Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembayaran secara online pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan sistem pembayaran secara online pada pajak hotel dimana peneliti fokus melakukan penelitian pada hotel-hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam. Sistem pembayaran secara online pada pajak hotel khususnya hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan masih belum optimal, hal ini dikarenakan perbedaan software atau sistem yang digunakan di tiap wajib pajak hotel dan belum compatible nya sistem yang disediakan BRI.

---

DKI Jakarta has implemented online payment system on hotel tax. The purpose is to analysis the implementation of online payment system in the hotel tax, where the researcher took the object in 4 and 5 stars hotels in south Jakarta. This research is using qualitative method with techniques of data collection through in-depth interviews. The online payment system on hotel tax especially 4 and 5 stars hotels in south Jakarta has not optimal yet, this is because the differences in system or software used in each of hotel tax payers and the system provided BRI not compatible."

"Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum sebagai teori utama. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara peraturan daerah yang mengatur tentang pajak parkir di Bandar Lampung dengan peraturan yang lebih tinggi. Sehingga pemungutan pajak parkir atas parkir di perhotelan di Kota Bandar Lampung belum memenuhi asas kepastian hukum, dari aspek kepastian objek pajak dan penghitungan dasar pengenaan pajaknya. Implikasi yang ditimbulkan dari adanya ketidakpastian hukum tersebut adalah target pajak parkir yang tidak tercapai dan penurunan potensi pendapatan bagi perhotelan.

---

This research discusses the certainty parking taxes on hotel?s parking space in the municipality of Bandar Lampung. This research uses the principle of certainty theory as the main theory. This research uses quantitative method by studying of literature and doing in-depth interviews. The results of this research indicate that there is a contradiction between local regulations of parking taxes in Bandar Lampung and the tax laws. In result, the parking taxes on hotel?s parking space does not comply the principle of certainty, based on the uncertainty of the tax object and the calculating of tax bases. Implications arising from this uncertainty are parking tax target is not achieved and the potential of hotel?s revenue is decreased."

"Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT.

---

This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 di bawah rezim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat kekeliruan yang terjadi pada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 terkait masalah wewenang pembatalan Perda, dan temuan tentang perbedaan dari dua Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dampak yang timbul dari perubahan Undang-Undang tersebut.

---

This research discusses about the analysis on evaluation policy of Local Regulations on Regional Taxes and Retribution by the Government. This research use a qualitative approach, data collection techniques in this research is done by indepth interview and literature study. The purpose of this research is to analyze the evaluation policy of Local Regulations on Regional Tax and Retribution Law No. 34 of 2000 and Law No. 28 of 2009 under the regime of Regional Tax and Retribution. Results obtained from this research is that there are mistakes that occur during the time that Law No. 34 of 2000 application that authorized the cancellation of Local Regulations related issues, and findings about the differences of the two Regional Tax and Retribution Law and the impact arising from the change in the law."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan rekonsiliasi periodik terkait dengan PPh Migas yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait pengelolaan PPh Migas, yaitu DJA, DJP, dan SKK Migas. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan rekonsiliasi PPh Migas sebagai upaya optimalisasi administrasi PPh Migas. Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan PPh migas di Indonesia masih jarang ditemui. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari segi kebijakan (policy) telah dirancang dengan cukup baik, namun dalam implementasinya tidak ada kebijakan prosedural mengenai pelaksanaan secara periodik yang dapat mewujudkan konsistensi tindakan dari para pelaksana kebijakan.

---

The focus of this study is the implementation of periodical reconciliation for oil and gas income tax policy. The purpose of this study is to understand how the Indonesia Government?s oil and gas income tax administration. Knowing this will allow stakeholders in oil and gas income tax to identify changes should be made to improve the tax administration. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that there should be procedural policy to implement oil and gas income tax periodical reconciliation to achieve the consistency from the policy implementers to realize the policy goals."

"Penelitian ini membahas pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan menggunakan sistem pemungutan official assessment serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pemungutan pajak sarang burung walet. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemungutan pajak sarang burung walet menggunakan sistem pemungutan self assessment dengan alasan sistem pemungutan tersebut dapat meningkatkan pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

---

The focus of this study is the bird's nest of tax collection in West Tanjung Jabung using polling official assessment system and the factors that become obstacles in the tax collection process bird's nest. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the study suggest that the bird's nest taxation collection system using a self-assessment by reason of the collection system to increase the tax effect on local revenues."

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."

"Dengan tingginya perolehan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2014 serta adanya kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah tersebut, daerah dalam hal ini Kota Surakarta terkait penyediaan Penerangan Jalan Umum seharusnya bisa mengatasi pelayanan dasar tersebut dengan baik dan optimal. Penelitian ini akan memfokuskan kepada kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dan melakukan analisis evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta Tahun 2014 belum memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Melalui kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan ini seharusnya dapat menjadi stimulus untuk permasalahan penyediaan Penerangan Jalan Umum di setiap daerah di Indonesia.

---

With the high cost earned from street lighting tax in 2014 and street lighting earmarking policy which purpose to increase the earning of accountability of local tax in Surakarta related to the availability of general street lighting should have overcome the general service well. This study focused on the earmarking street lighting tax policy in Surakarta and to analyze the evaluation of policy, and if the evaluation of adequacy and exactitude is fully fulfilled. The study used a quantitative method. As result, this policy has not fulfilled the evaluation criteria. Through the earmarking policy, the policy should stimulate the problematic solution of street lighting in Surakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire.The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy."

"Implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi salah satunya adanya penurunan yang signifikan atas penerimaan retribusi izin mendirikan. Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik bangunan hotel dan rumah tinggal serta pemberian sanksi yang kurang tegas atas pelanggaran tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan Data tersebut dianalisis menggunakan teknis analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan implementasi retribusi izin mendirikan bangunan di kabupaten Banyumas belum berjalan efektif karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait dan kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan langsung di lapangan.

---

Implementation of building permits levy in Banyumas Regency in faces some problems, one of the problems is for a significant decreased on the revenue of building permits levy fees. The significant decreased by the owner of the hotel and residential buildings as well as less weakness low compliance penalty. This research was conducted by using a qualitative approach and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. Data were analyzed using technical analysis of qualitative data. This study show that indicate that the implementation of building permits levy fees in Banyumas regency has not been effective due to a lack of supervision by local authorities. This cause a lack of coordination between the parties concerned and human resources in direct supervision of the fields."