Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sekar Asmoro Gati
"Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur telekomunikasi memiliki eksternalitas positif menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pemerataan perekonomian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi tahun 2011-2021 serta metode Two Way Fixed Effect (2FE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telekomunikasi melalui indikator BTS (base transceiver station), penggunaan telepon seluler, dan penggunaan internet mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat pengangguran, memperkecil ketimpangan serta meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Selanjutnya, telekomunikasi ternyata memberikan pengaruh berbeda antar sub-wilayah. Keberagaman hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembangunan infrastruktur masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan juga karena perbedaan keahlian dalam memanfaatkan teknologi pada masing-masing wilayah.

Inclusive economic growth is economic growth that promotes equity, benefiting all segments of society, reducing inequality, and addressing unemployment. Indonesia, as one of the world's largest Archipelagic State, faces challenges of uneven population distribution and varying socio-economic backgrounds, leading to persistent issues of inequality and unemployment. Telecommunication infrastructure plays a crucial role by establishing information and communication networks that can contribute to accelerating economic equality. This study aims to examine the impact of telecommunications infrastructure on inclusive economic growth in Indonesia, utilizing panel data from 34 provinces spanning the years 2011 to 2021 and employing The Two-Way Fixed Effect (2FE) methodology. The findings demonstrate that indicators such as base transceiver station (BTS), cellular telephone usage, and internet connectivity have a positive effect on per capita income growth, while simultaneously reducing unemployment, inequality, and raising the inclusive economic development index (“Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif-IPEI”). Moreover, the effects of telecommunications infrastructure vary across different sub-regions, highlighting disparities in infrastructure development and variations in technological expertise across regions."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irfan Nugroho
"Saat ini mulai banyak negara yang melakukan kebijakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dan desentralisasi pada fungsi pengeluaran pemerintah daerah serta sumber pendapatannya. Dalam melaksanakan kebijakan tersebut, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya agar kebijakan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini menyelidiki efek desenrtralisasi fiskal terhadap disparitas pendapatan pada 508 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2010-2019.

Hasil ini meneliti sejauh mana tanggung jawab pembelanjaan daerah dan perpajakan yang diberikan kewenangannya kepada daerah. Hasil analisis menunjukkan pada intervensi kebijakan desentralisasi fiskal pada tahun 2015, dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tahun setelah dilakukannya intervensi dan tahun-tahun setelahnya. Namun, hasil tersebut tidak menunjukkan adanya signifikansi dari kedua variabel desentralisasi fiskal. Namun, terdapat hasil yang berbeda pada tingkat kabupaten dan tingkat kota. Dimana hasilnya menunjukkan jika desentralisasi pada tingkat kota lebih baik dibandingkan desentralisasi pada tingkat kabupaten. Selanjutnya, Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang terjadi sejak tahun 2015 terbukti dapat menurunkan disparitas pendapatan pada tingkat daerah.


Currently, many countries are starting to implement policies to improve income distribution and decentralization of the expenditure function of local governments and their sources of income. In implementing the policy, there are many influnced factors. This study investigates the effect of fiscal decentralization on income disparities in 508 regencies/municipalities in Indonesia during the 2010-2019 period.

This result examines the extent to which regional expenditure and taxation responsibilities are given to the subnational governments. The results show that the fiscal decentralization policy intervention in 2015, can reduce income disparities in the year after the intervention and in the years after. However, these results do not indicate the significance of the two variables of fiscal decentralization. However, there are different results at the regencies and municipalities levels. Where the results show that decentralization at the municipalities level is better than decentralization at the regencies level. Furthermore, Pemilihan Kepala Daerah Langsung since 2015 have been proven to reduce income disparities at the subnational level."

Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Anjung Wulandari
"Penelitian ini menganalisis hubungan pendidikan dan partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis menemukan bahwa pendidikan berdampak negatif dengan signifikansi 1% terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional Tahun 2018–2022 digunakan untuk metode kuantitatif yang menerapkan model Binary Logistic Regression. Selain itu, status pernikahan dan status KRT berdampak positif pada partisipasi tenaga kerja perempuan di Jawa Barat. Penulis juga menemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis instansi dan gaji berdampak pada partisipasi tenaga kerja perempuan. Untuk mendukung temuan kuantitatif, penulis menggunakan analisis kualitatif yang mencakup survei kuesioner dan wawancara mendalam.

