Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Fenomena media sosial tidak terlepas dari propaganda, pengguna media sosial dapat dengan mudah diinformasikan dan dimanipulasi oleh berita-berita yang dibuat berdasarkan kepentingan bersama, pandangan politik ataupun aktivitas. Maraknya berita-berita hoaks di media sosial saat ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat bahkan dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat, fungsi media sosial yang awalnya sebagai media sharing informasi berubah menjadi media penyebar berita hoaks dengan motivasi politik ataupun non-politik.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis propaganda media sosial terkait potensi ancaman disintegrasi bangsa dengan studi kasus Muslim Cyber Army MCA . Analisis ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana konten atau isi berita hoaks di media sosial serta pola propaganda yang digunakan oleh MCA dalam menyebarkan berita hoaks melalui media sosial. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna internet tentang berita hoaks terkait ancaman disintegrasi bangsa.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi literatur, wawancara mendalam dengan informan serta melakukan analisa framing konten berita dengan menggunakan coding atau kategorisasi kata. Dari penelitian ini diketahui MCA melakukan black propaganda yaitu menyebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian SARA yang dapat berpotensi pada ancaman disintegrasi bangsa.

---

ABSTRACT
The phenomenon of social media can not be separated from propaganda, social media users can easily be informed and manipulated by news made based on common interests, political views or activities. The rise of hoaks news in social media today has caused anxiety in society can even lead to division in society, social media function which initially as information sharing media turned into a media spreader hoaks news with political or non political motivation.This study aims to analyze the social media propaganda related to the potential threat of disintegration of the nation with Muslim Cyber Army MCA case studies. This analysis is conducted to find out how the content or content of news hoaks in social media and propaganda patterns used by MCA in spreading news hoaks through social media. Furthermore, this research is expected to provide an understanding for internet users about hoaks news related to the threat of disintegration of the nation.This research was conducted by qualitative method through literature study, in depth interview with informant and analyzing news content framing by using coding or word categorization. From this research is known MCA do black propaganda that is spreading news hoaks and hate speech SARA which can potentially at threat of disintegration of nation.

Abstrak :
Terorisme di Indonesia saat ini semakin marak terjadi. Meskipun sebelumnya telah terdapat Undang-Undang Anti Terorisme tetapi tidak serta-merta menghentikan para pelaku terorisme. Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dalam hal pencegahan, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa bertindak untuk mencegah, menghentikan bahkan menindaklanjuti segala sesuatu yang dicurigai berhubungan dengan aksi terorisme. Pengajuan revisi terhadap UU Anti Terorisme yang tertunda hampir dua tahun lamanya pada akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini merupakan sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Implementasi pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi dalam rangka early detection dan strategi deradikalisasi yang tepat untuk digunakan sebagai upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penulis melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dari sumber-sumber data yang berkompeten dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan analisa dokumen dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa deradikalisasi dapat menjadi early detection bagi aparat penegak hukum khususnya fungsi intelijen sebagaimana yang diteorisasikan oleh Hank Prunckun yaitu dapat menjadi sumber informasi dan media untuk mempengaruhi rekan-rekannya yang masih radikal agar kembali tidak radikal. Salah satu strategi deradikalisasi yang tepat dilakukan pemerintah yaitu BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyusun grand strategy nasional deradikalisasi baik strategi maupun target untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang karena Kementerian/Lembaga pelaksana saat ini belum dapat melakukan secara integratif dan koordinatif.

