Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas civil society dalam melaksanakan kontrol politik dan dampak dari aksi civil society tersebut bagi proses konsolidasi demokrasi. Penelitian merupakan studi kasus dalam aksi protes civil society pada penetapan APBD 2000 - 2002 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Secara khusus penelitian ini terfokus pada sejunilah pokok permasalahan, yaitu, bagaimana pertumbuhan civil society dan sejauh mana maraknya aksi pengawasan yang dilakukan telah dapat dikategorikan sebagai bentuk tumbuhnya civil society yang kuat; bagaimana efektifitas politik dari aksi protes tersebut; dan dampak dari aksi protes tersebut bagi konsolidasi demokrasidi tingkat lokal.Dalam melakukan formulasi penelitian serta analisis data, penelitian ini didukung oleh teori demokrasi dan civil society. Teori demokrasi diarahkan untuk melihat sejauhmana perubahan politik yang sedang terjadi telah mengarah pada konsolidasi demokrasi dan berdampak pada perkembangan civil society. Sedangkan teori civil society berguna untuk melihat bagaimana perkembangan civil society itu sendiri. Penelitian mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus_ Data penelitian dikumpulkan melalui tiga strategi, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi secara langsung. Analisa data dilakukan secara kuaiitatif, yang mencatat alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan bermanfaatKesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan civil society sangat tergantung pada sistem politik sebuah negara. Pada pemerintahan Orde Baru pertumbuhan civil society banyak mendapat gangguan. Namun ketika anus reformasi berhasil membuka katup politik pertumbuhan civil society menunjukan peningkatan. Sebagai kekuatan yang berada di luar negara dan menjadi penyeimbang bagi negara, civil society di Sumatera Barat telah menunjukan efektifitas gerakan dan berdampak pada prose konsolidasi demokrasi kususnya di tingkat lokal. Malta tidak terlalu berlebihan jika penguatan dan pemberdayaan civil society dapat menjadi altematif bagi konsolidasi demokrasi,khususnya bagi negara-negara yang sedang melakukan transisi ke demokrasi.

---

Civil Society Participation on Controlling Assembly at Provincial Level. Case Study : Protest Action on Determining APBD 2000-2002 to Assembly at Provincial Level of West SumatraResearch proposes to recognize how civil society to effective on politic controlling and its impact to democracy consolidation process. This research is a case study on protest action of civil society in determining APBD 2000-2002 in Assembly at provincial level of West Sumatra_ Specially, the research focuses on several matters; that are, how is the developing of civil society process; how strong the controlling action that has been done, categorized as basis developing of strong civil society; how the politic affectivity of the protest; and the impact of the protest to local democracy consolidation.In performing research formulation and data analysis, it's supported by democracy and civil society theory. Democracy theory was aimed to observe how far the politic changing that lately happening, proposed towards democracy consolidation and impacted to the developing of civil society. Whereas civil society theory was proposed to observe how the developing of civil society itself. The research applied qualitative method by case study approaching. The data were collected through three strategy, that are; library study, interview and directly observations. Data Analysis carried out by qualitative, that recorded chronologically phenomenon, analyzed the effect and impact and acquired deep explanation and useful.The conclusion of the research is the developing of civil society entirely depend upon political system of a state. On new order, the developing of civil society experienced many obstacles. However, when reformation successed to take off the politic valve, the developing of civil society showed many positive improvement. As one of strengths beyond the state and to be counterpart of the state, civil society in West Sumatra has shows its movement affectivity and impact to democracy consolidation process, particularly at local level. Therefore, it didn't remained if reinforcement and empowerment the civil society as an alternative solution to consolidation democracy, particularly, to states that carried out transition process towards democracy."

"Dengan diberlakukannya UU No 22/99 tentang Pemda, telah membawa perubahan mendasar bagi keberadaan kelembagaan pemerintah kecamatan, dari perangkat dekonsentrasi menjadi perangkat desentralisasi. Menyikapi perubahan substansi tersebut, maka kelembagaan pemerintah kecamatan harus menyesuaikan diri dengan paradigma baru tatanan pemerintahan daerah, dimana pelaksanaan otonomi daerah pada daerah kabupaten/kota merupakan suatu keharusan.Mengingat kelembagaan kecamatan belum memiliki tugas pokok yang jelas, sementara pada saat yang sama pemerintah daerah dituntut untuk mensukseskan pelaksanaan otonomi. Kecamatan merupakan salah satu perangkat daerah harus memposisikan kedudukan dan fungsi kelembagaan pemerintah kecamatan agar dapat menjadi sebuah institusi yang kinerjanya membawa dampak bagi kemajuan daerah dan masyarakat. Kecamatan Kemang - kabupaten Bogor misalnya dari hasil penelitian lapangan data menunjukkan bahwa tugas dan fungsi kelembagaan (Perda No. 5/2001) belum mengacu pada Keputusan Bupati Bogor No. 6 Tahun 2002. sehingga perlu adanya pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada UU No. 22/99.Hasil analisis terhadap 4 (empat) variabel utama yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah yakni: kewenangan, kelembagaan, personil dan pembiayaan, secara konsepsi perlu adanya strategi pengembangan kelembagaan pemerintah kecamatan Kemang. Perubahan struktur kelembagaan dan fungsi merupakan yang direkomendasikan guna menyesuaikan dengan visi dan misi yang di emban oleh Pemerintah Kecamatan saat ini.Setelah melakukan pengkajian lapangan, perubahan yang bersifat evolusioner dianggap lebih tepat dalam pengembangan kelembagaan pemerintah Kecamatan Kemang. Pendekatan struktur kelembagaan yang berbentuk lini dan staf masih dianggap relevan, oleh karenanya hal yang mendasar berubah hanyalah departementasi bidang pekerjaan dan fungsi yang harus diemban. Desain kelembagaan pemerintah Kecamatan Kemang secara struktural terdiri dari : Camat, selaku unsur top manajer, sekretaris Camat selaku unsur pimpinan staf, yang memiliki tugas memberi dukungan administratif kepada Camat. Pada level operasional, didesain 4 (empat) seksi masing-masing (1) seksi pemerintahan (2) seksi pelayanan publik; (3) seksi perekonomian; dan (4) seksi kelembagaan dan ditambah 4 unit pelaksana teknis, yakni (a) sub dinas pertanian, perikanan dan peternakan, (b) sub dinas perdagangan, perindustrian dan pariwisata (c) sub dinas bina marga, cipta karya dan pengairan, d) sub dinas tata ruang dan bangunan.vii + 149 hal + 13 FigurDaftar Pustaka 42 buku (Tahun 1976 - Tahun 2003)

---

The enactment of laws No. 22 year 1999 on local government has lead fundamentally change to the existence of kecamatan (sub district) organization, from government apparatus (deconsentration) to local apparatus (decentralization). To anticipate such substantial change, then kecamatan organization should adjust it self wit new paradigms of local government orders in which the autonomy implementation at both district and municipality levels shall be an obligation.

