Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
BAB I PENDAHULUAN Demam berdarah dengue (DBD) merupakan manifestasi klinis berat penyakit arbovirus. Penelitian tentang manifestasi klinis DBD telah banyak dan dibahas secara luas oleh Sumarmo (1983), tetapi tidak banyak diungkapkan keadaan sistem pernafasan pada DBD. Pengamatannya terhadap analisis gas darah telah sampai pada kesimpulan yang serupa dengan penelitian Pongpanich dan Kumponpant (1973), yaitu hasil analisis gas darah menunjukkan gambaran asidosis metabolik ringan dan alkalosis respiratorik kompensasi. Kompensasi ini berhubungan dengan asidosis metabolik akibat renjatan, seperti dilaporkan Varavithya dkk. (1973). Dalam penelitian mereka pada pasien 'Dengue Shock Syndrome' didapatkan asidosis metabolik ringan dan alkalosis respiratorik, tetapi tidak dibedakan derajatnya. Selain itu Miller dkk.(1967) menduga pula bahwa alkalosis respiratorik ads kaitannya dengan peningkatan ventilasi karena kenaikan suhu tubuh seperti yang terjadi pada malaria, karena rangsangan demam terhadap pusat pernafasan. Faktor eksitasi serta rasa ketakutan juga diduga menjadi penyebab. Bhamarapravati dkk. ( 1967 ) mengemukakan bahwa pada 100 autopsi pasien DBD ditemukan edema dan perdarahan paru di samping terdapatnya cairan di dalam rongga pleura, perikardium, dan peritoneum. Tamaela dan Karjomanggolo (1982) melaporkan bahwa secara radiologis edema paru dan efusi pleura bahkan telah terlihat sejak awal penyakit ini dan dapat digunakan sebagai pembantu diagnosis dalam keadaan yang meragukan. Pada DBD terjadi gangguan pernafasan akibat kebocoran plasma melalui kapiler paru yang cedera dengan akibat lebih lanjut terjadi edema paru serta efusi pleura (Pongpanich dan Kumponpant, 1973; Rohde, 1978; WHO, 1986). Kasim (1982) mendapatkan kesan bahwa edema paru akan mengakibatkan gangguan pertukaran gas di aloveoli dan selanjutnya terjadi hipoksemia yang dikompensasi dengan hiperventilasi. Hipoksemia dapat diikuti dengan hipoksia jaringan disertai laktoasidosis yang akan menambah keadaan hiperventilasi, dan pada analisis gas darah tampak seperti gambaran alkalosis respiratorik yang dapat disertai peningkatan pH. Hiperventilasi adalah bertambahnya ventilasi alveolar karena berbagai sebab yaitu : hipoksemia, asidosis metabolik dan faktor central yang mengakibatkan tekanan parsial CO2 ( PaCO2 ) kurang dari 30 mmHg (Shapiro dkk., 1978). Edema paru pada DBD terjadi sebagai akibat ekstravasasi cairan dan plasma karena peningkatan permeabilitas kapiler. Edema ini pada stadium permulaan berupa edema interstisial yang akan menghambat difusi gas di paru. Hambatan difusi oksigen terjadi lebih dahulu oleh karena koefisien difusi oksigen adalah 1/20 koefisien difusi CO2. Hal tersebut akan mengakibatkan penurunan PaO2 atau keadaan hipoksemia yang akan merangsang pusat pernafasan dan terjadi hiperventilasi. Hipoksemia mengakibatkan berbagai derajat hipoksia jaringan dan diikuti peningkatan metabolisme anaerob dan pembentukan asam laktat serta asidosis metabolik yang dapat menambah hiperventilasi

