Ditemukan 109 dokumen yang sesuai dengan query
Andri Wiranofa, author
Kontribusi hukum sangat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk mencapai kemakmuran. Hukum harus melindungi masyarakat agar merasa aman dan kepentingannya terlindungi, sehingga aktivitas lainnya seperti ekonomi dan politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan penggeledahan dalam konstelasi KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), merupakan satu bagian dari rangkaian kewenangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14463
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pandiangan, Marolop, author
Permasalahan Korupsi merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Korupsi mengakibatkan perekonomian dan kredibilitas bangsa Indonesia terpuruk, oleh karena itu korupsi harus diberantas. Salah satu cara pemberantasan korupsi adalah dengan penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana (penal).
Pemberantasan korupsi dengan menggunakan hukum pidana (penal) tentunya akan melibatkan aparat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T15521
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yuni Hariaman, author
Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau, makin lama waktu lampau itu makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena itu hakim tidak dapat memastikan seratus persen bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan kebenaran pada masa lampau, maka acara pidana sebetulnya hanya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16441
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eka Aftarini, author
Penyidikan sebagai proses awal hukum dalam penegakkan hukum materiil melalui hukum formil yang memungkinkan adanya upaya paksa yang notabene membatasi kemerdekaan dari tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka pelaku tindak pidana maka akan menimbulkan asosiasi di kalangan masyarakat dan menghubungkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16588
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sinuhaji, Rony Agustinus, author
Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16403
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pudiastuti Citra Adi, author
Proses modernisasi yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial yang cepat, secara potensial mengakibatkan suatu ketegangan dan keresahan sosial. Peningkatan proses modernisasi tersebut sebagai akibat dari ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern. Hal tersebut menuntut adanya perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T14502
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Juriyah, author
Cara-cara yang baik daiam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar mengenai due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakan asas praduga tidak bersalah.
Dalam KUHAP memang diatur mengenai sistern control yang diiakukan terhadap...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19185
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sari Yuniawati, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22474
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pane, Heikhal A.S., author
Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya uitvoerbaar bij voorraad, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat exceptioneel. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22583
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Fahad, author
UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22569
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