The kecamatan organization has not had its real main duty, meanwhile at the same time local government has been kecamatan demanded to succeed autonomy implementation by which has been one of the local apparatus. then, like or dislike, local government should reposition assignment and function kecamatan organization to be art institution which performance may bring impact for local and society progress. Sub district of Kemang, Bogor district for instance, based on field research it has indicated that the present function and task of organization has not ready wisdom Bupati Bogor No 6 year 2001 it is necessary to develop organization shall be an obligation in order to adjust of lows No.22 year 1999.

The field research it four variable to succeed autonomy implementation comprising a) authority/competence b) organization/institution c) employees d) fund, it is necessary to develop organization sub district of Kemang. Structure and function institution changes at recommendation obligation in order to adjust the vision and mission brought by kecamatan organization.

Upon completing field study, evolutionary changes is deemed more precisely for developing organization of sub district of kemang, organization structure approach in line and staff structure is still deemed relevant due the most fundamental changes is just both departmentalization of work and function should be executed. Hence, the result of organization design of sub district of kemang structurally shall contain of : Head of sub district as top manager element, secretary as staff having main duty for giving administrative support to her/his boss (Head of sub district). In operational levels it is designed four sections comprising : (1) governing section (2) public service section (3) economic section (4) institution section, added with four technical unit which are : a) sub department agriculture, fishing, and cattle raising, b) sub department trading, industry, and tourism c) sub department bina marga, cipta karya and irrigation d) sub department space and building arrangement.

Reference 42 books (year 1976 - year 2003)"

"Akta Catatan Sipil adalah salah satu bentuk pelayanan publik terhadap masyarakat. Dalam pemberian layanan akta catatan sipil, kualitas pelayanan adalah suatu keharusan agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan. Untuk itu setiap pegawai yang terlibat dalam pelayanan ini haruslah memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan. Penelitian ini secara lebih spesifik bertujuan untuk menganalisis signifikansi hubungan antara variabel babas, yakni motivasi kerja pegawai dengan variabel terikat yakni kualitas pelayanan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur. Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep untuk mengukur variabel babas (motivasi kerja), penulis menggunakan Teori Existence, Relatedeness and Growth (ERG) yang dikembangkan oleh Clayton Adelfer. Sedangkan untuk mengukur variabel terikat (Kualitas Pelayanan), penulis menggunakan teori outcome, process related and image-related yang dikemukakan oleh Gronroos.Adapun yang menjadi populasi untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) kelompok, yakni dari unsur pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan dari unsur masyarakat pengguna jasa layanan akta catatan sipil selama 1 (satu) bulan terakhir, yaitu bulan Juli 2004. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh untuk pengambilan sampel dari unsur pegawai Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur dan sampling insidental untuk pengambilan sampel dari unsur masyarakat pengguna jasa layanan akta catatan sipil. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisis koefisien korelasi Pearson product moment dan koefrsien determinasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel motivasi kerja (X) terhadap variabel kualitas pelayanan (Y) dengan koefisien korelasi sebesar 0, 557adalah tergolong cukup erat dan dari hasii uji signifikansi, t hitung = 6,802 > t tabel = 2,000 membuktikan bahwa ada hubungan yang signifikan antara motivasi kerja dengan kualitas pelayanan akta catatan sipil di Kotamadya Jakarta Timur.Hal-hal yang perlu disarankan/direkomendasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : pertama, dalam rangka upaya memotivasi pegawai guna terwujudnya peningkatan kualitas pelayan, maka perlu diadakan suatu kompetisi antar pegawai, dimana pegawai yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat diberi penghargaan. Penghargaan tidaklah harus dalam bentuk materi, tetapi dapat semacam pemberitahuan yang dipasang pada papan pengumuman tentang Pegawai Terbaik Bulan Ini. Kedua, untuk menjembatani kebutuhan masyarakat sebagai penerima jasa layanan, maka perlu dibuat agenda pertemuan rutin dengan masyarakat, misalnya setiap 1-3 bulan sekali. Pertemuan rutin tersebut diharapkan dapat membuat aparat mengetahui secara langsung mengenai kebutuhan, saran dan kritik masyarakat yang pada akhirnya mampu untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga, membuat client's charter sebagai petunjuk dan referensi bagi aparat dalam menjalankan tugasnya yang berisi hak-hak yang dimiliki masyarakat dalam suatu pelyanan. Dalam client's charter terdapat acuan yang jelas mengenai persyaratan pelayanan, waktu, biaya yang diperiukan dan mekanisme pengaduan jika masyarakat sebagai penerima layanan tidak memperoleh pelayanan yang semestinya. Client's charter ini juga sekaligus dapat menjadi pegangan bagi masyarakat untuk ikut memantau dan mengawai jalannya suatu proses pelayanan publik.

---

Relationship Of Work Motivation Towards Service Quality Of Providing Vital Statistics Certificate In East Jakarta MunicipalityOne of the forms of public services towards the society is vital statistics certificate. In providing it. service qualify is a MUST in order to provide satisfactory services to the society as the service users. It is for that reason that all involved personnel must have high work motivation so that they can provide excellent service to the society.

The research is aimed at studying the relationship of work motivation towards service quality. Specifically the objective of this research is to analyze the significance of the relationship between free variable, that is, work motivation, and tied variable, that is. service quality in East Jakarta Municipality Service Office of Population and Vital Statistics. In this research, the operational concept to measure the free variable (work motivation) uses a theory of Existence. Relatedness and Growth (ERG) developed by Clayton Adelfer. As for measuring tied variable (service quality), the writer uses a theory of outcome. process related and image-related stated by Gronroos.

The respondents for the research sample consist of 2 groups, that is, the personnel from the Service Office and the society as the service users who received services in July 2004. The sample collection in this research uses satiated sampling for the personnel of the Service Office and incidental sampling is used to collect sample from the society as the service users.

The results of the research shows that the relationship between work motivation variable (X) and service quality variable (Y) with correlation co-efficient amounting to 0.557 is relatively close and the significance evaluation finding, t count = 6.802 > t table = 2.00n prove that there is a significant relationship between work motivation and vital statistics service quality in East Jakarta Municipality.

The recommendations of this research are as follows: firstly, in an effort to motivate the personnel to realize the service quality improvement, it is necessary to create a competition among them, where those who have given service excellence to the society will be rewarded. The reward is not necessarily in a form of material thing, but it can be a notification on the announcement board saying: This month best employee". Next, to bridge the needs of the society as the service users, it is deemed necessary to make periodic meeting agenda with the society such as once a month or once in three months. This periodic meeting is expected to enable the personnel to know directly the needs, suggestions and critiques of the society which in the end leads to better service quality. Finally, lo make client's charter as a guide and reference for the personnel in implementing their duties which contains the rights of the society in a service, The client's charter states such a clear reference as service prerequisites, time, cost required and complaint mechanism if they do not receive proper services. The client's charter can also act as a guide for the society to participate in observing and monitoring the implementation process of public service."

"Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang Iebih balk, maka institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada rumah sakit daerah menjadi unit swadana adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar rumah sakit daerah dapat dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit sebagai unit swadana adalah berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Budhi Asih. Penelitian ini akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan dan harapan pengguna jasa terhadap layanan yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah dengan Cara membandingkan antara tingkat kinerja dan harapan dari pelanggan dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Sementara untuk rekomendasi tentang faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dipetakan dalam diagram kartesius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai terhadap 100 pasien poliklinik rawat jalan yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik sampling aksidental. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih ini, didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dan : reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pasien terhadap tingkat pelayanan di poliklinik rawat jalan RSUD Budhi Asih sebagian besar berada pada kontinum cukup memuaskan, demikian pula berdasarkan rata-rata untuk setiap dimensi juga berada pada kontinum cukup memuaskan. Sementara dari 18 indikator yang dinilai, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana tergambar pada diagram kartesius berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, terlihat bahwa terdapat 4 faktor yang berada di kuadran A yang berarti faktor tersebut dinilai sangat penting oleh pelanggan, akan tetapi tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Dikuadran B terdapat 7 faktor, hal tersebut menggambarkan bahwa antara tingkat pelaksanaan dengan harapan pelanggan sudah sesuai. Sementara dikuadran C terdapat 5 faktor, artinya bahwa faktor-faktor tersebut dianggap kurang penting oleh pelanggan sementara tingkat kualitas pelaksanaannya dianggap biasa. Terdapat 2 faktor yang berada dikuadran D, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan sementara pelaksanaannya dilakukan dengan balk oleh rumah sakit. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

---

Along with the advancement of knowledge and needs of the society with particular reference to health services, followed by society's demands on better health service quality, health service institution is forced to keep responding to these changes. The policy of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. allowing the Local General Hospitals to transform themselves to be a self-funded unit, is the manifestation of the provincial government's concern on health services in the hospital. The intention is to enable the Local General Hospitals to manage independently and professionally in congruence with the development of societies' demands. One of the success indicators of the hospital as a self-funded unit is based on the customers satisfaction towards the health services they provide. Based on this, the writer conducts a research on customers' satisfaction level as service users towards on coming-basis polyclinic health services in Budhi Asih Local General Hospital. The research will focus on the customers' perceptions or responses towards the services provided and their expectations towards quality services.

To find out the customer's satisfaction level the writer uses a method of performance and interest analysis by way of comparing between performance level and customer's expectations. As for the recommendations on factors or attributes which influence the customer's satisfaction is outlined in Cartesius diagram. The method of the research uses survey method towards a hundred on coming-basis patients of polyclinic which were randomly taken by using accidental sampling technique. The customer's satisfaction level towards health services in Budhi Asih Local General Hospital is based on service quality dimension comprising of reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible. Based on the research findings it can be concluded that the patient's perceptions towards health services level in on coming-basis polyclinic of Budhi Asih Local General Hospital the majority stands in the continuum of relatively satisfactory, it is also the case for each dimension based on average. From 18 measured, based on analysis result as illustrated in Cartesius diagram in terms of factors that influences patient's satisfaction, it can been seen that there are four factors in A quadran meaning those factors is considered very important by the customers, however the implementation level remains not yet satisfactory. In B quadran there are seven factors that ilustrated between implementation level and customer's expectations already appropriate. As in C quadran there are five factors meaning that those factors are considered less important by the customers whereas the implementation quality level is considered ordinary. In B quadran there are two factors which show that those factors are considered not too important by the customers whereas the hospital has done it well. The research findings can be considered as an input for the hospital management in an effort to improve service quality in the future."

"Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka dukungan keuangan merupakan faktor yang sangat penting bagi terealisasinya maksud tersebut. Olch karenu itu, pengelolaan keuangan Daerah yang tepat, efisien, efektif dan bertanggung jawab seperti yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan sangat diperlukan. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah proses pencairan anggaran. Proses ini dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang merupakan bukti penyediaan kredit, pengendalian kredit dan pengawasan kredit terhadap suatu program atau kegiatan yang akan diiaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah bukti pembebanan anggaran terhadap kegiatan atau program dari unit-unit di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan segera direalisasikan. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi merupakan salah satu pelayanan administratif di bidang keuangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DIG Jakarta yang setiap tahunnya bertambah sesuai dengan pertambahan jumlah anggaran Pemerintah propinsi DIG Jakarta. Pelayanan Administratif ini diberikan Biro Keuangan kepada unit-unit di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya kepada para Pemegang Kas/Bendaharawan. Dengan demikian lingkup pelayanan penerbitan Surat Keputusan otorisasi ini bersifat internal. Dalam upaya peningkatan dan perbaikan kualitas pelayanan atau kinerja aparat maupun instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, maka seringkali Pemerintah Daerah mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai cara dalam meningkatkan kinerja aparat tersebut. Salah satunya adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) ini melalui berbagai kebijakan yang telah berulangkali dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Bertolak dari latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah implementasi kebijakan mempengaruhi kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ?Dan permasalahan di atas, maka penelitian ditujukan untuk melihat sejauhmana hasil implementasi kebijakan yang dijalankan dan hasil kualitas pelayanan penebitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan kepada Para Pemegang Kas di lingkungan unit Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dan selanjutnya mengukur sejauh mana pengaruh dari implementasi kebijakan tersebut terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Biro Keuangan. Untuk mengukur sejauhmana keberhasilan implementasi kebijakan dalam mencapai sasaran dini lai dari faktor Komuni kasi, Sumber-sumber, Sikap dan Struktur Birokrasi yang akan menjalankan kebijakan dimaksud. Sedangkan untuk Kualitas Pelayanan diukur dari faktor Tangibels, Reliability, Responsiveness. Assurance dan Empathy yang berada di Biro Keuangan. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijalankan oleh aparatur Biro Keuangan menurut Pemegang Kas sudah baik. Demikian juga terhadap kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi yang diberikan oleh Biro Keuangan adalah baik. Sementara berdasarkan analisis data yang dilakukan dapat dilihat bahwa pengaruh implementasi suatu kebijakan sangat mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi sebesar 73.2%. Dengan demikian implementasi suatu kebijakan Keuangan Daerah yang balk dan optimal akan berpengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan kulitas pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi pada Biro Keuangan.Sementara berdasarkan hasil uji parsial terhadap masing-masing faktor dari implementasi Kebijakan dan Kualitas Pelayanan, diperoleh hasil adanya pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor lmplcmentasi Kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan. Dengan demikian apabila faktor-faktor implementasi kebijakan dijalankan dengan baik dan optimal maka hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan terhadap faktor-faktor kualitas pelayanan. Untuk lebih meningkatkan kepuasan Pemegang Kas terhadap implementasi kebijakan yang dijalankan oleh aparat Biro Keuangan maka ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki yaitu kekonsistenan dalam menjalankan kebijakan, pengawasan maupun evaluasi dari pejabat Biro Keuangan maupun instansi pengawas terhadap implementasi kebijakan, perlunya kesadaran alas insentif yang lebih yang diteeima aparat sehingga perlu meningkatkan kinerjanya dan pengenaan sanksi terhadap aparat yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Sementara untuk Kualitas Pelayanan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO), yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kebersihan, kerapihan, ketenangan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan. peningkatan kepercayaan dari pars Pemegang Kas serta sikap yang mau menerima kritikan dan saran untuk perbaikan pelayanan. Dalam rangka mempercepat prosedur penerbitan Surat Keputusan Otorisasi, maka sebaiknya penerbitan Surat Keputusan Otorisasi ini diterbitkan sekali setahun yaitu pada awal tahun anggaran berjalan setelah APBD disyahkan oleh DPRD. Selain itu. perlunya penyederhanaan dalam proses penerbitan baik melalui pengurangan simpulsimpul maupun pelimpahan penandatangan Surat Keputusan Otorisasi kepada pejabat Biro Keuangan.

---

In an effort to smoothen the implementation of governance, development and services to the society in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. It is, therefore, necessary to hove financial bock up as the crucial factor to realize the above intention. Because of that, it is necessary to have an accurate, efficient, effective and responsible local finance management as staled in various policies. One of the important aspects in the local finance management is budget supply. This process starts with the issue of Authorization Decree as q proof of cede provision. credit control and credo monitoring towards q program or an activity conducted by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. In that case. Authorization Decree acts as a proof of budget imposement towards a program or an activity of each unit in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta stipulated in the Provincial Budget that are soon realized.

The issue of Authorization Decree is one of the administrative services in finance which becomes the task and responsibility of the Finance Bureau of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The issue of Authorization Decree always increases year by year in line with the increasing budget figures of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. This service is provided by the Finance Bureau for all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta particularly for the treasurers. In that case, the scope of the services is internal in nature. In an effort to increase and improve the service quality or the personnel performance as well as the institutions in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta, the provincial government often issues various policies as a way to increase the personnel performance. One of them is the effort to increase service quality of issuing Authorization Decree through various policies that are repeatedly issued by the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta.

Based on the above background, the matter raised in this research is whether the policy implementation influences the service quality of issuing Authorization Decree. Therefore. the research is aimed at looking at to what extent the results of the policy implementation conducted and the results of the service quality of issuing Authorization Decree provided by the Finance Bureau for the treasurers in all units in the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. And then it also measures to what extent the impact of the policy implementation towards the service quality provided by the Finance Bureau. To measure to what extent the success of the policy implementation in the target achievement, these are indicated by such factors as communication, resources, attitudes and structure of bureaucracy that implement the policy. As for the service quality in the Finance Bureau it is measured by such factors as tangible, reliability. responsiveness, assurance and emphaty. Based on the research findings, it shows that the implementation of the Local Finance Management Policy conducted by the Finance Bureau personnel, according to the treasurers, is already sound. This goes the same for the service auality of issuing Authorization Decree granted by the Finance Bureau. While based on the data analysis conducted it shows that the impacts of implementing a policy heavily influencing the level of service quality amounting to 73.2%. In that case a good and optimum implementation of a policy of the Local Finance will have significant influence towards the service quality of issuing Authorization Decree in the Finance Bureau.

While based on partial evaluation findings towards the respective factors from the Policy Implementation and the Service Quality, it shows that there are significant impacts from the factors of the policy implementation towards the service quality. In that case if the policy implementation is optimums well conducted, it will lead to the improvement towards the service quality factors. To better increase the treasurers' satisfaction towards the policy implementation conducted by the Finance Bureau personnel. there are a few things that can be increased and improved, that is, consistency in implementing a policy, supervision and evaluation from the Finance Bureau officials and the inspectors towards the policy implementation; there needs to be a concern on a more acceptable incentives for the personnel to increase their performance and the enforcement of punishment towards those who do not implement the policy.

As for the service quality of issuing Authorization Decree, what they need to increase and to improve are cleanliness, tidiness, tranquility and comfort in providing services, building trust among the treasurers as well as an attitude that accepts criticism and suggestions for the service quality improvement. In the framework of accelerating procedures of issuing Authorization Decree, they should only issue it once a year, that is, in early months of a fiscal year right after the the Provincial Budget is approved by the Regional Legislative Council. Apart from that, it is necessary to simplify the process of issuing the Decree both through cutting the red tape and delegating the signing of the Authorization Decree to the official of the Finance Bureau towards quality target accomplishments periodically. The ISO application should not only be focussed on 5 sub-districts and sub-service offices that have owned ISO certificates, but also to all sub-districts in the Special Territory of the Capital City of Jakarta and to all license products that are issued gradually can apply the ISO. The Service Office of Building Structure and Control of The Special Territory of the Capital City of Jakarta should make process revision continuously to increase the internal customers' satisfaction, to be able to minimize the internal hindrances in applying the ISO and to make an effort to meet the needs of the external customers."

"Kebijakan baku mutu limbah cair industri dimaksudkan untuk mengendalikan beban pencemaran yang berasal dari sumbernya yaitu industri. Walaupun kebijakan tersebut sudah diimplementasikan melalui program Prokasih, tetapi pencemaran masih tetap tinggi dan banyak industri yang tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, ingin diteliti bagaimana implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut khususnya pada industri pelapisan logam. Dalam penelitian ini hanya difokuskan evatuasi implementasi kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan Iogam yang ada di Jakarta Timur.Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan metode deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada industri pelapisan logam sebagai sasaran kebijakan. Selain itu juga informasi didapat dari wawancara mendalam terhadap informan yang sengaja dipilih yaitu yang mengetahui dengan baik kebijakan tersebut dan implementasinya serta kelompok yang terkena kebijakan maupun masyarakat yang terkena dampak. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan telaah dokumen atau laporan tentang implementasi kebijakan tersebut Populasi dari penelitian ini adalah seluruh industri pelapisan logam yang berada di Jakarta Timur, dan metode pengambilan contohnya adalah census. Pengolahan data dilakukan dengan mengkoding data yang terkumpul, ditabulasi, dikonversikan kedalam angka menurut Skala Liked sehingga selanjutnya dapat diolah dengan bantuan perangkat Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 12. Setelah itu dilakukan analisis data, dimulai dengan uji vafiditas, uji reliabilitas, distribusi frekuensi dan korelasi rank's Spearman untuk mengetahui hubungan variabel terhadap implementasi kebijakan. Selanjutnya dianalisis lebih mendalam dengan hasil wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang sempuma.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair secara umum dikatakan ?baik?, yaitu efektif, cukup dapat memecahkan masaiah, adil terhadap semua pihak dan berguna bagi masyarakat namun belum dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan yaitu mengendalikan beban pencemaran karena ada pengecualian terhadap parameter debit dan beban limbah cair yang tidak dapat dipenuhi vleh industri dan tidak dilakukan penindakan terhadap pelanggaran tersebut. Dari analisa korelasi rank's Spearman diketahui bahwa variabel/faktor struktur birokrasi/organisasi, komunikasi dan kepatuhan berpengaruh secara sangat signillkan terhadap implementasi kebijakan baku mutu Iimbah cair tersebut. Sementara variabel dana dan sarana berpengaruh secara signitikan terhadap implementasi, sedangkan variabel pelaksana dan kondisi lingkungan tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan.Dalam implementasi kebijakan baku mutu limbah cair tersebut, struktur organisasi yang meliputi pembagian tugas, pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang ditetapkan dan koordinasi sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kurangnya koordinasi, pembagian tugas yang masih turnpang tindih menyebabkan implementasi kurang berhasil. Walaupun pelaksanaan tugas sudah sesuai prosedur, tetapi karena ada diskresilpengecualian terhadap parameter yang tidak dapat dipenuhi sasaran menyebabkan implementasi tidak dapat mencapai tujuan. Di samping itu dengan kurangnya jumlah personil pelaksana dan dukungan dana dan sarana maka pengawasan dan pemantauaan sebagai kunci keberhasilan implementasi tidak dapat dijalankan dengan baik. Disamping itu dengan faktor kepatuhan yang masih sangat rendah dari kelompok sasaran dan pengawasan yang kurang maka implementasi tidak dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, lancar dan pelaksana dapat menjelaskan dengan baik kebijakan yang diberlakukan.Dari penelitian tersebut beberapa implikasi dan saran diusutkan adalah (1) kebijakan baku mutu limbah cair terhadap industri pelapisan logam tetap diperlukan untuk mengendalikan beban pencemaran dan melindungi lingkungan, akan tetapi perlu dikaji Mang terhadap parameter yang bermasalah, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan, (2) perlu penambahan jumlah personil pelaksana disamping peningkatan kemampuan pelaksana melatui training dan pendrdikan, (3) pengawasan aktif perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan dari sasaran karena kebijakan tersebut wajib dilakukan dan wajib ditaati, selain ifu (4) koordinasi balk internal dan eksternal periu ditingkatkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas. (5) Untuk membantu pengawasan aktif, maka masyarakat perlu dilibatkan dan diberdayakan karena masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung jika terjadi pencemaran.

---

The main goal of policy of effluent standard on industrial waste water is to control industrial pollution load at its source. Although the policy has been implemented through dean river program (Prokasih) but the pollution load is still high. This was due to most of industries did not do well, or industries could not meet effluent standard. Thus, study on how the policy of effluent standard of industrial waste water implemented, especially on electroplating industry, is very urgent. Research focused on evaluation of policy implementation on effluent standard of electroplating waste water at East Jakarta

The research methodology was based on analytical description conducted by survey, and quantitative analyzes. Primary data were collected by conducting survey to electroplating industries, by interview to policy implementers who are appointed because of their capacity, position, ability and experience on policy implementation, and community resident near factory. While secondary data were collected from literature reviews, documents analyzes and reports of policy implementation. Analyzes were conducted in electroplating industries at East Jakarta, and sampling was conducted by taking all of the populations or usually called census. Collected data then processed by coding, tabulating, converted into scale number using Likert scale, and statically analyses was conducted by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Window version 12. Data analysis includes validity, reliability, frequency distribution and correlation of ranks Spearman to test correlation of variables to implementation. Depth interview were conducted to get a comprehensive understanding about the policy implementation of effluent standard on electroplating waste water.

