Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas penyelenggaraan RUPS LB dari yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Karawang No. 147/Pdt.P/2017. Pasal 80 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dalam menyelenggarakan RUPS, pemegang saham yang bersangkutan dan juga pihak yang ditunjuk sebagai Ketua Rapat wajib tunduk pada ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan juga anggaran dasar perseroan, termasuk ketentuan mengenai kuorum kehadiran. Penelitian ini membahas: (i) validitas kuorum kehadiran dari RUPS LB yang diselenggarakan berdasarkan penetapan pengadilan dalam kasus posisi; dan (ii) peran dan tanggung jawab Notaris TT dalam pembuatan Akta Berita Acara RUPS LB yang tidak memenuhi kuorum kehadiran. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Adapun hasil pembahasan dari penelitian ini adalah kuorum kehadiran RUPS LB tidak valid sehingga tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 86 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, sehingga Akta Berita Acara RUPS LB tidak dibuat berdasarkan fakta yang terjadi. Adapun peran dan tanggung jawab Notaris TT adalah bertanggung jawab berdasarkan hukum pidana, hukum perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan juga Kode Etik Notaris, atas pelanggaran dalam pembuatan Berita Acara RUPS LB. ......This research discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders of which was carried out based on the Karawang District Court Decree No. 147/Pdt.P/2017. Article 80 of Company Law allows shareholders to hold a GMS by submitting a petition to the District Court. In holding a GMS, the relevant shareholder as well as the party appointed as Chair of the Meeting must comply with the provisions in the Company Law and also the company's articles of association, including the provisions regarding attendance quorum. This study analyzes: (i) the validity of the attendance quorum of the EGMS held based on a court order in a case of position; and (ii) the roles and responsibilities of Notary TT in preparing the Deed of Minutes of EGMS which did not meet the attendance quorum. The method of this research is doctrinal, with an explanatory-analytical research typology. The results of the discussion of this study are that the attendance quorum for the EGMS is invalid and therefore illegal because it does not comply with the provisions of Article 86 paragraph (1) of the Company Law so that the Deed of Minutes of the EGMS was not made based on the facts that occurred. The role and responsibility of Notary TT is based on criminal law, civil law, the Notary Law, and also the Notary Code of Ethics, for violations in making the Minutes of the EGMS.

Abstrak :
Cessie merupakan suatu perbuatan hukum untuk melakukan pengalihan piutang. Hukum Perdata mengatur cessie dilakukan dengan cara mengalihkan piutang yang dimiliki oleh kreditur lama (cedent) kepada kreditur baru (cessionaris). Cessie dapat dibuat dengan membuat akta autentik oleh notaris, maupun akta di bawah tangan. Akta cessie yang dibuat oleh notaris tidak serta merta membuat cessie menjadi mengikat seluruh pihak dan sah. Setelah akta cessie dibuat, agar mengikat pihak debitur (cessus, maka harus diberitahukan, disetujui atau diakui oleh cessus. Namun pada prakteknya pelaksanaan cessie tidak selalu diberitahukan kepada cessus. Hal tesebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman terkait pelaksanaan cessie. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, tulisan ini menganalisis mengenai kepastian hukum terhadap cessie yang tidak diberitahukan kepada cessus, serta peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta cessie. Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris berperan untuk membuat akta cessie, dan bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada kreditur dalam pembuatan akta cessie. Upaya meningkatkan pemahaman pelaksanaan cessie sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dilakukan kepada para notaris, sehingga nantinya notaris dapat memberikan penyuluhan kepada para kreditur, bahwa setelah akta cessie dibuat mereka memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada cessus. ......Cessie is a legal act to transfer accounts receivable. Civil law regulates that cessie is carried out by transferring receivables owned by the previous creditor (cedent) to the new creditor (cessionaris). Cessie can be made by making an authentic deed by public notary as well as privately made deed. A cessie deed made by public notary does not make the cessie is legally binding to all parties. Following the cessie deed, in order to bind the debtor (cessus), it must be notified, approved or acknowledged by cessus. However, in practice, the implementation of cessie is not always notified to cessus. This is due to the lack of understanding regarding the implementation of cessie. By using doctrinal research method, this writing analyzes how the legal certainty of cessie without prior notification to cessus, as well as the roles and responsibilities of public notary in making a cessie deed. Based on the Act of the Public Notary, the role of a public notary is to  draw up a cessie deed and is responsible to provide counselling to creditors in the making of cessie deed. Increasing the understanding of the implementation of cessie in accordance with the regulations, can be done by organizing legal counseling. Legal counseling is carried out to Notaries, so that later the notary can provide a legal counseling to creditors, to inform that after the cessie deed is drawn up they have the obligation to notify the cessus.

