Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem Ekonomi Politik yang dicoba dibangun oleh Orde Baru diawal pemerintahannya 1966-1968 adalah sebagai upaya menggantikan Sistem Demokrasi Terpimpin dibawah Soekarno. Perubahan yang dilakukan oleh Orde Baru ini tidak terlepas kaitannya dari faktor ekonomi politik dalam dan luar negeri. Orde Baru menyadari betul bahwa Sistem Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno memiliki basis dukungan politik yang cukup kuat. Untuk itu Orde Baru, jika ingin rnenggeser Soekarno, tidak bisa hanya bertumpukan semata-mata pada aspek politik saja, namun terlebih harus menekankan pada aspek ekonomi. Pilihan Orde Baru menjawab persoalan ekonomi ini adalah sistem kapitalisme dan bantuan modal asing. Upaya dan dinamika yang ditempuh dari Orde Baru dalam membangun Sistem Ekonomi Politiknya inilah yang menjadi sorotan dari penulisan skripsi ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Perubahan ekonomi dan politik di Indonesia dibarengi arus globalisasi informasi yang semakin cepat mengakibatkan Orde Baru mengatur kembali kebijakan penyiarannya. Kelahiran stasiun televisi swasta Pertama yaitu RCTI tidak terlepas dari peran kebijakan penyiaran Orde Baru dan kalangan kelas menengah. Berdirinya RCTI, telah mendobrak hegemoni TVRI yang selama 25 tahun melakukan penyiaran di Indonesia. Deregulasi tentang penyiaran televisi terus bermuculan seiring dengan berkembangnya stasiun televisi swasta tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil dari skripsi ini menampilkan keterkaitan antara kebijakan politik orde baru, kelas menengah dan TVRI dalam kemunculan televisi swasta serta dampak yang dimunculkan oleh stasiun televisi swasta tersebut

---

ABSTRACT
Economic and political changes in Indonesia accompanied by faster globalization of information resulted in rearrangement of the broadcasting policy in the New Order. The birth of first private television station, RCTI, cannot be separated from the role of broadcasting policies of the New Order and the middle class. The establishment of RCTI breaks the hegemony of TVRI that has been doing broadcasting in Indonesia for 25 years. Deregulation about the television broadcasting keeps emerging along with the development of the private television station. The research method that used is the historical method consists of four stages: heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The results of this paper show the relationship between the new order political policy, the middle class and TVRI in the emergence of private television as well as the impact that was generated by the private television station.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang respon negara tetangga yang terkena dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. Pada penelitian sebelumnya, banyaknya kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada masa Orde Baru disebabkan oleh pengelolaan hutan yang mengedepankan pembangunan ekonomi. Untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 hanya dijelaskan mengenai dampak berupa kerugian ekonomi dan ekologis. Sementara dalam penelitian ini, akan berfokus pada dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 1997-1998 berupa pencemaran kabut asap lintas batas mengganggu aktivitas negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura. Hasil dari penelitian ini didapat bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan Indonesia tahun 1997-1998 menjadi satu bencana nasional yang sulit dituntaskan oleh Indonesia sendiri. Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang terkena dampak dari kabut asap memberikan respon agar masalah ini dapat ditangani dalam skala regional, sehingga kebakaran hutan dan lahan tahun 1997-1998 menjadi salah satu awal mula kesadaran Asia Tenggara untuk menetapkan regulasi baru atas satu permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas, khususnya pada pencemaran udara. Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode sejarah. Artikel ini menggunakan data yang diperoleh melalui studi literatur berupa dokumen pemerintah, koran, buku, dan publikasi jurnal.

