Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini membahas mengenai aktivitas bongkar muatan kayu oleh pelayaran rakyat pada tahun 1970-2000-an. Pelayaran rakyat merupakan armada pelayaran tradisional yang sudah ada di Pelabuhan Sunda Kelapa sejak awal berdiri. Pada tahun 1970-1980, pelayaran rakyat sebagai angkutan laut mengalami perkembangan dalam hal motorisasi dengan didukung oleh adanya peningkatan fasilitas di Pelabuhan Sunda Kelapa. Hal tersebut disebabkan oleh adanya program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru. Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa ini dikenal sebagai pelabuhan kayu akibat banyaknya muatan kayu dibanding muatan lain. Namun, kebijakan mengenai penertiban kayu pada tahun 1990, program pembangunan pusat perkayuan, dan persaingan dengan pelayaran lokal akibat adanya kebijakan kompetisi bebas pada bidang pelayaran menjadi penyebab utama terjadinya penurunan aktivitas bongkar muatan kayu pada pelayaran rakyat. Penulisan artikel ini menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan data berupa majalah, surat kabar, wawancara, p beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan pelayaran dan pengangkutan kayu, buku, dan jurnal dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Pelayaran Rakyat Indonesia, Dewan Pengurus Cabang Pelayaran Rakyat Sunda Kelapa, dan secara daring. ......This article discusses the activities of unloading logs by people's shipping in 1970-2000s. People's shipping is a traditional shipping fleet that has existed at the Port of Sunda Kelapa since its inception. In 1970-1980, people's shipping as sea transportation experienced developments in terms of motorization supported by increased facilities at the Port of Sunda Kelapa. This was caused by the existence of a development program carried out by the New Order government. At this time, the Port of Sunda Kelapa was known as a timber port due to the large number of logs compared to other cargoes. However, the policy regarding controlling timber in 1990, the program for building a timber center, and competition with local shipping due to the policy of free competition in the shipping sector were the main causes for the decline in unloading logs activities in people’s shipping The writing of this article uses the historical method by collecting data in the form of magazines, newspapers, interviews, several laws and regulations related to shipping regulations and timber transportation, books, and journals from the National Library of the Republic of Indonesia, the Executive Board of the Indonesian People's Shipping Center, the Executive Board of the Sunda Kelapa People's Shipping Branch, and through online resources.

Abstrak :
Artikel ini membahas operasi Angkatan Udara Revolusioner (AUREV) PRRI di Indonesia timur pada April hingga Mei 1958. Didirikan pada 18 Maret 1958, AUREV didukung Amerika Serikat melalui Operasi HAIK dengan pesawat, pilot, serta krunya. Selain AS, AUREV juga didukung pemerintah Filipina dan Taiwan. Dengan bantuan ini, pada April-Mei 1958, AUREV gencar melakukan pengeboman ke Ambon, Balikpapan, Donggala, Jailolo, Palu, Ternate, Makassar, dan Morotai. Pengeboman menyasar berbagai target vital, antara lain kapal pengangkut dan tanker, landasan udara, pesawat, dan berbagai infrastruktur milik Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI). Operasi AUREV kemudian terhenti mendadak setelah satu bulan berjalan. Hasil penelitian artikel ini menunjukkan bahwa faktor penyebab singkatnya operasi AUREV adalah terhentinya bantuan AS yang dilatarbelakangi tiga faktor utama, yakni serangan balik APRI, tertangkapnya Allen Pope, dan perubahan kebijakan AS itu sendiri. Serangan balik APRI pada 15 Mei 1958 menghancurkan nyaris seluruh armada AUREV. Tiga hari setelahnya, pada 18 Mei 1958, pilot sewaan asal AS, Allen Pope, berhasil ditangkap kala pesawatnya ditembak jatuh. Di saat yang bersamaan, ada perubahan kebijakan AS yang muncul seiring dengan kedua faktor sebelumnya dan faktor lainnya, seperti kegagalan meredam pengaruh komunisme. Akibat kombinasi ketiga faktor ini, AS memutuskan untuk menghentikan bantuan kepada PRRI, dan AUREV. Artikel ditulis dengan metode sejarah dengan sumber berupa surat kabar sezaman, buku, skripsi, tesis, dan artikel jurnal. ......This article discusses the operations of the PRRI’s