---

Today Terrorism in Indonesia is increasing rapidly. Although there was an Anti-Terrorism law it did not stop the terrorists. This law does not explicitly regulate in terms of prevention, thus law enforcement officials cannot act to prevent, stop or even to investigate any suspicious activity by personal or organization which related to acts of terrorism. Submission of revisions to the Anti-Terrorism Law which has been delayed for almost two years has finally been ratified by the House of Representatives of the Republic of Indonesia into Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Crime of Terrorism. This is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and society in preventing acts of terrorism in Indonesia. This research focuses on the implementation of the prevention of terrorism through deradicalization programs in the framework of early detection and appropriate deradicalization strategies to be used as an effort to prevent terrorism in Indonesia. The author conducts research through a qualitative approach from competent data sources by conducting interview the interviewees and documents analyzing from the phenomena that have occured. In this study, it was found that deradicalization used as early detection for law enforcement officers, especially intelligence functions, as documented by Hank Prunckun, which can be a source of information and media to influence his radical counterparts to return to being not radical. One of the appropriate deradicalization strategies carried out by the government, namely BNPT and related Ministries / Agencies must form a national grand strategy for deradicalization in short-term, medium-term and long-term strategies and targets due to the current Ministries / Implementing Agencies have not been succesfully able to carry out the integrative and coordinative process.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa potensi ancaman hybrid warfare di Indonesia melalui studi kasus Papua di Media Sosial. Penulis menggunakan teori hybrid warfare,teori hate speech, teori propaganda, teori media sosial dan teori disinformasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan studi kasus sebagai membantu menjelaskan fenomena propaganda dan disinformasi pada kasus gerakan pembebasan Papua. Penulis berusaha menganalisa potensi ancaman hybrid warfare yang dilakukan oleh oknum pembebasan Papua melalui media sosial. Perkembangan media sosial di Indonesia dan dunia internasional sangat pesat dengan dipengaruhi oleh internet. Media sosial pada saat ini dapat mempengaruhi penyebaran dan model propaganda serta disinformasi yang digunakan sebagai instrumen hybrid warfare. Propaganda dan disinformasi yang digunakan sebagai upaya Organisasi Papua Merdeka (OPM) melalui media sosial. Perubahan interaksi dan penggunaan disinformasi dan hate speech pada media sosial menunjukkan bahwa OPM melakukan penggalangan untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia maupun internasional. Propaganda dan disinformasi mengenai kasus Papua semakin meningkat dan menggunakan alogaritma dari media sosial untuk mencapai tujuan mereka. Penulis menemukan beberapa bukti bahwa media massa dan media sosial organisasi tersebut medapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut dapat menigkatkan potensi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia ......This study aims to analyze the potential threat of hybrid warfare in Indonesia through a Papua case study on social media. The author uses hybrid warfare theory, hate speech theory, propaganda theory, social media theory and disinformation theory. The author uses qualitative methods and case studies to help explain the phenomenon of propaganda and disinformation in the case of the Papuan liberation movement. The author tries to analyze the potential threat of hybrid warfare carried out by elements of Papuan liberation through social media. The development of social media in Indonesia and internationally is very fast, influenced by the internet. Social media at this time can influenced the spread and model of propaganda and disinformation used as a hybrid warfare instrument. Propaganda and disinformation used as an effort by the Free Papua Movement (OPM) through social media. Changes in interaction and the use of disinformation and hate speech on social media showed that OPM is mobilizing to change perceptions of the Indonesian and international community. Propaganda and disinformation regarding the Papua case is increasing and using algorithms from social media to achieve their goals. The author found some evidence that the mass media and social media of these organizations received support from various circles. This support can increase the potential threat to Indonesia's national security

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

---

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

Abstrak :
ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

Abstrak :
ABSTRAK
Maraknya kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi adalah fenomena baru yang dilakukan oleh para PMI di negara penempatan baik terlibat langsung maupun hanya sebagai simpatisan. Faktor letak yang strategis yang berbatasan dengan Malaysia dan Filipina Selatan adalah faktor eksternal dan perlu untuk diperhitungkan dengan berbagai historis yang melatarbelakanginya. Namun tidak kalah penting juga adalah faktor internal dikala keamanan dan kesejahteraan adalah satu paket yang tak terpisahkan sebagai indikator ketahanan nasional. Jika salah satunya saja lemah maka daya tangkalnya akan lemah dan mudah rapuh. Sebagai Provinsi yang baru berumur 7 (tujuh) tahun, Pemerintah perlu banyak mengejar kertertinggalan pembangunan di wilayah perbatasan Kalimantan Uttara. Banyaknya PMI di Malaysia yang diberangkatkan melalui Kabupaten Nunukan dan tingginya ketergantungan masyarakat di wilayah perbatasan juga mewarnai potensi ancaman tergerusnya nasionalisme bangsa yang berdampak negatif dan menjadi faktor pendorong kaum radikal untuk mengambil alih dan tempat di hati mereka. Maka dengan segera harus dilakukan deteksi dini ancaman radikalisme di kalangan PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mengurangi dampak dari radikalisme terhadap kaum rentan tersebut dan memberikan antisipasi berkembangannya narasi terorime di kalangan PMI sehingga stigma negatif tentang Indonesia terkait teroris lambat laun terbantahkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan memilih narasumber yang terlibat langsung dalam proses penempatan PMI, observasi langsung di Penampungan sementara PMI sebelum diberangkatkan. Penelitian ini bertujuan Menganalisis potensi ancaman radikalisme dan upaya menetralisasi pola pikir PMI di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan agar tidak terpapar radikalisme .Penelitian ini mempergunakan Teori Keamanan, Teori Radikalisme, Teori Ancaman sebagai tools analisis dalam penelitiannya. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran perlunya deteksi dini potensi ancaman radikalisme dan upaya menaturalisasi pola pikir PMI yang terpapar paham radikalisme.

