Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

n this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia."

"Dalam perkembangannya hampir semua lapisan masyarakat telah menuangkan wasiat dalam bentuk akta autentik. Pemberian wasiat adalah hak seseorang sebelum meninggal dunia untuk memberikan hak miliknya kepada orang lain dan pelaksanaannya setelah yang berwasiat meninggal dunia. Namum pelaksanaan wasiat autentik tidak selalu berjalan dengan baik, pada kenyataannya sering terjadi silang sengketa antara pihak ahii waris karena ada pihak yang merasa dirugikan atas pemberian wasiat pewaris hanya kepada seorang atau sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta peninggalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak opsi dapat diterapkan pewaris dalam pemberian wasiat autentik dan memahami akibat hukum yang timbul dari pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif dengan tinjauan terhadap hukum kewarisan Islam di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisa dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis al-Qur'an dan al-Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat pemberian wasiat autentik kepada sebagian ahli waris atas sebagian besar atau seluruh harta peninggalan pewaris guna mengetahui kesesuaian peraturan dengan kenyataan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hak opsi tidak dapat diterapkan atau dilaksanakan oleh pewaris yang beragama Islam. Namun bukan berarti pewaris yang tunduk pada hukum Islam tidak dapat membuat wasiat dalam bentuk akta autentik dihadapan Notaris. Hukum Islam khususnya dalam aturan hukum kewarisan pada dasarnya tidak melarang wasiat dibuat dalam bentuk lisan atau tertulis baik dalam akta dibawah tangan atau akta autentik. Sedangkan dalam pemberian wasiat kepada sebagian ahli waris atas sebagian atau seluruh harta warisan diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu seseorang yang ingin memberikan suatu wasiat hendaknya mengetahui kaidah-¬kaidah yang berlaku dalam berwasiat, sehingga dalam pelaksanaannya tidak merugikan pihak ahli waris yang berhak mendapatkan warisan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

---

In this modern age, almost every society has transferred their inheritance will in the form of authentic will of testament. An inheritance will can be defined as passing on wealth upon the death of an individual to a legal heir. However, the practice of the authentic will of testament does not always accordingly work. In reality, there have been several cases of disputes between the legal heirs because one feel hampered that the other receive bigger portion or all of the inheritance. The purpose of this research is to discover whether or not the inheritance recipient has any option rights in the authentic will of testament and to understand the legal impacts caused by the authentic will of testament that given to the parties involved. This thesis is juridical normative literature research based on the inheritance laws of Islam in Indonesia. The data that were used are secondary data with a qualitative analysis on al-Qur'an, al-Hadist and regulations related to the practice of authentic will of testament. The end result of this research was that option rights cannot be applied by Islamic heirs, but it does not mean that Islamic heirs cannot make a legal will of testament by creating an authentic or non authentic legal document in front of a notary, as the Islamic law does not prohibits an inheritance will to be documented literally or verbally non authentic or authentically. Thus, the passing on wealth inheritance to a legal heir should be approved by all of its legal heirs beforehand, therefore the heir-giver must know all the rules and regulations concerning inheritance will in order to create a well environment between heirs based the inheritance laws of Islam in Indonesia."

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Akad yang paling banyak dipakai dari pembiayaan di bank syariah adalah akad murabahah. Produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ditemukan pada hampir setiap bank syariah di Indonesia, baik yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang merupakan masyarakat pada umumnya, maupun kepada nasabahnya yang sekaligus merupakan pegawai dari bank syariah itu sendiri seperti yang terjadi di Bank Syariah X. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pembiayaan pegawai pada Bank Syariah X dengan ketetuan yang berlaku di Indonesia, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai tersebut. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia baik dalam Surat Edaran Bank Syariah X perihal Pembiayaan Pegawai maupun dalam klausula akad murabahah. Di samping terdapat potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai di Bank Syariah X berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktelitian atau kurang telitinya para pihak terhadap isi akad, kelemahan ketentuan dalam Surat Edaran perihal pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X, lemahnya pengikatan agunan, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja tempat pegawai penerima pembiayaan bekerja terkait adanya pegawai yang berhenti dari dinas bank.

