Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka implementasi kebijakan moneter, Otoritas Moneter harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme kerja perekonomian termasuk mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui berbagai saluran ke sektor ril perekonomian. Setidak-tidaknya terdapat lima saluran transmisi kebijakan moneter yang dikenal scat ini. Dalam penelitian ini efektivitas kebijakan moneter melalui perbankan konvensional dan perbankan syariah dipelajari dalam kerangka saluran transmisi pinjaman bank (bank lending channel). Data yang digunakan adalah data time series bulanan dari bulan Oktober 2000 s.d. Maret 2005. Variabel-variabel yang digunakan mewakili variabel kebijakan moneter, variabel neraca bank syariah, variabel neraca bank konvensional dan variabel nilai tukar serta variabel sektor ril perekonomian.Setelah dilakukan pengujian data dan model, dapat disirnpulkan bahwa model ekonometrika yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini adalah Model Vector Error Correction (VECM). Pengujian lanjutan seperti uji kausalitas atau uji eksogenitas menghasilkan kesimpulan bahwa di dalam model VECM yang dibangun terdapat delapan variabel endogen, yaitu: LSBI, LDEPO, LSEK, LKRED, LDIM, LNBHP, LIHK dan LNT, dan dua variabel eksogen, yaitu: LPDB dan LSKS. Selanjutnya kesimpulan yang dapat ditarik setelah dilakukan proses pengukuran dan pembandingan efektivitas kebijakan moneter antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:1. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel-variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit, suku bunga deposito dan jumlah sekuritas yang dimiliki).2. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap variabel neraca bank syariah terbatas pada tingkat bagi basil deposito investasi mudharabah.3. Variabel neraca bank konvensional (suku bunga kredit) mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.4. Variabel neraca bank syariah tidak mentransmisikan kebijakan moneter (suku bunga SBI) ke variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.5. Kebijakan moneter (suku bunga SBI) mempengaruhi variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonornian yaitu: indeks harga konsumen.6. Bank konvensional dan bank syariah tidak bersifat independen.7. Variabel-variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional. Sementara variabel-variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel-variabel neraca bank syariah.8. Kebijakan moneter melalui bank konvensional lebih efektif daripada melalui bank syariah.9. Pengaruh kebijakan moneter (suku bunga SBI) terhadap bank konvensional (suku bunga kredit) amat sangat kecil sehingga kebijakan moneter cenderung kurang efektif.Sebagai penutup, hal-hal yang dapat disarankan berkenaan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Dalam penetapan target indikatif suku bunga SBI, Otoritas Moneter disarankan untuk lebih menitikberatkanperhatian pada suku bunga kredit daripada suku bunga deposito. Pertimbangannya adalah setidak-tidaknya terdapat 12 saluran pengaruh suku bunga SBI terhadap variabel-variabel neraca bank konvensional dan syariah, variabel nilai tukar dan variabel sektor ril perekonomian (indeks harga konsumen) melalui suku bunga kredit, sementara suku bunga deposito sama sekali tidak mentransmisikan kebijakan moneter ke variabel-variabel lainnya.2. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa walaupun suku bunga kredit mentransmisikan suku bunga SBI ke nilai tukar dan indeks harga konsumen, namun pengaruh suku bunga SBI terhadap suku bunga kredit amat sangat kecil sehingga Otoritas Moneter perlu meningkatkan upaya untuk menyempurnakan prosedur operasi moneter yang saat ini diterapkan danlatau mencari piranti-piranti moneter alternatif yang dapat menggantikan posisi SBI sebagai piranti moneter utama.3. Perlu dilakukan penelitian lebih ]anjut mengenai hubungan kausalitas antara suku bunga deposito dan suku bunga kredit bank konvensional dengan tingkat bagi hasil deposito investasi mudharabah dan nisbah bagi basil pembiayaan bank syariah, mengingat penelitian ini menghasilkan puzzle yang sulit dijelaskan dimana variabel neraca bank syariah mempengaruhi variabel neraca bank konvensional dan sebaliknya variabel neraca bank konvensional tidak mempengaruhi variabel neraca bank syariah."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh pendalaman pasar keuangan (financial deepening) terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan uji ko-integrasi dengan melalui beberapa tahapan uji dengan metode uji ADF, Johansen Cointegration Test, VECM dan Granger Causality. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendalaman pasar keuangan (financial deepening) terhadap beberapa indikator kinerja perbankan yaitu CAR, ROA dan NIM. Dari penelitian ini, secara umum dapat diketahui bahwa pendalaman pasar keuangan di Indonesia memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja perbankan. Namun, dengan semakin dalamnya pasar finansial maka tidak akan mengancam performance industri perbankan yang memiliki struktur permodalan yang kuat. Hasil penelitian menyarankan agar kebijakan pendalaman pasar keuangan lebih selektif dan mempertimbangkan skala size bank. Menghimbau bahkan mendesak kepada pemilik dan pengelola bank-bank kecil dan menengah untuk melakukan merger guna memperkuat struktur permodalannya. Perbankan agar mempertimbangkan kebijakan pendalaman pasar keuangan dalam merumuskan rencana bisnis bank (RBB) tiap tahunnya.

