Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari penyebab dibutuhkannya Levers of Control (LoC) sebagai Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) dan menganalisis cara implementasi LoC sebagai SPM dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait Transfer Pricing pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Untuk itu instrument penelitian yang digunakan adalah studi dokumen, kuisioner, dan wawancara mendalam. Untuk menganalisis penyebab dibutuhkannya LoC sebagai SPM digunakan Teori Keagenan, dan rerangka yang digunakan dalam menyusun SPM tersebut adalah LoC. Penelitian ini menemukan bukti bahwa terjadi permasalahan keagenan dalam kegiatan pengawasan kepatuhan WP terkait TP dan ketidakmampuan SPM yang sudah ada untuk mengatasi permasalahan keagenan tersebut sehingga menyebabkan perlunya LoC sebagai SPM. Selain itu, berdasarkan kondisi yang ada, LoC dapat diterapkan pada Kanwil DJP Jakara Selatan II sebagai rerangka SPM untuk mengendalikan kegiatan pegawasan kepatuhan Wajib Pajak terkait TP yang dilakukan oleh AR, karena LoC tidak hanya fokus pada penilaian kinerja saja, tetapi dapat memberikan keseimbangan antara kontrol dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas dan komitmen para AR selaku agent.

---

This study aims to find out the cause of the need for Levers of Control (LoC) as a Management Control System (MCS) and analyze how to implement LoC as an MCS in taxpayer compliance supervision activities related to Transfer Pricing at the South Jakarta II DGT Regional Office. The approach used in this research is a qualitative approach with a case study research strategy. For this reason, the research instruments used are document studies, questionnaires, and in-depth interviews. Agency theory is used to analyze the causes of the need for LoC as MCS, and the framework used in designing the MCS is LoC. This study found evidence that there were agency problems in taxpayer compliance supervision activities related to TP and the inability of the existing MCS to overcome these agency problems, which led to the need for LoC as MCS In addition, based on existing conditions, LoC can be applied to the South Jakarta II DGT Regional Office as a MCS framework to control taxpayer compliance supervision activities related to TP carried out by AR, because LoC does not only focus on performance appraisal, but can provide a balance between control and empowerment that can increase the capability and commitment of AR as agents."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan kompleksitas informasi dan biaya audit. Kompleksitas informasi bersumber dari transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak. Transaksi pihak berelasi diukur dengan penjumlahan transaksi penjualan, pembelian, peminjaman dan pinjaman antar pihak berelasi. Penghindaran pajak diukur dengan current ETR (sampel 1) dan cash ETR (sampel 2).Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2013-2017. Sampel final dalam penelitian ini adalah 241 observasi. Hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tidak mempunyai pengaruh positif terhadap biaya audit. Kemudian, transaksi antar pihak berelasi berpengaruh positif pada biaya audit. Selain itu, penelitian ini juga menguji peran dari kepemilikan institusi terhadap hubungan kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) terhadap biaya audit. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kepemilikan saham institusional tidak dapat memperlemah hubungan antara kompleksitas informasi (transaksi pihak berelasi dan penghindaran pajak) dan biaya audit pada sampel 1. Pada sampel 2, kepemilikan institusi terbukti dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit. Dengan adanya kepemilikan institusi sebagai external monitoring yang baik maka pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya audit diharapkan dapat diminimalisir. Seiring dengan pemantauan dari investor insitusi, resiko yang dihadapi auditorpun akan berkurang dalam mengaudit dan hal ini akan berdampak pada biaya audit.

---

The purpose of this paper is to examine the relationship of information complexity and audit fee. The complexity of information comes from related party transactions and tax avoidance. Related party transactions are measured by the sum of sales, purchases, loans and loans between related parties. Tax avoidance is measured by the current ETR (sample 1) and cash ETR (sample 2). The population of this study is all companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period 2013-2017. The final sample in this study was 241 observations.

The results of this study are tax avoidance does not have a positive relationship on audit fee. Then related party transactions have a positive effect on audit fee. In addition, this study also examined the role of institutional ownership on the relationship of information complexity (related party transactions and tax avoidance) to audit fee. This study reveals that institutional ownership cannot weaken the relationship between information complexity (related party transactions and tax avoidance) and audit fee in sample 1. In sample 2, institutional ownership has been shown to weaken the relationship between tax avoidance and audit fees. With the existence of institutional ownership as good external monitoring, the effect of tax avoidance on audit fee is expected to be minimized. Along with monitoring of institutional investors, the risks faced by auditors will be reduced in auditing and this will have an impact on audit fee.

"

"Penelitian ini meneliti perbedaan pengaruh pelaksanaan masing-masing tax amnesty tahun 2008 dan tax amnesty tahun 2016 berdasarkan UU nomor 11 tahun 2016 terhadap penerimaan pajak dengan mengamati sampel data penerimaan pajak beberapa periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty. Atas sampel tersebut dilakukan uji beda Mann Whitney U test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penerimaan periode sebelum dengan penerimaan periode setelah dilaksanakannya tax amnesty. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan maka tax amnesty berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah penerimaan pajak periode sebelum dan setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2008 berbeda secara signifikan yang berarti bahwa tax amnesty tahun 2008 berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan pajak periode sebelum tax amnesty tahun 2016 tidak berbeda dengan penerimaan pajak periode setelah dilaksanakannya tax amnesty tahun 2016. Perbedaan antara tax amnesty tahun 2008 dengan tax amnesty tahun 2016 selain jenis-jenis pengampunannya adalah ada tidaknya program lain yang menyertai pelaksanaan tax amnesty. Tax amnesty tahun 2008 dilaksanakan dengan disertai reformasi perpajakan melalui amandemen Undang-Undang PPh, PPN dan PPnBM, dan KUP sedangkan tax amnesty tahun 2016 dilaksanakan sebagai program yang berdiri sendiri. Adanya reformasi perpajakan yang menyertai pelaksanaan tax amnesty tahun 2008 kemungkinan merupakan penyebab keberhasilan tax amnesty tahun 2008 dalam meningkatkan penerimaan pajak.

---

This Research examines the effect of tax amnesty implementation on tax revenue. This study examines the effect on tax revenue collection of the implementation of each tax amnesty, the 2008 amnesty and the 2016 amnesty based on Indonesia Tax Law Number 11 of 2016. The research uses sample data that consist of tax revenue of several periods before and after the implementation of tax amnesty. The data were tested using Mann Whitney U test to determine whether there are differences between tax revenue collection some periods before and after the amnesty. If there is a significant difference then tax amnesty has an effect on tax revenue collection.

The result of the test is that there are differences in tax revenue before and after 2008 amnesty while 2016 tax amnesty are not. The difference between 2008 amnesty and 2016 amnesty other than the types of amnesty is the presence of other programs that accompany the implementation of tax amnesty. The 2008 amnesty was carried out with tax reform through amendment of Tax Law while 2016 amnesty is carried out on its own. Tax reform that accompanied the 2008 amnesty might caused 2008 amnesty succeded on increasing tax revenue collection."

"Kepercayaan orang-orang dari pemerintah mereka dan kekuatan yang mereka rasakan atas warganya untuk menegakkan kepatuhan pajak membentuk perilaku kepatuhan. Emosi oleh persepsi pemerintah mereka belum mendapatkan perhatian utama, bersama dengan implikasi pengingat moral dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Penelitian ini menganalisis efek mediasi emosi yang dirasakan oleh wajib pajak oleh persepsi mereka terhadap pemerintah. Eksperimen penelitian ini menggunakan 4 skenario yang mencakup 312 responden, dan menemukan bahwa kepercayaan menginduksi emosi positif dan dikaitkan dengan kesediaan untuk patuh. Sementara persepsi daya tinggi menyebabkan emosi negatif dan meningkatkan kepatuhan pajak juga tetapi mendorong kesiapan untuk menghindari pajak. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pengingat moral mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

---

The trust of people from their government and the power they feel for their citizens to enforce tax compliance shapes compliance behavior. Emotions by the perception of their government have not received major attention, along with the implications of moral reminders in shaping tax compliance behavior. This study analyzes the mediating effects of emotions felt by taxpayers by their perception of the government. This research experiment used 4 scenarios covering 312 respondents, and found that trust induces positive emotions and is associated with willingness to obey. While the perception of high power causes negative emotions and increases tax compliance, it also encourages readiness to avoid taxes. In addition, this study also found that moral reminders influence tax compliance behavior."

"

Tingginya perbedaan kepentingan antara pelaku-pelaku pajak/wajib pajak yang berusaha membayar pajak dengan patuh dan se-efisien mungkin dengan negara (Fiskus) yang berusaha untuk memaksimalkan penerimaan melalui pajak tentunya berimbas pada meningkatnya pemeriksaan atas kepatuhan Wajib Pajak salah satunya adalah PT. X. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menganalisis efektivitas penerapan dari Tax Planning yaitu Tax Diagnostic dan Tax Audit Review. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk dapat menganalisis lebih dalam mengenai strategi yang diambil oleh PT. X dalam melakukan efisiensi perpajakannya. Hasil Penelitian menunjukan bahwa penggunaan Tax Diagnostic memberikan informasi perusahaan x untuk dapat bertindak secara efisien dalam perpajakannya baik secara administratif ataupun secara material, serta penggunaan Tax Audit Review memberikan informasi perusahaan x untuk dapat melakukan self-defence (Pra-Audit) apabila terjadinya pemeriksaan pajak oleh petugas pajak serta meningkatkan Tax Saving perusahaan x dalam pemeriksaan pajak yang terjadi di tahun 2015 hingga 2016.

---

The high difference of interests between taxpayers who are trying to pay taxes as obediently and efficiently as possible with the state (Tax Officer) who is trying to maximize revenue through taxes certainly has an impact on increasing audits and compliance of taxpayer, one of which is PT. X. This study aims to analyze the effectiveness of the application of Tax Planning namely Tax Diagnostic and Tax Audit Review. This study uses qualitative methods to be able to analyze more deeply about the strategies taken by PT. X in doing taxation efficiency. The results showed that the use of Tax Diagnostic provides PT X information to be able to act efficiently in taxation both administratively or materially, and the use of Tax Audit Review provides PT X information to be able to conduct self-defense (Pre-Audit) in the event of a tax audit by tax officers and increasing company Tax Saving in tax audits that occurred in 2015 to 2016.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi perencanaan perpajakan bagi e-commerce business to consumer untuk memperoleh laba optimal dengan efisiensi pajak. Permasalahan yang diangkat yaitu pemilihan jenis bentuk usaha yang tidak tepat akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori menejemen pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT. X akan memperoleh laba optimal jika mendirikan kantor representatif atau TRO (Trade Representative Officer) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam P3B (Persetujuan Penghindaran Pajak Bergnda) Indonesia-Selandia Baru pasal 5 ayat 4. Penelitian ini terbatas pada e-commerce Business to Consumer saja, tidak pada semua bentuk e-commerce, dan terbatas pada P3B Indonesia-Selandia Baru. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi yang tepat serta solusi efisiensi pajak bagi PT.X dan e-commerce cross borders lainnya.

---

This study aims to provide tax planning solutions for e-commerce business to consumer in order to obtain optimal profits with tax efficiency. The problem raised is the selection of the type of business that is not right will have an impact on the amount of tax that must be paid and the profits derived by the company. The theory used is the theory of tax management. This research uses a qualitative method with a case study strategy. The results of this study indicate that PT. X will get an optimal profit if it establishes a representative office or TRO (Trade Representative Officer) with the provisions as regulated in the Indonesia-New Zealand Tax Avoidance Agreement Article 5 paragraph 4. This research is limited to Business to Consumer e-commerce only, not in all forms of e-commerce, and limited to P3B Indonesia-New Zealand. The benefit of this research is to provide precise information and tax efficiency solutions for PT.X and other cross borders e-commerce"

"Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia merupakan potensi sumber penghasilan pajak tambahan bagi Indonesia. Penting bagi suatu perusahaan untuk menentukan perlakuan pemotongan pajak yang tepat bagi tenaga kerja asing tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah penerapan pemotongan pajak penghasilan pada tenaga kerja asing di suatu perusahaan sudah diterapkan dengan tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah PT. X telah melakukan pemotongan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing yang dipekerjakannya sesuai dengan ketentuan dan perundang – undangan yang berlaku. Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. X ini telah memiliki NPWP dan menerima penghasilan dari PT. X. Kemudian, atas penghasilan ini dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 26 oleh PT. X. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan bagi tenaga kerja asing yang sudah dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri harus dilakukan melalui pemotongan PPh Pasal 21 dan untuk subjek pajak luar negeri dengan pemotongan PPh Pasal 26. Diketahui bahwa PT. X telah mengetahui pehamanan PPh Pasal 21/26 secara teori, namun pada prakteknya pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan belum tepat sebagaimana yang diatur dalam undang – undang yang berlaku. Pemotongan pajak penghasilan untuk tenaga kerja asing yang telah memiliki NPWP seharusnya dilakukan dengan pemotongan PPh Pasal 21 bukan PPh Pasal 26.