---

The most widely used contract of financing in Islamic banks is murabaha contract. Financing products that use the murabaha agreement is found in almost every Islamic bank in Indonesia, kindly provided by Islamic banks to their customers who are the people in general, and to the customers who is an officer of the Islamic banks themselves as was the case in Islamic Banking X. The issue in this research is how to finance the suitability of an employee at Islamic Bank X with the provisions laid down in force in Indonesia, in addition, the authors also raised concerns about the potential loss that may occur in the employee murabaha financing. The research in this thesis using normative legal research methods, and then is analyzed using descriptive analytic method. In this study it was found that there is a mismatch in the financing murabaha Islamic Bank employee X with applicable regulations in Indonesia, both in the Circular Letter concerning Islamic Bank Financing Employee X and the murabaha contract clause. In addition there are potential losses that may occur in the financing murabaha Islamic Bank X employees in the form of financial loss caused by weak oversight, inaccuracy of the parties to the contract contents, weakness provisions in Circular Letter concerning financing murabaha Islamic Bank employee X, weak binding collateral, and lack of coordination between the receiver unit where employees work related to the financing of an employee who quit the bank official."

"Perkembangan Perbankan Syariah sangat pesat di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbesar di Dunia. Pertumbuhan perbankan syariah yang sangat tinggi berdampak pada tingginya tingkat sengketa yang terjadi diantara para pelaku perbankan syariah. Tuntutan akan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang baik akhirnya berujung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan agama dimana diserahkannya kewenangan kompetensi absolut penyelesaian sengketa perbankan syariah kepada Pengadilan Agama. Dilain sisi peraturan tentang perbankan syariah yang masih menyatu dengan peraturan mengenai perbankan pada umumnya akhirnya melatari dikeluarkannya Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun dengan dikeluarkannya Undang-undang ini menambah kebingungan penyelesaian karena dalam Pasal 55 Undang-undang 21 tahun 2008 memberikan pilihan hukum dimana para pihak dapat memilih penyelesaian sengketa selain di Pengadilan Agama, tetapi juga dilingkup Pengadilan Umum. Kondisi demikian membawa ketidak pastian hukum yang dimana akhrinya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 93/PUUX/ 2012 akhirnya mengembalikan kembali kewenangan kepada Pengadilan Agama. Pengembalian ini tidak lantas tanpa masalah karena adanya lembaga penyelesaian lain seperti Basyarnas yang melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah diselaikan melalui Basyarnas. Thesis ini membahas mengenai polemik konsepsi yang terjadi dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah yang ada.

---

Islamic Banking grows very fast in Indonesia, because Indonesia has the biggest moeslem population in the world. The developing of Islamic Banking is growing rapidly and it gives highly impacts with disputes between the bankers and the customers. To solve the case of dispute in Islamic Banking, The Government of Indonesia conceals the laws number 3 in 2006 about the changing of the laws number 7 in 1989 about religious court that it gets absolute competence authorities solves dispute on Islamic Banking. Beside of that, the rules of Islamic Banking still fuse with the common banking rules so the government has concealed the laws number 21 in 2008 about Islamic Banking. But the laws are confusing because in the chapter of 55 the laws number 21 in 2008, it says that the parties can choose to solve dispute of Islamic Banking not only in the religious court but also in the general court. This condition makes uncertain laws which is solved finally by constitutional court. The constitutional court has made decision number 93/PUU-X/2012 which finally return back the authorities to the religious court. In returning of the laws make another case because of the existence of another solving institution such as Basyarnas by The National Islamic Council saying that the solving of Islamic Banking dispute can be solved by Basyarnas. This thesis review about The polemic conseption that happens in the process of the solving this dispute Islamic Banking."