---

The focus of this thesis is the impact analysis of financial deepening to banking industry performance in Indonesia. This research was conducted using co-integration test approach through several stages of testings with methods ADF Test, Johansen Cointegration Test, VECM and Granger Causality. This research aims to analyze the effect of financial market deepening to banking performance indicators i.e CAR, ROA and NIM. The general findings showed that financial deepening in Indonesia significantly affects banking performance. However, with a deeper financial market, this will not pose as a threat to the performance of a banking industry with strong capital structure. Research results suggested that financial deepening policy should be selective and considerate towards bank size scale, urging small and middle-sized bank owners to merge in order to strengthen their capital structure. The banking industry should put financial deepening policy into consideration in composing their yearly business plan (RBB)."

"[ABSTRAKPerbankan memiliki beberapa formula, antara lain CAMEL untuk penilaian kesehatan perbankan dan formula 5C dalam menyalurkan kredit perbankan kepada debitur, tetapi untuk penyaluran dana ke lembaga keuangan mikro melalui linkage program, maka formula yang dipakai ada banyak versi. Penelitian ini menganalisis persepsi perbankan terhadap potensi linkage programme sektor perbankan terhadap lembaga keuangan mikro bentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Koperasi Jasa Keuangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) dengan mengacu pada penelitian Arora dan Meenu (2012) di Punjab, India dengan 8 elemen yaitu welfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risiko, beban kerja dan kompetisi. Hasil penelitian ini memiliki kecenderungan sama dengan hasil penelitian Arora dan Meenu (2012) tentang persepsi potensi linkage programme sektor perbankan terhadap keuangan mikro perbankan di Punjab, India terutama terkait pemberdayaan masyarakat miskin produktif agar masyarakat ekonomi lemah tersebut dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dapat mencapai taraf hidup (welfare) yang lebih berkualitas walaupun tetap terdapat beberapa perbedaan terkait faktor risiko, beban kerja serta persaingan usaha dengan sektor informal yang akan dihadapi jika sektor perbankan menerapkan linkage programme terhadap KJK PEMK.

