Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial.

---

This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pelaksanaan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pengungkapan Aset Sukarela dengan Tarif Final (Pas Final) ditinjau dari asas kemudahan administrasi dengan studi kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kewajiban pasca pengampunan pajak dan Pas Final ditinjau dari asas kemudahan administrasi serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di KPP Pratama Gambir Tiga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menyimpulkan bahwa pengalihan dan realisasi investasi dan penempatan harta tambahan, Pas Final, dan pengawasan pasca pengampunan pajak sudah memenuhi keempat asas kemudahan administrasi, sedangkan pelaporan berkala harta tambahan belum sepenuhnya memenuhi dikarenakan pelaporan secara elektronik (e-reporting) belum memenuhi asas certainty. Kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu saat validasi macro pada softcopy formulir laporan harta dan gangguan jaringan server atau traffic, sedangkan kendala yang dihadapi fiskus yaitu sulitnya mengawasi jenis harta tertentu yang mobilitas kepemilikannya mudah berpindah dan perbedaan lokasi Wajib Pajak dengan lokasi harta. Saran yang diberikan antara lain DJP disarankan untuk menerbitkan peraturan pelaksana mengenai e-reporting, menambah kapasitas bandwith, dan melakukan pengawasan khusus kepada Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Di sisi lain, Wajib Pajak disarankan untuk menyampaikan laporan berkala harta tambahan jauh hari sebelum jatuh tempo pelaporan.

---

ABSTRACTThis research discusses the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle with study case in Tax Office Jakarta Gambir Tiga. The purpose of this research is to analyze the application of post tax amnesty obligations and Pas Final in terms of ease of administration principle as well as knowing the obstacles faced in the application at Tax Office Jakarta Gambir Tiga. This research uses a qualitative method, concludes that the application of post tax amnety obligations and Pas Final have not fully met the ease of administration principle because the policy of online reporting (e-reporting) has not met certainty principle, but it has met the other principles which are convenience, efficiency, and simplicity. The obstacles faced by the taxpayer when they file the report by online (e-reporting) is macro validation on softcopy form often errors and for tax authorities is when conducting taxpayer and assets supervision there is difficulty in monitoring certain types of assets whose ownership mobility is easy to move and also the difference of taxpayer location with the location of the assets. Directorate General of Taxes should release an additional regulation for e-reporting, increase the bandwidth capacity, and distinguish and classify supervision between taxpayer who participated in tax amnesty with those who do not. While for taxpayer, they should report far before the due date."

"Fenomena globalisasi memicu pertumbuhan perusahaan multinasional. Kemunculan perusahaan-perusahaan multinasional menimbulkan isu transfer pricing yang sering diselesaikan dengan menggunakan Arm’s Length Principle. Namun, prinsip tersebut tidak selalu dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Kemunculan metode Formulary Apportionment, yang secara garis besar mirip dengan metode Profit Split pada Arm’s Length Principle, diharapkan dapat menyelesaikan kasus transfer pricing. Maka dari itu, penelitian ini membahas tentang perbedaan hakiki antara metode Profit Split pada Arm’s Length Principle dan Formulary Apportionment dalam menyelesaikan kasus Transfer Pricing. Penelitian ini juga membahas tentang prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perbedaan hakiki antara metode Profit Split dan Formulary Apportionment, serta menganalisis prakondisi yang harus disiapkan oleh Indonesia jika ingin menerapkan metode formulary apportionment. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data diperoleh dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam. Setelah melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam, diperoleh bahwa perbedaan kedua metode terletak pada prinsip, pengakuan entitas, penggunaan sistem akuntansi, cara pembagian laba, dan tingkat realitas bisnisnya. Terdapat setidaknya dua prakondisi yang harus dihadapi oleh Indonesia jika ingin menerapkan Formulary Apportionment. Prakondisi tersebut antara lain perubahan isi dari undang-undang dan perubahan isi dari tax treaty

---

The phenomenon of globalization supports the growth of multinational companies. The emergence of multinational companies raises the issue of transfer pricing which is often handled using Arm’s Length Principle. However, this principle does not always resolve transfer pricing cases. The formulary apportionment method, which is similar to Profit Split method on Arm’s Length Principle, is expected to resolve the transfer pricing cases. This study discusses the differences between the Profit Split method in the Arm's Length Principle and Formulary Apportionment in resolving Transfer Pricing cases. This study also discusses the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The purpose of this study is to analyse the intrinsic differences between the Profit Split and Formulary Apportionment methods, and also to analyse the preconditions that must be prepared by Indonesia if Indonesia wants to apply the formulary apportionment method. The research method is descriptive qualitative method with qualitative data analysis techniques. Data collection was obtained by conducting literature studies and in-depth interviews. After conducting a literature study and in-depth interview, it was found that the difference between the two methods lies in principle, entity recognition, the use of an accounting system, the method of profit sharing, and the level of business reality. There are at least two preconditions that must be faced by Indonesia if Indonesia wants to apply the Formulary Apportionment. These preconditions include changes in the content of the law and changes in the content of the tax treaty."

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "

"Proses pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) mulai menimbulkan banyak permasalahan dikarenakan jumlahnya yang sangat besar tanpa diimbangi dengan penambahan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). e-Filing merupakan jawaban terbaik mengatasi masalah ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pelaporan SPT Tahunan PPh OP melalui e-filing, kendala yang dihadapi, dan strategi optimasi pemanfaatan e-filing melalui website Ditjen Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Implementasi kebijakan e-filing ini sudah baik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya insfrastruktur dan behavioral Wajib Pajak. Strategi yang digunakan oleh Ditjen Pajak untuk optimasi pemanfaatan e-filing sudah cukup baik.

---

Administration process of Income Tax Return for Individual Tax payers cause a lot of problems because of its large amount without adding officers in the Directorate General of Taxation (DGT). e-Filing is the best answers to overcome this problem. The purpose of this study is to analyze the implementation of the annual report of personal income tax through e-filling, the obstacles in the implementation of policies, and strategies to optimize the use of e-filing via the Directorate General of Taxation’s website. This study uses a qualitative approach. Implementation of e-filing policies is good. The main obstacles faced are the lack of infrastructure and the behavioral factors of taxpayer. The strategies used by the Directorate General of Taxation to optimize the use of e-filing is good."

"Penelitan ini menganalisa implikasi peraturan penomoran faktur pajak dalam mendukung reformasi administrasi PPN. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi penomoran faktur pajak dalam kewajiban administrasi PPN oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan penomoran faktur pajak ini menambah prosedur penerbitan faktur pajak terkait hal permohonan nomor seri. Ketentuan dari penomoran faktur pajak dapat melakukan validasi terhadap faktur pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil penelitiannya adalah implikasi peraturan meningkatkan beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak dan meningkatkan pengawasan kepada penerbitan faktur pajak.

---

This research analyze implication of VAT invoice numbering in supporting VAT administration reform. This research aim to analyze implication of VAT invoice numbering in VAT administration by taxable person. This rules increasing procedure in issuing VAT invoice controlling system against false invoicing and describe a good tax administration sytem to as the mechanism to request VAT invoice number. As this rules, Taxable Person can do validation to any VAT Invoice. The research approach is qualitative to the type of descriptive research. The result is implication of VAT invoice numbering is increasing the administration cost and in this rules Taxable Person can do validation to VAT Invoice."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi di Kecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yang menjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnya kerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama proses pelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masih sangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ke tahun.

---

The purpose of this research was to analyze the implementation of property tax administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting technique that used are indepth interview and literature. The result of this research are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant agencies is a major problem of implementation of the property taxadministrative process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"Pajak pengambilan bahan galian golongan C memiliki dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Selain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, pajak pengambilan bahan galian golongan C juga berfungsi sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C. Untuk menjalankan kedua fungsi pajak tersebut, dibutuhkan administrasi pajak secara tepat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan indikator administrasi pajak daerah yang dikemukakan oleh McMaster yang dikombinasikan dengan teori yang disampaikan oleh Roy S. Salomo dan Iksan. Tahapan administrasi pajak terdiri dari identifikasi pajak, penetapan pajak, pemungutan pajak, biaya, dan penegakan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, selama melakukan pengenaan pajak pengambilan bahan galian galian golongan C sejak 2001, Pemerintah Kabupaten Kebumen belum menjalankan administrasi pajak daerah pada pajak pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan indikator yang ada. Pengadministrasian yang selama ini dilakukan justru menimbulkan dampak, yaitu realisasi penerimaan pajak yang tidak mampu mencapai target, eksternalitas negatif berupa kerusakan lingkungan yang tidak mampu diminimalisir, dan ketidakseimbangan penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis secara deskriptif. Metode pencarian data dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka.

---

This research explain about implementation tax administration at section C mining tax in Kebumen Regency. Section C mining tax has budgetair and regulerend function. Apart from being a source of local revenues, section C mining tax also serves as an effort to minimize the negative externalities of environmental degradation resulted by mining mineral exploration section C. To perform both functions the tax , tax administration needs appropriately. In this study, researchers used indicators of local tax administration proposed by McMaster which combined with the theory presented by Roy S Solomo and Iksan. The stages of the administration of a tax consist of tax identification, tax assesment, tax collection, cost, and law enforcement.