"ABSTRAKDi tengah kondisi perekonomian yang sedang berkembang di Indonesia saat ini, yang menjadi salah satu faktor penunjang perekonomian rakyat adalah pemberdayaan lembaga keuangan mikro –khususnya BMT- sebagai lembaga intermediasi yang mewadahi unit usaha mikro dan kecil. Pemberdayaan BMT tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan regulasi yang jelas mengenai status hukum, pengaturan dan sistem pengawasannya. Peran pemerintah selaku regulator sangat dibutuhkan, agar tercipta lembaga keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan perekonomian. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang membahas secara rinci mengenai eksistensi BMT berbadan hukum Koperasi dan PT sebagai lembaga keuangan mikro syari‟ah dalam menggerakkan ekonomi rakyat di Indonesia ditinjau dari aspek hukum yang berlak

---

ABSTRACTIn the midst of growing economic conditions in Indonesia, which is one of many factors supporting to increase economic people is empowerment of microfinance institution –especially BMT- as an intermediary institution that embodies the micro and small units. This empowerment will not run properly if it is not supported by regulation that concern about legal status, regulation and supervision system. The role of government as a regulator is urgently required, in order to create a financial institution that is able to meet the needs of the community for the creation of economic welfare. The research in this thesis using normative legal research methods, which discusses in detail about the existence of BMT with a legal entity of Cooperative and PT (Limited Company) as Shari'ah microfinance institutions to increase economy people in Indonesia, reviewed from the aspects of legal which applicable"

"ABSTRAKPembiayaan sindikasi hybrid (antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional) telah menjadi salah satu strategi yang efektif bagi bank syariah untuk dapat meningkatkan kuantitas asetnya. Bagaimanapun untuk dapat menjalankan konsep sindikasi hybird tersebut, dibutuhkan pondasi regulasi yang baik sehingga pembiayaan sindikasi hybrid tetap dapat memenuhi shariah compliance.Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: pertama, bagaimana pemenuhan shariah compliance oleh LKS dalam menjalankan pembiayaan sindikasi hybrid; dan kedua, bagaimana penerapan prinsip equal treatment (diantara para peserta sindikasi) pada pembiayaan sindikasi hybrid sehubungan dengan pemenuhan shariah compliance oleh LKS tersebut, sementara fasilitas kredit oleh LKK dan fasilitas pembiayaan syariah oleh LKS didasari oleh perikatan yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula terhadap sumber hukumnya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan turut disertai pembahasan studi kasus pembiayaan sindikasi hybrid kepada PT ABC (bukan nama sebenarnya) guna mendapatkan gambaran yang lebih komperhensif dari pembahasan rumusan masalah. Terhadap pemenuhan shariah compliance dari pembiayaan sindikasi hybrid merujuk kepada Fatwa DSN 91/DSN-MUI/IV/2014 yang telah mengatur khusus mengenai pembiayaan sindikasi secara khusus. Dengan membandingkan pemenuhannya pada studi kasus pembiayaan sindikasi ABC, dapat diketahui bahwa Fatwa DSN kiranya masih mengatur dengan terlalu umum, dikarenakan masih menyisakan beberapa isu-isu syariah ditataran teknisnya yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Terlebih, dengan keterlibatan LKK dalam pembiayaan sindikasi hybrid, dan kewajiban LKS terhadap pemenuhan syariah compliance nya berdasarkan Fatwa DSN, prinsip equal treatment (sebagai salah satu karakteristik dari konsep sindikasi) tidak lagi dapat diterapkan sepenuhnya bagi para peserta pembiayaan sindikasi hybrid, terutama terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tegas pengaturannya oleh Fatwa DSN. Fasilitas kredit dan fasilitas pembiayaan syariah setidaknya akan berbeda terhadap hal-hal sebagai berikut: (a) dokumentasi dan rekening; (b) mekanisme pengambilan keuntungan; (c) ketentuan mengenai biaya-biaya yang dapat dikenakan, dan (d)  yurisdiksi pengadilan.

---

ABSTRACTHybrid Syndicated Financing (between Shariah financial Institutions (SFI) and Conventional Financial Institutions (CFI)) has become one of the effective strategies for Islamic banks to increase the quantity of their assets. However, to be able to carry out the concept of syndicated hybird financing, a good regulatory foundation is needed so that when it is implemented it can still fulfill shariah compliance.This study discusses two main issues: first, how to fulfill shariah compliance by SFI in carrying out hybrid syndication financing; and second, how to apply equal treatment principles (among syndicated participants) in hybrid syndicated financing in connection with the fulfillment of the Shariah Compliance by the SFI, while the credit facilities by CFI and Islamic financing facilities by SFI are based on different agreements with each other, as well as legal source.The research method used is normative juridical, with the accompanying discussion of hybrid syndicated financing case studies to PT ABC (not real names) in order to get a more comprehensive picture of the discussion of the problem statement. The fulfillment of shariah compliance from hybrid syndication financing refers to the Fatwa DSN No. 91 / DSN-MUI / IV / 2014 which specifically regulates syndicated financing specifically. By comparing its fulfillment in the ABC syndicated financing case study, it can be seen that. Moreover, with SFI's involvement in hybrid syndicated financing, and SFI obligations towards the fulfillment of its Shariah compliance based on the Fatwa of DSN, the equal treatment principle (as one of the characteristics of the syndication concept) can no longer be fully applied to hybrid syndication financing participants, especially in terms of provisions that have been firmly regulated by the Fatwa of DSN. Credit facilities and Islamic financing facilities will at least differ from the following: (a) documentation and accounts; (b) profit taking mechanism; (c) provisions regarding fees that can be charged, and (d) jurisdiction of the court."

"Hibah merupakan suatu pemberian yang dilakukan secara sukarela atau cuma-cuma yang dapat dilakukan baik secara lisan maupun secara tulisan. Hibah yang dilakukan tanpa memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku dapat mempengaruhi keabsahan hibah dan menimbulkan permasalahan atas status kepemilikan tanah. Seperti pada kasus Nomor 3734 K/Pdt/2021, terdapat salah satu ahli waris yang menghibahkan sebidang tanah hak bagian waris, yang diperoleh berdasarkan pembagian waris kepada ahli waris lainnya tetapi hibah tersebut dilakukan secara lisan dan sertipikat atas tanah masih atas nama pewaris. Penelitian ini mengkaji mengenai keabsahan hibah secara lisan ditinjau dari hukum Islam dan hukum perdata (KUHPerdata) atas putusan hakim pada putusan tersebut dan mengkaji prosedur peralihan hak atas tanah dengan hibah secara lisan dalam proses pembagian waris pada kasus putusan tersebut. Data dianalisis secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian diperoleh bahwa keabsahan suatu hibah secara lisan dapat berbeda tergantung pada pandangan hukum apa hibah dilakukan. Hibah dengan objek berupa tanah yang merupakan bagian hak warisan ahli waris secara hukum Islam adalah sah, tetapi bisa menjadi tidak sah jika dipandang secara hukum perdata karena belum ada penyerahan secara yuridis atas bagian hak warisan tersebut. Selama kepemilikan atas tanah yang tercatat pada sertipikat hak atas tanah masih tercatat milik pewaris, tanah tersebut belum beralih hak kepemilikannya kepada orang lain. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak dapat mencatatkan peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui hibah secara lisan karena membutuhkan suatu akta tertulis yang dapat menjelaskan dengan jelas peralihan haknya. Meskipun suatu perbuatan hukum peralihan hak atas tanah sah secara hukum dinyatakan oleh majelis hakim pada pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, pencatatan peralihan hak atas tanah tetaplah harus berdasarkan akta tulisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, peralihan hak yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah peralihan hak karena pewarisan.