---

ABSTRACTThere are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financialhealth assessment and 5C formula for credit assessment, but there are anotherversions of formula that is used for banking funds distribution to microfinanceinstitutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers?perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutionsthat created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa KeuanganPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference toArora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, includingwelfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload andbusiness competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu(2012) research on the bankers? perception about banking linkage programmepotentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to theempowerment the poor that economically productive so they can develop theirpotentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there arestill several considerations related to risk factors, workload and business competitionwith the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJKPEMK., There are several formulas in banking, such as CAMEL rating for financialhealth assessment and 5C formula for credit assessment, but there are anotherversions of formula that is used for banking funds distribution to microfinanceinstitutions through the linkage programme. This study analyzed the bankers’perception about banking linkage programme potentiality for microfinane institutionsthat created by the Government of DKI Jakarta, namely Koperasi Jasa KeuanganPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (KJK PEMK) with reference toArora and Meenu (2012) research in Punjab, India with 8 elements, includingwelfare, economic, utilize, profit, women empowerment, risks, workload andbusiness competition. The results of this is equally as the results of Arora and Meenu(2012) research on the bankers’ perception about banking linkage programmepotentiality for microfinane institutions in Punjab, India that mainly related to theempowerment the poor that economically productive so they can develop theirpotentiality to achieve a higher quality of living standard (welfare), although there arestill several considerations related to risk factors, workload and business competitionwith the informal sector when implementing the banking linkage programme to KJKPEMK.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) terhadap integrasi pasar modal negara-negara ASEAN-China. Dengan menggunakan data indeks harga saham harian yang dikeluarkan oleh Morgan Stanley Capital International dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2014 untuk enam negara yaitu China, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina observasi dilakukan untuk melihat apakah terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang dan jangka pendek dengan pengujian kointegrasi Johansen dan Error Correction Model. Pengujian dilakukan pada data sebelum penerapan ACFTA dan setelah ACFTA dengan breakpoint pada 1 Januari 2010 dimana perjanjian kerjasama ACFTA mulai diberlakukan. Hasil pengujian jangka panjang dengan kointegrasi Johansen membuktikan bahwa setelah penerapan ACFTA pasar modal di negara-negara ASEAN-China lebih terkointegrasi dengan China sebagai centrepoint. Hasil yang sama juga terlihat dari hubungan jangka pendek menggunakan ECM dimana seluruh pasar modal negara-negara ASEAN-China memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek yang stabil dan dinamis terkecuali dengan Filipina yang hanya memiliki hubungan keseimbangan jangka pendek dengan Thailand.

---

This research attempts to analyze the impact of ACFTA establishment on capital market integration between ASEAN-China. Observation was performed to investigate the long run and the short run correlation using Johansen cointegration test and Error Correction Model. The test performed in two devided periode, before and after Januari 1st 2010 as brekpoint when ACFTA implemented. The Johansen Cointegration test result as measurement of the long run equlibrium proves that after implementation of ACFTA all ASEAN cuntries cointegrated with China except Philippines while among ASEAN countries the cointegration exist between Thailand, Singapore and Malaysia.

The fairly result also found in the short run analysis using ECM where all the countries have a stable and dynamic short run equlibrium except Filipina which only have an equlibrium with Thailand."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi oleh pekerja sektor informal serta membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi jenis asuransi yang dimiliki oleh pekerja sektor informal. Metodologi penelitian menggunakan metode regresi logistik binomial dengan data sekunder diperoleh dari Indonesian Family Life Survey IFLS 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang secara signifikan mempengaruhi kepemilikan asuransi pekerja informal adalah usia, status pernikahan, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan FKTL dan lokasi tempat tinggal responden. Faktor risk preference tidak signifikan dengan kecenderungan kepemilikan asuransi. Sedangkan pada pengolahan data jenis asuransi terlihat bahwa hanya faktor pendidikan signifikan. Untuk faktor lainnya seperti risk preference, usia, status pernikahan, jenis kelamin, kondisi kronis, konsumsi tembakau, status di rumah tangga, pendapatan, FKTP dan FKTL tidak signifikan. Rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian adalah peningkatan sosialisasi akan kesadaran pentingnya memiliki asuransi kesehatan untuk para remaja dan lansia terutama di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Kedua, mempermudah akses bagi masyarakat untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan penambahan jumlah fasilitas kesehatan lanjutan di pedesaan tempat konsentrasi pekerja informal. Ketiga, mendorong peran asuransi swasta dalam memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk asuransi terutama bagi pekerja informal, misal dengan cara memberikan produk asuransi dengan premi yang terjangkau oleh pekerja informal.

