Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan salah satu instansi di Indonesia yang mempunyai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan fungsional penyuluh. Sejak Undang Undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan, maka Pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi wewenang Pemerintah Pusat dan BKKBN diamanatkan sebagai instansi pembina dan pengelola PKB. Sebagai Instansi yang telah melakukan reformasi birokrasi, BKKBN telah menerapkan standar kinerja yang bisa diukur dan menerima tunjangan kinerja bagi pegawainya. Setelah PKB dan PLKB bergabung otomatis mereka juga mendapatkan hak yang sama menerima tunangan kinerja. Oleh karena itu diperlukan suatu alat untuk bisa memantau dan mengukur kinerja PKB dan PLKB yang bertugas di lini lapangan. BKKBN mengembangan suatu aplikasi berbasis smartphone online bernama E-Visum. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan dan penerapan sebuah perubahan sistem terbaru untuk mengukur kinerja Penyuluh Keluarga Berencana. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari hasil wawancara mendalam terhadap informan penelitian dan data sekunder berupa arsip dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purpossive sampling. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan dan penerapan aplikasi E-Visum telah perjalan dengan baik namun belum optimal. Dalam prakteknya aplikasi E-Visum masih dapat dimanipulasi, sistem pengawasan yang diharapkan dapat memantau kinerja dengan baik belum bisa dilaksanakan secara maksimal karena terkendala staf di BKKBN tingkat pusat dan provinsi yang terbatas serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) dan Keluarga Berencana (KB) ditingkat Kabupaten/Kota yang masih di bawah Pemerintah Daerah. Kondisi PKB yang rata-rata sudah berusia senja juga menyebabkan kesulitan dalam pengoperasian smartphone. ...... The National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is one of the agencies in Indonesia that has a State Civil Apparatus (ASN) with a functional position of extension. Since Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government was published, the Management of Family Planning Extension (PKB) and Family Planning Field Officers (PLKB) was the authority of the Central Government and BKKBN mandated as an agency for the management and management of PKB. As an Agency that has carried out bureaucratic reform, BKKBN has implemented performance standards that can be measured and receive performance benefits for its employees. After the PKB and PLKB join automatically they also get the same right to receive the performance fiance. Therefore a tool is needed to be able to monitor and measure the performance of PKB and PLKB in charge in the field. BKKBN developed an online smartphone-based application called E-Visum. This study aims to determine the extent of the implementation and implementation of a recent system change to measure the performance of family planning instructors. The type of research used in this study is a type of analytical descriptive research through a qualitative approach. Data sources used in the form of primary data derived from the results of in-depth interviews with research informants and secondary data in the form of archives and documentation. The informant selection technique uses purposive sampling. The results of the study found that the implementation and application of the E-Visum application had gone well but was not optimal. In practice, the E-Visum application can still be manipulated, the monitoring system which is expected to monitor performance well has not been able to be implemented maximally because of constraints on limited staff at the central and provincial BKKBN as well as Regional Organizations (OPD) and Families Planning (KB) at the Regency / City level which is still under the Regional Government. PKB conditions which on average are already old at night also cause difficulties in the operation of smartphones.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam hegemoni globalisasi dan tantangan dalam membangun kota, gagasan smart city menjadi imperatif kebijakan saat ini. Kota Tangerang Selatan yang terpilih sebagai salah satu dari 25 daerah peserta program smart city oleh pemerintah pusat di 2017 lalu menjadikannya momentum untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis TIK guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, semrawutnya pengendalian urban sprawl, disintegrasi sarana/prasarana kota, inefektifias pemerintahan, persampahan, banjir, dan kemacetan ialah masalah-masalah yang berpotensi menghambat tujuan tersebut. Tesis ini menganalisis implementasi strategi dan pola keterlibatan stakeholder pada program smart city di Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 teori utama sebagai pisau analisis penelitian yakni teori strategi pembangunan smart city (Chourabi et. al., 2012) dan teori pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city (Niaros, 2016). Tesis ini menggunakan paradigma post positivism dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi pada program smart city belum begitu baik. Hal tersebut karena masih terdapat beberapa kekurangan seperti: belum adanya kajian kebutuhan dan potensi daerah, ketiadaan dokumen masterplan dan blueprint smart city, kurangnya kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, diskontinyu kegiatan pelatihan, minimnya inovasi yang dimuat di aplikasi play store dan app store, terbatasnya jumlah Area Traffic Control Systems (ATCS), belum adanya teknologi command center berbasis IoT, ketiadaan produk hukum yang menyangkut smart city, inefektifitas tata kelola kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, kurang optimalnya pemberdayaan masyarakat, instabilitas ekonomi, rendahnya penyerapan anggaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur, dan rendahnya kualitas lingkungan hidup. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa pola keterlibatan stakeholder dalam program smart city cenderung bersifat corporate smart city. Rekomendasi penelitian dalam implementasi strategi pada program smart city meliputi: harus dilakukannya kajian kebutuhan dan potensi daerah, segera dibuatkannya dokumen masterplan dan blueprint smart city, peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di bidang IT, kontinuitas kegiatan pelatihan, perbanyak inovasi kedalam aplikasi play store dan app store, penambahan ATCS, pengadopsian command center berbasis IoT, menyediakan produk hukum smart city, peningkatan kolaborasi, sosialisasi dan integrasi pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Sedangkan dalam posisinya yang cenderung corporated smart city, rekomendasinya antara lain: mendelegitimasi besarnya peran korporasi, assessment yang lebih profesional dan transparan kepada pihak swasta yang terlibat, dan mengurangi ketergantungan penyediaan teknologi terhadap pihak swasta.

