Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa tentang peranan sektor perbankan dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi daerah periode 2002 sampai 2006 di Indonesia. Obyek penelitian mengambil contoh kasus di Indonesia dengan menggunakan data panel yang merupakan penggabungan antara data time series dan cross section, dimana data time series dari tahun 2002-2006 dan cross section 27 provinsi di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode fixed effect. Dalam penelitian ini selain variabel-variabel perbankan, ada variabel control yaitu tingkat inflasi yang digunakan untuk mencerminkan kondisi perekonomian daerah dan variabel Upah Minimum Propinsi (UMP) untuk mencerminkan produktivitas tenaga kerja.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel inflasi dan UMP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan investasi daerah. Dari indikator perbankan, hampir semua variabel signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan investasi daerah, kecuali variabel bunga. Dimana variabel bank dan kredit memberikan pengaruh yang positif. Hasil estimasi juga menunjukkan variabel UMP merupakan variabel yang memberikan pengaruh terbesar dengan nilai koefisien 0.58297, disusul oleh variabel jumlah bank sebesar 0.014714, kemudian variabel inflasi sebesar 0.002199. Sedangkan pengaruh terkecil diberikan oleh variabel kredit- sebesar 0.002199 terhadap pertumbuhan investasi daerah.Estimasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa propinsi-propinsi yang berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI) khususnya propinsi yang berada di pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan investasi tinggi dibandingkan dengan propinsi yang berada di Kawasan Timur Indonesia (KTI).......The Thesis is about analyzing of banking role’s sector towards influencing regional investment growth during 2002 - 2006 period in Indonesia. Object research was taking case sample in Indonesia by using data panel which is a combination of data time series and cross section, where data time series is from year 2002 - 2006 and 27 province in Indonesia as cross section. Multiple regression and fixed effect method were using in this analysis method. In addition to banking variable, there is also control variable in this research inflation rate level which are used to reflect a regional economy condition and province minimum wage variable (UMP) to describe work force productivity.Result of the research shows that inflation variable and UMP has a significant and positive influence against regional investment growth. Most of significant variable affecting regional investment growth from banking indicator, except for interest variable where credit and bank variable provides more in positive influence. Estimation result is also show that UMP variable is a variable that contribute largest influence with coefficient rate of 0.58297, following bank variable amount of 0.014714, then inflation variable of 0.002199. Whereas the smallest is provided by credit variable of 0.002199 towards regional investment growth.Estimation is conducted and show that province in Indonesian West Territory (KBI) particularly on Java has a high investment growth level compare to other provinces in Indonesian East Territory (KTI)."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini merupakan hasil analisis hukum tentang kebijakan efisiensi furlough yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia pada tahun 2017 yang dikaitkan dengan kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik dan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap setiap keputusan perusahaan dan kegiataan operasional perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis is the results of a legal analysis about PT. Freeport furlough efficiency policy in 2017 which is associated with company's obligation to implement good corporate governance and corporote social responsibility in company's decision and company's operational activities based on Indonesia's law regulation."

"Tesis ini membahas Dampak Pembangunan Jalan Tol Cipularang Terhadap Pengguna Jalan Tol Serta Perekonomian di Kabupaten Purwakarta. Penelitian ini merupakan Observasional kualitatif dengan menggunakan metode analisis Biaya dan Manfaat serta Kerangka Kerja Logis. Berdasarkan hasil penelitian, Jalan tol Cipularang memberikan dampak positif terhadap pengguna jalan tol, berupa penghematan dilihat dari sisi biaya operasi kendaraan, biaya akibat penurunan waktu tempuh, dan dari turunnya jumlah kecelakaan. Untuk perekonomian Kabupaten Purwakarta berdasarkan hasil evaluasi: dampak positifnya dirasakan oleh sektor industri pengolahan bukan migas, dan dampak negatifnya dirasakan oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan serta sektor UKM. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan: untuk mengurangi biaya- biaya bagi pengguna jalan tol, Jasa Marga hendaknya memberikan peningkatan pelayanannya. Sementara untuk mengatasi dampak pembangunan tol Cipularang terhadap perekonomian Purwakarta, pihak Pemda hendaknya melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan mempromosikan keunggulan wilayahnya. Serta melakukan kajian lebih lanjut dalam rangka rencana pengajuan proposal permohonan ke Jasa Marga untuk pembukaan interchage (pintu-masuk) baru dari tol Cipularang ke Purwakarta.......This thesis concerns about the evaluation impact of Cikampek-Purwakarta- Padalarang (Cipularang) toll road construction to its users who use Cipularang toll road and the economy in Purwakarta Regency. Research which involved i s Observational Qualitative and it uses Cost and Benefit Analysis Method as well as Logic Framework Matrix. Based on the research result, Cipularang toll road brings benefits in term of cost saving. Such as, vehicle operating cost, travel time cost, and accidents cost. Despite all the drawbacks that may occur from evaluation to the economy in Purwakarta Regency, it gives positive impacts to industrial sector and gives negative impacts to agriculture sector, Services, trade, restaurant and hotel sector, and UKM sector. It is recommended that this construction may reduce all the costs for whosoever uses Cipularang toll road, in this certain case Jasa Marga Ltd is expected to provide more Services. Furthermore, in order to overcome the impact of Cipularang toll road to Purwakarta’s economy, local government is demanded to obtain further observation. This is required to lodge legal proposal to Jasa Marga Ltd for opening new interchange, and also to promote Purwakarta Regency."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku terhadap perjanjian kerja bersama serta bagaimana keabsahan formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menekankan kepada penggunaan norma hukum secara tertulis. Lebih lanjut, alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen terhadap data sekunder. Adapun, metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang nantinya menghasilkan data yang bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum formulir syarat kerja dengan klausula baku dikesampingkan dengan adanya ketentuan dalam perjanjian kerja bersama sebagai kaidah otonom tertinggi dalam Hukum Perburuhan, yang mengatur lebih baik dan memberikan kemanfaatan terbesar bagi pekerja/buruh serta formulir syarat kerja dengan klausula baku tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak sebab bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian dan dapat dimintakan pembatalan karena memenuhi syarat pembatalan perjanjian berdasarkan adanya penyalahgunaan keadaan. Kata Kunci: Syarat kerja, klausula baku, perjanjian kerja bersama.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal status of the working conditions forms with the standard clause of the collective bargaining agreement, as well as the legality of the working conditions forms with the standard clause itself. The law research method that used is juridical normative approach in which focuses on the using of the written law norms. Furthermore, the technique of data collection in this research is document study on secondary data. Meanwhile, the method of data analysis is the qualitative method that later affects the result in form of descriptive analytical data. The result of this research concludes that the legal status of the working conditions forms with the standard clause is ruled out by the provision of the collective bargaining agreement as the highest autonomous rule in the labor law, which regulates better and gives the greatest benefit to the worker and the working conditions forms with standard clause cannot be made as a legal and binding for the parties because it is contrary to the terms of the agreement and may be requested for cancellation as it qualifies for the cancellation of the agreement based on the existence of undue influence. Keywords Work conditions, standard clause, collective bargaining agreement."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana kewenangan dalam pembentukan Peraturan Menteri ditinjau dari teori perundang-undangan dan dari Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 serta bagaimana keberlakuan Peraturan Menteri yang pembentukannya tidak didasarkan pada kewenangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri adalah peraturan delegasi sehingga pembentukan Peraturan Menteri hanya bisa didasarkan pada kewenangan delegasi. Pasal 8 ayat (2) tidak bisa diartikan sebagai bentuk pengatribusian kewenangan mengatur sehingga Menteri dalam membentuk Peraturan Menteri tetap harus berdasarkan pendelegasian kewenanagan mengatur lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bagi Peraturan Menteri yang dibentuk tidak berdasarkan kewenangan delegasi, maka Peraturan Menteri itu tidak dapat diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum.

---

This thesis provides explanation on how the legislation authority works in establishing a Ministerial Regulation, based on the legislation theory and Article 8 paragraph 2 Law No. 12 of 2011. This thesis also provides explanation on how the impact of a Ministerial Regulation establishing if it was not based on the authority. This thesis is a normative legal study with bibliographical method. This thesis concludes that the Ministerial Regulation is a delegated legislation. Therefore, the Minister in terms of making this regulation shall refer to a delegated authority appointed by a higher regulation. The Regulation of The Minister formed without the delegated authority as the basic will make the regulation to be unrecognized as a regulation and not publicly binding."

"Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan atas perbedaan pengaturan terkait kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini BUMN yang berbentuk persero, yang ada pada pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, perbedaan ini terkait dengan status kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik negara yang berbentuk persero, apakah termasuk dalam rezim keuangan negara ataukah sudah bertransformasi menjadi kekayaan badan usaha milik negara persero, penelitian dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui aspek yuridis transformasi status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN persero. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa status kekayaan BUMN persero setelah keluarnya putusan Mahkamah konstitusi Nomor 48/Puu-xi/2013, yang mana dalam putusannya mengukuhkan status hukum kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN tetap dinyatakan sebagai keuangan negara, penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan ditetapkan putusan konstitusi tersebut tidak lantas menghilangkan diskursus serta polemik yang terjadi dimasyrakat. dan yang menarik untuk dikaji adalah hadirnya PP Nomor 72 Tahun 2016, tentang penyertaan dan penatausahaan modal negara pada badan usaha milik negara, sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2005 yang mana dalam pengaturan Pasal 2A ayat (3) mengatakan: "kekayaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas bertrasformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas, bila dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 11 Undang-Undang BUMN yang pada intinya mengatakan bahwa untuk BUMN persero maka tunduk pada Undang-Undang perseroan terbatas yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. pengaturan kekayaan terkait dengan kekayaan persero terdapat garis jelas terkait pemisahan kekayaan pendiri dan kekayaan persero sebagai badan hukum mandiri, sebenarnya jika dilihat dari teori badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada badan hukum maka demi hukum sudah bukan lagi kekayaan negara tetapi sudah menjadi kekayaan badan hukum tersebut.

---

This research is motivated by the problem of differences in regulations related to state wealth separated from state-owned enterprises in this case state-owned enterprises, which are regulated by Law Number 17 of 2003 concerning state finances, Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, this difference is related to the status of state assets separated in state-owned enterprises in the form of state-owned companies, whether included in the state financial regime or transformed into state-owned enterprise assets, research conducted with The aim is to determine the juridical aspects of the transformation of the legal status of state assets separated from state-owned enterprises.

In this study the method used is normative legal research, the results of the study indicate that the status of the state-owned enterprise's wealth after the issuance of the Constitutional Court ruling No. 48 / Puu-xi / 2013, which in its decision confirmed the legal status of state assets separated from SOEs still stated as financial state, this study concludes that the stipulation of the constitutional ruling does not necessarily eliminate the discourse and polemics that occur in the community. and what is interesting to study is the presence of Government Regulation Number 72 of 2016, concerning the participation and administration of state capital in state-owned enterprises, as amended from Law Number 44 of 2005 which in the regulation of Article 2A paragraph (3) says: "wealth the state as referred to in Article 2 paragraph (2) which is used as state capital participation in BUMN or limited liability company transformed into state shares / capital in BUMN or limited company, if it is related to the regulation in Article 11 of the BUMN Law which basically says that for BUMN the company is subject to the Limited Liability Company Law, namely Law Number 1 of 1995 as amended by Law Number 40 of 2007. The wealth arrangement is related to the wealth of the State, there is a clear line regarding the separation of the founding wealth and the assets of the Persero as an independent legal entity. actually when viewed from the theory of legal entities, state wealth is separated in legal entities, the law is no longer the property of the state, but by law it has become the property of the legal entity."

"Angka Kematian Ibu di Indonsia saat ini masih menduduki peringkat paling tinggi untuk kawasan Asia, yaitu mencapai 393 per 100.000 kelahiran hidup dengan rentang nilai antar propinsi sebesar 130 - 750 per 100.000 kelahiran hidup (SKRT 1995). Upaya-upaya untuk menurunkan angka tersebut sudah banyak dilakukan untuk menurunkan dari angka rata-rata 450 per 100.000 menjadi 340 per 100.000 kelahiran hidup pada Repelita V antara lain melalui program peningkatan upaya pelayanan kesehatan maternal baik melalui peningkatan jangkauan pelayanan, meningkatkan cakupan kunjungan antenatal dan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.Banyak faktor yang mempengaruhi kesanggupan ibu untuk mampu melaksanakan layanan maternal secara baik ditinjau dari masa kehamilan, saat persalinan maupun pasca persalinannya, antara lain adalah: faktor pendidikan ibu, pekerjaan, penghasilan, sosial budaya dan lain-lain.Salah satu yang ingin dilihat pada penelitian ini adalah bagaimana peranan Program Dana Sehat sebagai salah satu bentuk pembiayaan kesehatan apabila dikaitkan dengan status pelayanan kesehatan maternal bagi ibu yang tercakup di dalamnya.Rancangan penelitian ini bersifat observasional melalui pendekatan kohort retrospektif, dengan perhitungan jumlah sampel sebesar 60 responden untuk kelompok terpajan dan dan 60 responden untuk kelompok tak terpajan yang diambil antara tahun 1994 sampai dengan 1996. Hipotesis yang diajukan adalah ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai status pelayanan kesehatan maternal lebih baik dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat.Analisis yang dilakukan adalah univariat, kemudian bivanat dan dilanjutkan dengan multivariat menuju ke bentuk permodelan yaitu permodelan untuk layanan antenatal, permodelan untuk pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dan permodelan untuk indek komposisi status pelayanan kesehatan maternal melalui pendekatan statistik berupa regresi logistik tipe unconditional. Perangkat yang digunakan saling melengkapi antara Epi Info versi 5.1 dan SPSS Release 7.5 for Windows untuk memasukkan data dasar dan pengolahan data, dilanjutkan dengan analisis data menggunakan program Stata 4.0.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan status pelayanan kesehatan maternal antara ibu yang tercakup program Dana Sehat dengan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat, di mana ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai antenatal sebesar 1,21 lebih baik dibandingkan yang tidak tercakup (CI=1,05 - 1,38 dan p4),045), ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai kemungkinan untuk memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 1,22 kali lebih besar dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat (CI= 1,05 - 1,40 dan p=0,007), dan secara keseluruhan melalui langkah indek komposisi juga didapatkan bahwa ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai status pelayanan kesehatan maternal 1,33 kali lebih baik dibandingkan ibu yang tidak tercakup (CI=1,11 - 1,59 dan p=0,001).Hasil yang lain adalah ibu yang tercakup program Dana Sehat mempunyai jumlah frekuensi antenatal yang lebih tinggi (rerata 9,14 kali ,SD=2,6) dibandingkan ibu yang tidak tercakup program Dana Sehat (rerata=7,48, SD=2,53) dengan uji t menunjukkan nilai kemaknaan sebesar 0,001. Peningkatan frekuensi kunjungan antenatal akan meningkatkan kecenderungan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.Dari analisis permodefan diperoleh hasil bahwa faktor-faktor yang berpengaruh di antaranya adalah: kebiasaan, status pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, dan kemudahan sarana transportasi.Dari hasil penelitian di atas, peneliti menyarankan untuk dapat dilaksanakannya program Dana Sehat secara terpadu dengan program pelayanan kesehatan maternal agar diperoleh hasil yang lebih optimal. Meningkatkan frekuensi antenatal lebih dari 4 kali agar kemungkinan memilih pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan lebih besar. Mewujudkan Universal Coverage of Managed Care (UCMC) mungkin merupakan salah satu alternatif yang baik, mengingat memandirikan masyarakat melalui sistim pembiayaan kesehatan merupakan sikap yang arif terutama untuk menyiasati kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

---

The Improvement of the Status of Maternal Health Services Among the Participants of the Health Fund Program (Dana Sehat) in Wonogiri District in 1998Nowadays the maternal mortality rate in Indonesia is still the highest among ASEAN countries. The estimated maternal mortality rate is currently 393 per 100.000 live births with an interprovincial variation of 130 to 750 maternal deaths per 100,000 live births (SKRT 1995). Many efforts have been done to cut down the figures including the target of reducing maternal mortality from 4501100,000 to 3401100,000 live births in Fifth Five-Year Development Plan (Repelita V), yet the result doesn't seem to be noticable.One of the real program is to accelerate maternal health in service range, antenatal care coverage, and childbirth relationship by midwives-traditional birth attendants in every delivery. But many factors affecting the mothers are to get maternal health services appropriately, from the pregnancy period, safe delivery and post natal period such as education, occupation , income, social culture, etc.One of the objectives of this research is to associate the role of the Dana Sehat Program as one of the health funding system, with the status of the maternal health services among the members of the Dana Sehat.Research is conducted through an observational study, a retrospective cohort approach with the calculated sample 60 respondents for each group respectively exposed and unexposed from 1994 to 1996_ The hypothesis proposed is that the status of mothers who are covered by Dana Sehat Program has better maternal health services rather than who do not take part in this program.The analysis are univariate, bivariate, and then continued with multivariate toward the form of modelling, namely the model for the antenatal care, the model for the childbirth assistance by health providers, the model for composite index of the maternal health services through statistic approach such as unconditional type of logistic regression. The software utilized provide one another between Epi Info Version 5.1 and SPSS Release 7.5 for Windows for basic data and data process, and then Stata 4.0 program for data analysis.The result of this research shows that there is positive correlations in term of the status of maternal services between mothers who take part in Dana Sehat program compared to those are not included in the Dana Sehat program. Mothers who participate in the Dana Sehat program posse the antenatal 1,21 better than the one who do not participate (CI=1,05 ; 1,38 p=0,045). Mothers who participate in the Dana Sehat program have a probability to pick up out the childbirth assistance by health providers 1,22 times bigger than the one who doesn't take the program (CI=1,06 ;1,40 p= 0,007). And finally through the composite index, it is also obtained posses the status of the maternal health services 1,33 times bigger (CI= 1,11 -1,59p=0,001).care from the exposed group more frequent (x = 9,14, SD=2,60) than the unexposed group (x=7,48 ,SD=2,53), with t-test have significant value as 0,001. From the modelling analysis there are many factors influencing the status of the maternal health services such as education, knowledge, transportation ,etc.In conclusion, we recommend that the Dana Sehat program should be thoroughly out with the maternal health service program to ensure much better result. Universal Coverage of Managed Care (UCMC) may be one of the best alternatives to help grow a spirit of self reliance in the community, particularly in the content of current economic situation in Indonesia.References: 59 (1968 -1999)."

"Penelitian ini mempelajari perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu berkaitan dengan pelayanan proyek kelangsungan hidup anak. Proyek kelangsungan hidup anak dimulai pada bulan September 1992 dan berakhir bulan September 1995 di Kecamatan Balai dan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau. Rancangan penelitian adalah cross sectional dengan unit analisis adalah posyandu. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling dimana seluruh populasi sebanyak 46 posyandu sekaligus adalah sampel. Analisis univariat dilakukan ; untuk mengetahui perkembangan dan kesinambungan pelayanan posyandu selama dan setelah SCSP berakhir. Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal dengan kesinambungan pelayanan posyandu. Sedangkan analisis multivariat dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang paling berpengaruh dan memperoleh model hubungan yang paling baik (fit model) dan paling sederhana menggambarkan hubungan antara faktor-faktor pemberdayaan posyandu secara bersama-sama dengan kesinambungan pelayanan posyandu.Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan SCSP mempunyai andil besar dalam upaya memfungsikan posyandu yang sudah ada, meningkatkan frekwensi kegiatan posyandu, partisipasi masyarakat dan rerata jumlah kader aktif didua kecamatan tsb.Faktor-faktor yang mempengaruhi kesinambungan pelayanan posyandu di wilayah pelayanan SCSP adalah partisipasi masyarakat, rerata jumlah kader aktif dan kunjungan petugas puskesmas. Ketiga faktor tersebut erat kaitannya dengan upaya peningkatan knalitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh SCSP baik terhadap pengguna, pelaksana dan provider pelayanan kesehatan yang sudah ada. Ketiga faktor tersebut merupakan faktor kunci yang menjamin kesinambungan pelayanan posyandu pada masa-masa yang akan datang.Dalam proses permodelan, terpilih model terbaik dengan persamaan regresi : Kesinambungan = f (kunj petugas + kader aktif +part Masy + dana)

---

The Progress and Sustainability of Posyandu Activities in Relation with a Child Survival Project in Balai and Tayan Hilir Subdistrict - Sanggau DistrictThe progress and sustainability of Posyandu ( Integrated Services Post) in relation with a Sanggau Child Survival Project ( SCSP ) was explored in this study. The SCSP covers two subdistrict are : Balai and Tayan Hilir in Sanggau District which was started in September 1992 and closed in September 1995. The study design was cross sectional and using posyandu as a unit of analyses. Using purposive sampling methods, all (46) existing posyandu in the two impact areas have selected as a total samples of the study. Univariate analyses have conducted to know the progress and sustainability of the posyandu during and after SCSP. Bivariate analyses have conducted to explore the correlation between internal as well as external factors and the sustainability of the posyandu while the multivariate analyses also conducted to identify the most significant factor influenced sustainability and to find the fit and simple model relationship of both internal and external factor interaction to predict the value of sustainability of the posyandu activities.The study result shows that the ministry of SCSP has a great role in functioning the existing posyandu , increasing the level of community participation and the number of active cadres. The community participation, number of active cadres and frequency of health staff visit are the factors influence the sustainability of the posyandu activities. Those factors are closed related with the effort of SCSP in enhancing the quality of human resources of the users (community), implementors ( cadres) and health providers (puskesmas and BKKBN staff ). Those factors should be consider as key factors to assure the sustainability of posyandu in the future.In modelling process, the fit and simple model has been selected as a regression equation : Sustainability = f (health staff visit + community participation + active cadres + funds)"