Based on the results of research, during the taxation decision mineral mining category C since 2001, the Government of Kebumen has not carry out local tax administration on section C mining tax in accordance with existing indicators. Administration which has been done precisely cause bad effect, namely the realization of tax revenues which is not able to reach the target, the negative externalities of environmental degradation are not able to be minimized, and the imbalance in revenue of section C mining tax with the environmental degradation.

This research using a quantitative approach with descriptive design. The methods of qualitative data search conducted through in-depth interviews, observation, and literature study."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa perdagangan Crude Palm Oil (CPO) dengan mengambil studi kasus dari PT. ABC. PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan milik negara penghasil CPO, yang dimana dalam pemasaran CPO nya PT XYZ membentuk suatu badan pemasaran dengan sistem lelang bernama PT ABC. Transaksi Perdagangan CPO PT XYZ untuk tujuan ekspor harus melalui broker lokal sebagai peserta lelang CPO di PT ABC. Selain itu ada PT BBJ sebagai alternatif penjualan CPO PT XYZ. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan berbentuk deskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melakukan studi pustaka dan wawancara mendalam. Peneliti memperoleh hasil bahwa PT ABC, broker lokal, dan PT BBJ melakukan jasa perdagangan. Dalam hal PT XYZ mengklaim ekspor CPO yang dimana pemenang lelang adalah broker lokal sebagai perwakilan pembeli diluar negeri, tidak dapat dikatakan sebagai ekspor karena broker lokal membentuk BUT yang bersifat keagenan.

---

AbstractThis thesis discusses the policy of value added tax on services trade in Crude Palm Oil (CPO) by taking a case study of PT. ABC. PT. XYZ is one of the state-owned producer of CPO, which is where the marketing of its CPO PT XYZ form a marketing agency with an auction system called PT ABC. CPO Commerce Transactions PT XYZ for export purposes must go through local brokers as bidders CPO on ABC. In addition there is an alternative which is PT BBJ for PT XYZ CPO sales. The research was conducted using a qualitative approach and descriptive form. In data collection techniques, the authors conducted a study literature and depth interviews. Researchers obtained results that PT ABC, a local broker, and PT BBJ to services trade. In the case of PT XYZ claims that palm oil exports in which the winning bidder was a local broker to represent buyers in foreign countries, can not be said to be export as a local broker that is formed BUT agency."

"Kekhawatiran para pelaku dunia usaha industri rotan terhadap penghapusan Pasal 4A ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dikarenakan peraturan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan yang tidak jelas. Berdasarkan masalah tersebut, maka membuka kembali permasalahan mengenai latar belakang penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai latar belakang kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis, Implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas rotan terhadap perkembangan industri rotan, serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai yang sebaiknya diterapkan untuk mendorong dunia usaha kehutanan khususnya rotan di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, didapatkan hasil penelitian bahwa dalam penetapan rotan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis dilihat dari berbagi sisi, diantaranya yaitu dilihat dari segi penambahan nilai pada rotan tersebut atau dilihat dari faktor ekonomi yang mendasari pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai dibebaskan, yaitu untuk mendorong perkembangan industri rotan di Indonesia serta meningkatkan daya saing industri rotan. Faktor penghambat implementasi kebijakan tersebut yaitu, dari faktor komunikasi sehingga kekhawatiran akan penghapusan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 muncul. Kesemuanya itu diakibatkan kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Faktor lainnya yaitu masalah administrasi dalam proses pengukuhan Wajib Pajak menjadi Pengusaha Kena Pajak, yang didalamnya hanya semata-mata untuk mendapatkan fasilitas berupa pembebasan PPN.

---

Concerns actors rattan's industrial business due the abolition of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009, due to the obscurity of the imposition of value added tax. Based on that problem, it also a remainder for the background of determination that rattan is a considered as a certain strategic taxable goods. The research is using a descriptive qualitative approach in order to have a depth understanding of the background that set rattan as a certain strategic taxable goods, implementation of value added policy for rattan to stimulate rattan industry and also the value added tax policy that should be applied to stimulate the forestry business especially for the rattan industry in Indonesia.

Based on the research conducted, obtained results that rattan designated as taxable goods certain strategic views from all sides, among which in term of adding value to rattan or viewed from the economic factors underlying the provision of Value Added Tax released, that is to stimulate rattan industry in Indonesia and to increase competitiveness business rattan industry in Indonesia. For implementation inhibiting factors of that policy is about communication that should make concerns the elimination of Article 4A Paragraph (1) of Law Number 42 Year 2009 came out. All of that problem due to lack of knowledge of business taxation actors rattan industry and the lack of socialization taxation undertaken by Directorate General of Taxation."