---

Grant is a gift made voluntarily or free of charge which can be done either verbally or in writing. Grants made without fulfilling the applicable terms and conditions can affect the validity of the grant and cause problems regarding land ownership status. As in case based on Supreme Court Decision Number 3734 K/Pdt/2021, there was one of the heirs donated a plot of land with inheritance rights obtained based on the distribution of inheritance to other heirs, but the gift was made verbally, and the land certificate was still in the name of another person who deceased. This research examines the validity of verbal grants in terms of Islamic law and civil law (Civil Code) based on the judge's decision on the decision and examines the procedure for transferring land rights with a verbal grant in the process of dividing inheritance in the case of the decision. Data was analyzed qualitatively based on interview results and other legal materials. The research results show that the validity of an oral grant can differ depending on the legal perspective under which the gift is made. Grants with objects in the form of land which are part of the heir’s inheritance rights are valid under Islamic law but can be invalid if viewed under civil law because there has been no juridical transfer of that part of the inheritance rights. If the ownership of the land recorded on the land certificate is still recorded as belonging to another person who deceased, the ownership rights of the land have not been transferred to someone else. The Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) cannot register transfers of land rights made through verbal grants because they require a written deed that can clearly clarify the transfer of rights. Even though a legal act of transferring land rights is legally declared by a panel of judges in a court that has permanent legal force, the recording of the transfer of land rights must still be based on a written deed made by an authorized official for that purpose. Thus, the transfer of rights that must be carried out first is the transfer of rights due to inheritance."

"ABSTRAKSalah satu jasa perbankan yang ditawarkan oleh bankSyariah adalah pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabahadalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihakpertama (shahibul maal) dalam hal ini Bank MuamalatIndonesia menyediakan seluruh modal, sedangkan pihaklainnya menjadi pengelola (mudharib) dalam hal ini Bapak H.Anang Karnawan, anggota Koperasi Primer Untuk Anggota NurulHidayah. Pemerintah berkewajiban memajukan koperasi dalamarti anggota-anggotanya, yaitu dengan cara mengeluarkanprogram Kredit Likuidasi dalam rangka Kredit Kepada KopersiPrimer untuk Anggotanya dengan sistim Bagi Hasil yangpengeluarannya dilakukan antara lain melalui BMI.Pembiayaan mudharabah disini tidak hanya melibatkan duapihak, tapi melibatkan juga pihak ketiga yaitu bank yangmengelola dana masyarakat. Untuk itu ada beberapapertanyaan yang dapat diajukan terhadap jaminan dalampembiayaan mudharabah ini, yaitu bagaimanakah konsep danfungsi jaminan dalam pembiayaan ini, dan siapakah yangharus bertanggung jawab bila mudharib wanprestasi.Penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitiankepustakaan. Penulis juga menggunakan alat pengumpul databerupa wawancara. Tipologi penelitian yang digunakan dalampenelitian ini ditinjau dari sudut sifatnya adalahpenelitian deskriptif. BI tidak pernah mengatur besarnyaprosentase jaminan terhadap kredit atau pembiayaan lainnya.Diserahkan sepenuhnya pada kebijaksanaan dari masing-masingbank. Jaminan dalam pembiayaan mudharabah tidakdiperbolehkan menurut syariat Islam. Namun, seiringperkembangan jaman, jaminan dalam pembiayaan mudharabah itudiperkenankan, dan sudah dibenarkan oleh DSN-MUI dalamfatwanya tentang pembiayaan mudharabah. Fungsi dari jaminanitu sendiri adalah untuk melindungi dana yang dikeluarkanbank syariah dalam memfasilitasi pembiayaan, mengingat danayang disalurkan adalah dana masyarakat yang harusdilindungi dan dipertanggungjawabkan penggunaanya olehpihak bank. Bila terjadi wanprestasi dalam pembiayaan ini,maka yang bertanggung jawab adalah bapak Anang Karnawansecara pribadi.