"Suatu studi tentang demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan dilakukan di Kotamadya Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini mencakup 300 rumah tangga masyarakat pantai tipe nelayan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari - Maret 1940. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi demand terhadap berbagai sumber pelayanan kesehatan, yaitu pengobatan sendiri, dukun tradisional, paramedis, dan medis. Tujuan lainnya adalah mengukur kemampuan bayar (ability to pay) terhadap pelayanan kesehatan, dan menganalisa kemungkinan pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan. Beberapa faktor yang ditelaah dalam penelitian ini adalah pendidikan, pekerjaan, preferensi, pendapatan, harga pelayanan/pengobatan, jarak, dan kebutuhan terhada pelayanan kesehatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa hanya "preferensi" yang berpengaruh sangat kuat dengan demand terhadap pelayanan kesehatan. Harga pelayanan/pengobatan berpengaruh secara terbatas dengan demand pelayanan medis. Penelitian ini juga mengungkapkan, masih rendahnya kemampuan bayar masyarakat pantai terhadap pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, potensi pengembangan Dana Sehat pada masyarakat pantai tipe nelayan memberikan gambaran yang cukup cerah di masa datang."

"Penelitian ini terfokus pada Analisis terhadap lembaga jasa keuangan Fintech terkait sisi Hukumnya.Pemerintah saat ini focus dalam membangun ekonomi Indonesia melalui bidang Pasar Modal dikarenakan Pasar Modal memiliki beberapa sektor sentral yang dapat menunjung laju perkembangan ekonomi baik makro maupun mikro. Penelitian hukum menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Bahan hukum dalam menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Cara pengumpulan bahan atau data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan. Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif yaitu analisis data non statistik yang disesuaikan dengan data yang akan dikumpulkan.Pada era Globalisasi saat ini ditemukan mekanisme transaksi keuangan pasar modal baru bernama Fintech.Fintech merupakan Layanan Transaksi Keuangan yang dipadukan dengan kebutuhan masyarakat saat ini akan globalisasi. Fintech terdiri dari banyak elemen seperti Payment Gateaway, Peer to Peer Lending dan lain-lain.Kepercayaan dan tanggung jawab dari pihak-pihak Terkait merupakan salah satu cara terjadinya trasaksi yang baik pada Fintech.Dalam hal ini saya akan membahas tentang perlindungan Informasi yang terkait dalam transaksi Fintech tersebut dengan tidak mengesampingkan hak dan kewajiban para pihak Terkait. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga dan otoritas terkait berperan penting dalam memberikan edukasi dan pencegahan kesalahan wewenang oleh para pihak terkait.Kesadaran para pihak juga merupakan unsur terpentingagar transaksi terlaksana dengan baik.Atas dasar tersebut regulasi dan regulator harus aktif dalam implementasi layanan keuangan yang lagi naik daun ini. ......This research focuses on the analysis of Fintech financial services institutions related to the legal side. The government is currently focusing on building Indonesia's economy through the Capital Market sector because the Capital Market has several central sectors that can uphold the pace of economic development both macro and micro. Legal research uses normative and descriptive juridical research methods. Legal material in using primary and secondary legal materials. The method of collecting material or data in this study was carried out through literature study. Data analysis method used in this study is a qualitative analysis method, namely the analysis of non-statistical data that is adjusted to the data to be collected. In the Globalization era, a new capital market financial transaction mechanism called Fintech was found. Fintech is a Financial Transaction Service that is integrated with the needs of today's society for globalization. Fintech consists of many elements such as Gateaway Payment, Peer to Peer Lending and others. The trust and responsibility of the Related parties is one of the ways in which good transactions occur in Fintech. In this case I will discuss the protection of information related to the Fintech transaction by not waiving the rights and obligations of the Related parties. The results of the study indicate that the Institution and the relevant authorities play an important role in providing education and preventing the error of authority by the parties concerned. The awareness of the parties is also the most important element for the transaction to be carried out properly. On this basis, regulations and regulators must be active in the implementation of financial services that are rising again."