Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengawasan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang bertujuan untuk meminimalisasi celah bagi para penyelenggara negara melakukan penyimpangan. Pengawasan dapat dilakukan melalui koordinasi antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koordinasi antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat berdasarkan perbandingan antara jumlah pengaduan yang berasal dari masyarakat dengan informasi dari BPK dan sinergi antara Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dengan kasus penyidikan KPK terkait pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah informasi terkait kasus yang memiliki indikasi korupsi lebih banyak berasal dari laporan pengaduan masyarakat dibandingkan informasi dari BPK dan telah terdapat sinergi antara LHP BPK dengan kasus penyidikan KPK. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan BPK dapat memberikan seluruh laporan hasil pemeriksaan setiap lembaga/kementerian negara dan pemerintah daerah yang mengindikasikan ketidakwajaran atas laporan keuangan, sehingga koordinasi antara BPK dan KPK lebih optimal dalam pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

---

ABSTRACT
This thesis explained about supervision in the accountability of state financial management that aims to minimize the opportunity of state official misconduct. The supervision can be conducted through coordination between Audit Commission (BPK in Indonesia) and Commission Eradication Corruption (KPK in Indonesia). Coordination between both of the institutions can be seen by comparison between amount of information from the community with information from BPK and the synergy between examination report from BPK with the KPK?s cases related to the procurement of goods and services. The research show that amount of information which indicated corruption related cases sourced more than information from the community compared with information from BPK and there have been synergies between examination report from BPK with the KPK?s cases. Based on the results of research, BPK is expected to provide all examination reports of each ministry or institution which have indication about misstatement on financial report, so coordination between BPK and KPK can be optimal in supervision of accountability state financial management.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang peran pembinaan yang dilaksanakan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitas LKPP.Dalam menjalankan peran pembinaan di bidang perbendaharaan, baik pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara kepada satuan kerja kementerian negara/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah didukung dengan tim penyuluh perbendaharaan. Penelitian kualitatifdengan menggunakan metode soft system methodologyini mencoba menguraikan problematika yang terjadi dalam pelaksanaan peran pembinaan tersebut. Penelitian ini berusaha menjawab problem solving interest melalui tujuh tahapan soft system methodology.

---

ABSTRACT
This research is about theguidance role undertaken by Directorate General of Treasury Regional Office of Central Java to improve the quality of government?s financial statement. Incarrying out the treasury guidance role, both financial management andaccountability, to the ministries or government?s agencies, Directorate Generalof Treasury Regional Office of Central Java has been supported by a treasuryguidance team. This qualitative research using soft system methodology is aimedto analyse the problems that occur in the implementation of the guidance role.This research tries to answer the problem solving interest through the sevenstages of soft systems methodology.

---

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pengaruh tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan (Studi Empiris : Inspektorat Provinsi DKI Jakarta).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas hasil pemeriksaan keuangan. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah staf pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linier berganda dengan uji identifikasi. Metode analisis ini menggunakan metode statistik dengan bantuan SPSS 17.

Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor, dan penerapan independensi pemeriksa mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi secara parsial, tingkat dan latar belakang pendidikan, pendidikan berkelanjutan, kepatuhan pada kode etik auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sedangkan penerapan independensi pemeriksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan keuangan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT
This research aims to show the influence of level and background education, continuing education, Code of Conduct Compliance Auditor, and the application of auditor independence to the quality of financial inspection results (Empirical Study : Inspectorate of DKI Jakarta).

The independent variables in this study were the level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor, and the application of auditor independence. The dependent variable in this study was the quality of financial inspection results. The data in this study was the primary data that has obtained from spreading questionnaire directly to the respondent. The population and samples that used in this research were staff at Inspectorate of DKI Jakarta. The method of research were descriptive data analysis, validity and reliability test, multiple linear regression analysis with identification test. The analyzing method used statistical method with SPSS 17.

The result of this research indicated that the influence of level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor, and the application of auditor independence simultaneously have significant positive influence on the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta. However, partially, level and background education, continuing education, code of conduct compliance auditor did not significantly influence the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta whereas the application of auditor independence had significant influence on the quality of financial inspection results at Inspectorate of DKI Jakarta.

Abstrak :
[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja Suku Dinas Pariwisata Kota Administrasi Jakarta Timur dalam memberikan pelayanan perizinan usaha pariwisata, sehingga dapat diketahui langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin meningkat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan mix method. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil hasil pengisian kuesioner indeks kepuasan masyarakat yang telah disebarkan oleh petugas loket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kepada masyarakat yang telah selesai mengurus izin usaha pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pelayanan perizinan usaha pariwisata di instansi ini adalah baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 3,12. Namun demikian masih ada beberapa unsur pelayanan yang perlu diperbaiki kualitas pelayanannya yaitu: kedisiplinan petugas pelayanan, kecepatan petugas pelayanan, dan kepastian jadwal pelayanan. Untuk memperbaiki unsur kedisiplinan petugas pelayanan dan unsur kepastian jadwal pelayanan, maka instansi ini perlu melakukan penambahan jumlah SDM untuk melayani masyarakat yang mengurus izin usaha pariwisata. Jika penambahan jumlah SDM tidak memungkinkan, maka instansi ini perlu menerapkan sistem pendaftaran TDUP secara online melalui website. Untuk memperbaiki unsur kecepatan petugas pelayanan, maka instansi ini perlu menganggarkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur dalam mengurus izin usaha pariwisata., The purpose of this study is to determine public satisfaction on the performance of Tourism Department of East Jakarta Local Government in providing permitting services for tourism businesses. Therefore, they can see what improvements are needed in order to increase the quality of public services provided. This is a descriptive study using mix methods approach. Data are collected by taking the results of the public satisfaction index questionnaires that has been distributed by the One Stop Service Center (PTSP) to those who has completed the tourism business permit administration. The results show that the overall performance of tourism businesses’ permitting services provided by the department can be categorized as good with the value of 3.12 public satisfaction index. However, there are some issues of service that need to be improved, such as discipline of service officer, agility of service officer, and certainty of service schedule. To improve discipline of service officer and certainty of service schedule, the department needs to increase the amount of human resources providing permitting services for tourism businesses. If the increase of the number of human resources is not possible, then the department needs to implement a TDUP online registration system through the website. To improve agility of service officer, then the department needs to budget and conduct socialization to the public on the requirements and procedures of tourism business permit administration]