Abstrak :
Laporan keuangan berisi informasi yang diperlukan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pertanggungjawaban atas tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang tercantum di dalam laporan keuangan perseroan adalah merupakan kewajiban direksi perseroan. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh direksi perseroan sehingga mengakibatkan ahli waris dari salah satu pemegang saham perseroan yang telah meninggal dunia menggugat dan meminta pengadilan memerintahkan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan (audit). Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran notaris di dalam pembuatan akta RUPS yang isinya meminta pemeriksaan (audit) laporan keuangan dan upaya yang dapat dilakukan Ahli Waris dalam rangka meminta pertanggungjawaban pengurus dengan melakukan audit laporan keuangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum doktrinal dan disajikan dalam bentuk preskriptif. Hasil penelitian ini menemukan pentingnya peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang hukum perseroan terbatas, dalam memberikan penyuluhan hukum dan pemahaman kepada para pihak yang berkepentingan berkaitan dengan prosedur RUPS dan pertanggungjawaban laporan keuangan perseroan. Dengan demikian hak dan kewajiban pengurus atas perseroan terbatas menjadi jelas dan memiliki jaminan serta kepastian hukum. Adapun saran yang dapat diberikan adalah melibatkan notaris dalam pelaksanaan RUPS serta notulen RUPS dibuatkan dalam akta notaris, sehingga para pihak dapat meminimalisir terjadinya konflik melalui proses hukum yang memakan waktu yang cukup lama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1464 K/PDT/2018. ......Financial statements contain information needed by various stakeholders to make the right decisions. Responsibility for the management and management actions of the company listed in the company's financial statements is the obligation of the company's directors. However, this was not carried out by the company's directors, resulting in the heirs of one of the company's shareholders who had passed away suing and asking the court to order an audit. The problem raised in this study is the role of notaries in making GMS deeds which request an audit of financial statements and efforts that can be made by heirs in order to hold the management accountable by auditing financial statements. To answer these problems, doctrinal legal research methods are used and presented in prescriptive form. The results of this study found the importance of the role of notaries as general officials who have expertise and skills in the field of limited liability company law, in providing legal counseling and understanding to interested parties related to GMS procedures and accountability of the company's financial statements. Thus, the rights and obligations of the management of a limited liability company become clear and have legal guarantees and certainty. The advice that can be given is to involve a notary in the implementation of the GMS and the minutes of the GMS are made in the notarial deed, so that the parties can minimize the occurrence of conflicts through a legal process that takes a long time as in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1464 K/ PDT/2018.