Revolutionary Air Force (AUREV) in eastern Indonesia from April to May 1958. Founded on March 18, 1958, AUREV was supported by the United States through Operation HAIK with aircrafts, pilots and crews. Apart from the US, AUREV was also supported by the governments of the Philippines and Taiwan. With this assistance, in April-May 1958, AUREV intensively bombed Ambon, Balikpapan, Donggala, Jailolo, Palu, Ternate, Makassar, dan Morotai. The bombings targeted various vital targets, including transport ships and tankers, airfields, aircrafts and various infrastructure belonging to the Republic of Indonesia War Forces (APRI). AUREV's operation was then suddenly stopped after one month. The results of this research indicates that the factor causing the short period of AUREV’s operation was the cessation of American aid due to three main factors, namely APRI's counterattack, the capture of Allen Pope, and changes in American policy to PRRI. An APRI counterattack on 15 May 1958 nearly destroyed all of AUREV’s fleet. Three days later, on May 18, 1958, a chartered pilot from the US, Allen Pope, was caught by the Indonesian Army after his plane was shot down over Ambon. And at that time, there were major changes in American policy to PRRI due to the previous two factors and failure to curb communist influence. With these factors, the US decided to entirely abandon PRRI, with AUREV included. This article is written using the historical method with sources in the form of newspapers, books, theses, and article.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai dampak sosial dan ekonomi pembangunan jalur kereta api antara Panjang-Tanjung Karang, sebagai satu area baru, untuk memudahkan arus ekonomi dan juga perkembangan wilayah. Perkembangan pesat kapitalisme di Negeri Belanda mendorong pemerintah kolonial untuk menerapkan politik liberal di tanah jajahannya yaitu Indonesia. Penerapan politik liberal membawa dampak dengan banyak dibangunnya sarana prasarana termasuk jaringan kereta api. Di Wilayah Lampung, pembangunan jalur kereta api antara Panjang-Tanjung Karang merupakan salah satu proyek pembangunan jalur kereta api Sumatra bagian Selatan. Pembangunan jalur kereta api Sumatra bagian Selatan tersebut direncanakan dibangun membentang dari Lampung hingga Palembang. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan berfokus terhadap penelaahan arsip-arsip, surat kabar sezaman, buku, hingga artikel dari berbagai jurnal. Sumber-sumber ini diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional, laman delpher.id hingga google scholar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalur kereta api antara Panjang-Tanjung Karang, secara ekonomi telah menumbuhkan wilayah tersebut sebagai salah satu daerah jalur transportasi komoditas barang. Secara sosial, daerah ini berkembang menjadi wilayah pemukiman sebagai salah satu bagian dari upaya kolonisasi pemerintah colonial di wilayah Lampung. ......This research discusses the social and economic impacts of the construction of a railroad line between Panjang-Tanjung Karang, as a new area, to facilitate economic flows and also regional development. The rapid development of capitalism in the Netherlands encouraged the colonial government to implement liberal politics in its colony, namely Indonesia. The implementation of liberal politics has had an impact on the construction of many infrastructure facilities including the railroad network. In the Lampung Region, the construction of a railroad line between Panjang-Tanjung Karang is one of the projects for the construction of the southern part of the Sumatran railway. The construction of the Southern Sumatra railway line is planned to be built stretching from Lampung to Palembang. This research uses historical methods by focusing on examining archives, contemporary newspapers, books, and articles from various journals. These sources were obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia, the National Library, the delpher.id page to Google Scholar. The results of the study show that the construction of a railroad line between Panjang-Tanjung Karang has economically grown the area as one of the areas for the transportation of commodity goods. Socially, this area developed into a residential area as part of the colonial government's colonization efforts in the Lampung region.

