Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai analisis implementasi program “AREA” sebagai bentuk affirmative action dalam proses rekrutmen dan seleksi bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu. Penurunan rekrutmen bintara Polri Polda Metro Jaya di wilayah Kepulauan Seribu, membuat biro SDM Polda Metro Jaya membuat sebuah program dengan tujuan dapat menjadi jembatan bagi putera-puteri di wilayah Kepulauan Seribu dapat terakomodir sebagai bagian dari personil Polri. Hal ini didasarkan pada nilai keadilan sosial yang diupayakan untuk dipenuhi dalam sebuah praktik manajemen SDM publik. Fakta yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, hasil dari rekrutmen dan seleksi di wilayah Kepulauan Seribu tidak memiliki putera-puteri yang berhasil lolos menjadi personil Polri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan memfokuskan penelitian dalam sejak tahun 2016-2018 dimana program “AREA” pertama kali di laksanakan. Teori yang digunakan dalam tesis ini yaitu teori implementasi program, dan model kesesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan ada ketidaksesuaian di 3 unsur yaitu pelaksana (biro SDM Polda Metro Jaya), program “AREA” dan pemanfaat (pemuda-pemudi Kepulauan Seribu). Selain itu pelaksanaan implementasi program “AREA” memiliki bebebrapa faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi , dan struktur organisasi yang dimana ke-4 faktor tersebut menyebabkan bentuk tindakan affirmative action yang dilakukan melalui program “AREA” belum dapat dikatakan sebagai jembatan bagi nilai keadilan sosial dalam praktik manajemen sumber daya manusia publik seperti instasi Polri.

---

This thesis analyze the implementation of 'AREA' program as affirmative action form in the bintara Polri recruitment process and selection in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region. The decreasing of Bintara Polri recruitment in the Polda Metro Jaya at Kepulauan Seribu region, made the Human Resources Bureau of Polda Metro Jaya make a program that has the aim to bridging Kepulauan Seribu sons and daughters to be able to join as Polri personnel. This is based on the social justice value that is sought to be fulfilled in a public Human Resources management practice. The fact that occurred in the last 2 years, the results of recruitment and selection in the Kepulauan Seribu region did not have sons and daughters who managed to qualify as Polri personnel. In this study, the authors used qualitative methods, focusing on research in 2016-2018 where the 'AREA' program was first implemented. The theory used in this thesis is the program implementation theory and program suitability model. The results showed that the  program impementation had not been implemented properly because there were incompability in 3 elements, which are the executor (Polda Metro Jaya Human Resources bureau), the 'AREA' program and the beneficiaries (Kepulauan Seribu sons and daughters). In addition, the implementation of the 'AREA' program has several factors that influence its implementation, which are communication, resources, disposition, and organizational structure. This 4 factors cause the affirmative action form that carried out through the 'AREA' program can not be called yet as a bridging to social justice value in public Human Resources management practice like Polri agency."

"Tesis ini membahas mengenai analisis kepemimpinan Polisi Wanita pada jabatan Kapolres dalam organisasi Polri dengan studi kasus pada Kapolres Banjarnegara AKBP. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. Periode 2017/2018. Dengan berlandaskan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender, maka Polri merupakan salah satu aparat Negara yang ditunjuk dalam pelaksanaannya. Penulis tertarik meneliti Kapolres Banjarnegara karena Kapolres Banjarnegara adalah salah satu dari 6 Kapolres polwan yang mendapat perhatian dengan program-program yang dijalankan memiliki inovatif dan hubungan dekat dengan masyarakat. Selain itu, wilayah Banjarnegara yang sudah termasuk dalam Zona Integritas dengan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi), kemudian track record prestasi AKBP. NONA PRICILLIA OHEI, S.I.K., S.H., M.H. dalam jenjang pendidikannya yang pernah mendapatkan predikat polwan lulusan terbaik di bidang mental kepribadian, dan AKBP. NONA PRICILLIA OHEI, S.I.K., S.H., M.H. merupakan Polwan kelahiran Jayapura, 11 November 1976 yang mampu menyesuaikan dan memimpin Polres Banjarnegara yang memiliki budaya orang jawa dengan karakter lemah lembut, ramah, dan santun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, dengan studi kasus pada salah satu Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) polisi wanita. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teori yang digunakan yaitu teori gaya kepemimpinan, kontinum perilaku pemimpin, dan teori kepemimpinan transformasional. Hasilnya menunjukkan bahwa Kapolres memiliki pendekatan kepemimpinan transformasional, berorientasi hubungan dengan karakternya yang peduli, responsif, teladan, inovatif. Program unggulannya yaitu polisi TRESNO dan penerapan 8 budaya malu. Dengan keunggulan gaya kepemimpinannya yang unik mencakup gaya demokratik, partisipatif dan paternalistik untuk mengatur dan mengendalikan anggota dalam pencapaian visi misi organisasi. Sehingga program prioritas Kapolri untuk polisi yang “promoter” dapat terwujud, sebagaimana salah satu dari 11 program prioritas pada poin ke-4 yaitu peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan.