This study analyses the relationship between education and female labour force participation in West Java. The author found that education has a negative impact with 1% significance on female labour force participation in West Java. The results of the 2018-2022 National Labour Force survey were used for the quantitative method that applied the Binary Logistic Regression model. In addition, marital status and household head status have a positive impact on female labour force participation in West Java. The authors also found that factors such as agency type and salary have an impact on female labour force participation. To support the quantitative findings, the authors used qualitative analysis that included a questionnaire survey and in-depth interviews."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Intan Dian Syaputra
"Asian Games merupakan kompetisi olahraga bergengsi di tingkat internasional, mencakup seluruh wilayah Asia. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Keuntungan yang didapat dengan menyelenggarakan acara ini diperkirakan mencapai Rp 3.6 Triliun karena adanya surplus pendapatan serta efek limpahan dari kedatangan peserta, tamu, dan penonton dari banyak negara. Akan tetapi, kedatangan para tamu berdampak terhadap permintaan penggunaan jalan di Jakarta dan Palembang yang meningkat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengestimasi dampak dari pelaksanaan Asian Games 2018 terhadap tingkat kemacetan lalu-lintas yang berada di Jakarta dan Palembang.  Data yang digunakan untuk menganalisis dampak ini berasal dari Google Matrix API pada periode sebelum, saat dan sesudah Asian Games berlangsung. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara rata-rata, Asian Games menurunkan tingkat kemacetan, namun dampak yang dihasilkan berbeda untuk setiap ruas jalan, venue, dan ring.

The Asian Games is a prestigious sports competition held at international level covering the entire Asian region. In 2018, Indonesia was again honored to be the host of such an event. The profits obtained by hosting this event are estimated to reach Rp. 3.6 Trillion from the surplus of income generated by the arrival of participants, guests, and spectators from many countries spending their money in Indonesia during the games. However, the arrival of guests increases the traffic use in Jakarta and Palembang. Therefore, this paper discusses the 2018 Asian Games traffic policy implementation to combat the level of traffic congestion in Jakarta and Palembang. The data used to analyze this impact comes from Google Matrix API in the period before, during and after the Asian Games. On average, traffic policy implementation during Asian Games reduce the level of congestion, but the results are different for each road, venue, and ring."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ginting, Twinta Dellanov
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Upah Rata-Rata Per Jam Pekerja (URPJP), Rasio Gender Pada Angka Harapan Hidup (RAHH), Rasio Gender Pada Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS), Rasio Gender Pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (RTPAK), Rasio Gender Pada Pengeluaran Per Kapita (RPP), dan Teknologi (T) terhadap Produktivitas Tenaga Kerja (Y) di Indonesia. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh di 34 provinsi Indonesia selama tahun 2018-2021 sehingga total sampel sebanyak 136 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan mengganbungkan data time series dan data cross section. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel URPJP, RAHH, dan T berhubungan signifikan positif terhadap produktivitas tenaga kerja, sedangkan RRLS dan RPP berkorelasi positif namun tidak signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Selain itu, RTPAK berhubungan signifikan negatif terhadap produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa URPJP, RAHH, RRLS, RTPAK, RPP dan T berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja.

This study aims to determine the effect of Average Hourly Wages (URPJP), Gender Ratio on Life Expectancy Rate (RAHH), Gender Ratio on Average Years of Schooling (RRLS), Gender Ratio on Labor Force Participation Rate (RTPAK), Gender Ratio in Expenditures Per Capita (RPP), and Technology (T) to Labor Productivity (Y) in Indonesia. Sampling in this study used a saturated sampling technique in 34 Indonesian provinces during 2018-2021 so a total sample of 136 data was obtained from the Central Statistics Agency (BPS). This study uses panel data analysis by combining time series data and cross-section data. The results of the study partially show that the variables URPJP, RAHH, and T have a significant positive relationship to labor productivity, while RRLS and RPP have a positive correlation but are not significant to labor productivity. In addition, RTPAK has a significant negative relationship to labor productivity. The results of the study simultaneously show that URPJP, RAHH, RRLS, RTPAK, RPP, and T have an effect on labor productivity."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Worry Mambusy Manoby
"

Penelitian ini menganalisis dampak Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang ditunjukan oleh pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan. Untuk mengetahui dampak Dana Desa dilakukan analisis regresi terhadap tiga variabel yaitu rasio pra keluarga sejahtera, jmlah penderita gizi buruk dan angka partisipasi kasar sekolah. Dari ketiga model tersebut ditemukan bahwa Dana Desa mempunyai pengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan supra desa masih banyak mengintervensi kewenangan desa sehingga otonomi desa tidak lagi berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat.