Abstrak :
ABSTRAK
Hubungan bilateral antara Rusia dan Suriah telah terbangun sejak tahun 1944, bahkan sebelum masyarakat internasional secara resmi mengakui negara tersebut sebagai negara yang merdeka pada bulan April 1946. Hubungan kedua negara tersebut relatif stabil bahkan hingga presiden Bashar al-Assad menjabat. Krisis yang terjadi di Suriah pada tahun 2011 meningkatkan intensitas hubungan kedua negara tersebut. Hadirnya kelompok Islam Radikal dalam krisis Suriah membuat Rusia meningkatkan dukungannya bahkan dalam bentuk intervensi militer. Berangkat dari fenomena diatas, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian berupa : ldquo;Mengapa Rusia Melakukan Intervensi Militer Dalam Konflik Internal Suriah ? rdquo;. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami motif dari intervensi militer Rusia dalam krisis di Suriah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian adalah Teori Ofensif Defensif oleh Van Evera 1999 . Penelitian ini menunjukan bahwa Rusia memiliki kerentanan dan juga peluang dalam konflik internal Suriah. Kerentanan tersebut di proyeksikan dalam faktor geopolitk dan perilaku balancing Suriah. Peluang yang dimiliki Rusia berupa kekuatan militernya yang superior dan rezim pemerintahannya yang stabil.

---

ABSTRACT
Bilateral relations between Russia and Syria have been established since 1944, even before the international community officially recognized the country as an independent state in April 1946. The relationship between the two countries was relatively stable, even until President Bashar al Assad Regime. The crisis that occurred in Syria in 2011 increased the intensity of relations between the two countries. The presence of radical Islamic groups in the Syrian crisis made Russia increase its support, even in the form of military intervention. Departing from the above phenomenon, researchers formulate research questions Why Russia Conducts Military Intervention In Syria Internal Conflict . The purpose of this study was to understand the motives of Russian military intervention in the Syrian crisis. This research uses qualitative research methods, with data collection techniques in the form of literature study. The theory used in the research is Defensive Offensive Theory by Van Evera 1999 . This study shows that Russia has vulnerabilities as well as opportunities in the internal conflicts of Syria. The vulnerability is projected in geopolitical and Syrian balancing factors. The opportunity that Russia possesses is its superior military power and stable regime of government.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas faktor yang mempengaruhi Indonesia tidak bergabung dengan The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia sebagai negara maritim yang juga memiliki tingkat kejadian perompakan yang tinggi memilih tidak bergabung dengan ReCAAP untuk menangani perompakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah norm subsidiarity yang menjelaskan adanya cognitive priors Indonesia mendorong penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis triangulasi, yaitu membandingkan data primer dengan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapatkan dari wawancara dan data sekunder didapatkan dari dokumen, jurnal, dan tulisan akademik yang terkait dengan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa cognitive priors Indonesia yang berupa ide, norma, serta aturan mempengaruhi penolakan Indonesia untuk bergabung dengan ReCAAP dan memperkuat kerja sama dengan Singapura-Malaysia dalam menangani perompakan di wilayahnya.

---

ABSTRACT
This research aims for the factors influencing Indonesia to not join The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia ReCAAP . Indonesia as a maritime country and has a high piracy incident chose to not join ReCAAP to deal with piracy. Norm subsidiarity theory was used in this research to explain Indonesia rsquo s cognitive priors that enforce Indonesia rejection in ReCAAP. This qualitative research used triangulation analysis technique that compared primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews and secondary data was obtained from documents, journals, and website related to the research. The result has shown that Indonesia rsquo s cognitive priors, which are ideas, norms, and rules, influenced in Indonesia rsquo s refusal in ReCAAP and strengthened cooperation with Singapore Malaysia to deal with piracy in its own territory.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini meneliti tentang implementasi dari Doktrin TNI yaitu Doktrin Tridarma Ekakarma Tridek dengan menggunakan Teori Perimbangan Kekuatan. Teori yang digunakan merupakan teori versi Barry Posen yang menggunakan tiga variabel, yaitu geografi, teknologi, dan juga koalisi. Teori tersebut berasumsi bahwa variabel teknologi merupakan variabel yang paling melihat ke arah luar negara dalam sebuah doktrin militer. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah masing cenderungnya pemerintah dan TNI dalam melihat ancaman berasal dari dalam negara. Dalam variabel teknologi, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencapai MEF TNI yang diharapkan tercapai pada tahun 2024, namun salah satu kendala terbesarnya adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pemenuhan MEF TNI tersebut. Dalam variabel koalisi, salah satu kendala terbesarnya adalah masing-masing negara dalam kerja sama pertahanan, khususnya kerja sama multilateral, mempunyai agenda dan kepentingan yang berbeda dengan negara lain sehingga menyebabkan kerja sama pertahanan tersebut terhambat kemajuannya. Namun, dari berbagai upaya pemerintah dan TNI melalui Doktrin Tridek untuk melihat ke arah luar negara, variabel koalisi merupakan variabel yang mempunyai pengaruh terbesar dalam implementasi Doktrin Tridek. Hal tersebut dapat dilihat dari dilakukannya strategi hedging oleh pemerintah yang dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI melalui diplomasi pertahanan berjalan lebih baik jika dibandingkan dengan variabel-variabel lainnya yang memiliki kendala yang rumit.