---

This thesis discusses the analysis of the policewomen leadership in the position of kapolres in the organization of Indonesian police (Polri) with the case study in Banjarnegara chief super intendent, Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. Period of 2017/2018). Based on the instruction of president number 9 year 2000 on Gender mainstreaming, the Police is one of the designated national authorities in the implementation. The writer is interested in researching a police chief of Banjarnegara since she is one of the six police chief of policewomen who gained attention with the program being run that has an innovative and close realationship with the community. In addition, Banjarnegara region which is included in zone integrity with honors WBK (region free of corruption), than the track record of achievement of AKBP Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. in her education once gained notation as best gradute in the field of mental personality and super intendent. Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H. is a policewomen of Jayapura by birth, November 11 1976 who was able to adjust and lead Banjarnegara district police, has the Javanese culture with the characters gentle, friendly, and polite. In this study the writer used qualitative method, with a case study on one of the chief police of female officer. Techniques for collecting data with interviews, field notes and documentation. The theories used are the theory of leadership styles, the continuum of leader behaviour, and the theory of transformational leadership. The results show the police chief had transformational leadership approach, oriented relationship with her character which are caring, responsive, exemplary, and innovative. Her excellent programs are police TRESNO and the application of 8 culture of shames. With the excellence of his unique leadership style which is include a democratic, participatory and paternalistic to regulate and control members in achieving the organization's vision and mission. So the priority program Police to police the “promoter” can be realized, as one of 11 priority programs at the for point namely improving the professionalism of the Police towards excellence."

"Terorisme telah menjadi sebuah masalah besar yang dihadapi oleh duniapada saat ini, begitu juga dengan Indonesia. Ada beberapa hal yang mempengaruhiperkembangan aksi teror di Indonesia salah satunya adalah cyber space sepertimedia sosial. Beberapa contoh kasus peledakan bom di Indonesia terbuktimemanfaatkan media sosial dalam melaksanakan aksinya. Salah satunya adalahpenggunaan media sosial untuk dalam proses radikalisasi dan pembelajaranpembuatan bom. Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis pola penggunaan mediasosial dalam aksi teror bom rakitan di Indonesia tahun 2016. Metode penilitian yangdigunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer berupawawancara pelaku, observasi dan data sekunder berupa dokumen untukmenganalisis bagaimana pola penggunaan media sosial dalam aksi teror bom.Dalam menganalisis data menggunakan triangulasi data yang berkaitan denganinvestigasi tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini ditemukan perubahan polaradikalisasi dan transfer pengetahuan pembuatan bom yang jauh lebih mudahmelalui media sosial dibandingkan dengan pola yang digunakan oleh kelompokteror sebelum maraknya media sosial. Konten terbanyak yang digunakan olehkelompok teror adalah video, buku elektronik yang disebarkan melalui aplikasiTelegram. Berdasarkan hal tersebut badan eksekutif dan legeslatif harus membuatregulasi tentang penyaringan informasi di media sosial. Kepolisian harusmengambil langkah-langkah pencegahan berupa kontra propaganda dan narasi dimedia sosial dan mempertajam deteksi dini untuk mencegah terjadinya aksi terorbom di Indonesia.

---

Terrorism has become a major problem facing the world today, as well as Indonesia.There are several things that affect the development of terror acts in Indonesia oneof them is cyber space like social media. Some examples of cases of bombing inIndonesia proved to utilize social media in carrying out the action. One is the use ofsocial media for the process of radicalization and bomb making learning. Thepurpose of this study is to analyze the pattern of social media use in the act of bombterror assemblies in Indonesia in 2016. The research method used is a qualitativeapproach with primary data sources in the form of interviews perpetrators,observation and secondary data in the form of documents to analyze how the patternof use of social media in the act of terror bomb. In analyzing the data usingtriangulation of data related to investigation of crime of terrorism. In this studyfound changes in patterns of radicalization and knowledge transfer bomb making ismuch easier through social media than the pattern used by terror groups before therise of social media. The most content used by terror groups is videos, electronicbooks that are propagated through the Telegram app. Based on this the executiveand legislative should make regulations on the filtering of information in socialmedia. Police should take preventive measures of counter propaganda and narrationin social media and sharpen early detection to prevent the occurrence of bombterrorism in Indonesia."