The result showed that the implementation of effluent standard on electroplating industrial waste water generally was good, effective, moderate to solve the problems, fair to stakeholder, and useful to society, however, it could not achieve the expected goal, because of exception on pollution load and maximum debit that can not fulfilled by industries but no penalty for this fault. From rank's Spearman correlation analysis, organization structure, communication and obedience gave very significant result to policy implementation, while financial resources and facilities influenced the implementation significantly, however, other variables, such as implementer and environmental condition did not give significant effect to .the policy implementation.

Organization structure in the policy implementation of effluent standard includes task distribution, realization task as standard operating procedure (SOP) and coordination gave significant result to stipulate success or failure of the policy implementation. Lack of coordination and overlap in task distribution caused implementation failure, although realization of task conducted following SOP. This was because of discretion for pollution load that lead to fail on goal achievement, Number of personnel and financial support are important key of policy implementation. These were mainly caused controlling and monitoring system could not run well. Moreover, low obedience of the policy target and lack of control also caused the implementation could not succeed to achieve the expected goal. It was observed communication in this implementation running well, due implementer could explain policy to target well.

The followings are policy recommendation of our studies (1) the policy of effluent standard on industrial waste water especially electroplating industry is important and still required to control industrial pollution load and to protect environment and human being from industrial activities. It is important to pay critical attention on defining pollution load, and maximum water debit, and carried out impact assessment in order to policy implemented correctly, and goal achieved as it is expected. (2) More policy implementers are required, and their skill and competency advancement by pursuing training or education are necessary. (3) Active controlling is required to improve the obedience of policy target, and to impress that policy is obligation. (4) Internal and external coordination should be improved, and (5) community participation is important and must be improved to help active control on the policy implementation."

"The enforcement of Law No. 22 Year 1999 on the Regional Autonomy Administration, which later was substituted by Law No. 32 Year 2004 regarding regional Administration , that had brought about different new paradigm in establishing the autonomy, has basically changed the practices of running the local government. One of them concerns the positions, duties, function and the authority of Sub-district Head. The change will both directly and indirectly change the structure of organization, its funding, staffing, meeting its logistic requirements and accountability.The change began with its definition about the "Sub-district" itself. In Law No. 5 Year 1974 about Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Governance Principles), Sub-district is an administrative Territory in the cause of de-concentration, namely within the circle of the. government bureaucracy locally executing public service_ While in Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government, Sub-district is an operational territory as a part of the municipality. This corresponds to what mentioned in Chapter 120, Article (2) regarding as follows: The municipality level consists of the local secretariat, regional agency, local technical bodies, sub-district and village. On its position, it is indirectly obliged to execute the authority of the municipal. This is found in chapter 126 article (2) Law No. 32 year 2004 regarding Regional administration, declaring that : The head of the sub-district in carrying out his/her duty receives the authority delegation from the mayor to handle the locallautonomy matters.Specifically for Tangerang municipality government, the decree of the mayor No. 02 year 2003 regarding the delegation of done of the municipality administration to the head sub-district across Tangerang territory was issued. There are some sectors out of 10 areas of authority that have been delegated to the sub-district head, among others : Transportation, general works, land matters, population affairs, trading, industry and cooperation, social matters, peace and order, licensing, tax and retribution, and secretarial matters. Two years' time has lapsed since its issuance, but the implementation of this authority delegation to the sub-district has not been optimally exercised.Starting from the curiosity for the actual reasons for the situation, a study has been made. The study used the qualitative method by accumulating the data through direct interview to relevant official, literature study and secondary data.The result shows that the delayed implementation of this authority delegation from the municipality administration to the head sub-district is caused by technical matters as to how it should be carried out. This is due to the decree of the mayor of Tangerang regarding the authority delegation has not been followed with required direction for its implementation and method which in the field has caused uncertainly as to how to do it. Besides, there are still other factors that also has caused the Tangerang mayor decree has not been implemented optimally, among others : human resources problem, financing aspects, requisite needs which have not been fully provided by the city administration. This means no other that the decree issues, has not been sufficiently supported by the above mentioned three factors. Coordination aspect has also become an additional cause for the delay of such implementation. The sub-district administration and Agency could not easily construct the required coordination, there's no coordination mechanism: The Tangerang Mayor's Decree No. 2 year 2003, could not sufficiently be made basic of coordination between the district held and the related body. The organization structure aspect has made it difficult to implement the authority. The existing structure within the sub-district administration is not compatible with the amount of sectors delegated, and the delegation aspect itself has caused the delay of the implementation. This due to existing doubt or reluctance of the related agency to voluntarily delegate some of the authority as have been regulated in Tangerang Mayor decree No. 2 year 2003.Some implication of this study is that it is necessary to create operational and technical directions for the Tangerang Mayor's decree No. 2 year 2003, that in the field, practice can be made easier if the sub-district be provided with the actual authority, like certain permits, that the sub-district administration service may become miniature of in its territory. This is all mainly done in the framework of providing better public service. It's undoubtedly, support of human resources, sufficient financial back up, requisite/perquisite availability is indispensable to help implement the message contained in the city major mentioned above. It's also of necessity to reconstruct the sub-district organization to make it more optimal in its status, especially in existing its main obligation and function."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, (2) Pengaruh perubahan organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, dan (3) Pengaruh kualitas pelayanan dan perubahan organisasi secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku: wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan perasaan senang hati bersedia untuk patuh, tunduk. dan taat kepada peraturan, nilai dan norma yang ada sebelumnya. Kualitas pelayanan adalah pemberian pelayanan kepada wajib pajak yang dapat diukur dengan indikator (1) Tangibles (2) Reliability (3) Responsivness (4) Assurance dan (5) Emphaty. Perubahan organisasi adalah perubahan yang diterapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang diwujudkan pada penerapan Sistem Administrasi Modern. Populasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Sedangkan sampel penelitian diambil dengan metode simple random sampling. yaitu sebesar 200 responden (Wajib Pajak).Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif: Sementara itu instrumen pengumpulan data disusun dalam angket yang menggunakan skala model Liken. Analisis data dilakukan pada taraf signifikansi 95 % dan hasilnya adalah: (1) Terdapat pengaruh yang positif Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,602. Dan koefisien determinasi adalah sebesar 0,363. Hal ini menyatakan bahwa 36,30 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan melalui regresi regresi Y = 16,240 + 0,594 X1. Berdasarkan hasil pengujian signifikasi temyata bahwa korelasi X1 dengan Y signifikan, hal disebabkan karena thitung 6,529 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Kualitas Pelayanan secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. (2) Terdapat pengaruh yang positif Perubahan Organisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Koefisien korelasi untuk hubungan kedua variabel ini adalah sebesar 0,565. Koefisien determinasi yaitu sebesar 0,319 yang berarti bahwa 31,90 % variasi yang terjadi pads Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Perubahan Organisasi melalui regresi Y = 21,537 + 0,551 X2.Berdasarkan hasil pengujian signifikansi ternyata bahwa korelasi X2 dengan Y signifikan. Hal ini dibuktikan dengan thitung 5,210 > ttabel 2,576, maka Ho ditolak yang berarti variabel Perubahan Organisasi secara signifikan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif variabel Perubahan Organisasi terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak teruji kebenarannya. (3) Terdapat Pengaruh yang signifikan Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Perhitungan korelasi ganda antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y menghasilkan koefisien korelasi sebesar R = 0,663. Koefisien determinasi sebesar 0,440. ini menunjukkan bahwa 44 % variasi yang terjadi pada Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi, melalui regresi Y = 9,575 + 0.412X1 + 0,325X2, Uji keberartian dengan menggunakan uji F menghasilkan Fhilung sebesar 77,432 Karena {Fh = 77,432 > Ft = 3.89), maka Ho ditolak yang berarti Ha diterima sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan dan Perubahan Organisasi secara serentak (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak."

"Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan menjadi masalah serius di beberapa Negara berkembang. Keberhasilan berjalannya sistem self assessment, sangat terpengaruh oleh tinggi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pajak Jika suatu tingkat kepatuhan pajak di suatu negara relatif rendah, yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah adalah mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi. Mencari akar permasalahan yang sebenarnya jauh lebih baik daripada menggalakkan penagihan, tetapi tidak mengimbanginya dengan pelayanan yang memuaskan. Pelayanan seharusnya tidak boleh lagi dilakukan "ala kadar"nya karena akan membentuk citra yang kurang baik, yang pada akhimya akan merugikan pemerintah jika image tersebut ternyata membentuk sikap "tax phobia". Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak mendapat Iayanan yang cepat, bersih dan memuaskan. Kualitas pelayanan mempunyai dimensi reliabilitas (Reliability), daya tanggap (Responsiveness), jaminan (Assurance), empati (Empathy) dan bukti fisik (Tangibles). Peningkatan kualitas pelayanan perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjaga kepuasan Wajib Pajak. Demikian halnya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bogor, sebagai kantor pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat tidak terlepas dari masalah pelayanan.Penelitian mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan tingkat kepuasaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diukur dari dirnensidimensi kualitas pelayanan dan untuk mengidentifikasi pengaruh Kepuasan Wajib Pajak atas Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Jumlah sampel dalam penelitian ini, berdasarkan rumus Slovin berjumlah 393 orang. Sedangkan jumlah responden yang mengisi dan mengembalikan kuesioner penelitian ini berjumlah 186 orang. Menurut Sekaran, umumnya tingkat pengembalian kuesioner adalah rendah. Tingkat pengembalian sebesar 30 % dapat dipertimbangkan untuk diterima. Di dalam penelitian ini jumlah responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 186 prang (47,33%). Dengan tingkat pengernbalian kuesioner sebesar 47,33% maka jumlah responden dalam penelitian ini dapat diterima. Sedangkan untuk menentukan anggota sampel penulis menggunakan Convenience Sampling.Kepuasan Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Bogor dibentuk oleh kelima dimensi pelayanan yaitu Reliabilitas, Daya Tanggap, Jaminan, Empati dan Bukti Fisik. Dari hasil analisis kepuasan Wajib Pajak diperoleh basil, Pelayanan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Bogor belum memenuhi harapan Wajib Pajak. Hal ini terlihat dari rata-rata harapan Wajib Pajak lebih besar dari rata-rata yang dirasakan Wajib Pajak untuk kelima dimensi kepuasan. Dari kelima dimensi Kepuasan Wajib Pajak, dimensi Empati mempunyai korelasi terbesar terhadap Kepatuhan Wajib pajak dan dimensi Reliabilitas mempunyai korelasi terkeeil terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian Kepuasan Wajib Pajak secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Low tax compliance is a matter of serious concern in many developing countries. The success of the self assessment system, depend on high and low of consciousness of people to tax. If level of tax compliance in one state is relative low, the first it is done by government is looking for solution why it happens. To looking for of the root problem which the better than incite the pressing a claim but not equal with satisfaction for servicing. The servicing is not done with careless because it will form the bad image, and at the last will inflicted a loss upon the government if the image will form "tax-phobia". The people as the taxpayers reserve the right, quickly service, clear, and satisfied. Dimension of service quality are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and tangibles. Raising the service quality must do continuous to keep the taxpayers satisfaction. Thus, in Bogor of Tax Office Service, as the public service office has direct relationship with the taxpayers are not apart from the service problem.

This research has goals to description the level of taxpayers satisfaction will be able to pay their obligation is measured from service quality dimension and identification influence of taxpayers satisfaction on services to taxpayers compliance,

The total of samples in this research based on Slovin formula is 393 respondents. But, the totals of respondents who fill and return the questionnaires are 186 respondents. Base on Sekaran's opinion that the return rate of questionnaires is typically low. A 30% of response rate is considered to accept. In this research the total of respondents who return the questionnaires are 186 (47,33%), so the total of respondents in this research can be accepted. While to determine of samples, the researcher used the convenience sampling.