---

ABSTRACT
This research put focus on the implementation of TNI rsquo s Doctrine, Tridarma Ekakarma Tridek , with the use of Balance of Power Theory. Barry Posen rsquo s Balance of Power Theory have three indicators, which are geography, technology, and coalition. The assumption from this theory is the technology variable is the most outward looking variable between three variables. Through Balance of Power theory, Doktrin Tridek having many obstacles. In geography variable, the main obstacle is the tendency from government and TNI to see threats comes from within. In technology variable, the main obstacle is the lack of budget from the government to reach the MEF TNI that supposed to finish in 2024. In coalition variable, the main obstacle is in multilateral defense cooperation, each of the member countries have different interest and agenda that makes the goal from its cooperation hard to reach. Nevertheless, from every effort government and TNI does to make its mainframe outward looking, coalition variable have the most influence in Doktrin Tridek. It can be seen from the hedging strategy that the goverment which are conducted by Departement of Defense and TNI within its defense diplomacy that works better than the other variables from Balance of Power Theory.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menjelaskan mengenai kerja sama keamanan maritim antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam melindungi Selat Malaka dari ancaman terhadap keamanan maritim di kawasan tersebut. Tesis ini menggunakan konsep Diplomasi Maritim sebagai alat untuk mengukur keberhasilan patroli terkoordinasi di Selat Malaka. Fokus dari penelitian ini adalah menganalisis dinamika keamanan internasional di Asia Tenggara. Selat Malaka dipilih karena merupakan salah satu jalur perairan terpenting di dunia. Salah satu isu terbesar di Selat Malaka adalah ancaman pembajakan dan perompakan laut. Ketiga negara yang berada di sekitar Selat Malaka menanggapi ancaman ini dengan menciptakan sebuah inisiatif baru untuk mengatasi keamanan maritim yang disebut Patroli Terkoordinasi pada tahun 2004. Tesis ini menyimpulkan bahwa pemenuhan tanggung jawab untuk keamanan di Selat Malaka dapat menekan ancaman pembajakan dan perompakan laut. Patroli Koordinasi yang diselenggarakan oleh tiga negara bagian di Selat Malaka juga membuktikan bahwa Diplomasi Maritim merupakan kunci keberhasilan dalam merespon masalah kawasan bersama. Melalui Diplomasi Maritim, ketiga negara di Selat Malaka berhasil mengatasi ancaman di kawasan bersama antara ketiga negara bagian tersebut. Kata Kunci : Diplomasi Maritim, Selat Malaka, Keamanan Maritim, Patroli Terkoordinasi, Pembajakan dan Perompakan Laut

---

ABSTRACT
Name Lintang SuproboningrumStudy Program Master rsquo s Degree International RelationsTitle The Role of Maritime Diplomacy in the Success of Indonesia Malaysia Singapore in Supressing the Number of Piracy and Armed Robbery in the Malacca Strait This thesis is study of maritime security cooperatioon among Indonesia, Malaysia and Singapore in safeguarding the Malacca Strait from threats to maritime security in the area. This thesis uses Maritime Diplomacy concept as tool to measure the sucess of coordinated patrol in the Malacca Strait. The focus of this research is to analyze the dynamic of international security in the Southeast Asia. Malacca Strait is chosen because it is one of the most important waterways in the world. One of the biggest issue in the Malacca Strait is the threat of piracy and armed robbery. The three states which is located around Malacca Strait respond to this threats by creating a new initiative for tackling maritime security called Coordinated Patrol in 2004. This thesis conclude that the fulfillment of responsibility for security in the Malacca Strait can suppress the threats of piracy and armed robbery. The Coordinated Patrol held by the three states in the Malacca Strait also proves that Maritime Diplomacy is a key to the exercise of success in responding to the problems of shared area. Through Maritime Diplomacy, the three states in the Malacca Strait successfully overcome the threats to the shared area among the three states. Keyword Maritime Diplomacy, Malacca Strait, Maritime Security, Coordinated Patrol, Piracy and Armed Robbery