---

ABSTRACT
The rise of terrorism and radicalism cases that occur is a new phenomenon carried out by PMIs in placement countries both directly involved and only as sympathizers. The strategic location that borders Malaysia and the Southern Philippines is an external factor and needs to be calculated with a variety of historical backgrounds. But also important is the internal factor when security and welfare are an integral package as an indicator of national security. If one of them is weak, the strength will be weak and easily fragile. As a province that is only 7 (seven) years old, the Government needs to pursue a lot of development in the border region of North Kalimantan. The large number of PMIs in Malaysia dispatched through Nunukan Regency and the high dependence of people in the border region also colored the potential threat of eroding nationalism that had a negative impact and became a motivating factor for radicals to take over and place in their hearts. Then immediately an early detection of the threat of radicalism must be carried out by PMI in the border area of Nunukan Regency to reduce the impact of radicalism on these vulnerable people and to anticipate the development of narrative terrorism among PMIs so that the negative stigma about Indonesia in relation to terrorists is gradually denied. This study uses qualitative research methods that are descriptive analysis. The technique of collecting data through in-depth interviews by selecting speakers who are directly involved in the placement process of PMI, observing directly in the PMI Temporary Shelter before departing. This study aims to analyze the potential threat of radicalism and efforts to neutralize the PMI mindset in the border area of Nunukan Regency so that it is not exposed to radicalism. This study uses Security Theory, Radicalism Theory, Threat Theory as analysis tools in its research. From this research, we will get a picture of the need for early detection of potential threats of radicalism and efforts to naturalize the mindset of PMI who are exposed to radicalism.

Abstrak :
Kelompok teroris menggunakan berbagai cara untuk melakukan mendukung pendanaan kelompoknya, salah satunya dengan membuat sebuah organisasi non profit yang menerima donasi dari masyarakat. Salah satunya Syam Organizer yang dibentuk Jamaah Islamiyah (JI) secara tertutu dan menerapkan sistem terputus untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menggunakan sebagian dari donasi tersebut untuk memberangkatkan anggotan JI ke negara konlfik seperti Suriah. Organisasi tersebut dikendalikan oleh seorang Direktur Utama salah satunya Wahyu Hidayat yang memiliki tugas signifikan untuk mengendalikan organisasi. Sistem tertutup yang dibangun kemudian dapat dipecahkan oleh aparat intelijen dan penegak hukum. Pendekatan Routine Activity Theory (RAT) digunakan untuk mengalisa kejahatan Wahyu Hidayat dan teori intelijen dasar untuk menganalisa strategi intelijen dalan pengungkapan pendanaan teror. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada 6 (enam) narasumber yaitu Wahyu Hidayat (narapidana terorisme), Densus 88 Anti Teror Polri, Badana Intelijen Negera (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAKT) dan Kementerian Agama RI (Kemenag RI). Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan publikasi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan Wahyu Hidayat memiliki motivasi yang tinggi yang juga dipengaruhi oleh kajian rutin dari JI sehingga bersedia memanipulasi donasi dari masyarakat, memanfaatkan potensi pengumpulan uang dan barang yang besar dari masyarkat dan memanfaatkan celah regulasi di Indonesia terkait pengumpulan barang dan uang. Sementara intelijen, menerapkan strategi dengan baik untuk dapat mengungkap pendanaan teror yang dilakukan Wahyu Hidayat untuk Syam Organizer. ......Terrorist groups use various ways to support the funding of their groups, one of which is by creating a non-profit organisation that receives donations from the public. One of them is Syam Organizer, which was formed by Jamaah Islamiyah (JI) in covered measures and implemented a cut off system to collect donations from the public and use part of the donation to send JI members to conflict countries such as Syria. The organisation is controlled by a Director, Wahyu Hidayat, who has significant duties to control the organisation. The closed system built can then be broken by intelligence and law enforcement officials. Routine Activity Theory (RAT) approach is used to analyse Wahyu Hidayat's crime and basic intelligence theory to analyse intelligence strategy in disclosing terror funding. This research is qualitative research with primary data collection through interviews with 6 (six) resource persons, namely Wahyu Hidayat (terrorism convict), Densus 88 Anti Terror Police, National Intelligence Agency (BIN), National Counterterrorism Agency (BNPT), Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (PPATK) and Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI). Secondary data was obtained from literature studies and publications from government agencies related to the research topic. This research shows Wahyu Hidayat has high motivation which is also influenced by regular studies from JI so that he is willing to manipulate donations from the public, take advantage of the large potential for collecting money and goods from the public and take advantage of regulatory loopholes in Indonesia related to the collection of goods and money. Intelligence, meanwhile, implemented a good strategy to uncover Wahyu Hidayat's terror funding for Syam Organiser.

