Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan tentang praktek penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penindakan serta proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Ialu lintas. Adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang tujukan terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh anggota lalu lintas maupun para pemakai jalan khususnya para pelanggar lalu lintas.Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi didalam penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi peranan dari para pelanggar lalu lintas serta pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghindar dari ketentuan hukum juga memberikan andil yang cukup besar. Hal itu terlihat pada saat terjadi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas, yaitu adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbatan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukannya. Petugas mengharapkan adanya imbalan berupa uang dengan tindakannya dalam membebaskan pelanggar dari ketentuan tilang, sedangkan pelanggar mendapatkan keuntungan berupa terbebasnya dia dari tindakan tilang yang semestinya diberikan oleh petugas.Penyimpangan yang terjadi di Iingkungan anggota satuan lalu lintas sepertinya diakui, diijinkan dan dipertahankan, karena dilakukan oleh sebagian besar anggota tanpa adanya pemberian sanksi atau tindakan yang tegas dari kesatuannya. Dari sudut pandang teori fungsionalisme tentang penyimpangan dalam suatu kelompok atau organisasi, maka penyimpangan di lingkungan satuan lalu lintas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi bagi organisasi atau kesatuannya, karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga penyimpangan yang terjadi selama ini cenderung untuk diijinkan dan dipertahankan sampai pada batas-batas tertentu, dimana terhadap anggota yang dianggap melampaui batas pada akhirnya akan diberikan sanksi atau hukuman serta dikeluarkan dari kesatuan Ialu lintas."

"Tesis ini menguraikan tentang Polisi Dalam Penegakan Hukum Perjudian Sabung Ayam (Kasus di Kampung Ambon). Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kampung Ambon yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Polsek Metro Cengkareng. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang ditujukan terhadap penanganan perjudian sabung ayam di Kampung Ambon. Hasil studi ini menunjukkan bahwa Polsek Metro Cengkareng dalam melakukan penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam di Kampung Ambon lebih memilih penegakan hukum dalam rangka peace maintenance, yakni mengutamakan terpeliharanya keamanan, ketertiban dan rasa keadilan masyarakat daripada penegakan hukum berupa law enforcement, yakni penindakan hukum atas dasar undang-udang dan peraturan-peraturan yang berlaku semata-mata. Tindakan diskresi yang dipilih oleh Polsek Metro Cengkareng ini menimbulkan dampak negatif berupa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian anggotanya berupa pungutan liar di lokasi perjudian. Penyimpangan yang terjadi ini tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kebijaksanaan Polsek Metro Cengkareng serta kewenangan yang dimilikinya, akan tetapi peranan dari penyelenggara perjudian yang berusaha untuk mencegah adanya penindakan hukum terhadap pelaku perjudian juga memberi andil yang cukup besar. Hal ini terlihat pada saat terjadi hubungan antara petugas dengan penyelenggara perjudian, yakni adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbalan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukan. Meskipun sebenarnya penyimpangan oleh anggota tersebut telah diketahui oleh Pimpinannya, namun tetap saja dipertahankan tanpa adanya sanksi atau tindakan yang tegas dari pimpinannnya. Sampai batas-batas tertentu yakni selama tidak ada keluhan atau laporan pengaduan dari masyarakat, penyimpangan tersebut memang sengaja dibiarkan. Akan tetapi apabila sudah melampaui batas dan sudah sangat meresahkan warga masyarakat, maka penyimpangan tersebut akan diberi sanksi atau hukuman."