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi negara anggota ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC dalam membentuk platform persenjataan. Dalam menganalisis hambatan tersebut tesis ini ldquo;meminjam rdquo; variabel Revolution in Military Affairs RMA yaitu teknologi, doktrin, dan organisasi militer yang didasari oleh ancaman terhadap masing-masing negara anggota ADIC. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan karakteristik militer masing-masing negara anggota ADIC. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana karakteristik militer mempengaruhi penentuan platform persenjataan yang akan dibangun dalam ADIC. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa antarnegara anggota ADIC tidak memiliki common ground dalam menentukan jenis platform persenjataan. Oleh karena itu, jika merujuk kepada doktrin, teknologi, dan organisasi militer yang ada, maka kerja sama ADIC diasumsikan tidak akan berjalan secara efektif, sehingga dibutuhkan satu kebijakan dari keempat negara ADIC. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjembatani berbagai perbedaan yang ada, sehingga sangat dibutuhkan keputusan bersama diantara negara-negara anggota ADIC. ......This Thesis is a study of the impediments to The ASEAN Defense Industry Collaboration ADIC in determining its weapons platforms. In analyzing the impediments, this thesis refers to the concept of Revolution in Military Affairs RMA which formulates that the technology, doctrine, and military organization which are influenced by each member of ADIC. The RMA is a useful concept for portraying the military characteristics of each member. The casuality that constructed in this research is between the doctrinairy, technological, and organizational features of military and weapons platform determination in ADIC. This thesis finds that there is no common ground in determining weapons platforms held by members of ADIC. There is discrepancy in existing technology, doctrine, and military organization among member of ADIC and it creates a strong impediment to determine of weapons platforms without stronger collaboration and setting tangible policy aims to solve common ground absence, ADIC will not go effectively.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang hambatan yang dihadapi Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam kerja sama patroli maritim trilateral (trilateral maritime patrol) di Laut Sulu dan Sulawesi dengan menggunakan kelima variabel rezim keamanan yakni norma dan prinsip, aturan main, kepentingan nasional, kekuatan politik, dan pengetahuan yang didasari oleh ancaman yang ada di kawasan Laut Sulu dan Sulawesi. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa ketiga negara kesulitan melakukan kerja sama dikarenakan beberapa hambatan berikut: prinsip kedaulatan dalam ASEAN Way yang dianut ketiga negara justru menghambat pelaksanaan patroli, aturan main dalam TCA tidak mengikat secara hukum dan tidak mengatur perluasan hak pengejaran seketika, adanya kepentingan nasional yang tumpang-tindih membuat negara-negara lalai akan tujuan utama kerja sama, dan terdapat ketimpangan yang cukup besar dalam kekuatan politik ketiga negara. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan insentif kerja sama terbesar perlu untuk terus mendorong kedua negara lainnya untuk segera merealisasikan kerja sama. Selain itu ketiga negara perlu menunjuk keketuaan atau koordinator secara bergiliran untuk menjamin pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama dan merumuskan aturan main yang lebih mengikat secara hukum.Ketiga negara juga perlu untuk bekerja sama dalam capacity building untuk membantu negara yang lebih lemah menyetarakan (jenis dan teknologi) kapal-kapal yang akan digunakan untuk patroli agar memudahkan dalam komando dan pengendaliannya. ......This thesis examines the obstacles faced by Indonesia, Malaysia and the Philippines in the cooperation of trilateral maritime patrols in the Sulu Sea and Sulawesi. In analyzing these obstacles, this thesis uses the five variables of the security regime: norms and principles, rules of conduct, national interests, political power, and knowledge based on the threats that exist in the Sulu and Sulawesi. The purpose of this exercise to identify the constraints that exist in the joint trilateral joint patrol cooperation between Indonesia, Malaysia and the Philippines. This thesis finds that the three countries embrace the norms and principles of the ASEAN Way which embraces the principle of sovereignty, and as such erodes the effectiveness of cooperation. In addition, the TCA principles result in the absence of legally-binding, and the regulation of the extention of the right of hot pursuit. The over-emphasis on non-intervention in the pursuit of national interests leads tothe neglect of the main purpose of cooperation, and there is considerable imbalance in the political power of the three countries. Therefore, referring to the concept of the security regime, this cooperation will not work effectively if the variables in the regime are not met. Indonesia as a country with the largest cooperation incentives needs to continue to encourage the other two countries to immediately realize the critical significan of the cooperation. In addition, the three countries also need to appoint a coordinator to ensure the accountability of the implementation of cooperation.There is also a need to formulate more legally binding rules. Finally, the states in the region need cooperate in the capacity building that helps weaker states to equalize the type and technology of vessels to be used for patrols to facilitate command and control.