---

This study analyses factors that affecting insurance ownership by informal sector workers and discusses factors that affecting the types of insurance held by informal sector workers. The research methodology used binomial logistic regression method with secondary data obtained from Indonesian Family Life Survey IFLS 5. For insurance ownership data processing, the results showed that the factors significantly affecting informal workers 39 insurance ownership are age, marital status, tobacco consumption, household status, income, number of first level health facilities FKTP and advanced health facilities FKTL. The risk preference factor is not significant with the tendency of insurance ownership. Meanwhile, for insurance type data processing, it is seen that education factor is the only significant factor. For other factors such as risk preference, age, marital status, gender, chronic conditions, tobacco consumption, household status, income, FKTP and FKTL are not significant. Policy recommendations based on the results of the study are to increase awareness of the importance of having health insurance for teenager and senior citizen, especially in informal workers concentration rural area. Second, facilitate access for the public to register as a participant BPJS and increase number of advanced health facility, especially in informal workers concentration rural area. Third, encouraging the role of private insurance in contributing to the provision of insurance products, especially for informal workers, for example by providing insurance products with insurance premiums affordable by informal workers. "

"Perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca-krisis ekonomi 1997, yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama, serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor riil, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi 1997 tersebut, tantangan bagi penerapan paradigma kebijakan moneter yang baru juga semakin berat dan kompleks. Di sisi lain, dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris, disimpulkan bahwa apapun alternatif kerangka kerja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus diterapkan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang terkait dengan prinsip manfaat dan kerugian, dan senantiasa diarahkan untuk mengacu pada prinsip-prinsip keoptimalan.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang optimal di Indonesia, baik dari tataran kerangka strategis, kerangka operasional, maupun respons kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang belum pernah diajukan sebelumnya. Pertama, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada penetapan prioritas sasaran akhir kebijakan moneter: pertumbuhan ekonomi atau inflasi?. Kedua, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada pemilihan sasaran operasional kebijakan moneter: besaran moneter atau suku bunga?. Dan ketiga, bagaimana merumuskan kerangka kerja kebijakan moneter yang optimal, yang dikaitkan dengan perumusan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dasar perekonomian Indonesia?. Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro stuktural jangka panjang Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR). Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respons kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction). Selain itu, dengan diperhitungkannya pengaruh shocks spesifik dalam permodelan tersebut, respons kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respons kebijakan yang optimal, "state-contingent rule", sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M. Keynes tujuh dasa warsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa "State-Contingent rule" dapat merepresentasikan rumusan policy rule yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan pembuktian hipotesa yang diajukan, yaitu mengenai: (i) terjadinya pergerakan bersama (comovement) dengan arah positif antara output dan harga dalam jangka pendek, yaitu periode 1-2 tahun, serta dengan arah negatif dalam jangka menengah-panjang; (ii) dimungkinkannya penerapan kebijakan moneter dengan titik berat pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan stabilitas harga; (iii) relatif superiornya suku bunga SBI sebagai indikator sasaran operasional, dibandingkan dengan uang primer; (iv) pengidentifikasian panjang lag pengaruh kebijakan moneter rata-rata 1.5 tahun; (v) adanya kekurangoptimalan penerapan respons kebijakan moneter pada beberapa periode, terutama yang terkait dengan terlalu ketat atau longgarnya respons kebijakan; dan (vi) relatif superiomya State-Contingent rule, dibandingkan dengan simple policy rules lain yang lazim digunakan.Beberapa temuan tersebut memberikan implikasi kebijakan yang mendasar bagi pelaksanaan kerangka kerja kebijakan Inflation Targeting di Indonesia. Sebagai suatu saran adalah bahwa kerangka kebijakan moneter yang relatif optimal untuk kasus Indonesia dapat diterapkan dengan mengakomodir fleksibilitas terukur, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam jangka pendek pereferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi, sementara dalam jangka menengah-panjang pengupayaan kestabilan harga terus dijaga agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, orientasi kebijakan moneter harus difokuskan, selain pada penetapan sasaran operasional suku bunga, juga langkah pre-emptive berdasarkan keberadaan bagi pengaruh kebijakan moneter sekitar 1 sampai dengan 2 tahun. Ketiga, dalam dinamika perekonomian cukup tinggi dan transisi ke arah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter Inflation Targeting secara penuh (full fledged), respons kebijakan moneter perlu diterapkan dengan mendasarkan pada disain State-Contingent rule."