"ABSTRAKApabila orang berkunjung atau hidup di Jepang, maka akan terkesan dengan banyaknya ragam hadiah dan barang-barang yang dikemas dengan indah dan menggunakan kertas pembungkus yang terkesan mewah yang tidak murah. Bila kita lebih lama lagi tinggal di Jepang, akan dapat menyaksikan kegiatan sosial khususnya mengenai beredarnya hadiah-hadiah pada waktu-waktu tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk orang-orang tertentu pula. Tata cara kegiatan sosial yang berhubungan dengan peredaran pemberian hadiah telah dibakukan dalam berbagai terbitan, diantaranya seperti yang diterbitkan NHK dengan judul Kurashi no Echiketto (Etiket Kehidupan) atau dalam buku Shin Otsukiau Jiten (Kamus Pergaulan Terbaru), Salaryman in Japan, atau pada buku Japanese Family & Culture terbitan JTB. Dalam buku-buku tersebut diatas diterangkan bagaimana tatacara memberi dan membalas pemberian yang selalu muncul dan melibatkan setiap lelaki - perempuan dalam kehidupan orang Jepang sejak seorang anak lahir, balita, dewasa, menikah, menjadi orangtua, dan menjadi kakek nenek yang sampai akhir hayatnya penuh dengan keterlibatan aneka ragam pemberian. Salah satu buku mengenai etiket orang Jepang yang disebut diatas yaitu dalam Kurashino Bunka jinrui Baku atau antropologi budaya kehidupan (1984;152-156), mencoba mengelompokkan aneka ragam pemberian dalam 5 kategori. Adapun kelima kategori tersebut adalah sebagai berikut: Nenchugyoji Toshiteno Zoto atau pertukaran hadiah yang dilakukan sepanjang tahun. Nenchugyoji toshiteno zoto ini meliputi; pemberian orang tua kepada anak-anak pada setiap akhir tahun, pemberian anak kepada ayah pada setiap hari ayah dan hari ibu, pemberian dipertengahan dan akhir tahun antara anak buah kepada atasan di tempat kerja, murid kepada guru, yunior kepada senior, tetangga yang muda kepada tetangga yang tua. Jinsei no Tsukagirei to Zoto atau pemberian dalam upacaraupacara keluarga. Jinsei no tsukagirei to zoto ini melibatkan sanak keluarga yang dekat. Adapun kesempatan-kesempatan tersebut seperti pemberian pada upacara kehamilan 4 bulan hingga kelahiran anak. Selanjutnya pemberian pada perayaan ulang tahun pertama hingga hari dewasa anak yang waktunya ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian pemberian pada perayaan pertama kali masuk sekolah hingga lulus sekolah. Setelah perayaan kelulusan ini disusul dengan pemberian pada upacara perkawinan pada usia perkawinan 25 dan 50 tahun. Terakhir pemberian kepada keluarga terdekat bila usia telah mencapai 60 tahun, 77 tahun, 88 tahun dan terakhir 99 tahun. Pemberian pada upacara-upacara keluarga ini di Jepang, biasanya hanya melibatkan kalangan keluarga dekat (keluarga inti)? "

"ABSTRAKMartin (1990: 165-166) mengatakan, masyarakat feodal adalah masyarakat yang militeristik yang hidup "diatas" tanah terpecah belah. Hal ini terjadi karena lahirnya banyak penguasa feodal yang memberikan perlindungan atas faktor produksi terutama tanah kepada para petani. Inti sistem feodal adalah muatan dua hubungan pribadi yaitu antara raja dengan tuan-tuan tanah dan antara tuan-tuan tanah dengan para petani. Sehingga dapat dikatakan, ciri utama sistem feodal adalah adanya penyerahan diri seseorang ketangan orang lain sekedar untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan. Hubungan tersebut berupa hubungan tuan dengan petani sebagai hamba. Bentuk ikatan-ikatan dari rangkaian sistem feodal ini bersifat pribadi, khas dan tersebar. Sehingga ada perbedaan sistem feudal diberbagai negara. Selanjutnya, Maquet dalam Balandier (1986:124-125) mengatakan, feodalitas bukanlah sebuah cara produksi, tetapi adalah sebuah