Abstrak :
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan dengan perjanjian, yang di dalamnya terdapat saham-saham yang di miliki oleh pemegang saham. terhadap kepemilikan saham tersebut pemilik saham diberikan hak untuk menghadiri dan memberikan suaranya dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mengatur dalam pembubaran suatu Perseroan Terbatas minimal kehadiran dan disetujui minimal 3/4 dari suara yang dikeluarkan. Mengingat pada dasarnya suatu Perseroan Terbatas dapat berdiri karena adanya suatu perjanjian, maka peran Notaris melekat pada setiap tindak tanduk yang dilakukan suatu Perseroan Terbatas. Notaris sebagai pejabat yang memiliki hak untuk membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, diperlukan untuk mengkukuhkan segala keputusan yang diambil dalam suatu tindakan Perseroan Terbatas. Berdasarkan Putusan yang diangkat, terdapat permasalahan mengenai pembubaran Perseroan Terbatas yang dilakukan tanpa mengundang dan mendapat persetujuan dari pemegang sahamnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, tipologi yang digunakan adalah analitis eksplanatoris, sehingga dapat menemukan Problem Identification atas permasalahan yang ada dan memberikan saran terkait permasalahan tersebut. Hasil penelitian yang pertama adalah  pembatalan akta pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri adalah tepat, karena terdapat perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak dari pemegang saham dan yang kedua adalah bentuk tanggung jawab Notaris hanya sebatas apa yang dilaporkan atau digugat kepadanya.  ......Limited Liability Company is a legal entity established by agreement, in which there are shares owned by shareholders. to share ownership, the shareholder is given the right to attend and vote in a General Meeting of Shareholders. Based on the provisions of Article 89 paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it stipulates that the dissolution of a Limited Liability Company must be attanded and approved at least 3/4 of the votes cast. Because basically a Limited Liability Company can exist because of an agreement, the role of a Notary is attached to every action taken by a Limited Liability Company. A notary as an official who has the right to make an authentic deed with perfect evidentiary power is required to confirm all decisions taken in an action of a Limited Liability Company. Decisions made, issues regarding the dissolution of the Company which were carried out without invitation and received approval from the shareholders. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach, the typology used is explanatory analysis, so that it can find Problem Identification on existing problems and provide suggestions regarding these problems. The results of the first study are that the deed of dissolution is correct, because there is a tort that conflicts with the rights of the shareholders and the second is that the responsibility of the Notary is only limited to what is reported or sued to him.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kondisi darurat sebagai penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dengan peninjauan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Dalam Putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG ditemukan pertimbangan bahwa kondisi darurat digunakan sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan ketentuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah kriteria kondisi darurat yang digunakan sebagai penyimpangan Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan tipologi penelitian preskriptif, dan metode analisa data kualitatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa kriteria yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan kondisi darurat sebagai alasan pembenar terhadap penyimpangan pengaturan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dalam putusan nomor 660/PDT/2020/PT.BDG tersebut adalah keliru dan tidak sesuai dengan UUPT 2007. Selain itu, adanya permasalahan tersebut menunjukkan tidak adanya kejelasan pengaturan hukum di Indonesia terkait indikator/kriteria kondisi darurat yang dapat digunakan, khususnya sebagai penyimpangan pengaturan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan pihak Notaris yang tidak cermat dalam menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. Dengan penelitian ini, diharapkan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memperjelas norma hukum terkait kriteria atau indikator kondisi darurat sebagai alasan pembenar dari penyimpangan UUPT, para hakim di Indonesia tidak menetapkan kondisi darurat secara subjektif, serta pihak Notaris untuk selalu dengan cermat dapat menerapkan ketentuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham. ......This Thesis discusses “Emergency Condition” as a deviation of Law number 40/2007 concerning limited liability companies and its connection with the regulation concerning the shareholders general meeting holding by analyzing Bandung High Court decision number 660/PDT/2020/PT.BDG. In the mentioned decision is found that an “emergency condition” was used as a justification for law irregularities in holding the shareholders’ general meeting. The Research problem in this study is the criteria of emergency condition which is used in Bandung High Court Number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 concerning Regulation of Holding the General Meeting of Shareholders. This Research method uses normative juridical approach, qualitative analysis, and prescriptive typology. The result of this research put forward that the emergency condition criteria used by Bandung High Court Decision number 660/PDT/2020/PT.BDG as a Deviation of Law 40/2007 does not comply in accordance with Indonesia applicable law. This Research bring forward that the problems concerning the difference of judge’s judgement regarding the notary deed shows the lack of clearness in Indonesia Law concerning the criterias/indicator that can be used as a justification for violating the shareholder general meeting’s regulations; and also the Notary party who did not properly implement the regulation of holding the general meeting of shareholders in accordance with applicable law in Indonesia. Therefore, it is recommended that the legislative power in Indonesia might establish a clear and firm criteria for an “emergency condition” which could be used as a deviation from the regulation of holding the General Meeting of Shareholders in Indonesia, for judges not to solely determine emergency condition subjectively, and for Notaries must always be able to thoroughly properly implement the regulations for holding a general meeting of shareholders.

