Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini, penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Iuar negeri Israel pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ehud Barak dalam menandatangani perjanjian damai Sharm el-Sheikh dengan pihak Palestina. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin Israel sebelum Ehud Barak mengalami nasib buruk karena memberikan konsesi yang dianggap 'lebih' bagi pihak Palestina. Yitzhak Rabin dibunuh oleh salah seorang pengikut fanatik aliran keagamaan di Israel karena ia mengadakan negosiasi perdamaian dengan Palestina. Adapun pengganti sementara Yitzhak Rabin, yaitu Shimon Peres mengalami kekalahan dalam pemilu dari Benjamin Netanyahu yang bersikap keras terhadap proses perjanjian damai Israel-Palestina. Benjamin Netanyahu sendiri pun akhimya terjungkal dari kekuasaan setelah mitra koalisinya meninggalkannya karena Netanyahu dianggap memberikan terlalu banyak konsesi pada Palestina dalam perjanjian Wye River I. Dengan menggunakan teori Wiliam D. Coplin, Lentner, Frankel, dan David Easton mengenai pengaruh eksternal dalam memberikan output bagi kebijakan Iuar negeri suatu negara teori William D. Coplin mengenai faktor pengambil keputusan, pendapat Snyder mengenai adanya faktor subjektif dari sudut pandang pembuat keputusan, dan teori yang dikemukakan oleh Rosenau mengenai peranan idiosinkretik si pengambil keputusan dalam menentukan arah kebijakan Iuar negeri yang diambilnya serta teori yang diajukan oleh Coplin mengenai peranan politik dalam negeri, teori Graham T. Allison tentang proses organisasi dan birokratik politik, teori Snyder mengenai politik domestik dan opini publik, penulis mencoba membahas masalah tersebut. Hasil dari penulisan tersebut adalah bahwa faktor internal yaitu faktor Ehud Barak merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya."

"Pada saat Partai Buruh berkuasa di Canberra, mereka menghadapi dua persoalan yaitu : pertama, persoalan intern yaitu terpuruknya perekonomian nasional Ausatralia diakibatkan hutang luar negeri yang membengkak. Ke dua, persoalan ektern yaitu perubahan tatanan hubungan internasional yang drastis dikarenakan runtuhnya Uni Soviet, dan issue-issue internasional pun turut berubah.Perubahan tersebut, malah dijadikan jalan keluar pemerintah Australia untuk menggairahkan kembali perekonomian nasionalnya dengan merespon usulan pemerintah Jepang tentang pembentukan suatu komunitas ekonomi di kawasan Asia Pacific yang kemudian dikenal dengan sebutan APEC. Kawasan Asia Pasifik, bagi pemerintah Australia merupakan pasar yang potensial bagi barang-barang komoditinya. Sehingga akan meningkatkan devisanya. Upaya yang dilakukan pemerintah Australia tersebut sebagai daya tarik penulis untuk mengkajinya secara lebih mendalam.APEC adalah sebuah kerjasama regional yang sifatnya terbuka (Open Regionalism), multilateral dan informal. Sehingga negara-negara kawasan bisa saling berdialog membahas persoalan ekonomi kawasan dan dunia tanpa adanya hambatan ideologi, dan politik. Jelas hal ini sangat menguntungkan pemerintah Australia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya yaitu perbaikan ekonomi domestiknya. Sehubungan hal itu, maka penulis menggunakan Teori National Interest dan Open Regionalism atau New Face of Regionalism. Dalam teori national interest, penulis mengambil pemikiran dari Fred.A. Sondermann yaitu setiap negara pada umumnya akan mengupayakan tercapainya target minimal dari kepentingan nasional yang berupa national survival.Wacana tentang Open Regionalism sebagai alternatif pemecahan masalah kawasan muncul setelah usainya perang dingin (Post Cold War). Masyarakat internasional tidak lagi terkotak-kotak secara ideologi. Sehingga memungkinkan terjadinya kontak terbuka antar negara yang pada akhirnya mendorong munculnya suatu kerjasama regional.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa dalam rangka membangkitkan kembali perekonomian nasionalnya yang sedang terpuruk, pemerintah Australia sangat mengharapkan forum kerjasama ekonomi regional Asia Pasifik (APEC). Menurut pandangan pemerintah Australia, wadah kerjasama ekonomi tersebut sangat sesuai dengan perkembangan dunia saat ini yang interdependensi. Dalam hal ini, pemerintah Australia tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan terhadap ancaman bahaya komunis lagi terutama dari Uni Soviet. Dan, ia dapat dengan bebas meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang secara ideologi berbeda, seperti RRC, Vietnam dan lainnya."

"Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 mengakibatkan perubahan posisi tawar-menawar pada dua tingkat, yaitu: pertama, pada level internasional, yaitu antara lembaga-lembaga keuangan internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan kedua, pada tingkat domestik, yaitu antara kubu liberal terhadap kubu nasionalis dan kubu populis. Masing-masing perubahan pada dua level analisis yang berbeda ini memberikan sumbangan yang menentukan arah perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia pada masa krisis ekonomi.Berbeda dengan berbagai penelitian terdahulu mengenai kebijakan perdagangan Indonesia, penelitian ini lebih banyak menyentuh dimensi politik dalam perubahan kebijakan. Artinya, penelitian ini lebih banyak berusaha menyelami masalah pergulatan antar berbagai kekuatan yang memiliki kepentingan dan ideologi yang bertentangan dalam rangka memperebutkan pengaruh atas kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Dalam penelitian ini, krisis ekonomi merupakan prakondisi yang diasumsikan mendahului dan mengakibatkan perubahan konfigurasi power, baik di tingkat internasional (Indonesia vis-a-vis lembaga keuangan internasional) maupun domestik (antara kubu liberal, nasionalis dan populis). Adapun perubahan konfigurasi power yang disebabkan krisis ekonomi tersebut pada gilirannya mengakibatkan perubahan kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data-data mengenai krisis ekonomi, perubahan konfigurasi power dan perubahan kebijakan perdagangan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, media massa maupun terbitan-terbitan lainnya. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dan dilaporkan secara kronologis. Artinya, setiap gejala yang muncul dan keterkaitan antar gejala akan dijelaskan secara mendalam dan terperinci, serta dituangkan dalam laporan penelitian yang tersistematisasi berdasarkan urutan kejadian.Penelitian ini menemukan bahwa dari rangkaian langkah kebijakan yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis ekonomi, jelas terlihat besarnya pengaruh lembaga keuangan internasional dan kelompok liberal dalam proses liberalisasi reformasi ekonomi Indonesia pada masa krisis ekonomi 1997-1998. Isi MEFP I (31 Oktober 1997), MEFP II (15 Januari 1998) dan supplementary MEFP III (10 April 1998) yang diajukan Pemerintah Indonesia memperlihatkan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan internasional memaksakan liberalisasi lebih lanjut terhadap perekonomian Indonesia.Sebagai hasil kajian, penelitian ini secara meyakinkan menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk di bidang perdagangan, ke arah sistem ekonomi pasar hanya akan terjadi apabila krisis ekonomi dapat menjadi momentum bagi kekuatan-kekuatan internasional dan kubu liberal di dalam negeri untuk menekan Pemerintah Indonesia agar mengadopsi kebijakan yang lebih liberal."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Dalam tesls ini, penulis ingin menjelaskan Kebijakan Luar Négeri Turki dalam mengatasi masalah Kurdi. Tema ini sangat menarik bagi penulis karena masalah Bangsa Kurcli tidak hanya dihadapi oleh negara Turki saja, namun juga melibatkan beberapa negara tetangga Turki yang menghadapi permasalahan dengan Bangsa Kurdi. Dinamika intemal para aktor politik Turki berkenaan dengan perkembangan penanganan masalah Kurdi dan hubungan antamegara dalam mengatasi masalah ini juga menarik untuk disimak, karena berkaitan dengan kepentingan negara masing-masing.Dengan menggunakan teori Snyder dan Coplin mengenai proses pengambilan keputusan, model proses pembuatap kebijakan luar negeri dari Allison, dan juga didukung oleh pendapat Holsti mengenai interaksi antaraktor serta teori Frankie mengenai faktor ekstemal dalam pembuatan keputusan Iuar negeri, penulis mencoba membahas masaiah tersebut Tesis ini merupakan kajian kualitatif. Penelitian tesis ini adalah deskriptif. Data penelitian diperoieh melalui teknik pengumpulan data kepustakaan. Dari penelitan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa daIam penyelesaian masalah Kurdi, selain peranan dominan dari kalangan mi1iter, pihak eksekutif dan partai politikjuga memainkan peranan penting dalam penyelesaian masalah tersebut. Hubungan Turki dengan negara- negara tetangga juga sedikit banyak dipengaruhi oleh perkembangan konflik Kurdi di kawasan tersebut."