rezim politik, suatu cara untuk mendefenisikan peran mereka yang memerintah dan yang diperintah. Janji ikatan spesifiknya berupa ikatan antar personal. Selanjutnya dijelaskan, bahwa pranata feudal itu disusun antara dua orang yang tidak setara, dalam suatu hubungan politik, atas landasan berlindung di satu pihak, serta kesetiaan dan pelayanan di pihak lain. Hubungan tersebut mengkaitkan sang dipertuan dengan vasal dengan pola klien (dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam stratifikasi tersebut). Dalam penelitian sosial, Martin (1990:7) mengatakan bahwa sejumlah kebutuhan atau keperluan atau prasarat harus dipenuhi kalau suatu sistem sosial ingin tetap hidup. Dalam kajiannya mengenai sosiologi kekuasaan, Martin menjelaskan suatu teori sistem fungsional sebagai berikut: bahwa untuk menjelaskan suatu sistem harus menjelaskan hubungan kesaling tergantungan antara subsistem. Dia mengkategorikan atas empat subsistem untuk memenuhi kebutuhan suatu sistem sosial, yaitu: Perekonomian untuk menjembatani kebutuhan penyesuaian, yakni untuk memenuhi sumber-sumber yang diperlukan lingkungan sistem, kemudian subsistem politik yang berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan, dan sosialisasi (melalui keluarga dan sistem pendidikan) yang berfungsi sebagai sarana pemeliharaan pola-pola, serta kebudayaan (termasuk agama) yang berfungsi sebagai sarana integrasi, baca Martin (1990:7). Selanjutnya dikatakan, setiap subsistem masih terbagi lagi atas subsistem yang lebih kecil dan begitu seterusnya. Relevansi penggunaan teori fungsional ini, oleh Johnson (1986:100) mengatakan, bahwa secara praktis setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar, setiap nilai budaya, dapat dianalisa dengan istilah-istilah atau kerangka fungsional. Dalam tesis ini ditekankan melihat hubungan antara moralitas dan kekuasan dalam suatu sistem sosial. Singkatnya mencoba melihat bagaimana hubungan fungsional antara kedua subsitem ini sehingga suatu sistem sosial dalam pola feodal bisa hidup. "

"Satu karangan tentang masyarakat dan kebudayaan suku bangsa Gayo yang cukup menyeluruh dan mendalam pernah di tulis oleh C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul Hot Gayoland enzinae Bewoners (1903). Karangan yang sudah berumur 80 tahun ini, isinya tentu saja sudah banyak berbeda dengan kenyataan yang ada pada masa kini. Beberapa karangan lain yang berasal dari masa puluhan tahun yang lalu itu tidak ada yang seluas dan semendalam hasil karya C. Snouck Hurgronje tadi; di antaranya hanya membahas unsur-unsur tertentu saja dari kebudayaan Gayo. Kita dapat melihat misalnya buah tangan dari G.A.J. Hazeu, Gasjosch Nederlandsch Woordenboek met Nederlandsch Gajosch Register (1907). Karangan ini hanya merupakan sebuah kamus bahasa Gayo-Belanda, meskipun kamus ini memang memberikan contoh-contoh yang cukup luas berkaitan dengan berbagai unsur kebudayaan Gayo. Buku ini pun, seperti tanpak dari tahun penerbitannya, berasal dari masa tiga-perempat abad yang lalu. Buku-buku atau karangan lainnya yang semua berasal dari awal abad ini sudah cukup langka untuk bisa diperoleh, dan lagi ditulis dalam bahasa asing seperti bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis (Kennedy, I, 1945; hlm. 50). Di antara unsur - unsur kebudayaan Gayo yang banyak mendapat perhatian ialah sastra. Namun sebagian terbesar dari terbitan mengenai sastra Gayo ini tidak disertai pembahasan atau analisa. Banyak di antaranya hanya merupakan langkah pendokumentasian, sebagai salah satu tindakan untuk menyelamatkan unsur-unsur kesusastraan tersebut dari kepunahan. Buku-buku tersebut masih ditulis dalam bahasa aslinya yang hanya dapat difahami oleh orang-orang yang mengerti bahasa Gayo saja. Seorang ahli folklor, James Danandjaja, menyatakan bahwa terbitan semacam itu menyerupai koleksi kupu-kupu dalam kotak kaca yang merupakan hiasan belaka (Kompas, 5 Nbpember 1973). Kami juga melihat bahwa berbagai karangan tentang kebudayaan Gayo pada masa terakhir ini banyak mengungkap gejala-gejala kebudayaan sebagai pola ideal. Apa yang dihidangkan pada masa ini lebih kurang sama dengan apa yang ditulis oleh C. Snouck Hurgronje 8O tahun yang lalu? "

"Sejak zaman Meiji (1868-1912) sampai Perang Dunia II, pertanian merupakan pekerjaan seumur hidup bagi 5,5 juta keluarga atau 13,7 juta orang penduduk Jepang, Sejak tahun 1870 80 % dari penduduk Jepang bermatapencaharian sebagai petani, tetapi dengan pertumbuhan penduduk angka tersebut menurun, meskipun jumlah petaninya secara absolut tetap sama. (Tadashi Fukutake, 1989:1). Menurut Emiko Dhnuki Tierney (1992:34) menyebutkan bahwa pertanian khususnya pertanian sawah diusahakan di Jepang sebagai pertanian utama, di samping itu juga ada pertanian lainnya seperti: gandum (multi), jawawut (kibi), wijen (goma), yang ditanam di daerah yang kurang subur dan tidak memerlukan perhatian yang banyak dibandingkan dengan tanaman padi. Di Jepang istilah pertanian sawah disebut suiden, di samping itu juga ada istilah lainnya seperti hatake yang artinya ladang, yaitu jenis pertanian yang diusahakan di daerah yang memiliki topografi yang tinggi seperti di daerah pegunungan karena air sulit diperloleh. Tanaman padi yang menghasilkan beras sebagai makanan pokok merupakan pertanian utama, sekitar 55 persen dari total lahan yang bisa diolah dan ditanami yaitu kira-kira 5,2 juta ha (Takekazu Ogura, 1967:8), berupa pertanian sawah dengan jaringan irigasi yang luas, yang bisa ditemukan di setiap wilayah di Jepang, terutama di bagian Utara Jepang yaitu wilayah Hokaido (R. P. Dore, 1959:8). Salah satu ciri utama dari sistem pertanian Jepang adalah pertanian sawah dalam sekala kecil sebagai usaha pertanian yang dominan dan sifat ini berlanjut sampai zaman Meiji. (Takekazu Ogura, 1970:147). Pertanian Jepang sebelum Perang Dunia II berakar dalam suatu sistem yang ditandai oleh unit-unit pertanian yang kebanyakan sangat sempit dan digarap dengan tangan, kemungkinan untuk memperluas lahan garapan yang terbatas secara geografis sangat kecil. Tadashi Fukutake (1989:1-3) menjelaskan bahwa sebagai petani zaman kuno, rakyat Jepang selalu memanfaatkan setiap jengkal tanahnya yang dapat dikerjakan, dan pada umumnya le yang memiliki lahan-lahan pertanian yang luas menggunakan anggota-anggota le untuk mengolah lahan pertanian tersebut. Keterbatasan lahan garapan ini akan dapat mengancam kehidupan le dalam susunannya yang lama, apabila terjadi pergantian dari generasi tua kepada generasi yang baru. Permasalahan ini akan muncul apabila kepala le harus digantikan oleh penggantinya dan anak-anaknya menuntut hak atas kekayaan yang dimiliki oleh le tersebut. Oleh karena itu harus ada norma-norma khusus yang mengatur pergantian tersebut. Norma ini berupa aturan-aturan mengenai pewarisan yang mengatur pengalihan dan penguasaan terhadap kekayaan yang dimiliki oleh le. (Eric R Walt 1995:129). Dalam kehidupan sehari-hari petani Jepang, pengaturan mengenai pola-pola pewarisan harta warisan le diatur dalam pranata sosial le. Pranata ini mencakup aturan-aturan yang berkenaan dengan kedudukan dan penggolongan dalam struktur sosial le, yang mengatur peran, serta berbagai hubungan dan peranan dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan (Parsudi Suparlan, 1981/1982:84-85)."

