Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan tentang pemerintah daerah memberikan gambaran betapa sulitnya mengurus negara Republik Indonesia ini. Hal ini bukan saja dilatar belakangi oleh keragaman suku (etnik) dan berbagai tingkah laku tertentu tetapi juga tekad yang terus berubah dari pemerintah berkedaulatan rakyat ke pemerintahan demokratis, dilanjutkan dengan pelimpahan otonomi yang seluas-luasnya berakhir dengan rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam dua puluh tahun terakhir ini. Di samping perubahan dalam rumusan-rumusan umum itu, praktek pelaksanaan pemerintah daerah juga menunjukkan irama naik-turunnya pemberian kekuasaan vertikal pada pemerintah daerah. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah keuangan yang menampilkan masalah beralasan kemampuan daerah dalam mengolah hasil kekayaan daerah dan dimana pules bagian untuk pemerintah pusat. Kelihatannya naik turun tekad dan praktek pelaksanaan pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman tentang distribusi kekuasaan dalam pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan ini menumbuh kembangkan kemampuan mandiri dalam batas-batas wajar yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari."

"ABSTRAKPerkembangan tentang pemerintah daerah memberikan gambaran betapa sulitnya mengurus negara Republik Indonesia ini. Hal ini bukan saja dilatarbelakangi oleh keragaman suku (etnik) dan berbagai tingkah laku tertentu, tetapi juga tekad yang terus berubah dari pemerintah berkedaulatan rakyat ke pemerintahan demokratis, dilanjutkan dengan pelimpahan otonomi yang seluas-luasnya berakhir dengan rumusan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam dua puluh tahun terakhir ini.Di samping perubahan dalam rumusan-rumusan umum itu, praktek pelaksanaan pemerintah daerah juga menunjukkan irama naik-turunnya pemberian kekuasaan vertikal pada pemerintah daerah. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan masalah keuangan yang menampilkan masalah beralasan kemampuan daerah dalam mengolah hasil kekayaan daerah dan dimana pula bagian untuk pemerintah pusat.Kelihatannya naik turun tekad dan praktek pelaksanaan pemerintah daerah amat dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman tentang distribusi kekuasaan dalam pemerintah dan masyarakat. Pengetahuan ini menumbuh kembangkan kemampuan mandiri dalam batas-batas wajar yang dapat dipertanggung jawabkan di kemudian hari."

"ABSTRAKSungguh tidak disangka Komite Nasional Indonesia yang kemudian menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang merupakan penasehat presiden, berubah menjadi perwakilan dalam arti yang tidak saja membuat undang-undang melainkan juga menerima pertanggungjawaban kabinet, malah membentuk Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menurut konstitusi (UUD 1945) merupakan tugas MPR, lembaga tertinggi negara di atas DPR .dan Presiden. Perwakilan yang terwujud dalam parlemen sepanjang tahun 1950-an, menggambarkan arti pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan peluang pembuktian kerja kabinet dengan program-program tertentu. Kehadiran dan eksistensi parlemen begitu tampil ke depan yang bukan berarti bertentangan dengan UUD Sementara, malah memperkuat sendi-sendi demokrasi yang dapat dikembangkan dalam masyarakat. Kedudukan.dan peranan parlemen dalam tahun 1960-an, sudah terbelenggu baik karena pembentukan pengisian dan tata tertib yang diputuskan oleh eksekutif (baca: Presiden). Kehidupan politik yang berpusat pada pribadi Presiden mendorong keotoriterian dalam kehidupan politik yang ada.Kedudukan dan peranan parlemen sejak tahun 1970-an berada dalam keperluan "pembangunan" yang di pastikan arti maksud dan makna, termasuk menjadi rumusan politik, (political formula) dari rezim yang berkuasa. Dalam pembatasan tertentu itu parlemen terperangkap pada hal-hal yang bersifat protokoler, administratif dan birokratisasi dalam lembaga terhormat itu."

"Kawasan Pasifik Selatan didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Masing-masing budaya memberikan pengaruh tertentu pada negara atau masyarakat yang bersentuhan antara wilayah kawasan secara geografis dengan wilayah budaya. Budaya Melanesia merupakan budaya yang cukup kuat diantara ketiganya. Budaya ini mempengaruhi tingah laku dan sikap tindak dari negara atau masyarakat yang berada dalam lingkup budaya tersebut. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Hal-hal ini diperkuat lagi dalam kegiatan atau aktivitas yang diperlihatkan dari beberapa organisasi regional dan kepentingan-kepentingan tertentu dalam kerjasama regional ataupun dalam interaksi dengan negara/bangsa lainnya."