---

Foreign workers working in Indonesia are a potential source of additional tax income for Indonesia. It is essential for a company to determine the appropriate withholding tax treatment for foreign workers. This study aims to evaluate whether the implementation of withholding income tax on foreign workers in a company has been applied properly in accordance with the prevailing tax regulations. This study was conducted to see whether PT. X has withheld the income tax on the foreign workers employed by the company in accordance with the prevailing laws and regulations. The foreign workers already have Tax Identification Number (TIN) in Indonesia and receive an employment income from PT. X. Then, PT. X withheld the Article 26 income tax on the employment income. The research method used is qualitative analysis using interviews. On the results of the analysis, it is known that to withhold income tax for foreign workers categorized as domestic tax subjects, it must be carried out with article 21 withholding income tax, while for foreign tax subjects, it is carried out with article 26 withholding income tax. In this case, PT. X already knows the understanding of Article 21/26 in theory, however in practice the implementation of withholding income tax is not in accordance with the prevailing tax regulation and law. Withholding income tax for foreign workers who already have a TIN should be carried out by Article 21 withholding income tax instead of Article 26."

"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu legal, akuntansi, dan pajak yang dihadapi oleh PT ABC pada tiga alternatif skema kemitraan proyek PLTP di WKP A Area X dan bertujuan untuk menganalisis skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC. Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Data diperoleh dari wawancara mendalam semi-terstruktur, laporan joint study PT ABC dan PLN, serta regulasi yang mengatur tentang panas bumi dan perlakuan perpajakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat isu ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh PT ABC pada ketiga alternatif skema kemitraan yang tersedia. Terdapat perbedaan perlakuan akuntansi dan pajak atas skema Operasi Bersama pada alternatif kesatu dan kedua. Isu pajak dihadapi karena terdapatnya perbedaan rezim perpajakan yang berlaku pada alternatif kesatu dan kedua yang menerapkan rezim perpajakan lama sedangkan alternatif ketiga menerapkan rezim perpajakan baru. Skema kemitraan yang memberikan kemudahan administrasi pajak secara signifikan kepada PT ABC adalah alternatif ketiga, yaitu pembentukan Perusahaan Patungan dengan AP-PLN karena perlakuan perpajakannya akan mengacu kepada rezim baru. Dengan demikian, Perusahaan Patungan PT ABC dan AP-PLN tidak perlu membayarkan Setoran Bagian Pemerintah setiap triwulan dan tidak perlu mengajukan permohonan reimbursement PPN atas perolehan BKP dan/atau JKP.

---

This study aims to identify legal, accounting, and tax issues faced by PT ABC in the three alternative partnership schemes for the Geothermal Power Plant project in WKP A Area X and aims to analyze the partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC. This study applies a descriptive qualitative approach with a case study as a research strategy. The results indicated that there is a legal uncertainty issue faced by PT ABC in the three alternatives. There are differences in accounting and tax treatment of the Joint Operation scheme in the first and second alternative. The tax issue is the differences in the tax regime that apply to the first and second alternatives that apply the old tax regime, while the third alternative applies the new tax regime. The partnership scheme that provides significant tax administration convenience to PT ABC is the formation of a Joint Venture Company as the third alternative with AP-PLN because the tax treatment will refer to the new regime. Thus, the Joint Venture Company PT ABC and AP-PLN does not need to pay the Government's Share Deposit every quarter and does not need to apply for a VAT reimbursement."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dalam PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pilihan tarif, jangka waktu, dan ambang batas peredaran bruto. Evaluasi menggunakan theory of planned behavior untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam kondisi umum dan prospect theory untuk kondisi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap data kepatuhan DJP, data keuangan UMKM, serta wawancara kepada UMKM, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu dan ambang batas peredaran bruto perlu ditinjau ulang. Komponen TPB yang paling berperan besar terhadap kepatuhan adalah perceived behavioral control dengan faktor tax knowledge and capability. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada wajib pajak untuk menghilangkan persepsi bahwa pembukuan adalah sulit. Berkaitan dengan prospect theory, dalam kondisi Covid-19, wajib pajak cenderung mengambil posisi loss framing sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak agar tepat sasaran.

---

The focus of this study is to evaluate the income tax provisions for MSMEs in Government Regulation Number 23 of 2018 related to the tax rates, periods of imposition, and gross income threshold. The evaluation uses the theory of planned behavior (TPB) to evaluate tax compliance in general conditions and prospect theory for conditions of uncertainty during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis techniques on DGT compliance data, MSME financial data, as well as interviews with MSMEs, DGT, tax consultants, and academics. The results of the study show that the implementation of PP 23 of 2018 increases tax compliance. However, the provisions regarding the period and gross income threshold need to be reviewed. The TPB component that has the most significant role in compliance is perceived behavioral control with tax knowledge and capability factors. Therefore, it is necessary to educate taxpayers to eliminate the perception that bookkeeping is difficult. In terms of prospect theory, under the conditions of Covid-19, taxpayers tend to take a loss framing position, so evaluation and supervision of the use of tax incentives is needed to make it right on target."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."