Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini ingin mencoba mengungkapkan masalah kerja wajib blandong dalam usaha eksploitasi hutan di Jawa selama paro pertama abad XXX. Kerja wajib (kerja paksa) blandong di sini diartikan sebagai bagian dari kerja wajib negara (heerendiensten) di masa kolonial, yang dilakukan oleh penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Adapun kerja blandong itu meliputi berbagai macam pekerjaan, seperti penebangan kayu di hutan, pengangkutan ke tempat-tempat penampungan kayu, penanaman kembali hutan, serta pekerjaan lainnya yang masih berhubungan dengan eksploitasi hutan. Berbeda dengan penduduk desa lainnya, penduduk desa yang secara langsung terlibat dalam kegiatan eksplotasi hutan (kerja blandong) dibebaskan dari segala beban kerja wajib lainnya, karena pekerjaan itu merupakan jenis pekerjaan yang sangat berat di antara kerja wajib lainnya. Tidak jelas sejak kapan tepatnya kerja blandong itu mulai dikenal di Jawa, tetapi praktek kerja-wajib blandong sesungguhnya telah berlangsung eukup lama, jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda ke Jawa. Baru setelah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, Kongsi Dagang Hindia Timur) menguasai sebagian daerah pesisir utara pulau Jawa, kerja blandong mulai diintensifkan. Secara umum daerah kerja blandong waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu blandong di daerah pesisir bagian barat Semarang dan blandong di bagian timur Semarang, terutama di daerah-daerah yang memiliki hutan jati. Dengan kata lain, praktek kerja blandong itu semula hanya dikenal di daerah pantai utara Jawa, mulai dari Cirebon di pesisir bagian barat sampai di Banyuwangi di pesisir ujung timur Jawa. Tetapi sejalan dengan meluasnya pengaruh kekuasaan Belanda di Jawa, praktek kerja blandong juga makin meluas sampai ke wilayah pedalaman. Penelitian ini akan dipusatkan di salah satu daerah blandong yang terkenal, yaitu di wilayah Karesidenan Rembang, Jawa Tengah. Daerah Rembang sejak dulu dikenal sebagai daerah sentral hutan jati di Jawa. Maka dalam usaha mengeksploitasi hutan di sana, VOC pada 1777 menetapkan empat distrik blandong di Kabupaten Rembang, yaitu distrik Waru, Mondotoko, Kaserman, dan Trambalang. Selain itu, di Kabupaten Lasem dan Tuban - yang juga merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Rembang - kerja blandong juga sudah cukup lama dijalankan. Demikian juga dua Kabupaten lainnya, yakni Blora dan Bojonegoro, menjadi daerah pusat penebangan hutan sejak daerah ini diserahkan oleh Raja Mataram kepada pemerintah kolonial pada awal abad XIX. Jauh sebelum itu, di daerah Blora khususnya, kerja blandong sebenarnya sudah lama dijalankan, ketika daerah ini disewa oleh VOC dari Sunan. Meskipun praktek kerja blandong di daerah Rembang sudah berlangsung cukup lama, namun penelitian ini hanya ingin mengungkapkan masalah itu sejauh ditemukannya sumber-sumber arsip yang mendukung. Khususnya nengenai pelaksanaan kerja blandong .selama awal abad XIX, telah diatur sedemikian rupa oleh Dereksi Kehutanan yang berdiri sejak 1808, sehingga banyak ditemukan informasi mengenai kerja blandong. Tetapi setelah lembaga kehutanan itu dihapus pada 1827, pengawasan hutan dan pengaturan eksploitasi hutan menjadi tidak efektif, karena berada di bawan Departemen Perkebunan, yang berlangsung sampai 1865. Penelitian mengenai kerja blandong khususnya dan kerja wajib lainnya di Jawa abad XIX, belum banyak dilakukan. Ada beberapa studi yang secara umum membicarakan masalah itu, yaitu antara lain yang dilakukan oleh Djuliati Suroyo (1981, 1987), R.E Elson (1988), dan "Eindresume", yaitu laporan mengenai macam-macam kerja wajib di Jawa dan Madura yang disusun oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda pada 1901-1903. Dalam tulisannya yang pertama, Djuliati membicarakan secara garis besar mengenai kerja wajib negara selama abad XIX di Karesidenan Kedu. Dia menjelaskan hubungan perkembangan kerja wajib dan pemilikan tanah, pendapatan petani, struktur kekuasaan, pelapisan masyarakat, dan perkembangan penduduk. Sedangkan pada tulisannya yang kedua, dia membicarakan eksploitasi buruh di Hindia Belanda dan di British-India selama abad XIX. Kemudian Elson lebih memusatkan perhatian pada pengerahan tenaga kerja petani selama berlangsungnya tanam Paksa, yang dikaitkan dengan adanya hubungan patronase dalam masyarakat Jawa. Namun dari beberapa studi yang disebutkan itu belum ada yang secara khusus menyinggung masalah kerja wajib blandong. Uraian singkat mengenai masalah itu dalam konteks politik kehutanan di Jawa, dapat ditemukan inisalnya dalam tulisan Cordes (1881), Nancy Peluso (1988), dan Boomgaard (1988). Namun demikian, mereka itu umumnya membicarakan kerja blandong hanya sambil lalu dan lebih memusatkan perhatiannya pada politik kehutanan dalam skala makro. Oleh karenanya, bagaimana dampak?