---

ABSTRACT
In the hegemony of globalization and the challenges of building cities, the idea of smart city has become a policy imperative recently. South Tangerang City, which chosen as one of the smart city program participant from 25 regions by the central government in 2017, made it a momentum to increasing performance of ICT-based government in order to provide better services to their citizen. However, the chaotic control of urban sprawl, disintegration of urban facilities/infrastructure, ineffectiveness of government, trash, floods, and congestion are the problems that potentially obstructing these aim. This thesis analyzes the implementation of strategy and the pattern of stakeholder involvement in smart city program in South Tangerang City. There are 2 main theories as a knife of research analysis. First, theory of smart city development strategy (Chourabi et. Al., 2012). Second, theory of stakeholder involvement patterns in smart city program (Niaros, 2016). This thesis using post positivism paradigm with descriptive research methods. The research shows that implementation of strategy in smart city programs is not too good. This is because there are still some shortcomings such as: there is no studies of city need and city potency, nothingness smart city masterplan and blueprint documents, lack of quantity and quality of human resources in the IT field, discontinuation of training activities, lack of innovation in play store and app store applications, limited quantity of Area Traffic Control Systems (ATCS), nothingness IoTbased command center technology, nothingness of city law related smart city, ineffectiveness of collaborative governance, socialization and integration of public services, less optimal community empowerment, economic instability, low absorption of infrastructure development and management budgets, and lack quality living environment. On the other hand, this research also found that pattern of stakeholder involvement in smart city programs tended to be corporate smart city. Research recommendations on the implementation of strategies in the smart city program include: the study of needs and potency of the city must be carried out, masterplan and blueprint documents of smart city should be made immediately, increasing the quantity and quality of human resource in the IT field, continuity of training activities, increasing quantity of innovation into the Play Store and App Store applications , adding of ATCS, adoption of IoT-based command center, providing smart city law products, increasing collaboration, socialization and integrating public services, increasing community and economic empowerment, improving infrastructure and environmental quality. Whereas, in its position that tends to be corporate smart city, research recommendations include: delegitimizing hegemony of the corporation, more professional and transparent assessments to the corporation involved, and reducing the dependence on providing technology to the private sector