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mencari korelasi antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina terkait inisiatif ASEAN dalam menangani isu sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan enam variabel pengukur kohesi institusi regional berdasarkan teori eksternalisasi neo-fungsionalis ala konstruktivis, penelitian ini menemukan bahwa sejak tahun 1992 hingga pertengahan tahun 2017 tren kohesi ASEAN secara umum tergolong sebagai caucus. Semakin rendah kohesi ASEAN, maka ASEAN semakin sulit untuk mencapai posisi bersama dan memengaruhi sikap yang di ambil Cina. ASEAN dalam kondisi yang tidak kohesif juga rentan terhadap pengaruh Cina. Sebaliknya, kohesi ASEAN yang meninggi menunjukkan peningkatan ketahanan institusional ASEAN, sehingga semakin sulit bagi ASEAN untuk terpengaruh oleh pihak ketiga, terutama Cina. Kohesi yang tinggi bahkan memungkinkan ASEAN untuk mengajak Cina agar lebih terlibat secara aktif dalam mekanisme manajemen sengketa wilayah Laut Cina Selatan yang diinisasikan oleh ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa repetisi interaksi ASEAN-Cina telah menjadi mekanisme kausal atas hubungan pengaruh resiprokal antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina, sebagai bagian dari suatu konfigurasi kausal terkait inisiatif ASEAN untuk menangani sengketa wilayah Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACT
This study examines the correlation between ASEANs cohesion and Chinas involvement in the initiatives issued by ASEAN to address the South China Sea disputes. Based on six cohesion variables in the constructivist reinterpretation of the neo functionalist externalization thesis, this study found that from 1992 to mid 2017 ASEANs cohesion trend is generally categorized as caucus. The lower ASEANs cohesion is, the more difficult for ASEAN to reach a common position and to affect China s attitude towards ASEANs initiatives. ASEAN in non cohesive conditions is also more vulnerable to Chinese influence. On the other hand, the heightened ASEANs cohesion shows an increase in ASEANs institutional resilience, making it increasingly difficult for ASEAN to be influenced by third party, including China. High level of cohesion allows ASEAN to influence China to be more actively involved in the mechanisms to address the South China Sea dispute initiated by ASEAN. This study concludes that the repetitive ASEAN China interaction has been the causal mechanism for the reciprocal relationship between ASEANs cohesion and Chinas involvement, which exists in a causal configuration vis vis ASEANs initiatives to address the South China Sea disputes.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai proses internasionalisasi pada konflik separatisme di Papua dari tahun 1969 sampai dengan 2014. Berbeda dengan pemberontakan determinasi diri maupun separatis lain yang terjadi di Indonesia sebelumnya, konflik Papua terfragmentasi dan tidak ada satu organisasi yang secara resmi menjadi representasi bagi seluruh masyarakat Papua. Selain itu, konflik separatisme Papua juga masih terus terjadi sampai saat ini, berbeda dengan konflik-konflik separatisme lain yang ada di Indonesia yang sudah diresolusikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses internasionalisasi terjadi pada konflik separatisme Papua, dengan harapan untuk mencari tahu apakah faktor atau aspek dalam internasionalisasi konflik tersebut memiliki potensi untuk dapat berpengaruh pada perdamaian konflik separatis Papua. Berdasarkan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data berupa kajian literatur ini, ditemukan bahwa bentuk internasionalisasi yang terjadi pada konflik Papua berupa persiapan konflik dengan motif protektif. Bentuk intervensi persiapan konflik dilakukan oleh negara-negara Pasifik yang memiliki latar belakang ras Melanesia umumnya berupa politik terbatas dan politik tangible, seperti menyampaikan pertimbangan humaniter dan memberi dukungan moral, mengangkat isu ke forum internasional, mobilisasi dukungan diplomatis, menyediakan suaka, dan mengakui tujuan pihak yang berkonflik. Dua bentuk internasionalisasi konflik lainnya, yaitu intervensi kemanusiaan dan resolusi konflik, masih kurang dibahas dalam kajian-kajian terdahulu dan pada kenyataannya memang belum banyak terjadi pada konflik separatis Papua.