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP"

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalampenanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandungditerapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melaluimusyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafahsilih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkarapidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban sertakeluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telahberdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, makapenyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitianjuga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifanlokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yangdapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasakeadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatankeadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yangkeberadaan dan keberlakuannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapipenggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaanmengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidananasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untukmenghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yangterjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbanganbahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakuikesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelakusehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akanmendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approachin handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. Thisresearch is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary andsecondary data with data collection method which is done by in depth interview,expert interview, observation and document review. Result of research indicate thatApproach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied inhandling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensusmufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asahand silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitatedeliberation between consecutors and victims and their families in order to achievepeace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws thepolice report he made, then the investigation is suspended and the case is declaredover. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and thePolice Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal casesettlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated bythe approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulationwhose existence and validity are recognized by the local community. However, theuse of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not becomea habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law.Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop theirinvestigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action isdone with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victimhas been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim acceptsthe apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties willrecover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the localarea."

"Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhadap kinerja personel, Gaya Kepemimpinan yang ada di organisasi terhada kepuasan kerja, menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap Kinerja personel. Sampel dari penelitian ini adalah anggota POLRES Lebak. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling dan purposive sampling dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan kuesioner. Kuesioner yang disebar adalah sebanyak 125 kuesioner, dan yang dapat digunakan adalah sebanyak 92 kuesioner. Teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh adalah dengan teknik Partial Least Square (PLS) dengan menggunakan software Smart PLS. Dari hasil pengujian hipotesis, terdapat beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, adanya pengaruh signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 (H1) diterima. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Gaya Kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 (H2) di terima. Terdapat pengaruh positif signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja personel. Maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 3 (H3) di terima. Sehingga, kepuasan kerja dapat memediasi Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja personel.

---

This study examines the influence of Leadership Style on personnel performance with job satisfaction as an intervening variable. This study aims to analyze the influence of the leadership style in the company on the performance of personnel, the leadership style in the company on job satisfaction, and analyze the effect of job satisfaction on the performance of the personnel. The sample of this study were members of the Lebak POLRES. The sampling technique in this study used non-probability sampling and purposive sampling with data collection carried out by giving questionnaires. There are 125 questionnaires distributed, and 92 questionnaires can be used. The analytical technique used to analyze the data obtained is the Partial Least Square (PLS) technique using Smart PLS software. From the results of hypothesis testing, there are several conclusions in this study, namely, there is a significant influence between Leadership Style on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 1 (H1) is accepted. There is a positive and significant influence between Leadership Style on job satisfaction. So it can be concluded that Hypothesis 2 (H2) is accepted. There is a significant positive effect between job satisfaction on personnel performance. So it can be concluded that Hypothesis 3 (H3) is accepted. Thus, job satisfaction can mediate Leadership Style on personnel performance."

"Penyalahgunaan Narkoba di kota Bekasi sudah termasuk dalam zona yang dianggap rawan yang dikarenakan jumlah pengedar narkoba di Kota Bekasi meningkat pada tahun 2019. Kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat diselesaikan dengan baik apabila penyidik mempunyai kinerja yang optimal dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, setiap penyidik selalu dituntut untuk membenahi kinerjanya dalam upanya mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Namun demikian, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tinggi-rendahnya kinerja penyidik, diantaranya adalah faktor motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional. Sampel yang dipilih adalah penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota yang berjumlah 40 orang. Pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, (2) Lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, (3) Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota, dan (4) Motivasi kerja, lingkungan kerja, dan stres kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja penyidik Sat Resnarkoba Polres Metro Bekasi Kota

---

Drug abuse in Bekasi City is included in a zone that is considered vulnerable because the number of drug dealers in Bekasi City has increased in 2019. Criminal cases of drug abuse can be resolved properly if investigators have optimal performance in carrying out their duties. Therefore, every investigator is always required to improve their performance in their efforts to uncover criminal cases of drug abuse. However, there are several factors that can influence the performance of investigators, including work motivation, work environment, and work stress.

This study aims to determine and analyze the effect of work motivation, work environment, and work stress on the performance of investigators at the Sat Resnarkoba at the Bekasi City Metro Police. The research method used is quantitative research with a correlational approach. The sample selected was 40 investigators of the Narcotics Police Agency at the Metro Bekasi City Police. Data collection using a questionnaire technique. The collected data were analyzed using multiple regression analysis techniques. The results show that (1) work motivation has a significant effect on the performance of investigators at the Resnarkoba Sat Police of the Bekasi City Police, (2) The work environment has a significant effect on the performance of investigators at the Narcotic Police Agency, Bekasi City Police, (3) Job stress has a significant effect on the performance of Sat Resnarkoba investigators. The Bekasi City Metro Police, and (4) Work motivation, work environment, and work stress jointly influence the performance of investigators at the Sat Resnarkoba at the Bekasi City Metro Police."

"Fenomena radikalisasi ideologi radikal teroris yang terjadi secara massif dan tidak biasasemenjak kebangkitan kelompok teroris internasional, IS Islamic State , memaksa pemerintahberpikir keras untuk menemukan formula dalam rangka menghentikan laju proses radikalisasi.Era global dan demokrasi, dimana batas-batas Negara seakan tidak ada lagi, informasi yangmelimpah, serta kebebasan dalam bersuara, seakan menjadi momok ketika dimanfaatkan olehkelompok radikal untuk melakukan propaganda-propaganda naratif ideologi radikal terorismilik mereka. Pembentukan BNPT pada tahun 2010 yang menggantikan fungsi DeskKoordinasi Penanggulangan Terorisme yang dianggap berhasil melakukan upaya-upaya hardapproach namun dianggap kurang mampu untuk menghentikan aksi terorisme yang terusmenerus terjadi. Aksi terorisme tidak akan terjadi selama radikalisasi ideologi radikal dapatdihentikan, untuk itu BNPT melalui Direktorat Pencegahan BNPT menyusun kebijakan dibidang pencegahan, yang salah satunya dalam bentuk strategi kontra-radikalisasi yangdilakukan secara online dan offline. Strategi kontra-radikalisasi yang dilakukan oleh DirektoratPencegahan BNPT ini terdiri dari kontra-propaganda dan kontra-naratif. Inti dari strategi danprogram ini adalah untuk menjadikan ideologi radikal teroris menjadi tidak menarik bagimasyarakat Indonesia melalui kontra-naratif, dan serta membantu meningkatkan rasa cintatanah air dan kebangsaan melalui kontra-propaganda. Melihat kebijakan dalam bentuk programini telah dilaksanakan oleh BNPT, namun arus radikalisasi dan aksi terorisme masih terusterjadi, sehingga perlu dilakukan analisa secara mendalam mengenai letak kekurangan dalamupaya kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT. Analisa ini meliputi kesesuaianantara perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, dan tujuan kebijakan dalamkebijakan/program kontra-radikalisasi oleh Direktorat Pencegahan BNPT dalam upayamencegah penyebaran ideologi radikal di Indonesia.

---

The radical and unusual phenomenon of radicalization of terrorist radical ideologies since therise of the international terrorist group, IS Islamic State , forced the government to think hardto find formulas in order to stop the process of radicalization. The global era and democracy,where the borders of the State seem to be no more, abundant information, and freedom ofspeech, seem to be a scourge when exploited by radical groups to perform their own radicalradical propaganda propaganda propaganda. The establishment of BNPT in 2010 whichreplaced the function of Counter Terrorism Coordination Desk DKPT which is consideredsuccessful to make efforts of hard approach but considered less able to stop continuous acts ofterrorism. Acts of terrorism will not occur during radicalization of radical ideology can bestopped, for that BNPT through the Directorate of Prevention BNPT formulate policies in thefield of prevention, one of which in the form of counter radicalization strategy conductedonline and offline. The counter radicalization strategy undertaken by the Directorate ofPrevention of BNPT consists of counter propaganda and counter narrative. The essence ofthese strategies and programs is to make terrorist radical ideology unattractive to Indonesiansthrough counter narrative, and to help increase the love of homeland and nationality throughcounter propaganda. Seeing the policy in the form of this program has been implemented byBNPT, but the flow of radicalization and acts of terrorism still continues, so it needs to be donein depth analysis of the location of deficiencies in counter radicalization efforts by theDirectorate of Prevention of BNPT. This analysis covers the correspondence between policyformulation, policy implementation, and policy objectives in the policy program of counterradicalizationby the Directorate of Prevention of BNPT in an effort to prevent the spread ofradical terrorism ideology in Indonesia."