Abstrak :
Artikel ini membahas sepak terjang dari kelompok masyarakat sistematis yang menginginkan terjadinya pemekaran wilayah di Indonesia. Salah satu daerah sebagai hasil dari praktik pemekaran wilayah adalah Kabupaten Bandung Barat. Dalam sejarahnya, pihak yang sangat vokal memperjuangkan usaha tersebut adalah Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat atau KPKBB. Meninjau kembali perjuangan KPKBB penting karena komite tersebut adalah “legalisasi” dari semua aspirasi dan pergerakan masyarakat yang menuntut pemekaran wilayah ketika itu. Dalam rangka merekonstruksi gejala yang dimaksud, digunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam tahapan heuristik, selain studi pustaka yang mengandalkan buku teks terbitan pemerintah setempat serta tinjauan terhadap artikel jurnal dari berbagai situs, juga digunakan sumber-sumber primer, antara lain arsip dan dokumen yang tersimpan di Depo Arsip Kabupaten Bandung, Depo Arsip Kabupaten Bandung Barat, serta surat kabar sezaman dari Pikiran Rakyat koleksi Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, karena tulisan ini bersifat sejarah lokal dan kontemporer, peneliti juga mengandalkan sumber lisan sebagai bahan penelitian dengan mewawancarai beberapa tokoh KPKBB yang masih hidup. Hasilnya, artikel ini menemukan bahwa peranan dari KPKBB signifikan dalam proses percepatan kelahiran Kabupaten Bandung Barat. Maka, tulisan ini akan berfokus pada analisis peran yang dilakukan KPKBB dalam berbagai usahanya untuk mempercepat terjadinya pemekaran wilayah. ......This article discuss the actions of systematic community groups who want regional expansion in Indonesia. One of the areas as a result of the practice of proliferation of (administrative) regions is West Bandung Regency. Historically, the actor who has been very vocal in fighting for the formation of the area is the West Bandung Regency Establishment Committee or KPKBB. Reviewing the KPKBB's struggle is important because the committee was the “legalization” of all community movements that demanded proliferation at that time. In order to reconstruct the phenomenon, historical research methods are used which consist of four stages, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography. In the heuristic stage, apart from a literature study that relied on textbooks published by the local government and a review of journal articles from various sites, other sources were used such as archives and documents stored at the Bandung Regency Archives Depot, West Bandung Regency Archives Depot, as well as the Pikiran Rakyat newspaper which is the collection of the National Library of the Republic of Indonesia. In addition, because this paper is a local and contemporary history, the researcher also relies on oral sources as research material by interviewing several KPKBB figures who are still alive. As a result, this article finds that the role of the KPKBB is significant in the process of accelerating the birth of West Bandung Regency. Thus, this paper will focus on analyzing the role played by the KPKBB in its various efforts to accelerate the proliferation.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang repatriasi sebagai salah satu upaya non diplomasi dalam sengketa perebutan Irian Barat tahun 1957 – 1958. Akibat dari upaya diplomasi yang kerap kali menemui kegagalan, dipenghujung tahun 1957 Indonesia mulai mengambil manuver politik yang berbeda yaitu dengan bersikap lebih keras dan tegas dalam menghadapi pihak Belanda. Hal tersebut dimulai dengan serangkaian aksi yang dilakukan seperti menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatasi peran masyarakat Belanda dalam bidang pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu pun aksi anti Belanda kian meningkat dan pada akhirnya melalui rapat rakyat di tanggal 18 November 1957 yang diadakan oleh Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat terdapat tuntutan rakyat yang salah satunya yaitu untuk merepatriasi (memulangkan) masyarakat Belanda yang tidak berguna bagi pembangunan Indonesia. Tuntutan tersebut direalisasi tanggal 5 Desember 1957 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Maengkom terdapat 50.000 warga Belanda yang harus kembali ke negaranya. Artikel ini menemukan bahwa repatriasi sebagai upaya non diplomasi berhasil menekan Belanda dalam menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui serangkaian tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang terakumulasi pada tekanan Internasional oleh Amerika Serikat ketika dilaksanakannya New York Agreement. Dalam meneliti tugas akhir ini dilakukan penelaahan sumber melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh berasal dari arsip, majalah, surat kabar dan pidato presiden yang tersedia di Indonesia dan secara digital di Belanda serta untuk sumber sekunder diperoleh melalui beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini. ......This research discusses repatriation as one of the non-diplomatic efforts in the dispute over West Irian (West Papua) in the years 1957 - 1958. Due to the frequent failures in diplomatic efforts, towards the end of 1957, Indonesia began to adopt a different political maneuver, which involved taking a tougher and firmer stance against the Netherlands. This started with a series of actions, such as the nationalization of Dutch companies and restricting the role of the Dutch community in other fields of work. Over time, the anti-Dutch actions intensified, and eventually, during a people's assembly held on November 18, 1957, organized by the West Irian Liberation Action Committee, there were demands from the people, including the repatriation (return) of Dutch citizens considered unhelpful for Indonesia's development. This demand was realized on December 5, 1957, based on the decision of Minister of Justice Maengkom, requiring 50,000 Dutch citizens to return to their homeland. This article finds that repatriation, as a non-diplomatic effort, succeeded in pressuring the Netherlands to hand over West Irian to Indonesia. This pressure was built through a series of economic, social, and psychological pressures, which were further intensified by international pressure from the United States during the implementation of the New York Agreement. For this final project, the research was conducted by examining primary and secondary sources. The primary sources were obtained from archives, magazines, newspapers, and presidential speeches available in Indonesia and digitally in the Netherlands. The secondary sources were gathered from several books and articles related to the research theme.

Abstrak :
Penelitian ini mendiskusikan penerapan kebijakan Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) di masa Orde Baru. Orde Baru menjadi masa di mana film impor tayang dengan subur di bioskop-bioskop Jakarta, ditemukan bahwa 1980 merupakan tahun yang memiliki catatan paling tinggi beredarnya film impor di Indonesia. Penerapan sistem ekonomi terbuka menjadikan film impor dengan leluasa masuk ke Indonesia, hal ini berdampak pada terpojoknya film nasional di bioskop. Permasalahan ini juga didukung oleh kurangnya kualitas film nasional serta para pengusaha bioskop yang lebih mendahulukan film impor untuk ditayangkan karena dianggap lebih menguntungkan. Tugas akhir ini disusun menggunakan metode sejarah dengan pengumpulan beberapa sumber seperti surat kabar dan majalah sezaman, buku, serta artikel jurnal yang memiliki aspek kajian serupa. Berdasarkan kajian para peneliti sebelumnya diketahui bagaimana dinamika industri perfilman di bioskop pada masa Orde Baru, tetapi belum ada yang secara spesifik membahas mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui kebijakan P4N. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan P4N yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk mengatur produksi film nasional agar menghasilkan film yang berkualitas serta mengatur peredarannya di bioskop pada 1980-1991 sehingga dapat menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Tulisan ini memberikan sumbangan pengetahuan mengenai sejarah perfilman nasional pada masa Orde Baru yang mengantarkan pada munculnya bioskop 21 yang masih berdiri hingga saat ini. ......This article discuss the implementation of Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional (P4N) during the New Order era. The New Order was a period when imported films flourished in Jakarta cinemas. It was found that 1980 was the year with the highest record for the circulation of imported films in Indonesia. The application of an open economic system allows imported films to enter Indonesia freely, this has an impact on the cornering of national films in cinemas. This problem is also supported by the lack of quality of national films and cinema entrepreneurs who prefer imported films to be screened because they are considered more profitable. This final project was prepared using the historical method by collecting several sources such as contemporary newspapers and magazines, books, and journal articles that have similar aspects of study. Based on the studies of previous researchers, it is known how the dynamics of the film industry in cinemas during the New Order era, but no one has specifically discussed the policies issued by the government to overcome these problems through the P4N policy. The result of this research is that the P4N policy issued by the government aims to regulate national film production in order to produce quality films and regulate their circulation in cinemas in 1980-1991 so that they can compete with imported films. This paper contributes knowledge about the history of national cinema during the New Order era which led to the emergence of Cinema 21 which still exists today.