Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
[Ekosistem perairan tawar, seperti sungai sebagai penyangga dari aktivitas antropogenik. Manusia sebagai elemen utama memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas sungai, baik sebagai masyarakat ataupun pemerintah. Limbah domestik dari aktivitas manusia, seperti limbah deterjen dan fecal coliform telah melebihi daya tampung dan daya dukung perairan. Sehingga berdampak pada degradasi lingkungan. Kebijakan hukum lingkungan hidup dapat menjadi batasan untuk aktivitas manusia yang menggunakan bantaran sungai, tetapi dalam penerapannya masih terdapat kesenjangan antara masyarakat, pemerintah, dan produk hukum. Atas dasar deskripsi tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis status mutu air yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 115 tahun 2003 dan meramalkan kebijakan lingkungan hidup dengan rencana skenario kebijakan yang akan datang. Studi kasus dilakukan di bantaran Sungai Cipinang dengan metode bola salju. Nilai mutu air Sungai Cipinang adalah -134 dengan status tercemar berat. Rencana skenario kebijakan lingkungan hidup menghasilkan empat macam narasi. Narasi satu adalah kondisi ideal, narasi dua adalah keterkaitan antara nilai masyarakat terhadap lingkungan, narasi tiga adalah kerusakan sumber daya alam bersama, dan narasi empat adalah tidak terlaksananya peraturan., River is one of the freshwater aquatic ecosystem. The function of river as a buffer for human activity. Humans as a major element have an obligation to maintain the water quality of river, either as a society or government. Domestic waste from human activities, such as detergent and fecal coliform have been exceeded of carrying capacity. It can impact to environmental degradation and river become damage. Policy of environmental’s law, may be limit to human activities, but in practice, there is still gap between society, government, and legal products. Based on the description, the purposes of this study are, to analyze the status of water quality based on the decree of the Minister Environment No. 115 in 2003, community participation, and predict the environmental policy with scenario. Case studies conducted in Cipinang’s river with the snowball method. The value of water quality is -134, and the status are heavily polluted. Scenario planning for environmental’s policy have four scenarios. First scenario is an ideal condition, second is relationship between the communities values and environmental, third is tragedy of the commons, and fourth is not implemented of regulations.]

Abstrak :
ABSTRAK
Kelayakan operasi instalasi anjungan migas lepas pantai antara 25-30 tahun. Beberapa anjungan migas di Laut Jawa dibangun tahun 70-an, sehingga kondisinya sudah tua dan akan di dekomisioning, yaitu pembongkaran keseluruhan atau sebagian struktur instalasi anjungan. Masalah dekomisioning di Laut Jawa adalah Indonesia belum memiliki pengalaman dekomisioning dan banyaknya regulasi terkait kegiatan dekomisioning. Permasalahan dekomisioning dapat diselesaikan melalui regulasi yang komprehensif. Tujuan riset ini menganalisis ketentuan internasional dan regulasi dekomisioning di indonesia, dan mengkaji alternatif metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pendekatan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan 3 institusi pemerintah pusat dan 1 kontraktor migas. Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulation Impact Analysis) digunakan untuk membantu menentukan alternatif kebijakan dan regulasi dekomisioning terbaik dari sudut pandang manfaat dan biaya. Hasil riset ini menunjukkan diperlukan pembuatan regulasi dekomisioning secara holistik, multisektor, multidisiplin dan interdisiplin. Hasil lainnya yaitu metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pandangan institusi pemerintah pusat adalah program rig-to-reef karena lebih memenuhi prinsip keberlanjutan. Kesimpulannya adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia yang mengakomodir metode dekomisioning dengan program rig-to-reef, mengakibatkan program rig-to-reef pada dekomisioning di Laut Jawa belum bisa langsung diterpakan karena harus dilakukan pembahasan panjang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait

---

ABSTRACT
Feasibility of installation operations for offshore oil and gas platforms between 25-30 years. Some oil and gas platforms in the Java Sea were built in the 70s, so that the condition is old and will be decommissioned, namely the dismantling of the whole or part of the structure of the bridge installation. The problem of decommissioning in the Java Sea is that Indonesia does not have experience in decommissioning and the number of regulations related to decommissioning activities. Decommissioning issues can be resolved through comprehensive regulation. The purpose of this research is to analyze international provisions and decommissioning regulations in Indonesia, and to examine alternative methods of decommissioning in the Java Sea based on environmental, social and economic aspects. This research uses a qualitative approach, conducts in-depth interviews with 3 central government institutions and 1 oil and gas contractor. The Regulatory Impact Analysis method is used to help determine the best alternative decommissioning policies and regulations from the point of view of benefits and costs. The results of this research indicate that decommissioning regulation is needed in a holistic, multisector, multidisciplinary and interdisciplinary manner. Another result, namely the decommissioning method in the Java Sea based on the views of central government institutions, is a rig-to-reef program because it meets the principle of sustainability. The conclusion is that there is no legal rule in Indonesia that accommodates the decommissioning method with rig-to-reef programs, resulting in a rig-to-reef program on decommissioning in the Java Sea that cannot be directly implemented because long discussions must be conducted involving all related stakeholders