"Tesis ini menganalisa tentang intervensi yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam proses penyelesaian konflik Kamboja periode tahun 1991-1993. Konflik yang terjadi di Kamboja memang sangat unik, dimana konflik yang tadinya bersifat lokal berkembang menjadi regional dan dengan terlibatnya negara-negara besar seperti, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mendukung fraksi-fraksi yang ada di Kamboja konfliknya berkembang menjadi berskala internasional. Upaya-upaya kearah penyelesaian konflik tersebut telah lama dilakukan oleh organisasi regional ASEAN yang merasa khawatir akan meluasnya konflik sampai mengancam keamanan kawasan, namun usaha ASEAN tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan. PBB juga telah turun tangan untuk mengatasi konflik yang semakin rumit, namun juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan, bahkan keadaan semakin tidak terkendali dengan terlibatnya China dan Uni Soviet yang memberikan dukungan kepada masing-masing fraksi di Kamboja. Melihat kegagalan dari upaya-upaya perdamaian tersebut, DK-PBB mulai tahun 1990 secara lebih serius menangani masalah Kamboja. MeIalui perjanjian Paris dihasilkan suatu kerangka kerja untuk PBB dan disepakati dibentuknya Supreme National Council (SNC). SNC merupakan lembaga tertinggi sebagai wakil Kamboja dalam organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang keanggotaannya terdiri dari masing-masing fraksi. Masing-masing fraksi juga akhirnya menyetujui dibentuknya UNTAC (United Nation Transition Authority on Campuchea) sebagai wakil PBB di Kamboja untuk melaksanakan administrasi Kamboja sebelum terbentuknya pemerintahan yang sah hasil pemilu. Misi UNTAC ini merupakan misi PBB yang termahal dan terbesar selama perang dingin. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk menjelaskan keberhasilan intervensi PBB dalam menjalankan misi UNTAC sebagai operasi penjaga perdamaian (PKO) PBB di Kamboja dalam proses penyelesaian konflik. Teori yang digunakan sebagai alat bantu analisa dalam tesis ini adalah conflict resolution. Conflict resolution merupakan suatu proses yang berkaitan dengan bagaimana menemukan jalan untuk mengakomodasi kepentingan eksplisit dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dengan conflict resolution dalam PKO, dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UNTAC adalah untuk mengurangi eskalasi konflik. Peace keeping dalam hal ini telah memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkonflik untuk mencapai persetujuan melalui perundingan, kemudian juga dilakukan tindakan coercion dalam kasus Kamboja melalui intervensi. Teori intervensi yang mengacu pada pemikian realis dikemukakan oleh Nye, Joseph S.Jr. adalah mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi masalah-masalah domestik dari negara lain yang berdaulat. Intervensi yang mengacu pada pandangan realis menurut Joseph Jr. tersebut dapat dibenarkan ketika ia diperlukan untuk memperkuat balance of power dan terciptanya tatanan yang damai (order and peace). Dalam hal ini operasi perdamaian yang dilakukan oleh PBB di Kamboja adalah demi terciptanya perdamaian dan keamanan di wilayah Asia Tenggara sehingga intervensi diperbolehkan. Operasi penjaga perdamaian PBB di Kamboja merupakan operasi penjaga perdamaian generasi kedua yang bersifat multidimensi. Dimana mandat-madat yang diembannya tidak hanya melibatkan tugas-tugas kemiliteran saja namun lebih luas lagi mencakup demobilisasi dan reintegrasi; perlucutan senjata; bantuan kemanusiaan; dan pemulangan pengungsi; bantuan Pemilu; penegakan HAM; menjaga kearnanan dan ketertiban masyarakat; serta menyapu ranjau darat. Dari berbagai fakta yang dianalisa dapat ditarik kesimpulan bahwa intervensi PBB dalam proses penyelesaian konflik Kamboja termasuk sukses dengan terlaksananya pemilihan umum yang adil dan bebas sehingga terbentuk suatu pemerintahan yang sah di Kamboja. "