Abstrak :
ABSTRAK
Kopra merupakan produksi rakyat Minahasa dan menjadi mata pencarian utama masyarakat petani daerah tersebut selama periode 1870-1942.

Penelitian tentang pembudidayaan dan perdagangan kopra di Minahasa dalam kurun waktu 1870-1942 ini secara khusus menyoroti struktur pertanian dan pola pembudidayaan serta sistem perdagangan kopra, dengan menggunakan bahan-bahan arsip, laporan-laporan sezaman baik yang diterbitkan maupun tidak, serta literatur yang berkaitan dengan tema tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan pola pertanian di Minahasa karena adanya tuntutan pasar. Minahasa pada abad ke-17 sampai ke-18 merupakan lumbung padi bagi daerah Sulawesi dan Maluku. Adanya tanaman wajib kopi pada pertengahan abad ke-19 membuat sebagian petani Minahasa beralih menjadi penanam kopi. Kemudian setelah terjadi boom kopra sejak akhir abad ke-19 sebagian petani Minahasa beralih menanam kelapa.

Pola perdagangan kopra dilakukan melalui tiga golongan,yaitu produsen, perdagang perantara, dan pedagang besar/ekspor. Pola jual-belinya tidak dilakukan di dalam pasar (dalam arti fisik) secara terbuka tetapi melalui sistem kontrak.

Jual beli dengan sistem kontrak ini lebih merugikan petani. Untuk melindungi petani dari jeratan pedagang perantara yang sebagian besar dikuasai pedagang Cina, berbagai upaya dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, misalnya dengan mendirikan volksbauk Taa rsea Producferr Verkoop Central,dan yayasan Kopra.

Abstrak :
Cengkeh adalah tanaman primadona dari Propinsi Sulawesi utara; khususnya Minahasa. Untuk itu sebagian besar kehidupan petani tergantung dari pendapatan hasil panen komoditi cengkeh. Apalagi dalam perkembangan sejarah perdagangan, cengkeh merupakari komoditi yang sangat laku di pasaran terutama dikonsumsi oleh pabrik rokok kretek. Ketika pemerintah menjalankan kebijaksanaan yang baru dalam tata-niaga cengkeh dengan diberikan semua tanggungjawab kepada BBPC sebagai satu-satunya pembeli dan penjual, menyebabkan baik dari segi pendapatan petani maupun dari segi mekanisme pemasaran mengalami perubahan yang sangat drastis. Oleh sebab itu untuk panen tahun 1991 dan 1992 terjadi kemelut dalam tata-niaga cengkeh. Kendati sejak kemerdekaan Indonesia, pemerintah telah mengatur pemasaran cengkeh yakni pada tahun 1976 dan tahun 1980. Jadi campur tangan pemerintah bukanlah penyebab dari kemelut yang terjadi. Dalam situasi tata-niaga cengkeh yang kacau, Ketua BPPC; Hutomo Mandala Putra menegaskan untuk melepaskan antara lain BPPC Cabang Sulawesi Utara dari BPPC. Penegasan ini menyebabkan, sejak tahun 1993 pembelian cengkeh terpaksa diambil alih oleh pemerintah dengan nama UTNC. AAtan tetapi dalam strategi pemasaran, UTNC tetap melaksanakan ketentuan yang diterapkan oleh BPPC sehingga tidak terlihat adanya perbedaan antara BPPC dengan UTNC. Permasalahan yang dihadapi petani produsen disebabkan oleh mekanisme dari pemasaran itu sendiri. Sistem monopoli tidak diterapkan sebagai suatu kebijaksanaan yang bertujuan rnengangkat pendapatan petani, sebaliknya hanya merugikan petani. Pihak-pihak yang ditugaskan oleh BPPC dan UTNC tidak bekerja secara efektif serta efisien. Untuk itu peran yang diberikan pemerintah kepada KUD perlu ditinjau kembali. Dengan demikian perubahan dari sistem perdagangan sebagai tujuan daripada perbaikan ekonomi nasional ternyata tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Namun bagaimanapun keberadaan BPPC sebagai pelaksana tata-niaga cengkeh, rneskipun perannya hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat ternyata mampu merubah sistem pemasaran tradisional dari petani.