"Dalam disertasi ini, akan ditemukan berbagai ukuran yang menjelaskan efisiensi perbankan yang diperoleh dengan mengestimasi fungsi biaya perbankan. Secara teoritis, fungsi biaya mengukur biaya minimum yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu dengan menggunakan tingkat harga input tertentu. Sedangkan fungsi biaya yang diestimasi secara ekonometris digunakan sebagai frontier, untuk mengetahui efisiensi suatu bank, melalui ukuran-ukuran tertentu yang diturunkan dari fungsi biaya tersebut.Skor efisiensi suatu bank pada suatu waktu tertentu diperoleh dengan menggunakan dua metode yaitu Distribution Free Approach dan Stochastic Frontier Approach. Kedua metode ini membandingkan error term dari bank yang paling efisien dalam sampel dengan error term dari suatu bank. Perbedaan asumsi distribusi error term menyebabkan perbedaan metode perhitungan keduanya. Dari hasil pengukuran efisiensi perbankan diperoleh kesimpulan bahwa kelompok Bank Campuran merupakan kelompok bank yang paling efisien dibandingkan dengan kelompok lainnya, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional Devisa, Bank Swasta Nasional Non Devisa, Bank Asing, Bank Pembangunan Daerah, Bank Tutup dan Bank Merger. Paling efisiennya Bank Campuran disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh bank campuran dan alokasi input nya lebih optimal dibandingkan dengan kelompok bank lainnya.Proses merger menurunkan efisiensi tetapi meningkatkan stabilitas dari keefisienan bank merger. Kestabilan ini menunjukkan terbentuknya manajemen yang lebih kokoh dari bank basil merger. Adanya resiko yang harus ditanggung oleh bank hasil merger dan proses konsolidasi yang membutuhkan biaya tinggi, antara lain merupakan penyebab dari menurunnya tingkat efisiensi bank basil merger. Skala ekonomi bank setelah merger mengalami peningkatan.Secara rata-rata, perbankan di Indonesia sudah mencapai economies of scale dan economies of scope. Namun, perbankan di Indonesia belum menunjukkan kemajuan teknis. Economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis baru dapat dirasakan oleh perbankan apabila bank sudah cult-up efisien. Dalam disertasi ini ditunjukkan bahwa apabila skor efisiensi DFA nya sudah mencapai 0,7, maka bank baru merasakan manfaat dari economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis untuk meningkatkan efisiensinya. Sementara rata-rata skor efisiensi DFA untuk periode 1994 - 2003 adalah 0,152. Hal ini berarti bahwa bank secara internal harus melakukan efisiensi terlebih dahulu, seperti meningkatkan produktivitas dan karyawan dan penggunakan teknologi, sebelum melakukan upaya-upaya external, seperti merger dan meluncurkan produk-produk baru, agar efisiensinya lebih meningkat lagi.Efisiensi perbankan juga akan meningkatkan kinerja makroekonomi Indonesia, terutama ditunjukkan oleh meningkatnya pertumbuhan dari total investasi dan total kredit pada bank komersial apabila terjadi perbaikan efisiensi dalam industri perbankan.Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi: pertama, Bank Indonesia harus mengupayakan agar manajemen dari bank tetap baik, sehingga bank dapat menggunakan dan mengalokasikan biaya-biaya operasionalnya secara optimal. Kedua, harus adanya upaya untuk mempercepat pulihnya efisiensi bank setelah merger, sehingga tingkat efisiensinya kembali ke level semula. Ketiga, Bank Indonesia harus mendorong perbankan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin.Permasalahan-permasalahan yang sudah mengemuka namun belum sempat diuji dalam penelitian ini, antara lain resiko perbankan, akses informasi bank terhadap nasabah dan pemanfaatan teknologi dalam perbankan dapat menjadi topik-topik yang bermanfaat bagi penelitian yang akan datang."