"Masalah yang tidak pernah surut dari perhatian internasional di Selat Taiwan adalah situasi ?dua Cina? yang terjadi antara Taiwan dan Cina Daratan. Selama ini Taiwan telah mengalami begitu banyak tantangan dalam menjalankan roda pemerintahannya sehubungan dengan situasi dua Cina ini, bahkan hal yang paling menyolok adalah interaksi dan komunikasi yang terjadi diantara kedua negara tersebut dapat dikatakan tidak terjalin dengan baik. Sampai saat ini Taiwan belum memberikan kesempatan bagi Cina Daratan untuk melakukan negosiasi mengenai status Taiwan. Terlebih setelah pemilihan presiden tahun 2000 yang dimenangkan oleh Chen Shui Bian, telah terjadi perubahan besar dalam agenda politik Taiwan yang kalau sebelumnya memiliki peluang untuk meramu negosiasi kearah "satu Cina",beralih menjadi kebijakan yang mengarah pada "Kemerdekaan" Taiwan. Sikap Taiwan ini sangat memprovokasi Cina untuk melakukan ancaman karena merasa kebijakannya untuk melakukan negosiasi melalui diplomasi tidak efektif. Akhirnya Cina memutuskan untuk memberikan ancaman secara koersif (militer) agar pemimpin Taiwan tidak dengan mudah menjalankan agendanya bahkan diharapkan akan tunduk pada Beijing. Namun hal ini tidak mudah dijalankan, terbukti Cina tidak dapat serta-merta melaksanakan agresi militernya mengingat Taiwan sekarang memiliki kemampuan untuk menghadapi agresi Cina. Ancaman Cina kepada Taiwan ini nampaknya sangat serius karena dalam periode tahun 2000-2004 aktifitas militer Cina meningkat dengan tajam termasuk modernisasi dan pengembangan teknologi PLA, yang semata-mata ditujukan untuk menaklukkan Taiwan yang menentang adanya kebijakan "satu Cina". Melihat gencarnya ancaman Cina ini, maka Taiwan pada awal tahun 2000 saat presiden Chen pertama kali terpilih, telah juga membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi ancaman tersebut. Adapun kebijakan Taiwan ini bertumpu pada bidang pertahanan yang menjadi konsentrasi utama pemerintah untuk menangkal setiap ancaman koersif yang diberikan oleh Cina. Melihat situasi keberadaan negaranya maka Taiwan menggunakan operasi strategi pertahanan bertahan (defensive strategy) dalam menghadapi ancaman militer Cina yang sifatnya menyerang (Ofensive defense). Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan strategi yang akan digunakan oleh Taiwan dalam menghadapi ancaman militer Cina. Termasuk upaya yang dilakukan untuk melibatkan Amerika sebagai negara yang melindunginya dibawah perjanjian Taiwan Relation Act (TRA). Dalam tesis ini penulis menggunakan konsep Strategi Pertahanan untuk melakukan analisa permasalahan. Penulis mencoba untuk membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Dalam kerangka analisa ini, penulis juga menggunakan dua variabel yaitu : Kebijakan luar negeri Taiwan dan Ancaman Cina untuk menjelaskan latar belakang terjadinya variabel strategi pertahanan Taiwan. Berdasarkan beberapa analisa yang dilakukan dengan menggunakan konsep dan metode penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Taiwan menghadapi Cina dengan menggunakan strategi pertahan defensif dan memakai operasi pertahanan lepas pantai bersamaan dengan strategi pertahanan aliansi.

---

One problem that never fade away from international concern in Taiwan Straits is "two China" condition between Taiwan and Mainland China. Too many difficult situation were facing by Taiwan government especially interaction between these two countries. Until now, Taiwan never pay attention to do negotiation with China Mainland regarding statutes of Taiwan. Through president election on 2000 has changed the Taiwan?s agenda from "one China" to ?independence?. On the other side China tried to threatened with military coercive to constraint Taiwan surrender to Beijing. But this is not a simple or easy way, as Taiwan ha no fear with military aggression and has also their own strength to refuse the policy of China, although the intimidation of China seems so serious since 2000-2004 by their military activity including modernization of PLA. On year 2000, since President Chen first won the election, he has decided one policy to overcome China's military coercive, and his main concentration is also military defensive . Taiwan apply this defensive strategy to face the Ofensive defence of China. Main point of this thesis is to analyse the strategy of Taiwan against China?s military aggression. Also regarding their effort to get the involvement of America to protect Taiwan based on TRA Agreement. In this thesis, writer use the concept of defensive strategy that applied by Taiwan to face the China threats and tried to use descriptive Characteristic and qualitative method. Also in this case writer use variables in explaining the Taiwan?s foreign policy and China?s military aggression as the background of the defensive strategy prepared by Taiwan. Based on these analyses and concept of research method, writer come to conclusion that Taiwan has taken a defensive strategy and offshore operation combining with alliance defensive strategy."

"Tesis ini membahas nilai strategis Ukraina bagi Rusia dalam menjaga supremasinya di kawasan Eropa Timur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rusia menggunakan strategi yang sangat aktif dan ofensif dalam menyikapi krisis di Ukraina, khususnya mengenai Krimea, berbeda ketika Rusia menghadapi ekspansi NATO di negara-negara Eropa Timur lainnya. Ukraina merupakan negara dengan wilayah yang strategis di Eropa Timur yang mendorong aktor-aktor internasional bersaing untuk menguasai Ukraina. Ukraina menjadi arena perebutan pengaruh antara NATO dan Uni Eropa dengan Rusia. Militer dikerahkan untuk mengamankan kepentingan Rusia di Ukraina. Bagi Rusia, Ukraina merupakan benteng terakhir dalam membendung ekspansi NATO di Eropa Timur.

