Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Parallel market exchange rate has a very important role in the economy. The definition of Parallel market or Black market is buying or selling of products and commodities, or engaging in exchange of foreign currencies in violation of government restriction. The purpose of this illegal transaction is usually to avoid the tax government imposes on the transactions. The crucial thing parallel plays in the economy is that it influences both the domestic transaction, through which the domestic monetary system works, and the international transaction, which led to the inequilibrium of balance of payment. There are many causes which stimulate the emergence of demand and supply of parallel market foreign exchange. Widespread trade restrictions and foreign exchange controls have resulted in inefficient patterns of resource use and led to the emergence of parallel markets in goods and foreign currency in many developing countries. The evidence collected over the past few years has shown that current account restrictions (including import licences, foreign exchange allocations, and import deposit requirements) create incentives for illegal transactions, such as smuggling and fake invoicing, as well as capital flight and capital inflows via unofficial channel. This paper examines the implication of the existence of illegal trade transactions and parallel currency markets for short-run policymaking in Indonesia, using a macroeconomic model that incorporates currency substitution features and forward-looking rational expectations. By using the Agenor model, a type of simultaneous-equation simulation model, and the two-stage least square method to estimate the parameter of the model, we found that parallel market for foreign exchange is statistically significant in Indonesia. It is shown that the existence of parallel market influences the economic structure and the adjustment process on the policy shock government imposes on. It is shown econometrically that the macroeconomic model used in this study is stable and valid. It means that the model is able to explain the presumed phenomenon quite satisfactorily. Therefore, this model can be used as an alternative approach to simple macroeconomic model building, which incorporating the parallel market exchange rate phenomenon. In addition, this model is also developed incorporating the fully anticipated policy, or rational expectation, and currency substitution features."

"Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk membuktikan adanya pengaruh akumulasi utang luar negeri pemerintah terhadap tabungan nasional, investasi domestik dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi. Dan model yang diterapkan adalah Foreign Debt Accumulation Model yang dikembangkan oleh Fry (1989). Model yang berupa persamaan simultan tersebut akan diuji deugan menggunakan metode regresi TSLS. Dari hasil pengujian model tersebut menunjukkan bahwa rasio stok utang luar negeri pemerintah mempunyai pengaruh yang nyata terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik, baik secara linear maupun nonlinear. Selama periode yang diteliti (1971-1992), secara linear, rasio stok utang luar negeri pemerintah terhadap GNP mempunyai pengaruh yang negatif terhadap rasio tabungan nasional (SNY) maupun rasio investasi domestik (IY). Sementara, secara nonlinear (dengan menggunakan rasio stok utang pemerintah terhadap GNP dalam bentuk kuadrat/pangkat dua), rasio stok utang luar negeri mempunyai pengaruh yang positif terhadap rasio tabungan nasional maupun rasio investasi domestik. Pengaruh positif rasio utang luar negeri pemerintah terhadap rasio tabungan nasional dan rasio investasi domestik melebihi (outweigh) pengaruhnya yang negatif pada rasio utang melebihi sekitar 0,4. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketidakefektifan dan inefisiensi dalam penggunaan utang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga menurunkan pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi."

"Dalam era globalisasi ini faktor produksi tenaga kerja juga dapat berpindah-pindah anrtar negara sebagaimana layaknya faktor produksi modal. Sejak tahun 1990-an arus investasi asing langsung dan arus tenaga kerja ke kawasan Asia Timur (dimana Indonesia berada) mengalir dengan derasnya. Dibandingkan dengan Malaysia ataupun Thailand, selama ini Indonesia ternyata tertinggal baik dalam mengundang investasi asing langsung maupun menghasilkan devisa dari ekspor-impor tenaga kerja. Skripsi ini bermaksud mengetahui kinerja strategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang selama ini dijalankan Indonesia. Juga ingin dilihat bagaimana Indonesia menyiapkan kedua strategi tersebut untuk menghadapi persaingan global di masa depan. Hubungan kedua strategi tersebut dengan strategi industrialisasi juga ingin diketahui. Malaysia yang notabene merupakan negara yang memiliki kesamaan saat memulai pembangunan, budaya, ras, ataupun agama dengan Indonesia, dijadikan pembanding. Metode penelitian yang dianggap cocok untuk permasalahan ini adalah studi pustaka. Analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Karena adanya masalah dengan kualitas data, maka analisis kuantitatif dengan menggunakan model ekonometri tidak mungkin dilakukan. Ternyata strrategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang selama ini dijalankan Indonesia belum mencapai hasil yang optimal. Apa dicapai oleh kedua strategi tersebut ternyata dipengaruhi olej kenerja strategi industrialisasi yang memang tidak baik. Hingga kini Indonesia belum menyiapkan suatu strategi investasi asing langsung dan strategi migrasi tenaga kerja internasional yang jelas dalam menghadapi masa depan. Padahal untuk memenangkan persaingan global diperlukan keterkaitan antara strategi industrialisasi, strategi investasi asing langsung dan strategi tenaga kerja internasioinal. Perbaikan atas apa yang telah dicapai selama ini, selain memerlukan perencanaan yang cermat, sumberdaya manusia yang berkualitas, dan prasarana yang memadai, juga menuntut kemauan politik yang baik dari Pemerintah."