 


This study analyzes the impact of the Village Fund on the welfare of the community as shown by the reduction of the number of poor people, the improvement of health and the improvement of education. In order to know the impact of Village Fund done regression analysis of three variables, namely the pre prosperous family ratio, malnutrition and school gross enrollment rates. From the three models it is found that Village Fund have influence to improve peoples welfare. The supra-desa policy still interferes with village authority so that village autonomy is no longer based on the right of origin and tradition.

"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Afi Nursyifa
"Sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energi alternatif di sektor industri, maka kebutuhan terhadap energi gas bumi akan terus meningkat. Hal ini karena gas bumi merupakan energi alternatif yang harganya relatif murah dan ramah lingkungan. Dengan meningkatnya kebutuhan terhadap gas bumi, permasalahan yang dihadapi adalah jumlah permintaan yang tidak sebanding dengan jumlah pasokan. Akibatnya, permintaan gas bumi oleh perusahaan di sektor industri tidak dapat terpenuhi secara maksimal.
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan gas bumi oleh perusahaan besar dan sedang di sektor industri pengolahan pada periode tahun 2007-2011. Selain itu juga untuk memberikan masukan kebijakan terkait upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan gas bumi yang semakin meningkat ke depannya. Analisa dilakukan terhadap data Statistik Industri Besar dan Sedang pada tahun 2007-2011 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square.
Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi permintaan gas bumi oleh perusahaan besar dan sedang di industri pengolahan adalah harga gas, harga solar, harga LPG, harga/upah tenaga kerja, status penanaman modal, orientasi pasar, wilayah/kawasan, waktu/tahun, dan jenis industri.

In line with the government's efforts to increase the use of alternative energy in the industrial sector, the demand for natural gas energy will continue to increase. This is because natural gas is an alternative energy that is relatively cheap and environmentally friendly. With the increasing demand for natural gas, the problem faced is the amount of demand that are not proportional to the amount of supply. As a result, demand for natural gas by companies in the industrial sector cannot be met to the fullest.
This study was conducted to identify factors that affect the demand for natural gas by large and medium enterprises in the manufacturing sector in the period 2007-2011. In addition, to provide policy advice related efforts to do in order to meet the growing demand for natural gas increases in the future. We analyzed the data of Large and Medium Industrial Statistics in the year 2007-2011 issued by the Indonesian Central Bureau of Statistics estimated using Ordinary Least Square method.
The analysis showed that the factors that significantly affect the demand for natural gas by large and medium enterprises in the manufacturing industry is the price of gas, the price of diesel, LPG prices, the price/wage labor, the status of capital investment, market orientation, area/region, time/year, and type of industry.
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T38637
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lailatus Shofiyah
"[ABSTRAK
Skripsi ini bertujuan untuk menguji pengaruh program restrukturisasi mesin terhadap penggunaan teknologi yang di proxy dengan jumlah penggunaan listrik efisiensi produktivitas dan daya saing yang di proxy dengan ekspor Penelitian ini juga mengukur daya saing industri TPT dengan menggunakan NEI Net Export Index Penulis menggunakan data sampel sebanyak 50 observasi yang terdiri dari lima sub sektor industri TPT selama 10 tahun 2002 2011 dan data ekspor impor industri TPT 2002 2011 Dengan menggunakan estimasi data panel ditemukan bahwa program restrukturisasi mesin industri TPT berpengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas serta terbukti menghemat penggunaan listrik Namun program tersebut tidak terbukti mampu meningkatkan daya saing. Berdasarkan perhitungan NEI ditemukan pula bahwa daya saing industri TPT setelah ada program justru menurun.

