Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query
Pane, Heikhal A. S., author
Putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun belum mempunyai kekuatan hukum tetap, atau yang diterjemahkan dari bahasa aslinya uitvoerbaar bij voorraad, merupakan suatu bentuk pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat khusus yang telah ditentukan undang-undang, sehingga putusan ini bersifat exceptioneel. Karena pada dasarnya putusan hakim atau putusan pengadilan dapat dilaksanakan...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22583
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Fahad, author
UU No. 5 Tahun 1999 selain mengatur permasalahan hukum persaingan usaha, juga mengatur permasalahan hukum acara dari penegakan hukum persaingan usaha. Masalah muncul dalam konteks hukum acara persaingan usaha dikarenakan adanya upaya gugatan intervensi dalam perkara keberatan di Pengadilan Negeri atas putusan KPPU. Selama ini gugatan intervensi hanya dikenal dalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22569
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sitohang, Ronald Lionar, author
Skripsi ini membahas tentang penyusunan gugatan yang diajukan oleh WALHI melawan Lapindo Brantas, dkk, yang mana dalam gugatannya diterapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagai bagian dalam gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban khusus di bidang lingkungan hidup, akan sangat menarik untuk mempertanyakan kedudukan asas tanggung...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S324
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sari Yuniawati, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S22474
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutapea, Thomas Januar Hendriko, author
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S22913
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Andri Wiranofa, author
Kontribusi hukum sangat besar bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang untuk mencapai kemakmuran. Hukum harus melindungi masyarakat agar merasa aman dan kepentingannya terlindungi, sehingga aktivitas lainnya seperti ekonomi dan politik dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tindakan penggeledahan dalam konstelasi KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), merupakan satu bagian dari rangkaian kewenangan...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14463
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eka Aftarini, author
Penyidikan sebagai proses awal hukum dalam penegakkan hukum materiil melalui hukum formil yang memungkinkan adanya upaya paksa yang notabene membatasi kemerdekaan dari tersangka pelaku tindak pidana. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) terhadap seseorang tersangka pelaku tindak pidana maka akan menimbulkan asosiasi di kalangan masyarakat dan menghubungkan...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16588
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinuhaji, Rony Agustinus, author
Upaya paksa dan tidak ditahannya terdakwa atau penangguhan penahanan banyak menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat, yang dalam batas-batas apakah upaya paksa penahanan diperlukan dalam proses pemeriksaan terdakwa di peradilan. Suatu hal yang menarik perhatian apabila penangguhan penahanan tidak diperlukan lagi ditingkat peradilan, mengingat pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16403
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Juriyah, author
Cara-cara yang baik daiam penegakan hukum adalah bagian dari pemahaman yang benar mengenai due process of law yang salah satu unsurnya adalah setiap tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya dalam rangka menegakan asas praduga tidak bersalah.
Dalam KUHAP memang diatur mengenai sistern control yang diiakukan terhadap...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T19185
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tiwie Wulandari, author
Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan rehabilitasi kepada Pecandu Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhir baik apabila terdakwa tidak terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidana narkotika. Kewenangan yang demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdapat batasan tentang klasifikasi terdakwa yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1518
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