"Perbankan Indonesia merupakan industri yang berkembang dengan cepat. Namun pertwnbuhan cepat industri perbankan ternyata tidak diikuti dengan dulcungan infrastruktur perbankan yang memadai. Krisis ekonomi telah menurunkan peran perbankan swasta mulai tahun 1998 karena flight to quality. Selama terjadi krisis ekonomi di Indonesia, variabel makro ekonomi utama, yaitu suku bunga SBI, inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan PDB telah berubah dengan drastis. Perubahan ini telah berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi pada umumnya dan operasional perbankan pada khususnya. Perbankan di negara berkembang biasanya sangat dilindungi (protected industry) dan menikmati spread yang tinggi. Namun pasar global dan perubahan teknologi, serta krisis perbankan telah mendorong industri perbankan untuk melakukan konsolidasi. Krisis perbankan juga menimbulkan pergeseran pada kepemilikan bank karena program rekapitalisasi dan program privatisasi. Kerangka berpikir disertasi adalah sebagai berikut. Konsolidasi bank dimaksudkan untuk memperoleh industri perbankan yang sehat dengan modal yang kuat. Untuk memenuhi modal tersebut, bank: (1) harns menciptakan laba, (2) mengundang investor, (3) melakukan merger. Jika alternatif merger yang dilakukan, maka jumlah bank dalam industri akan menurun. Bagi bank yang sebat, pilihan yang paling baik untuk bisa berkembang ke depan adalah pilihan (1), yaitu mampu menciptakan laba sehingga dapat menambah modal secara organik. Yang menjadi pertanyaan adalah kemampuan bank dalam memenuhi modal melalui penciptaan laba. Konso lidasi perbankan akan berjalan jika bank bisa memenuhi ketentuan modal secara organik, yaitu melalui penciptaan laba. Kar~na itu, kemampuan bank untuk memperoleh laba menjadi penting untuk diteliti. Kemampuan bank dalam menciptakan laba dipengaruhi oleh keadaan internal bank, industri perbankan dan kondisi makro fundamental. Pertanyaan penelitian yang diajukan, yaitu: (1) Seberapa jauh kondisi internal bank, industri perbankan dan makro fundamental berpengaruh pada perolehan laba bank? (2) Apa yang menjadi faktor terpenting dari kondisi internal bank, industri perbankan dan makro fundamental dalam kaitannya dengan kinerja perbankan? (3) Bagaimana implikasi perolehan laba bank terbadap konsolidasi? Dari hasil estimasi, untuk menjawab pertanyaan penelitian pertarna, beberapa variabel internal bank, yaitu laba yang lalu, modal, rasio LDR, efisiensi dan kredit macet berpengaruh terhadap laba bank. Dari sisi industri, variabel utama yang mempengaruhi laba adalah market share Sementara itu, variabel faktor fundamental yang berpengaruh, yaitu nilai tukar dan indeks produksi. Melihat signifikansi dari variabel yang mempengaruhi, ROA merupakan proxy laba yang paling bisa dijelaskan oleh independent variabel. Dari koefisien speed of adjustment untuk ROA, sifat industri perbankan mempunyai perilaku yang kompetisi monopolistik. Sementara itu, untuk FBI menunjukkan struktur pasar oligopoli. Untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua jika dilihat secara bersama-sarna, faktor makro fundamental secara dominan mampu mempengaruhi laba bank. Apabila dilihat setiap faktor, dapat dikatakan bahwa dari internal bank modal dan efisiensi menjadi terpenting dalam mempengaruhi laba. Dari sisi industri perbankan, yang dominan mempengaruhi laba adalah market share bank. Dari faktor makro fundamental yang mempengaruhi laba adalah nilai tukar dan pertwnbuhan ekonorni. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ketiga, dari hasil estimasi laba terbadap CAR disimpulkan model CAR secara signifikan dapat digunakan untuk memproyeksikan CAR tahun 2010. Rata-rata CAR perbankan akhir tahun 2010 adalah sebesar 12.4% dengan CAR terendah -0.3% dan tertinggi 25.9%."