"Penelitian ini berusaha merekonstruksi cara-cara hidup manusia masa lalu, melalui sisa-sisa budaya materialnya, yaitu wadah keramik tanah liat. Rekonstruksi kehidupan manusia masa lalu adalah salah satu tujuan arkeologi, di samping penyusunan sejarah kebudayaan dan penggambaran proses budaya (Binford, 1972: 80-89)1. Adapun objek dari arkeologi ialah sisa-sisa peninggalan masa lampau yang tidak berupa keterangan tertulis seperti: reruntuhan bangunan, alat-alat, perlengkapan kehidupan, karya seni dan lain-lain, yang oleh pembuatnya tidak dimaksudkan sebagai keterangan tentang suatu peristiwa sejarah (Piggott, 19-59: 2; 1965: 2; Chang, 1972: 185). Peninggalan-peninggalan semacam itu merupakan bukti-bukti arkeologi yang dapat memberikan keterangan sejarah melalui interpretasi dan dengan bantuan ilmu-ilmu lain. Untuk mendapatkan informasi sejarah yang lengkap dari bukti-bukti arkeologi tersebut, dibutuhkan bantuan-bantuan dari ilmu-ilmu lain. Adapun ilmu-ilmu lain yang banyak membantu arkeologi adalah: geologi, palinologi, zoologi, biologi, antropologi, sosiologi, ethnografi, geografi, dan ekologi (Hole, 1973: 22). Bantuan dari ilmu-ilmu lain tersebut diperlukan mengingat adanya kekurangan-kekurangan di dalam arkelogi sendiri. Kekurangan itu antara lain kurang lengkapnya bukti-bukti arkeologi yang sampai ke tangan peneliti. Menurut Hole (1973: 22) bukti-bukti arkeologi adalah suatu dokumen yang tidak lengkap tentang aktifitas manusia. Bahkan menurut Piggott bukti-bukti arkeologi ialah bukti yang tanpa disadari (unconscious evidence) (1959: 2) dan tidak jelas (inevident) {1965: 2). Kekurangan lainnya adalah sedikitnya laporan arkeologi yang dapat digunakan, sehingga sulit dipakai untuk pengambilan kesimpulan maupun untuk kajian statistik (Hole, 1973: 23). Selain itu oleh Hole jugs dinyatakan bahwa arkeologi itu dapat lebih efisien, apabila dalam pelaksanaan penelitiannya digunakan metode pengambilan sampel, sistem ekskavasi dan analisis yang baik dan tepat (Hole, 1973: 23). Arkeologi di Indonesia memfokuskan perhatiannya pada dua bidang kajian, yaitu kajian sejarah kuno (ancient history) dan masa prasejarah (prehistory). Masa sejarah kuno, yaitu masa yang sudah meninggalkan keterangan-keterangan tertulis tetapi masih berupa tulisan kuno, masih menjadi bagian dari kajian arkeologi, sebab sebagian besar peninggalan-peninggalan yang berupa keterangan tertulis dari masa itu seperti prasasti, umumnya tidak menerangkan tentang suatu peristiwa melainkan hanya merupakan peringatan tentang suatu kejadian. Sebaliknya kajian tentang masa prasejarah di Indonesia jelas merupakan bagian dari arkeologi, karena kajian ini mempelajari riwayat kehidupan manusia dari masa yang belum mengenal tulisan, yang hanya meninggalkan benda-benda."