Taxpayers satisfaction in Bogor of Tax Office Service is composed from fives dimension of services which are reliability, responsiveness, assurances, empathy, and Tangibles. As result of analysis from taxpayer?s satisfaction, the servicing in Bogor of Tax Office Services has not got good services to taxpayers. This is shown by average taxpayers expectation is more than average taxpayers perceived for the fifth services dimension. From fifth dimension of services, the empathy dimension has greater correlation to taxpayer?s compliance and the reliability dimension has smallest correlation to taxpayer?s compliance. So, taxpayer?s satisfaction has influence very significant to taxpayer?s compliance."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Lokal Kabupaten Jembrana yang mencakup detail proses efisiensi yang dijalankan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan langkah efisiensi, baik pendorong maupun penghambat serta peran kebijakan efisiensi terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Topik efisiensi birokrasi ini penting mengingat probIem klasik yang dihadapi oleh kebanyakan organisasi birokrasi justru adalah Inefisiensi. lnefisiensi birokrasi inilah yang menurut Lusk daiam Midgley sebagai salah satu sebab penting yang menghambat proses pembangunan sosial. Pada saat yang sama Pemerintah Kabupaten Jembrana berhasil menampilkan jati diri sebagai organisasi birokrasi yang efisien. Pada kenyataannya juga, nama baik Kabupaten Jembrana dalam hal keberhasilan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat diawali dengan keberhasilan kebijakan efisiensi di segala sektor.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi Iapangan, wawancara dengan para informan dan studi kepustakaan. Sementara itu terhadap pemilihan informan menggunakan Purposive Sampling dengan informan mencakup : Bupati Kabupaten Jembrana, Asisten I, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, para kepala bagian, kepala subbagian. Hasil penelitian ini dianalisis dengan mengaitkan dengan kerangka pemikiran Strategi Efisiensi Birokrasi Pemerintah Daerah.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah strategi efisiensi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana adalah Strategi DOA (Dana, Orang dan Aset / Alat), yaitu pendayagunaan anggaran keuangan, personil temasuk struktur organisasi dan seluruh aset / fasilitas / sarana secara seefisien mungkin dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan, manfaat dan kesinambungan yang mengacu pada tujuan organisasi pemerintah daerah dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Masing-masing strategi efisiensi tersebut dapat uraikan sebagai berikut:Pertama, efisiensi dana. Efisiensi dana ini dimulai sejak perencanaan anggaran, pelaksanaan / penggunaan anggaran sampai pertanggungjawaban / pengawasan. Efisiensi pada perencanaan dilakukan dengan:1).Anggaran berbasis kinerja, sehingga memudahkan penetapan program yang betul betul bermanfaat 2).Skala prioritas, yaitu dengan mengutamakan peningkatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan daya beli, sesuai dengan indikator HDI ( Human Deveiopment Index ). 3).Pemaparan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) pada saat pengajuan anggaran unit kerja. Efisiensi pelaksanaan anggaran diiakukan dengan cara :1). Pelaksanaan pola rutin bukan proyek 2).Standarisasi harga barang dan nilai pekerjaan melalui Standar harga Dinamis dan Tim Owner Estimate. 3). Paradigma anggaran bersisa. 4).Sistem Kas Induk 5).Investasi / pendayagunaan dana. Efisiensi dalam pengawasan, yaitu pemeriksaan SPJ (pertanggungjawaban) sesuai dengan standarisasi harga, sehingga pengendalian pencegahan penggelembungan harga bisa efektif. Kedua, efisiensi orang atau personil. Dilakukan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah daerah. Ketiga, efisiensi aset/alat. Antara Iain dengan pemanfaatan aset bempa gedung, tanah dan Iain-Iain secara maksimal. Langkah efisiensi yang paling berpengaruh adalah poia Owner Estimate (OE) yang menghasilkan penghematan dana yang sangat besar dan relatif mudah dalam pelaksanaannya.Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan efisiensi yang diiakukan adalah faktor eksternal seperti reformasi dan arus otonomi daerah ( yang mempengaruhi sisi wewenang yang Iuas, keuangan daerah dan dukungan perangkat peraturan pemerintah yang reformatif ), kesatuan Iokasi kantor / dinas yang memudahkan koordinasi serta kepemimpinan bupati yang kuat. Faktor-faklor penghambat yang dihadapi adalah aspek perilaku aparatur pelaksana yang sebagian masih terbiasa dengan ?gaya orde baru?. Hambatan iainnya yang ditemui dalam pelaksanaan tugas aparatur adalah terlalu beratnya beban kerja pada unit kerja tertentu sebagai konsekwensi efisiensi struktur organisasi birokrasi dan kurangnya fasilitas seperti ruangan bagi unit kerja tertentu yang intensitas pekerjaannya tinggi dan jumlah personilnya banyak.Peran kebijakan efisiensi di segala bidang adalah tersedia dana dan sumber daya Iainnya secara relatif besar untuk alokasi pembiayaan program yang berhubungan Iangsung dengan kesejahteraan masyarakat seperti program peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan dan daya beli masyarakat.Rekomendasi bagi Kabupaten Jembrana adalah perlu peninjauan aspek keseimbangan beban kerja baik lingkup organisasi unit kerja maupun secara personal dan ketersediaan fasilitas terutama ruangan yang memadai. Bila perlu sebagian unit kerja dimekarkan kembali (seperti Bagian Umum / Perlengkapan dan Bidang-bidang pada Dinas Kerkesos). Mengenai ruangan, juga perlu ada penambahan terutama untuk Bagian Umum.Bagi daerah Iain di seluruh Indonesia perlu mempelajari pola efisiensi yang dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Jembrana dan melakukan replikasi sesuai kondisi masing-masing, terutama pola efisiensi OE (Owner Estimate) Saran untuk Pemerintah Pusat, Depdagri perlu meningkatkan sosialisasi terhadap berbagai inovasi dan efisiensi yang dilakukan oleh Kabupaten Jembrana dan juga kabupaten Iainnya yang memiliki keunggulan tersendiri berupa pendokumentasian program efisiensi/inovasi secara rinci (bisa berupa kerjasama dengan pihak-pihak yang telah melakukan penelitian tentang Jembrana), memperbanyak kemudian didistribusikan ke seluruh kabupaten serta meningkatkan penghargaan (reward) bagi daerah-daerah berprestasi."