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Pengumpulan data dengan: (1) data primer melalui wawancara mendalam dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Depok, serta pihak pengembang perumahan atau stakeholders di Kota Depok yang terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian (2) data sekunder melalui literatur dan dokumentasi di lokasi penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok belum efektif, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Tidak Adanya Insentif Stakeholders untuk Berpartisipasi; (2) Kepemimpinan Fasilitatif yang Tidak Efektif; (3) Desain Kelembagaan yang Kurang Inklusif; dan (4) Uncontrol Komersialisasi/ Privatisasi yang tinggi. Untuk membangun collaborative governance dalam penataan ruang di Kota Depok sulit dilaksanakan, dikarenakan pemahaman stakeholders mengenai collaborative governance yang tidak merata. Upaya membangun kolaborasi dalam penataan ruang di Kota Depok dengan: (1) Melakukan dialog tatap muka secara berkala dan berkelanjutan setiap tahun untuk memastikan suara stakeholders terwakili dalam perumusan kebijakan; (2) Membangun kepercayaan antar stakeholders dengan adanya transparansi proses dari pemerintah maupun stakeholders, adanya sikap saling membutuhkan sehingga tidak ada yang terabaikan, serta sikap keprofesionalan dari stakeholders itu sendiri; (3) Membentuk komitmen pada proses kolaborasi dengan adanya kepercayaan antar stakeholders, sikap saling memiliki dan saling ketergantungan, adanya sikap saling menghormati hingga pemahaman bersama diantara stakeholders; (4) Dukungan politik menjadi sangat penting untuk melancarkan anggaran stakeholders dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama; (5) Dukungan masyarakat dengan  melibatkan dan memberdayakan masyarakat menjadi inti membangun kolaborasi; (6) Ketercukupan sumber daya menjadi objek yang krusial, tanpa sumber daya yang cukup, membangun kolaborasi susah terlaksana. ......The aims of the study are to analyse efforts to build collaborative governance in spatial planning in the Depok city. This research used post-positivist approach with qualitative data collection method. The data consists of: (1) primary data were collected through in-depth interviews with Public Works and Spatial Planning Department, Development Planning Board, and the developer of housing or stakeholders in Depok related to the research problem, and (2) secondary data were collected through the literature and documentation at the research site. This research indicates that the collaborative governance in Depoks spatial planning has not been built, which is influenced by several factors: there is no incentive for stakeholders to participate, ineffective facilitative leadership, not inclusive of institutional design, and the high of uncontrol commercialization. To build a collaborative governance in spatial planning in Depok City is difficult to implement, it because understanding of stakeholders regarding collaborative governance is uneven. The efforts to build collaboration in spatial planning in Depok City can be done by: (1) Conducting regular and ongoing face-to-face dialogue for each stakeholder represented in policy formulation; (2) Building trust between stakeholders with the transparency of the parties concerned, interdependency behaviors so that none not neglected, and also professionalism of the stakeholders themselves; (3) Establish a commitment to the collaboration process with the existence of inter-stakeholders, mutual ownership and interdependence, mutual trust and mutual interest with stakeholders; (4) Political support becomes very important to strengthen stakeholders and government budgets in achieving common goals (5) Community support by involving and empowering the community becomes the core of building collaboration;  (6) The adequacy of resources becomes a crucial object, because without sufficient resources, building collaboration is difficult to implement.

Abstrak :
Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dan metode kualitatif untuk menjelaskan mengenai analisis implementasi kebijakan sekolah filial yang ada di LPKA Palembang dengan melihat aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan. Untuk menganalisis kebijakan sekolah filial, maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle serta Mazmanian dan Sabatier untuk mendukung proses analisis implementasi yang mempengaruhi penyelenggaraan pembinaan anak didik pemasyarakatan yang berbasis pendidikan di LPKA Palembang. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala penyelenggaraan sekolah filial yang belum efektif. Dari aspek konten kebijakan diketahui bahwa permasalahan anggaran merupakan permasalahan utama dalam implementasi kebijakan sekolah filial di LPKA Palembang. Selain itupun, masa hukuman peserta didik yang berbeda-beda dan relatif singkat juga mempengaruhi implementasi kebijakan sekolah filial. Kebijakan ini akan lebih terasa manfaatnya bila dilaksankan di luar LPKA Palembang. Bila diluar LPKA anak didik pemasyarakatan bisa berinteraksi dengan pihak lain dan konsepsi dari pemasyarakatannya sendiri akan semakin terasa. Dari aspek konteks kebijakan diketahui bahwa belum adanya kepedulian dari pimpinan atas. Sehingga menyebabkan belum adanya mekanisme penegakan aturan yang jelas dalam kebijakan sekolah filial untuk lingkup nasional serta ditambah belum adanya suatu sistem yang dapat mendorong pelaksanaan kebijakan sekolah filial yang lebih efektif.

---

This study aims to investigate policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution (LPKA Palembang). It uses post-postivist approach and qualitative method to explain the policy implementation of filial school at Palembang Child Correctional Institution. It analyzes the content and context aspects of the policy. Policy implementation theories by Merilee S. Grindle and by Mazmanian and Sabatier are used to support analysis process of implementation that influence the enforcement of education-based coaching for correctional students at LPKA Palembang. The results indicated contraints to organizing filial school that have not been effective. From the content aspect of policy, it is known that budget problem is the main problem in filial school policy implementation at LPKA Palembang. Students sentece periods which are vary and relatively short also affect the implementation of filial school policy. The policy will be more beneficial if implemented outside LPKA Palembang. Outside correctional institution, correctional students can interact with other parties and the concept of correctional itself will be more felt. Context aspect of policy discovered that there is no concern yet from the top leadership. It causes there has been no clear enforcement mechanism in filial school policy for the national scope, and also the absence of a system that can encourage the more effective implementation of filial school policy.