ABSTRACT
, This thesis aims to examine the effect of machine restructuring program to the technology use proxied by the amount of electricity consumption efficiency productivity and competitiveness proxied by export This study also measures the competitiveness of textile industry by using Net Export Index NEI Writer uses sample data of 50 observations that are made up of the five textile industry sub sectors and the data of textile industry export import for 10 years 2002 2011 By using panel data estimation it was found that the machine restructuring program of textile industry affects efficiency and productivity positively and significantly it saves electricity consumption also However this program is not proven to improve competitiveness Based on the calculation of NEI also found that the competitiveness of the textile industry after the program is decreasing ]
"
2015
S57810
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aktery Pustaka Putri
"[ABSTRAK
Pada tahun 2005 Kemdikbud mengeluarkan kebijakan penguatan pendidikan
vokasional, yaitu target perbandingan 70:30, untuk 70 persen jumlah siswa SMK
lebih banyak daripada jumlah siswa SMA pada tahun 2015. Argumentasi
kebijakan tersebut adalah mengatasi masalah ketenagakerjaan yang berkaitan
dengan keterampilan yang spesifik dan mengentaskan pengangguran. Sampai
beberapa tahun terakhir ini, jumlah siswa dan sekolah SMK tumbuh relatif cepat.
Konsekuensinya anggaran yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan
SMK jumlahnya lebih besar daripada SMA. Namun data menunjukkan bahwa
tingkat pengangguran lulusan SMK masih lebih tinggi dari lulusan SMA,
sedangkan tingkat upah tidak berbeda signifikan. Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif dan analisis biaya-manfaat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa tingkat pengangguran tamatan SMA dengan SMK tidak terlalu besar
perbedaannya, dan perubahan proporsi jumlah siswa 70:30 merupakan kebijakan
yang kurang tepat.

ABSTRACT
In 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthen
vocational education. The target policy is to change the proportion of student
from vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policy
argument is addressing the employment issues relating to the specific skills and
alleviate unemployment. Until the last few years, the number of students and
vocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent by
the government on vocational school expenses is higher than general school. How
ever, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate is
higher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differ
significantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.
Results show that the comparation of unemployment rate between general school
and vocational school graduates is not to high, and the the changing proportion
of 70:30 students are ineficient policies;In 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthen
vocational education. The target policy is to change the proportion of student
from vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policy
argument is addressing the employment issues relating to the specific skills and
alleviate unemployment. Until the last few years, the number of students and
vocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent by
the government on vocational school expenses is higher than general school. How
ever, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate is
higher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differ
significantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.
Results show that the comparation of unemployment rate between general school
and vocational school graduates is not to high, and the the changing proportion
of 70:30 students are ineficient policies, In 2005 the Ministry of Education and Cultural issued a policy to strengthen
vocational education. The target policy is to change the proportion of student
from vocational high school and general high school to 70:30 in 2015. The policy
argument is addressing the employment issues relating to the specific skills and
alleviate unemployment. Until the last few years, the number of students and
vocational school grew relatively fast. The consequences is, the budget spent by
the government on vocational school expenses is higher than general school. How
ever, the data showed that the unemployment rate for vocational graduate is
higher than general school graduate, meanwhile the wage levels did not differ
significantly. This study are using descriptive analysis and cost-benefit analysis.
Results show that the comparation of unemployment rate between general school
and vocational school graduates is not to high, and the the changing proportion
of 70:30 students are ineficient policies]"
2015
T43683
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Imron
"Tesis ini berfokus pada pemilihan prioritas kebijakan dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process yang disertai dengan analisis kelayakan ekonomi proyek pembangunan kilang mini LPG Musi Banyuasin. Penggunaan metode AHP dan Financial Analysis digunakan untuk mendapatkan gambaran keekonomian program pembangunan kilang mini LPG dengan skenario kebijakan yang ditetapkan oleh para expert.
Berdasarkan hasil penelitian dengan AHP dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang harus diprioritaskan adalah penetapan harga beli gas bumi oleh pemerintah dengan bobot penilaian sebesar 0,359. Dan melalui perhitungan dengan menggunakan metode FA didapatkan bahwa NPV proyek sebesar 23.457.877.939 rupiah, IRR sebesar 18%, PBP selama 5 tahun 11 bulan dan net B/C ratio mencapai 1,22. Dengan kelayakan secara ekonomi proyek, maka diharapkan pilot project ini dapat dilakukan di lapangan gas marginal lainnya yang tentunya akan sangat membutuhkan dukungan pihak terkait agar dapat meningkatkan ketahanan energi nasional.

This thesis focuses on the policy priorities selection with Analytical Hierarchy Process approach, along with the economic feasibility analysis of Musi Banyuasin mini LPG plant construction project. The use of AHP and Financial Analysis method is to obtain the project economic overview of the mini LPG plant construction with the experts` policy scenario.
Based on the research results with AHP, it can be concluded that the prioritized policy is the determination of the government`s natural gas purchase price with a weight rating of 0.359. The calculation using FA found NPV project of IDR 23,457,877,939, IRR of 18%, PBP for 5 years and 11 months, and net B / C ratio of 1.22. With the project economic feasibility, it is expected that this pilot project can be conducted in other marginal gas fields which will certainly require support from related stakeholders to enhance the national energy security.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45003
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4   >>