Abstrak :
PENDAHULUAN Pada abad 18 sejarah Kesultanan Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh masalah perdagangan lada. Pada waktu itu lada merupakan bahan ekspor yang terpenting sehingga perdagangan lada sangat berperan di dalam kehidupan ekonomi dan politik di Banjarmasin. Sebelumnya, di abad 16 lada hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dtanam tidak lebih dari 4-5 rumpun setiap keluarga. Selain itu penduduk masih mengumpulkan hasil hutan, bijih emas dan intan diantaranya sebagai barang tribut tahunan ke Mataram karena pada waktu kesultanan Banjarmasin masih menjadi daerah kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Untuk mencukupi kebutuhan pokok beras selain masih harus mengimpor dari Jawa, penduduk bertanam padi dipedalaman seperti di Amuntasi dan Margasari. Oleh karena letaknya yang strategis di tepi laut Jawa dan Selat Makasar yang menjadi jalur perdagangan di?Kepulauan Indonesia", maka Tatas, Ibukota Kesultanan Banjarmasin yang terletak di muara sungai Barito, tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai disinggahi oleh kapal dagang yang melewati jalur itu. Migrasi pedagang-pedagang dan Pantai Utara Jawa yang menghindarkan diri dari tekanan Sultan Agung dari Matararn pada pertengahan abad 17 mendorong perkembangan perdagangan di Banjarmasin. Setelah Kesultanan Banjarmasin lepas dari kekuasaan Mataram pada belahan kedua abad ke 17, Tatas berkembang menjadi pelabuhan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke Banjarmasin. Terutama pedagang dari Cina, Jawa dan Makasar memegang peranan penting dalam perdagangan. Mereka membawa porselen, beras, garam, teh dan budak, sebaliknya Banjarmasin menyediakan hasil hutan, bijih emas, intan dan lada. Permintaan lada yang semakin bertambah dari Cina dan perhatian VOC yang semakin besar terhadap Banjarmasin sejak kepentingannya untuk mendapatkan lada dipersulit oleh penguasa Banten pada sekitar tahun 1661, mendorong penduduk Banjarmasin untuk meningkatkan hasil ladanya. Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1664 EIC berusaha mengadakan hubungan dagang dengan Sultan Mustain bilah (1650-1678) dan diijinkan berdagang di Tabanio. Pada masa awal perkembangan lada di belahan kedua abad 17 Sultan Mustainbilah dan penggantinya Sultan Inayatulah (1678-1685) mengadakan hubungan perdagangan bebas dengan pedagang Cina, Bugis, VOC dan EIC. Budak yang di'tangkap dan diperdagangkan di sepanjang pantai Jawa, Madura dan Bali oleh orang-orang Buqis menjadi tenaga yang penting untuk mengerjakan tanaman lada milik sultan dan para mantrinya. Penanaman lada diperluas dengan cara membuka kebun lada baru dipedalaman seperti di Negara. Selain itu daerah-daerah yang semua merupakan tanah pertanian padi juga dijadikan kebun lada. Hubungan perdagangan yang semakin erat antara Banjarmasin dengan EIC terjadi pada masa pemerintahan Sultan Saidilah (1685-1700) karena sultan mengijinkan orang-orang-orang Inggris mendirikan kantor dagangnya di Pasir dengan syarat membayar sejumlah uang sewa kepada sultan. Pada waktu itu monopoli perdagangan berada di tangan sultan. Sebaliknya di bawah pemerintahan Sultan Tahililah (Panembahan Kusumadilaga 1700-1745) orang-orang Inggris diusir dari Tabanio setelah terjadi konflik bersenjata untuk memperebutkan jalur perdagangan yang strategis yang menghubungkan pelabuhan Tatas dengan Pasir. Ini membuktikan kuatnya kedudukan sultan pada waktu itu. Monopoli perdagangan yang dikuasai oleh sultan dapat dilihat antara lain dari proses pembongkaran dan pengapalan barang yang tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari pegawai kepercayaan sultan.

Abstrak :
Sebelum abad ke-19 pantai barat Sumatera berada dalam kekuasaan Aceh. Kekuatan Aceh sangat dirasakan di setiap bandar dengan menempatkan Wakil Raja Aceh yang bergelar Panglima Aceh. Kehadiran kekuatan Aceh di kawasan pesisir barat ditanggapi oleh penduduk setempat dengan pro dan kontra. Bagi yang pro, mereka mendukung keberadaan Panglima Aceh di setiap bandar, sebab sebagian dari oray,g Aceh telah menjadi penduduk setempat dan berketurunan. Namun kadang_kadang para Panglima sering berbuat semena-mena terhadap penduduk dengan memonopoli perdagangan lada dan bahan komoditi lainnya. Para Wakil Aceh melarang penduduk berdagang dengan pedagang lain selain orang Aceh. Jika ada yang tidak mentaati peraturan itu, orang Aceh tidak segan-segan memukul atau menganiaya orang yang berani berdagang dengan pedagang lain. Faktor inilah yang menyebabkan penduduk berusaha menolak para Wakil Aceh yang ganas itu dan berusaha mencari hubungan dengan pedagang Eropa. Para Wakil Aceh juga menjadi penghalang masuknya pedagang Eropa ke pantai barat Sumatera, seperti Inggris dan Belanda. Pada abad ke-18 beberapa bandar di pesisir barat telah menolak para penguasa Aceh. Kebetulan ketika itu posisi Aceh memang telah lemah setelah tidak adanya kekuatan Raja Aceh yang melanjutkan jejak Sultan Iskandar Muda yang terkenal. Kondisi yang demikian menguntungkan bagi para pedagang Eropa.