---

One of the banking services offered by a Syariah bankis called mudharabah financing. Mudharabah financing is aconsensus to cooperate in a business venture whereby thefirst party (shahibul maal), in this case the Bank MuamalatIndonesia, makes available the entire capital, whereas theother party becomes the executor, in this case Mr. H. AnangKarnawan who is a member of the Primary Cooperative ForMembers of the Nurul Hidayah. The Government has anobligation to make the members of the Primary Cooperativebecome prosperous, by giving a Credit Liquidation Programmein the Project of Credit to Primary Cooperative for Memberswith Profit ang Lost Sharing System, which is held by BMI.Mudharabah financing here not only involves two parties butinvolves also a third party, the bank who manages communityfunds. As a consequence there are several questions thatmay be raised with regard to collateral in such mudharabahfinancing, namely, what would be the concept and thefunction of a collateral in this kind of financing, and whowould be accountable if the mudharib fails to perform, alsoconsidering that the said cooperative performs a channelingof funds from the BMI (shahibul maal) to H. Anang Karnawan(mudharib) . Our research was done using the methodology oflibrary research. The author also collected data throughinterviews. Methodology used in this research with a viewto its nature is descriptive. Bank of Indonesia don't makean arransement of fix ammount for colleteral to have creditor other financing programme. It is up to each bank tomanage it. Colleteral in mudharabah financing is notallowed under Islamic syariat. On the other hand due to thepassage of time, collateral in mudharabah financing ispermitted, and has been upheld by the DSN-MUI, in itsruling regarding mudharabah financing. The function of thatvery ruling is to protect funds provided by shariah banksin facilitating financing, considering also that such fundsare communal funds which must be protected and its usage bemade accountable by the bank. However, if the mudharibfails to perform, Mr. H. Anang Karnawan (mudharib)personally will take the responsibility."

"ABSTRAKUndang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islammemberikan pengertian secara umum mengenai harta bawaandan harta bersama dalam perkawinan. Pengertian yang secaraumum tersebut seringkali menimbulkan permasalahan,khususnya dalam lingkungan Peradilan Agama yangmenyebabkan perkara mengenai pembagian harta bersamamenjadi berlarut-larut proses penyelesaiannya. Dalam halini pihak isteri menjadi dirugikan karena pada umumnyapihak suami menguasai secara fisik atas harta bersama.Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah sejauhmana suatu harta benda dapat disebut sebagai harta bawaanatau bersama, khususnya harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan, dan kompetensi relatif Pengadilan Agama yangmengadili gugatan atas harta bersama yang diajukan olehmantan suami atau mantan isteri. Metode penelitian yangdigunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metodepenelitian normatif yuridis. Dari sudut sifatnya,penyusunan yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitiandeskriptif analitis. Dalam tesis akan diperoleh suatugambaran bahwa segala harta benda yang dihasilkan dariharta bawaan yang diperoleh selama berlangsungnyaperkawinan merupakan bagian dari harta bawaan, dankompetensi relatif Pengadilan Agama yang mengadili gugatanatas harta bersama yang diajukan oleh mantan isteri ataumantan suami adalah Pengadilan Agama yang mewilayahitempat tinggal tergugat.

---

ABSTRACTMarriage Law and Islam Law Compilation describe privateproperty and joint property in general simple definition.Apparently, this general simple definition cause problemsespecially regarding settlement of joint property fissiondispute in Religion Court. Usually, wife party suffer a lotof damages because husband party physically dominate jointproperties. Problems that will be discussed in this thesisare the description of join properties that produced fromprivate property which is gained during the marriageperiod, and relative competence of the Religion Court whichhas authority to judges the joint property law suit whichis submitted by former husband or wife. This thesis usejurisdiction normative research method and organized bydescriptive of analysis research type. Furthermore, thisthesis will describes properties which is produced fromprivate property should be named as private propertyalthough gained during the marriage period, and theReligion Court that has authority to judge the jointproperty law suit is Religion Court of accused domicile."