dianalisis menggunakan uji Chi-Square untuk melihat hubungan antar variabel, serta uji One-Sample T-Test untuk menguji rata-rata persepsi dukungan terhadap pasangan calon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa turnamen Piala Pram-Doel 2024 mampu menguatkan loyalitas politik di kalangan pemilih muda yang sudah memiliki preferensi, namun kurang efektif dalam mengubah pilihan politik kelompok yang cenderung tidak mendukung pasangan calon.

---

This undergraduate thesis aims to analyze the campaign strategy of the candidate pair Pramono Anung and Rano Karno in the 2024 Jakarta Regional Election through an innovative approach involving the Mobile Legends esports tournament titled ‘Piala Pram-Doel 2024’. It also seeks to evaluate the tournament's influence on the voting behavior of young voters. This study employs a quantitative research method utilizing SPSS software for statistical data processing. The sampling technique applied is purposive sampling, a form of non-probability sampling, where respondents were selected is based on specific criteria which they were the participants of the tournament who had voting rights in the 2024 Jakarta Election and belonged to the young voter age group (17–39 years old). This thesis investigates whether participation in the tournament —examined through sociological, psychological, and rational choice perspectives— affects the political preferences of young voters, in line with three prominent theoretical frameworks of voting behavior. The data on this thesis were analyzed using Chi-Square tests to explore the relationships between variables and One-Sample T-Tests to examine the mean level of political support. The findings suggest that the Pram-Doel Cup 2024 was effective in reinforcing existing political loyalties among young voters but had limited success in shifting the preferences of those who did not initially support the candidate pair."

"Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan darurat militer Presiden Yoon Seok-yeol yang mengancam demokrasi di Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis gerakan sosial yang diterapkan oleh BISANG Action dalam mendorong pemakzulan Presiden Yoon Seok-yeol di Korea Selatan pada tahun 2024-2025. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder seperti jurnal akademik, buku, artikel berita, laporan lembaga riset, serta dokumen-dokumen lainnya. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dalam 3 aspek yaitu Political Opportunity, Collective Action Framing, dan, Resource Mobilization, penelitian ini menunjukkan bahwa BISANG Action berhasil mengoptimalkan peluang politik yang muncul akibat krisis politik dan deklarasi darurat militer dengan membangun koalisi yang luas melibatkan berbagai organisasi sipil, serikat buruh, kelompok mahasiswa, dan aktivis lingkungan yang berperan penting dalam menjaga kontinuitas aksi protes, membingkai narasi pemakzulan dengan identitas kolektif yang kuat, serta memobilisasi sumber daya manusia, finansial, dan teknologi secara efektif. 

---

The main issue discussed in this study is President Yoon Seok-yeol’s declaration of martial law, which posed a threat to democracy in South Korea. This research aims to analyze the social movement employed by BISANG Action in pushing for the impeachment of President Yoon Seok-yeol during 2024-2025. The study uses a qualitative approach with secondary data collection techniques, including academic journals, books, news articles, research institution reports, and other documents. The analysis is based on three aspects of social movement theory: Political Opportunity, Collective Action Framing, and Resource Mobilization, the findings indicate that BISANG Action successfully optimized political opportunities arising from the political crisis and martial law declaration by building a broad coalition involving various civil society organizations, labor unions, student groups, and environmental activists who played a crucial role in sustaining continuous protest actions, framing the impeachment narrative with a strong collective identity, and effectively mobilizing human, financial, and technological resources. "

"Penelitian ini mengkaji representasi politik yang dibangun oleh H. Bambang Santoso (UBS) sebagai satu-satunya calon Muslim yang terpilih menjadi anggota DPD RI dari Provinsi Bali dalam Pemilu 2019. Kemenangan ini penting karena terjadi di wilayah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, sementara umat Islam merupakan kelompok dengan jumlah pemeluk yang lebih sedikit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah keterwakilan UBS hanya bersifat deskriptif berdasarkan identitas, atau juga mencerminkan bentuk representasi substantif yang memperjuangkan kepentingan komunitas Muslim Bali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan kajian literatur, dengan teknik purposive sampling dan juga snowball sampling, adapun untuk validasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum pemilu (ex-ante), UBS membangun citra dan dukungan melalui jaringan organisasi keislaman dan pendekatan berbasis komunitas. Setelah terpilih (ex-post), ia tetap aktif dalam advokasi sosial, keagamaan, dan membangun kerukunan umat beragama. Meskipun DPD memiliki keterbatasan legitimasi dalam proses legislasi, peran simbolik dan moral UBS digunakan untuk menyuarakan aspirasi komunitasnya.