---

The aim of this thesis is to describe about strategic value of Ukraine for Russia to maintain its supremacy in the Eastern European region. This research is a qualitative study with analytical design. The results showed that Russia are using very active and aggressive strategy in responding the crisis in Ukraine, especially in Crimean Peninsula, unlike when Russia faced NATO expansion in another Eastern Europe countries. Ukraine is a country with a strategic area in Eastern Europe which encourages international actors compete for controlling Ukraine. Ukraine became the arena of the struggle for influence between NATO and the European Union with Russia. Military deployed to secure Russia?s interests in Ukraine. For Russia, Ukraine is the last base to stem NATO expansion in Eastern Europe."

"[Tesis ini membahas mengenai reaksi Tiongkok sebagai tanggapan daripeningkatan militer yang dilakukan oleh A.S melalui kebijakan Pivot A.S keAsia-Pasifik yang dimulai sejak akhir tahun 2011 sampai dengan 2014. Penelitianini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan Tiongkok memberi reaksi dengan menyediakanpublic goods dalam bidang ekonomi, militer, dan politik kepada negara-negara dikawasan Asia. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendekati danmempererat hubungan Tiongkok dengan negara-negara di Asia khususnyakawasan Asia Tenggara, agar dapat mempertahankan posisi dan kepentingan dikawasan.;This thesis focuses on China’s response to U.S Pivot to Asia and the Pacificwhich began at the end of 2011 until 2014. It is a qualitative research using studyliterature method. The finding shows that China reacts by providing public goodsin economy, military, and political areas to Asian countries. It is done in order toapproach and deepen China’s relations with Asian region countries, particularlySoutheast Asia, to preserve its position and interests in the region., This thesis focuses on China’s response to U.S Pivot to Asia and the Pacificwhich began at the end of 2011 until 2014. It is a qualitative research using studyliterature method. The finding shows that China reacts by providing public goodsin economy, military, and political areas to Asian countries. It is done in order toapproach and deepen China’s relations with Asian region countries, particularlySoutheast Asia, to preserve its position and interests in the region.]"

"ABSTRAKStudi ini menganalisis tindakan Amerika Serikat yang tidak menunjukkan komitmen yang kuat dalam aliansinya dengan Jepang. Studi ini menggunakan teori dilema aliansi yang dapat mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis tersebut memberikan hasil bahwa komitmen Amerika Serikat yang samar dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Amerika Serikat. Lima faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang meliputi empat hal. Pertama, ketergantungan militer Amerika Serikat yang rendah terhadap Jepang; kedua kemampuan Jepang dalam memberikan bantuan; ketiga tingkat ketegangan dan konflik dengan musuh; dan keempat alternatif yang dimiliki Amerika Serikat untuk beraliansi kembali. Sedangkan ketergantungan tidak langsung yaitu, kepentingan strategis Amerika Serikat, tingkat kejelasan dalam perjanjian, perbedaan kepentingan aliansi dalam konflik, dan perilaku aliansi (behavioral record) Jepang. Analisis tersebut menunjukan Amerika Serikat memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung yang rendah. Akibatnya, Amerika Serikat lebih takut terjebak (entrapped) dalam aliansinya dengan Jepang. Untuk menghindari hal tersebut Amerika Serikat memberikan komitmen yang lemah (defect) dengan cara mendorong peningkatan kapabilitas militer Jepang.

---

ABSTRACTThis study analyzes the actions of the United States which show a vague commitment in its alliance with Japan. Using alliance dilemma theory which can influence the behavior of the state, particularly the commitment of the state in the alliance. This research is a qualitative study using a causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature studies.. The analysis shows that the United States' commitment is vaguely influenced by the dilemma of alliance experienced by the United States. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are broadly divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence is the level of dependency which includes four things. First, the US military's low dependence on Japan; second Japanese ability to provide assistance; third level of tension and conflict with the enemy; and fourth, an alternative owned by the United States to realignment. Indirect dependence are; the strategic interests of the alliance, the degree of explicitness in the alliance agreement, the degree to which the allies' interests that are in conflic, and behavior record of alliances. The analysis shows that the United States has a low direct and indirect dependence to Japan. As a result, the United States is more afraid of being trapped in its alliance. To avoid this, the United States has a strategy of defect by encouraging an increase in Japanese military capabilities."