Abstrak :
Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis kinerja organisasi Dinas Sosial dalam implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sebagai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018. Dalam Millenium Development Goals (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara di Dunia, Termasuk Indonesia. Kemiskinan bukan saja tanggung jawab dari Pemerintah Pusat melainkan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam memerangi angka kemiskinan di Indonesia. BPS mencatat pada tahun 2017 penduduk miskin di Kabupaten Cirebon sebanyak 279,55 ribu jiwa dari 2,6 juta jiwa penduduk, mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 313,21 ribu jiwa (BPS Jawa Barat, 2017). Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam menanggulangi Kemiskinan adalah dengan membuat Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat miskin. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Postpositivism dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Sosial dalam program rutilahu di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2018 belum begitu memuaskan dan signifikan, karena realisasi masih jauh dari target. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program dan disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yakni faktor internal dan faktor eksternal organisasi Dinsos. Masalah-masalah yang masih banyak ditemukan dalam program rutilahu Dinsos di Kabupaten Cirebon yaitu tidak sesuainya antara penerima bantuan dengan kriteria Calon Keluarga Penerima Manfaat (CKPM) sesuai dengan by name by address disebabkan karena Dinsos jarang melakukan pemutahiran data, pentingnya pemutakhiran data karena masalah perumahan sifatnya dinamis dan akan berubah-beruh terus. Sosialisasi program yang belum merata sampai ke akar masyarakat, bahkan pemahaman dari pihak Desa masih banyak yang belum sepenuhnya memahami teknis dalam program rutilahu Dinsos. Mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu keterampilan (skills), sistem (system), sumber daya manusia (staff), strategi (strategy), dan budaya organisasi (shared values). Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu sistem (system) anggaran dan jumlah anggaran. Mengenai faktor eskternal yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos dalam program rutilahu yaitu faktor ekonomi dan faktor sosiokultural. Namun, faktor internal yang paling menonjol yang dapat mempengaruhi kinerja Dinsos sehingga berkinerja belum baik yaitu faktor ekonomi. Sedangkan faktor-faktor lainnya sudah baik.

 

Kata Kunci: Kinerja, Rutilahu, Kemiskinan, 7S McKinsey

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the organizational performance of the Social Program in the Implementation of the House not livable (rutilahu) Program as poverty reduction in Cirebon Regency in 2014-2018. In the Millennium Development Goals (MDGs), poverty is one of the main targets for combating countries in the world, including Indonesia. Poverty is not only the responsibility of the Central Government, but Local Governments must work together with poverty rates in Indonesia. BPS noted that in 2017 the poor population in Cirebon Regency had as many as 279.55 thousand people out of 2.6 million inhabitants, experiencing an increase in 2015 as many as 313.21 thousand people (BPS Jawa Barat, 2017).The efforts of the CirebonRegency Government in tackling poverty are by making a House not livable Program (RTLH) for the poor. In this study using Postpositivism research using qualitative methods. The results of the study that showed the Performance of the Social Service in the 2014-2018 program in Cirebon Regency were not yet satisfying and significant, because they were still far from the target. This is related to the still many problems in the implementation of the program and is caused by several influencing factors, namely internal factors and external factors of the Social Affairs organization. Prospective Beneficiary Families (CKPM) are in accordance with the name with the appropriate address because Social Affairs Agency often updates data, helps update data due to problem resources. Problems that are still commonly found in the Rutilahu Dinsos program in Cirebon Regency are dynamic and will continue to change. A socialization program that has not yet fully reached the roots of the community, even the understanding of the village still many do not understand the technical aspects of the Social Service program.Regarding internal factors that can affect the performance of the Social service organization in the program of house not livable  is skills, systems, staff, strategies, and shared values. However, the most prominent internal factor that can affect the performance of the social service organization that they do not perform well in the budget and budget system. Regarding external factors that can affect the performance of the Office of Social Affairs in the program, namely economic factors and socio-cultural factors. However, the most prominent internal factors that can affect social service organization performance so that they do not perform well are economic factors. While other factors are good.

Keywords: Performance, House Not Livable, Poverty, 7S McKinsey.