---

This paper discusses the response of neighboring countries affected by haze due to forest and land fires that occurred Indonesia in 1997-1998. In previous studies, the number of cases of forest and land fires that occurred during the New Order was caused by forest management which prioritized economic development. For forest and land fires 1997-1998 only explained the impact of economic and ecological losses. While in this study will focus on the impact of forest and land fires 1997-1998 in the form of cross-border smoke pollution disrupting the activities of neighboring countries, such as Singapore and Malaysia. The results of this study found that the problems of Indonesian forest and land fires in 1997-1998 became a national disaster that was difficult to solve by Indonesia itself. Singapore and Malaysia as neighboring countries affected by the haze responded to this problem in a regional scale, so that forest and land fires in 1997-1998 became one of the beginnings of Southeast Asian awareness to establish new regulations on a cross-environmental pollution problem, especially on air pollution. This article uses historical methods and data obtained through literature studies from newspapers, books, and journal publications.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perkembangan industri pariwisata di Yogyakarta pada masa Orde Baru pada periode 1969-1979. Pariwisata merupakan salah satu sektor Perekonomian Indonesia yang tumbuh pesat. Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi tujuan wisata adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Benda Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang strategis dan potensi wisata yang besar. Pariwisata di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 1969 ketika Pemerintah Pusat mengeluarkan beberapa kebijakan pengelolaan pariwisata. Dinas Pariwisata Yogyakarta bekerja sama dengan lembaga lain untuk melaksanakan kebijakan pariwisata sehingga pariwisata Yogyakarta dapat berkembang dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode sejarah berupa heuristik, kritik, dan historiografi dengan pencarian berbagai surat kabar kontemporer dan berbagai literatur pariwisata sebagai sumber dukungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki melaksanakan berbagai kebijakan untuk mengembangkan pariwisata di Yogyakarta dalam awal Orde Baru. Pelita I, fokus pengembangannya terletak pada pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur. Sementara itu, di Pelita II, pengembangan pariwisata berfokus pada meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata. Pembangunan yang dilakukan berdampak pada bagi kehidupan masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
This thesis discusses the development of the tourism industry in Yogyakarta during the New Order era in the 1969-1979 period. Tourism is one of the fastest growing sectors of the Indonesian economy. One of the areas in Indonesia that has become a tourist destination is the Special Region of Yogyakarta. This object is due to its strategic geographical location and great tourism potential. Tourism in Indonesia entered a new phase in 1969 when the Central Government issued several tourism management policies. The Yogyakarta Tourism Office cooperates with other institutions to implement tourism policies so that Yogyakarta tourism can develop well. This study uses historical methods in the form of heuristics, criticism, and historiography by searching various contemporary newspapers and various tourism literatures as sources of support. The results of this study indicate that the local government has implemented various policies to develop tourism in Yogyakarta in the early New Order. Pelita I, the focus of its development lies in the construction of infrastructure facilities and infrastructure. Meanwhile, in Pelita II, tourism development focuses on improving the quality of tourism services. The development carried out has an impact on for people's lives in the economic, social and cultural fields.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas pandangan Aisyiyah terhadap isu yang dibahas dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928. Kedudukan perempuan pada saat itu masih banyak dipengaruhi oleh adat-adat yang membuat mereka seolah tidak memiliki hak apapun. Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah yang merupakan sebuah organisasi muslim modern di Indonesia menyadari bagaimana perempuan di Indonesia masih belum mengetahui kedudukan mereka sebagai mana yang mereka miliki dalam islam. Dalam Kongres Perempuan Indonesia 1928, isu yang dibahas merupakan isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan, kedudukan perempuan, poligami dan pernikahan dini. Melalui Kongres Perempuan Indonesia 1928 ini, Aisyiyah menyampaikan pendapatnya mengenai isu-isu yang dibahas dalam kongres tersebut melalui pidatonya. Dalam pidato yang dibacakan, Aisyiyah menyampaikan pandangan yang berbeda dengan organisasi lain yang hadir dalam kongres tersebut. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode sejarah berupa heuristik; yakni pencarian sumber baik itu arsip, buku, kritik sumber; yakni memverifikasi sumber yang telah didapat, interpretasi, dan terkahir ialah historiografi. Kata Kunci: Aisyiyah, Pergerakan Perempuan, Kongres Perempuan Indonesia, Pendidikan Perempuan

---

ABSTRACT
The issues discussed in the Indonesian Womens Congress of 1928. The position of women during that time was still heavily influenced by customs that made them seems to have no rights. Aisyiyah as part of Muhammadiyah which is a modern Muslim organization in Indonesia is aware of how women in Indonesia still not aware of their rights according to Islams law. During the Indonesia Womens Congress of 1928, the issues discussed were about women rsquo s education, womens position, polygamy and early marriage. Through the Indonesian Women rsquo s Congress of 1928, Aisyiyah gave their opinion on the issues discussed in the Congress through their speech. In this paper, the writer uses historical methods of heuristics is the search for sources of such archives, books, source criticisms is verify the source that has been obtained, interpretation, and the last is historiography. Key Words Aisyiyah, Womens Movement, Indonesian Womens Congress, Womens Education.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini membahas mengenai unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia. Muncul hipotesa bahwa kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pemerintah Australia di tahun 1996 hingga 2007 dipengaruhi oleh unsur rasisme dari beberapa pihak. Di tahun 1996, muncul seorang politikus wanita Australia bernama Pauline Hanson, ia merupakan senator yang menyuarakan rasisme dan ingin kebangkitan White Australia Policy. Ia kemudian mendirikan partai bernama One Nation Party yang juga menyuarakan rasisme dalam kebijakan partainya. Pada masa itu Australia yang berada dibawah kepemimpinan Perdana Menteri John Howard turut menyebabkan nama John Howard dituduh sebagai politikus yang rasis karena kebijakan imigrasi yang dikeluarkan merupakan tanggung jawabnya. Penulisan skripsi ini menggunakan empat tahap metode sejarah untuk membuktikan bahwa terdapat unsur rasisme dalam kebijakan imigrasi Australia selama tahun 1996 hingga 2007 yang berasal dari pengaruh One Nation Party dan John Howard.