"Pembentukan suatu currency union adalah tahap terakhir dari langkah kebijakan menuju integrasi regional. Currency union biasa didefinisikan sebagai suatu area di mana mata uang tunggal beredar. Perdebatan mengenai adopsi dari common currency oleh negara-negara anggota ASEAN mulai bermunculan terutama sejak terjadinya krisis Asia 1997 dan setelah Euro menjadi kenyataan pada awal tahun 1999 dan tetap bertahan dengan baik sampai sekarang. Keinginan untuk membentuk currency union di Asia Timur dan ASEAN juga dipicu oleh semakin meningkatnya integrasi dalam perdagangan melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA).Hal-hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian mengenai kemungkinan pembentukan currency union di ASEAN. Penelitian mengenai currency union pada umumnya dibagi menjaji tiga bagian besar, yaitu kemungkinan pembentukan dilihat dari beberapa prasyarat pembentukan currency union (properti dari Optimum Currency Area), penghitungan Indeks Optimum Currency Area (OCA Index), dan endogeneitas dari indikator OCA. Disertasi ini merupakan studi komprehensif dari ketiga bagian besar penelitian pembentukan currency union di ASEAN tersebut.Hasil studi mengenai prasyarat pembentukan currency union (indikator OCA) menunjukkan bahwa negara yang optimal membentuk currency union adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik dengan menggunakan metode pairwise maupun dengan menggunakan metode clustering didapatkan kesimpulan yang sama bahwa tidak semua negara anggota ASEAN-5 optimal dalam membentuk currency union. Hanya tiga negara anggota ASEAN-5 yang optimal membentuk currency union, yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perhitungan indeks OCA juga menunjukkan hasil yang konsisten bahwa Singapura, Malaysia, dan Thailand layak untuk membentuk currency union karcna mcmiliki indeks OCA yang terendah.Dua prasyarat OCA yang penling adalah korelasi shocks yang positif dan upah yang fleksibel. Dua prasyarat tersebut dibutuhkan sebagai konsekuensi dari currency union di mana nilai tukar antar negara anggota bersifat fixed. Dalam studi mengenai andogeneitas shocks dan upah menjadi variabel endogen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan evidence bahwa terdapat endogeneitas dari czsynnnetric shocks sebagai prasyarat pembentukan currency union. Peningkatan dalam infra-industry trade dapat menurunkan asymmetric shocks di antara negara anggota. Sedangkan untuk upah ditemukan weak evidence bahwa terdapat endogeneitas dari upah sebagai prasyarat pembentukan currency union. Upah menjadi lebih prosiklus pada rezim nilai tukar yang lebih fixed.Dengan ditemukannya evidence mengenai adanya endogeneitas dari asymmerric shocks maka terdapat harapan bagi pembentukan currency union untuk negara ASEAN-5. Negara ASEAN-5 perlu melakukan koordinasi dalam kebijakan ekonomi untuk lebih meningkatkan konvergensi dari perekonomiannya agar tercipta siklus bisnis yang lebih sinkron dan menurunkan asymmetric shocks. Salah satu dari kebijakan tersebut adalah mendorong peningkatan intra-industry trade antar negara anggota ASEAN-5. Peningkatan trade intensity yang disertai peningkatan intra-industry trade-lah yang akan menurunkan asymmetric shocks.Negara Singapura, Malaysia, dan Thailand bisa segera mempersiapkan diri dengan lebih serius ke arah pembentukan currency union di antara mereka karena mereka relatif lebih siap secara ekonomi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Sedangkan untuk negara Indonesia dan Filipina, jika ingin bergabung dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand harus melakukan usaha yang lebih keras dalam rangka mencapai harmonisasi perekonomian dengan ketiga negara tersebut. Dengan memperbaiki kinerja ekonominya, diharapkan kedua negara dapat menurunkan OCA Index-nya dan meningkatkan benefit dari optimum currency area."