---

This study explores the political representation built by Haji Bambang  Santoso (UBS), the only Muslim candidate elected to the Regional Representative Council (DPD RI) from Bali Province in the 2019 general election. His victory is significant given Bali’s Hindu-majority population, while Muslims form a smaller religious community. The study seeks to determine whether his representation was purely descriptive based on identity or also substantive, actively advocating for the interests of the Muslim population in Bali. Using a qualitative case study approach, data were collected through interviews, documentation, and literature analysis. Informants were selected using purposive sampling, and snowball sampling, triangulation was applied to ensure data validity. The findings reveal that before the election (ex-ante), UBS gained support through religious networks and his image as a moderate Islamic figure. After the election (ex-post), he engaged in community advocacy and interfaith efforts, despite the DPD's limited legislative power. His symbolic and moral authority allowed him to express and defend the concerns of the Muslim community in public forums. "

"Globalisasi ekonomi melahirkan konsep yang sekarang kita kenali sebagai fleksibilitas pasar tenaga kerja. Keberadaannya menguntungkan pengusaha dan pemberi kerja, dan merupakan alternatif yang baik bagi pekerja apabila dipilih secara sukarela. Namun, fleksibilitas yang dialami pekerja hanyalah ilusi. Berkembang jenis-jenis hubungan kerja non-standar sebagai konsekuensi dari pasar tenaga kerja fleksibel. Di Indonesia, para pekerja dihadapkan pada hubungan kerja non-standar berbentuk kontrak sementara, PKWT, dan outsourcing, bahkan di sektor formal. Pasca diinstitusionalisasikan pertama kali dalam UU No. 13 Tahun 2003, peraturan perundang-undangan ini sekilas melindungi, namun implementasinya masih kurang pengawasan, sehingga pekerja tidak terhindar dari pengalaman ketidakpastian kerja. Hampir 10 tahun berlalu, Indonesia dihadapkan pada urgensi meningkatkan investasi asing untuk pembangunan ekonomi. Pemerintah membuat paket regulasi bernama UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan menunjuk kelompok pekerja sebagai pasangan kerja samanya. PKWT dan outsourcing terdampak semakin meluas akibat dihapusnya pasal-pasal yang semula membatasi. Pemerintah dan pengusaha yang sama-sama memiliki kepentingan investasi berambisi membuat aturan ketenagakerjaan semakin fleksibel. Menggunakan perspektif Pierson (2011) tentang negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi, dan Jessop (2010) negara sebagai relasi sosial, penelitian ini berkesimpulan bahwa 1) Negara berperan aktif dalam pembentukan struktur ekonomi liberal, dan 2) Negara secara selektif membuka akses pada aktor dominan yang mampu menyesuaikan strategi mereka.

---

Economic globalization promotes labor market flexibility, benefiting businesses and

offering workers voluntary alternatives. However, this flexibility is often illusory, leading to non-standard employment like temporary contracts (PKWT) and outsourcing, even in Indonesia’s formal sector. Although Law No. 13/2003 initially seemed protective, weak enforcement leaves workers vulnerable to job precarity. A decade later, Indonesia prioritizes foreign direct investment, introducing the Omnibus Law on Job Creation, which deregulates labor markets. Restrictions on PKWT and outsourcing were loosened, favoring employer flexibility. The government, aligning with business interests, aims to attract investment by making labor laws more adaptable. Using Pierson’s (2011) view of the state as an economic policymaker and Jessop’s (201) perspective on the state as a social relation, this study finds: 1) The state actively shapes liberal economic structure that promotes flexibility to attract capital, and 2) The state selectively empowers dominant actors (business associations) while marginalizing labor protections."