Abstrak :
Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris sehubungan dengan pembuatan Akta PKR mengakibatkan kerugian bagi Tuan AR dimana kepemilikan sahamnya telah beralih kepada pihak lain dan jabatannya sebagai direksi dalam PT KKB diberhentikan. Hal tersebut disebabkan karena tidak ada kuasa untuk menyatakan kembali hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam Akta PKR PT; tidak ada akta pemindahan hak atas saham; dan tidak ada kuasa untuk melakukan pelaporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai perubahan susunan pemegang saham dan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sebagai akibat pembuatan Akta PKR PT KKB adalah mengajukan gugatan perdata kepada Pengadilan Negeri untuk membatalkan Akta PKR PT KKB dan meminta ganti rugi. Dilanjutkan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT KKB. Notaris harus memeriksa secara saksama kewenangan penghadap dan meminta kuasa dari RUPS sebelum menuangkan hasil Notulen RUPS menjadi Akta PKR PT. ......Notary must examines formal truth towards documents that he received prior to drawing up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (PKR PT Deed). However, in practice, there is notary who still deviates the requirements for drawing up PKR PT Deed. This research analyzes the consequences of violating the notarial occupation and legal remedies for the aggrieved party relating to the drawing up PKR PT Deed on Verdict Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. This research is a juridical normative research using analytical explanatory research typology. The results of this research explain the violation of notarial occupation is related with drawing up PKR PT Deed which leads to losses for Mr. AR in which his share ownership was transferred to another party and his director position in PT KKB was dismissed. Losses arise due to lack of power of attorney to restate the minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) into PKR PT Deed; lack of transfer of shares right’s deed; and lack of power of attorney to conduct report towards Ministry of Law and Human Rights in regard with changes in shareholders composition and directors and board of commissioners’ composition. Legal remedies available for the aggrieved party as a result of drawing up PKR PT KKB Deed are submission of claims in the District Court to cancel the PKR PT KKB Deed and request for compensation. This shall be followed with the submission of claims to the State Administrative Court to revoke Company Data Amendment Notification Receipt Letter of PT KKB. The notary must carefully examine the authorities of those appearing before him and ask for a proxy from the RUPS before drawing up the results of RUPS into PKR PT Deed.

Abstrak :
Dalam penyelenggaraan RUPS, perusahaan senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Pengurus perseroan harus memperhatikan keabsahan RUPS, karena dapat berakibat pada penyimpangan-penyimpangan prinsip Good Corporate Governance. Hal ini bertujuan dapat terciptanya tatanan pengelolaan perusahaan yang baik dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai: (i) bagaimana penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada penyelenggaraan RUPS di dalam beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia; dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian eksplanatoris-analitis. Hasil penelitian ini yaitu (i) pada penyelenggaraan RUPS di perseroan tertutup ditemukan penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang mengakibatkan RUPS diputus tidak sah dan batal yang terdapat pada beberapa putusan pengadilan negeri di Indonesia, seperti tidak adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan, akuntabilitas perseroan yang tidak terpenuhi akibat tidak jelas fungsi, dan kewenangan antar pengurus, pelanggaran syarat keabsahan RUPS sebagaimana telah diatur UUPT 2007, sehingga prinsip responsibilitas yakni kepatuhan perusahaan pada hukum dan peraturan yang berlaku tidak terpenuhi, terdapat juga penyimpangan prinsip independensi yakni pengurus perusahaan yang tidak objektif dalam memberikan keputusan RUPS, dan kesetaraan serta kewajaran, pemegang saham minoritas dirugikan akibat putusan RUPS yang tidak melibatkan mereka, dan (ii) peran dan tanggung jawab notaris memberikan penyuluhan hukum agar syarat formil RUPS dapat dipenuhi dan secara tidak langsung dapat membantu perusahaan untuk meminimalisir penyimpangan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. ......In holding the General Meeting of Shareholders (GMS), the company is guided by the principles of Good Corporate Governance, the management of the company must pay attention to the legality of the GMS. Otherwise, the principles of good corporate governance will not be fulfilled. It is intended thus the company in holding the GMS can create a good corporate management system and there are no deviations from the principles of Good Corporate Governance. This research discusses about: (i) How the deviations of the principles of Good Corporate Governance