---

ABSTRACT
This paper examines the occurrence of internationalization in Papuan separatist conflict from 1969 until 2014. This conflict is distinct from both the previous self determination or separatist insurgencies in Indonesia, in which Papuan separatist movements are fragmented and an official entity that represents Papuan community as a whole does not exist. Additionally, the separatist conflict in Papua is still existent to date ndash ndash whereas other separatist conflicts in Indonesia have been resolved. This paper aims to understand how internationalization process occur in Papuan separatist conflict, with hope to identify which factor or aspect of conflict internationalization has the potential to put an end to this conflict peacefully. Based on this qualitative research with literature review as its data collecting method, it was found that the kind of internationalization that occurred in Papuan separatist conflict was conflict waging with protective motive. The interventions, which were done by Pacific countries that have Melanesian racial background, are mostly categorized as limited politics and tangible politics. That includes voicing humanitarian concerns, giving moral supports, raising the issue at hand to international fora, mobilizing diplomatic supports, providing asylum, and recognizing the goals of conflicting parties. Two out of three forms of conflict internationalization, humanitarian intervention and conflict resolution, are still understudied by the time this research is composed and in fact the two forms have yet happened within Papuan fragmented separatist conflict.

Abstrak :
Konsep keamanan energi bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai konsep keamanan energi dari waktu ke waktu. Tulisan ini kemudian akan mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu periode 1970-1990, 2000-2010 dan pasca 2010. Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa terjadi perluasan tema dalam definisi konsep keamanan energi yang awalnya terkait dengan tema ketersediaan dan harga menjadi mencakup tema infrastruktur, lingkungan, dampak sosial, efisiensi, tata kelola dan kebijakan publik, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah konsep keamanan energi perlu diperluas untuk mengakomodasi munculnya tantangan-tantangan baru atau tetap dibatasi agar keamanan tidak kehilangan maknanya. Penulis berargumen bahwa pendefinisan keamanan energi harus tetap dilekatkan dengan definisi keamanan, ldquo;survival in the face of existential threat, rdquo;agar konsep keamanan itu sendiri tidak kehilangan fokusnya. Dengan menggunakan perspektif kontekstual dan variasi konseptual dari waktu ke waktu, tulisan ini diharapkan dapat menghadirkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana isu energi dapat menjadi isu keamanan serta memberikan kontribusi berupa pemetaan konsep keamanan energi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan energi.

---

Concept Energy security concept is contextual and understood in different ways in different context. This paper examines the development of the literatures of energy security. Using chronological method of organization, this paper classifies the literatures into three different periods 1970 1990, 2000 2010, and post 2010. From this classification, it is found that there is a proliferation of themes in the definition of energy security concept. The concept has expanded from what was initially limited to availability and affordable price, to include themes such as infrastructures, environment, social impacts, efficiency, governance and public policy. This raises a debate as to whether the energy security concept need to be broadened to accomodate the emergence of new challenges or to remain limited in definition so that it would not lose its meaning. This paper then further argues that the definition of energy security should be attached to the definition of security as, ldquo survival in the face of existential threat, rdquo so that security concept itself would be able to retain its focus. Taking a contextual perspective and conceptual variation over time, this paper aims to present a theoretical debate on how energy is understood as a security issue and to serve as a reference for energy policy making.