"ABSTRAKMalaysia, sebuah negeri Melayu di kawasan Asia Tenggara, yang mempunyai kekhasan tertentu dalam melaksanakan politik luar negerinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor alamiah (negeri penghasil industri asal agraris), masyarakat rasial Melayu, Cina, India), dan faktor-faktor luar yang saling berkaitan dengan persoalan-persoalan di dalam negeri.Kepemimpinan Mahathir sejak 1981 menunjukkan corak yang berbeda dengan para pendahulunya. Perubahan orientasi yang dimaksudkan beriring dengan upaya merubah sekmentasi budaya pribumi yang berkesan tidak sesuai dengan masyarakat industri. Kebijaksanaan penataan kembali hubungan dengan Inggris, bekas koloninya, berkaitan dengan upaya menegakkan jati-diri bangsa. Peningkatan hubungan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah berkaitan dengan akomodasi gerakan fundamentalis di dalam negeri. Kebijaksanaan menoleh ke arah Timur (Jepang dan Korea Selatan) dimaksudkan merangsang perubahan segala aspek kehidupan masyarakat menuju era masyarakat industri sambil mendapatkan modal bagi pembangunan. Peningkatan dan bersandarkan pada kebijaksanaan bersama dalam ASEAN membantu meredakan ketegangan hubungan dengan sesama negara se-kawasan. Sementara membuka hubungan diplomasi dengan Pasifik Selatan seiring dengan upaya menegakkan kemandirian sesama bangsa dan negara yang baru merdeka di abad ini."

"ABSTRAKSalah satu upaya mempertahankan bangunan politik Orde Baru adalah dengan menciptakan struktur dan fungsi dari lembaga politik dan kenegaraan yang sesuai dengan keinginan rejim politik. Hal ini tentu berkaitan dengan keperluan (need) dan kepentingan (interest) yang telah diperhitungkan dalam strategi dan langkah-langkah yang lebih taktis.Asas tunggal dihasilkan dari landasan perlunya mengurangi ideologi yang beredar dalam masyarakat, sementara referendum dimaksudkan untuk menjamin kelestarian suatu kesepakatan yang menjadi salah sendi berdirinya rejim Orde Baru.Pengajuan azas tunggal oleh eksekutif didasarkan oleh trauma masih belum diterimanya Pancasila secara utuh oleh partai-partai politik, dan juga Golkar, yang ada. Penajaman ini ditunjukkan oleh aktivitas dalam kampanye pemilihan umum 1992.Sementara itu pengajuan referendum dilihat sebagai suatu parameter dari keberhasilan pembangunan yang justru menumbuhkan sikap kritis dan keinginan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen."

"ABSTRAKGolongan Karya merupakan organisasi sosial politik besar di negeri ini. Ia ditumbuhkan dari keperluan salah satu sendi kekuatan politik (militer) yang sedang bertarung dan berebut bagian-bagian kekuasaan dari suatu sistem politik yang otoriter. Dalam hubungan ini bangunan organisasi menampung berbagai aspirasi, keperluan, keinginan dan juga segala kemungkinan-kemungkinan yang masih gelap saat ia didirikan. Malah ia didirikan oleh dua kelompok yang bersentuhan (Presiden dan militer), tetapi berseteru secara latent, setelah partai-partai politik utama (Masyumi dan PSI) disingkirkan dari panggung politik dan medan pertarungan politik sudah tidak lagi di lembaga perwakilan yang dihasilkan oleh suatu pemilihan umum (September 1955) yang jujur dan demokratis.Perkembangan waktu membawa Golkar ke dunia dimana terjadi pertentangan laten di antara unit-unit organisasinya sendiri. Makalah pola kepemimpinan yang ada dan berkembang, setelah Munas II (1978), memperlihatkan kuatnya campur tangan Dewan Pembina dalam putusan-putusan Dewan Pimpinan Pusat dan jaringan unit pelaksana organisasi dibawahnya. Akan tetapi justru disinilah letak menariknya kajian terhadap organisasi sosial politik ini."

"Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa."