Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berlakunya Keputusan Menteri Tenaga Kerja no. 150 tahun 2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan memberikan peranan yang besar dalam meningkatkan kedudukan pekerja yang lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang mengatur sebelumnya, khususnya pasal 26 tentang pengunduran diri pekerja. Namun pada kenyataannya proses hukum yang terjadi mengalami penyimpangan-penyimpangan. Maksud dari pasal 26 ini adalah bahwa pekerja yang mengundurkan diri secara baik atas kemauan sendiri berhak atas uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian. Namun demikian yang terjadi di masyarakat adalah banyak pekerja jika tidak disenangi atau disukai oleh perusahaan atau pimpinan kemudian ditekan atau dipindahkan sehingga pekerja tersebut terpaksa mengundurkan diri. Proses seseorang yang mengundurkan diri tersebut merupakan salah satu suatu objek yang menarik untuk dibahas terutama mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan landasan teori-teori yang ada. Di satu sisi pekerja tersebut sudah tidak dapat mempertahankan hubungan kerja dengan perusahaan di sisi yang lain pekerja tersebut tidak ingin adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Untuk mengoptimalkan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitan lapangan dan kepustakaan. Dari hasil penelitian tersebut diungkapkan bahwa pada prakteknya seseorang yang bekerja sangat dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya dimana di dalamnya terjadi interaksi antara individu maupun antara kelompok. Dalam Proses interaksi yang terjadi dalam hubungan kerja ini seringkali timbul konflik-konflik maupun perselisihan yang menyebabkan pekerja tersebut tidak nyaman untuk bekerja hingga mempengaruhi produktifitasnya. Di sisi lain perusahaan tidak menginginkan jumlah produksinya menurun karena rendahnya produktifitas pekerjanya. Oleh karena itu dalam penulisan ini dibahas mengenai tinjauan sosiologis terhadap pasal 26 Kepmenaker no. 150 tahun 2000 ini dengan berusaha menilai dan menganalisa terhadap permasalahan-permasalahan yang ada terutama analisa kasus yang terjadi.

Abstrak :
Pendidikan adalah hak bagi setiap anak. Anak yang tidak mendapatkan akses pendidikan cenderung menjadi pekerja anak. Hal itu yang mendasari mengapa banyak pemerintah banyak negara di dunia membuka akses yang seluasnya kepada anak untuk bisa bersekolah. Namun pada kenyataannya, sistem pendidikan juga tidak menjamin anak bebas dari bentuk ekploitasi ekonomi. Pengaruh globalisasi dan kapitalisme pada sistem pendidikan menyebabkan anak yang bersekolah menjadi pekerja anak. Selama ini, banyak penelitian kerap memisahan antara pekerja anak dengan anak yang bersekolah, padahal pada kenyataannya anak yang bersekolah juga bagian dari pekerja anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang komprehensif mengenai pengaruh globalisasi dan kapitalisme terhadap pelajar yang terjaring menjadi pekerja anak melalui program magang yang dibuat oleh sekolah. ......Every children have right to education. Child who do not get access to education tends to become child labor. That is the reason why many Government in the world open the wide access for the child to take their rights to education in the school. In fact, education system in Indonesia does not guarantee every children who attend the school be free from economic exploitation. Educational system in Indonesia is contaminated by bad effect of globalization and capitalism. As a victim, student become a child labor. Previous researchers has been taken out children who attend school from category of child labor, when in the fact children who attending school are also part of the child labor. Therefore, It needs a comprehensive study on the effects of globalization and capitalism on student who being child labor due to internship which provided by the school.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur eksistensi dari simbol Bendera Bintang Kejora. Hukum positif yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah. Penelitian ini juga akan membahas mengenai sejarah dan makna filosofis dari simbol Bendera Bintang Kejora. ......This thesis discusses about positive law in Indonesia toward Morning Star Flag symbol existence. The positive law that was meant in this research is Act number 21/2001 about Special Autonomy for Papua Province and Government Regulation number 77/2007 about Province Symbol. This research also discusses about philosophical and historical aspects from Morning Star Flag symbol.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop yang dijalankan oleh Lembaga Sensor Film. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan sensor di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota LSF, sineas film, dan masyarakat pecinta film indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma penyensoran pasca ditetapkannya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan tersebut menuju kepada penyensoran yang lebih tidak mengekang para pembuat film dan diharapkan di masa depan sensor film dapat digantikan sepenuhnya dengan klasifikasi film. ...... This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification.

Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas keterkaitan antara akses kepada bantuan hukum bagi perempuan yang bermasalah dengan hukum pidana dengan proses beracara dalam peradilan pidana dengan sudut pandang pengalaman perempuan. Perempuan yang menjadi tersangka/terdakwa/terpidana, tidak dapat mengakses haknya untuk mendapatkan bantuan hukum karena adanya ketimpangan relasi kuasa dengan penegak hukum, serta dianggap sebagai kaum lemah. Terhalangnya akses kepada bantuan hukum ini mengakibatkan tersangka/terdakwa/terpidana tidak mendapatkan hak-haknya. Hak-hak yang dilanggar akibat terhambatnya akses kepada bantuan hukum ini beragam, mulai dari teknis pemeriksaan tersangka yang mengabaikan hak asasi manusia, peradilan yang tidak memberikan hak-hak terdakwa dalam persidangan, sampai hak-hak terpidana yang diabaikan. ABSTRACT
This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored. ;This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant?s rights in the trial, until offenders? rights post- judicial verdict ignored. , This thesis is discussing about the relation between the accesses to legal aid, with the Process on the Criminal Procedure Law. As a vulnerable group in this case, women who are the suspect/defendant/convict due to no power and imbalance of power relations with law enforcement. Therefore, they are unable to get access to their rights for legal aid. The impacts of impeded access to legal aid are diverse. Start from the technical suspect inspection in which human rights ignored, justice does not give the defendant’s rights in the trial, until offenders’ rights post- judicial verdict ignored. ]

Abstrak :
ABSTRAK
Dispensasi perkawinan usia anak merupakan suatu bentuk pengecualian terhadap batas usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ketentuan lebih lanjut mengenai dispensasi perkawinan tidak tercantum di dalam peraturan perundangundangan Indonesia manapun. Pada praktiknya, dalam menangani perkara dispensasi perkawinan usia anak, hakim menggunakan keyakinan hakim sebagai pertimbangan untuk mengeluarkan penetapan dispensasi perkawinan. Sebagai penegak hukum, segala penetapan dan putusan yang dikeluarkan oleh hakim pada dasarnya harus sesuai dengan pandangan masyarakat di wilayah hukum tersebut.

---

ABSTRACT
Child marriages dispensation is a form of exception to the minimum age limit to be able to marriage in Act No. 1 of 1974 regarding to Marriage. Further provisions concerning the marriage dispensation is not listed in any regulation in Indonesian. In practice, in handling child marriages dispensation cases, the judges use the judge's conviction as a consideration for the determination of marriages dispensations. As law enforcer, all the determination and decision issued by the judge basically should be in accordance with the views of society in the jurisdictions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya ABK asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di kapal perikanan asing untuk memperoleh keadilan melalui berbagai forum yang disediakan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penulis berupaya untuk menjelaskan kesulitankesulitan yang dihadapi oleh ABK di kapal perikanan ketika melakukan usaha tersebut. Penulis menemukan bahwa kesulitan ini lahir karena adnaya kerangka hukum normatif yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, hambatan dalam memperoleh bantuan hukum, victim blaming, dan persoalan lainnya. Penulis menyimpulkan bahwa sistem hukum Indonesia belum siap dan tidak mampu memberikan akses terhadap keadilan yang baik bagi ABK korban perdagangan orang. ...... This research aims to analyze how Indonesian fishermen who were trafficked in foreign fishing vessels overseas attempt to achieve justice through the various forums provided within the Indonesian legal system. The writer seeks to describe the difficulties faced by Indonesian fishermen when attempting to obtain justice. The writer discovers that these difficulties are borne out of a faulty legal framework, a lack of legal knowledge and awareness, obstacles in acquiring legal aid, victim blaming, and other issues. The writer concludes that the Indonesian legal system is not prepared and is unable to provide adequate access to justice for these victims.