in the holding of the GMS based on several decisions of the district courts in Indonesia; and (ii) the roles and responsibilities of a notary in the application of the principles of Good Corporate Governance. This research is normative juridical research and uses secondary data accompanied by an explanatory research typology. The results of this study are (i) in several district court decisions in Indonesia, deviations from the principles of Good Corporate Governance were found which resulted in the holding of the GMS being declared invalid and void, such as the absence of information disclosure in the financial statements, incomplete accountability of the company due to unclear functions, and authority between management, violation of the requirements for the legality of the GMS as regulated in the Law Number 40 of 2007 about Company Law thus the principle of responsibility is not fulfilled, company management who are not objective in making the decisions of the GMS, and equality and fairness that are not felt by minority shareholders because the GMS decisions are detrimental to them, and (ii) notary can use the obligation to provide legal counseling and eventually the formal requirements of the GMS can be fulfilled and able to indirectly help the company to minimize deviations from the principles of Good Corporate Governance.

Abstrak :
Penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris terjadi karena perbedaan jumlah saham yang lebih besar. Tindakan penyalahgunaan wewenang pada kasus ini dilakukan oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal demikian mengakibatkan Notaris yang membuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR) menjadi pihak tergugat. Penelitian ini menganalisis masalah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham yang merangkap sebagai Dewan Komisaris dalam perseroan terbatas dan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta PKR yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum (PMH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris analitis dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tindakan penyalahgunaan wewenang pemegang saham yang merangkap sebagai dewan komisaris dalam menyelenggarakan RUPS telah terbukti melawan hukum karena dengan sengaja telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dan berdampak menimbulkan kerugian. Akibatnya, pemegang saham tersebut dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi. Notaris SN turut dinyatakan melakukan PMH karena pembuatan akta PKR 63 telah melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris. Dengan demikian, atas kerugian yang ada, Notaris SN bertanggung jawab secara secara perdata, berupa ganti kerugian secara tanggung renteng dan bertanggung jawab secara administratif. Saran yang diberikan, yaitu berupa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris agar tercipta keseimbangan dalam perseroan terbatas. Selain itu, disarankan kepada Notaris dalam pembuatan akta PKR harus memeriksa kesesuaian antara notulen RUPS dengan dokumen lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS. ......Abuse of power by shareholders who doubles as Board of Commissioner occurs because of the difference in number of shares that are larger. The abuse of authority in this case was carried out by the shareholder who also serves as the Board of Commissioners in holding the General Meeting of Shareholders (GMS). This involves the Notary who makes the deed of shareholders resolution from general meeting (SRG) be the defendant. This thesis analyzes the problem of abuse of power by shareholders who also serve as a Board of Commissioner in a limited liability company (Ltd. Company) and the legal responsibilities of a notary in making of SRG which contains elements of unlawful acts. The research method used is normative juridical with analytical explanatory typology and uses secondary data. The result of the research is the act of abuse of rights by shareholders who hold concurrent positions as the Board of Commissioners in holding the EGMS has been proven against the law because it has intentionally violated the provisions of law number 40 of 2007 (Company Law), impact losses. As a result, the concept of piercing the corporate veil can be applied. Notary SN was also declared to have committed an unlawful act because the making of the SRG 63 had violated the Notary Occupation Law and the Notary Code of Ethics. Thus, for the existing losses, the Notary SN is be liable civilly, in the form of compensation for losses jointly and be liable administratively. The advice given is in the form of applying the principles of good corporate governance by shareholders, directors, and board of commissoners in order to create a balance in the Ltd. company. In addition, it is recommended to Notary that in making the SRG must check the suitability between the minutes of the GMS and other documents related to the holding of the GMS.

Keywords: Abuse of Power, Piercing the Corporate Veil, Deed of Shareholders Resolution from General Meeting.