Abstrak :
Terorisme melalui ruang virtual (cyberspace) saat ini menjadi ancaman yang berdampak besar ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok dan jaringan terorisme memanfaatkan penggunaan akses internet untuk mendukung kegiatan mereka, salah satunya ialah aktivitas pendanaan terorisme melalui crowdfunding. Penelitian ini mencoba melihat secara utuh mengenai perkembangan ancaman pendanaan terorisme melalui crowdfunding, serta bagaimana pendekatan intelijen strategis yang tepat untuk melakukan disrupsi terhadap perkembangan ancaman tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode pendekatan kualitatif. Kerangka analisis yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan basis teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory), analisis PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment), serta analisis SWOT (Strenght, Weakness, Oportunity, and Threat). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tiga pengembangan strategi yang perlu dilakukan Pemerintah RI untuk mendisrupsi pendanaan terorisme melalui crowdfunding, yakni: a. Pengembangan pemanfaatan pemetaan analisis berbasis resiko, dan strategic foresight terhadap perkembangan terorisme dan pendanaan terorisme, yang bertujuan untuk mengklasifikasikan prioritas penanganan pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme baik di level strategis hingga di level teknis; b. Pemanfaatan watchlist yang menyeluruh dan terintegrasi; c. Optimalisasi upaya pemblokiran aset secara serta merta sebagai wujud tindakan pencegahan melalui pencantuman individu dan entitas terduga teroris dan organisasi teroris, Tindakan ini perlu berfokus pada penanganan aktivitas kelompok dan jaringan terorisme, serta pendanaan terorisme yang tidak terkait langsung dengan insiden terorisme. ......Terrorism through virtual space (cyberspace) is a threat that has a major impact on the life of the nation and state. Terrorism groups and networks take advantage from the internet to support their activities, especially crowdfunding for terrorist financing purposes. This thesis tries to see the big picture of the development of the threat of terrorism financing through crowdfunding, and how the strategic intelligence approach could disrupt the development of these threats. This research used qualitative approach for its methodology. The analytical frameworks used in this study are the hypodermic needle theory, PESTLE (Politic, Economic, Social, Technology, Legal, and Environment) analysis, and SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, and Threat) analysis. The results of this study suggest that the Government of the Republic of Indonesia need to develop three strategies to disrupt the threat of terrorism crowdfunding, which are: a. Developing risk-based mapping analysis and strategic foresight which aims to classify handling priorities both at the strategic and technical levels; b. Utilization of comprehensive and integrated terrorist network watchlist; c. Optimization the implementation of the freezing assets as a precautionary measures through the listing of individuals and entities suspected of terrorists and terrorist organizations. This action needs to focus on handling terrorism and terrorism financing activities that are not directly related to terrorism incidents.