Abstrak :
ABSTRAK
Hak asasi atas akses air menjadi hak mendasar untuk dapat hidup bagi setiap orang. Oleh karena itu, kebutuhan akan air sangat vital. Hal itu terkait air sebagai unsur penting bagi keberlangsungan hidup setiap orang di dalam suatu masyarakat. Maka dari itu, diperlukan suatu landasan pengaturan terkait kepastian di dalam pemenuhan hak asasi atas akses air. Pengaturan tentang air di Indonesia kembali pada Undang ? undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang diberlakukan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PU-XII/2013. Putusan tersebut membatalkan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LNRI 2004-32; TLNRI 4377). Pembatalan itu adalah terkait penafsiran berbeda atas pelaksanaan hak atas air. Dengan demikian terjadi perubahan fungsi sosial air yang lebih menekankan hak guna usaha atas air yang dijalankan oleh pihak swasta dibandingkan dengan hak guna pakai air bagi masyarakat. Di samping itu, adanya pergeseran peran pemerintah dalam menyediakan air bagi masyarakat. Namun ke semua hal itu dalam kenyataannya belum dapat mengatasi persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat terkait akses mereka atas air, khususnya di Kota Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air tetap saja terbatas. Begitu pula pemberdayaan masyarakat terkait masyarakat terkait pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan dari berbagai perencanaan yang dibuat oleh pemerintah juga belum dapat mensejahterahkan masyarakat di Natal. Hal itu bahkan berpotensi memunculkan konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air di antara masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persoalan pemenuhan hak akses air bagi masyarakat di Natal seperti tidak meratanya distribusi air terakit saluran akses air dari sumber air yang ada beberapa rumah masyarakat. Sarana dan prasarana sumber daya air masih minim dalam memenuhi akses masyarakat atas air di Natal. Di samping itu pemberdayaan masyarakat masih lemah di mana sebagian masyarakat di Natal belum memiliki pemahaman apa yang menjadi haknya dalam akses terhadap air. Terkait landasan pengaturan, Kabupaten Mandailing Natal masih belum memiliki peraturan daerah yang mengatur terkait sektor sumber daya air. Upaya ? upaya pemerintah daerah terkait kewajiban terhadap pelaksanaan atas perencanaan pembangunan akses air masih belum dijalankan dengan baik. Selain itu, dikaji bagaimana landasan pengaturan atau hukum dan upaya ? upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak asasi atas akses air khususnya bagi masyarakat di kota kecamatan Natal.

---

ABSTRACT
Rights of access of water into the fundamental right to be able to live for everyone. Therefore, the need for water is vital. This is related to water as an essential element for the survival of everyone in a community. Therefore, we need a foundation of certainty in the regulations related to the fulfillment of rights of access to water. The arrangement of the water in Indonesia returned to the Act No. 11/1974 on Irrigation imposed by the Constitutional Court Decision No. 85 / PUXII / 2013 that withdrawal the Act No. 7/2004 on Water Resources (LNRI 2004- 32; TLNRI 4377). Withdrawal because of different interpretations related to the implementation right to water. Thus a change in the social function of water is more emphasis on the right to cultivate the water run by the private water right run by private than the right to use water for the community. In addition, the shift in the role of government in providing water for the community. But to all of it in fact it cannot to resolve the basic problems faced by the peoples related to their access to water, especially in the Town District of Natal, Mandailing Natal, North Sumatra Province. In other side, public infrastructures for support access to the water remains limited. Similarly, there no community development related to water resources management. Implementation of the various plans made by the government is not yet able to prosper the community at Natal District City. It even has the potential to create a conflict of interest in the utilization of water resources between local peoples and private. This study research is intended to determine how the issue of the fulfillment of rights to access for water in the peoples such as the Town District of Natal uneven distribution of water connection via assembled of water drains from water sources for peoples houses. Meanwhile, existing water sources in Natal are shared by the community. Supporting elements in the form of infrastructure of water resources is still minimal of access water for peoples in Natal. In other side, the empowerment of people still weak where most peoples in Natal did not have an understanding of what they are entitled for access to water. Mandailing Natal Regency still has no local regulations level related to water resources sector. Efforts made by local government authorities, and obligations related to the implementation of planning the construction of water access are still not well executed in the field. In addition, it was studied how the legal foundation, legal arrangements and efforts by Local Government of Mandailing Natal in fulfill for rights of access to water especially for people in the Town District of Natal.