Abstrak :
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi penyelenggaraan telaah atas LKPD pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan Soft System Methodology. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan telaah LKPD adalah kompetensi aparat pengawasan terbatas, program diklat berkelanjutan belum dikelola dengan memadai, tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP), dan waktu pelaksanaan telaah terbatas. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan telaah atas LKPD, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus menggunakan SOP telaah atas laporan keuangan yang saling terintegrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan yang teruji dan terukur agar tercapainya keterpaduan dan efektif dalam peningkatan kualitas hasil telaah.

---

ABSTRACT
This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of Soft Systems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, on going training program has not been managed adequately, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financial reports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured in order to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed, This research discusses the optimization of review on LKPD at Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province. This study is a qualitative research of Soft Systems Methodology approach. The problem faced by Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province in organizing review on LKPD is limited competence, on going training program has not been managed adequately, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and a limited implementation of review. Inspectorate of Kepulauan Bangka Belitung Province should use the SOP for the review of financial reports of an integrated planning, execution and reporting are tested and measured in order to achieve cohesion and effective in improving the quality reviewed]

Abstrak :
[Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaran pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik (BPS). Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran angket, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern di Biro Keuangan Sekretariat Utama BPS yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik. ......A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.;A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well., A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS). The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system in Finance Department of the Main Secretariat of Statistics Indonesia (BPS) refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.]

Abstrak :
Penelitian ini merupakan pendekatan baru pewujudan ruang, yaitu ruang untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai (space as a means to an end). Penelitian dilatarbelakangi oleh penurunan kualitas dan keberadaan fisik ruang terbuka hijau di sempadan sungai menyebabkan peningkatan lahan kritis DAS Ciliwung dari sebesar 0,15% pada tahun 2013 menjadi 11,65% pada tahun 2018 (Kementerian ATR/BPN, 2018), peningkatan tingkat kerawanan sosial (Depok, 2015)(DKI Jakarta 2020), dan ketika terjadi bencana banjir menyebabkan kerugian mencapai lebih dari Rp10 Triliun (Yudhistira, 2020). Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian menggunakan studi kasus pewujudan RTH Publik di Depok untuk memahami proses pewujudan ruang. Tahapan penelitian dilakukan dengan memahami kondisi keberadaan fisik RTH di sempadan sungai, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran interaksi antar aktor yang terkait dalam upaya untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas RTH di sempadan sungai melalui pewujudan ruang terbuka hijau publik berkelanjutan di sempadan sungai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang dipandu dengan kerangka Teori Jejaring Aktor (Actor Network Theory) (Latour, 2005) serta metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif (Mixed Methods). Keberhasilan pewujudan RTH publik berkelanjutan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu: fungsi ekologis dapat berlanjut, interaksi sosial untuk mencapai tujuan bersama, interaksi ekonomi dalam bentuk tatanan nyata. Sedangkan pola interaksi dalam pewujudan ruang melalui 4 (empat) momen translasi, yaitu: problematisasi, penarikan, pelibatan, dan mobilisasi. ......This research is a new approach in the production of space, namely space as a means to an end. This research is motivated by a decrease in the quality and physical presence of green open space on the river banks, causing an increase in critical land in the Ciliwung watershed from 0.15% in 2013 to 11.65% in 2018 (Ministry of ATR/BPN, 2018), increasing levels of social vulnerability (Depok, 2015) (DKI Jakarta 2020), and when a flood occurred, it caused a loss of more than Rp. 10 trillion (Yudistira, 2020). Based on the background of the problem, using a case study of the realization of public green open space in Depok to understand the process of realizing the space. The research stage is carried out by understanding the condition of the physical presence of green open space on the river banks, then proceeding with tracing the interactions between the actors involved in an effort to increase the quantity and quality of green open space on the river banks through the realization of sustainable public green open spaces on the river banks. This study uses a qualitative approach guided by the Actor-Network Theory framework (Latour, 2005) and the methods used are quantitative and qualitative (mixed methods). The success of the production of sustainable public green open space is influenced by 3 aspects, namely: ecological functions can continue, social interaction to achieve common goals, economic interaction in the form of a real and valid order. While the pattern of interaction in the production of space is through 4 (four) moments translation, namely: problematization, enrollment, interessement, and mobilization.