---

ABSTRACT
This Essay discusses about racism in the Australian Imigration Policy. There is a hypothesis that imigration policy issued by the Australian Government in 1996 to 2007 was influenced by racism from several parties. In 1996, an Australian female politician named Pauline Hanson as a senator, she have voiced racism and wanted the resurrection of the White Australia Policy. She then founded a party called One Nation Party which also voiced racism in their policy. At that time Australia was under the leadership of Prime Minister John Howard, this led John Howard accused of being a racist politician because the immigration policy that has been issued was his responsibility. This essay use four stages of historical method to prove that there is an element of racism in Australian Immigration Policy applied from 1996 to 2007 as a result ofOne Nation Party rsquo s influence and John Howard rsquo s policies.

Abstrak :
Diskriminasi kerap memunculkan perlakuan tidak adil yang terjadi pada kaum minoritas. Seperti halnya imigran Jepang di California. Kesuksesan yang mereka capai memunculkan kekhawatiran dari kulit putih, selain itu budaya mereka yang kuat serta kecenderungan mereka menutup diri dengan kelompok lain membuat imigran Jepang kerap mengalami pengucilan, sehingga mereka menjadi sasaran dalam berbagai tindakan diskriminatif diberbagai aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun pendidikan dan puncak diskriminasi yang diterima imigran Jepang adalah saat Perang Dunia II. Merasa diperlakukan tidak adil, imigran Jepang maupun pemerintah Jepang merespon diskriminasi tersebut dengan berbagai tindakan guna menegakan keadilan. Bedasarkan penjelasan tersebut penelitian ini ingin melihat bagaimana bentuk diskriminasi yang diterima imigran Jepang dan juga reaksi imigran Jepang dan Pemerintah Jepang terhadap diskriminasi tersebut. Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai diskriminasi imigran Jepang, namun belum ada yang membahas aspek diskriminasi secara keseluruhan. Argumentasi penelitian ini adalah tindakan diskriminasi yang ditujukan kepada imigran Jepang merupakan ketidakadilan yang harus diperjuangkan, terlebih proses kedatangan mereka yang bersifat resmi membuat mereka berbeda dengan imigran lainnya di Amerika, sehingga dalam perjuangannya melawan diskriminasi mereka memperjuangkannya dengan cara yang juga bersifat resmi dengan melibatkan pemerintah. Metode yang penulis gunakan adalah metode sejarah. Penulis mengumpulkan data yang terdapat dari buku, jurnal dan website kemudian penulis melakukan proses kritik dan menginterpretasi data tersebut kemudian melakukan penulisan sejarah. ...... Discrimination often raises unjustly acts, which is often the case with minorities in a region. Just like Japanese Immigrant in California. The success they had achieved in agriculture was considered a threat by the whites. Besides their strong traditional culture and their tendency to not blend with another groups has raised discrimination acts to Japanese immigrants in various aspect such as politics, economy, and education. The climax of the discrimination occured in the World War II. Feeling threatened and being treated unjustly causes Japanese immigrant and Japanese government to begin fighting to regain their rights and fight the injustices. Based on the explanation above this study would like to discover the various discrimination acts that adressed to Japanese Immigrants and also the responses from both Japanese immigrants and Japanese the government. Several previous studies discussed about Japanese Immigrant but no research has yet examined about all discrimination acts in various aspect. Discrimination creates unjustly acts that violate human rights so that Japanese immigrants struggle to regain their rights, especially their arrival process into United States which is officially under the government control, has made them different from other immigrant in the United States, so in their struggle to regain their rights against the California Alien Land Act, they are also fighting for it with an officialy and organized efforts. This study uses historical methods that include heuristic stages, criticism, interpretation and historiography.