Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan suatu hasil studi mengenai tradisi penyelesaian sengketa yang dilandasi oleh adanya pluralisme hukum yang hidup (berlaku) pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo, yang mempunyaì implikasi terhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi utama kepolisian di wilayah itu. Tradisi penyelesaian sengketa tersebut terimplementasi ke dalam 5 (lima) ?pola alternatif pilihan penyelesaian sengketa bagi warga masyarakat setempat, yang mereka gunakan secara selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (a) paling masuk akal; (b) paling menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan biaya; (d) paling sesuai dengan rasa keadilan menurut persepsi mereka; serta (e) paling efektif dan bersifat wín-win solution bagi para pihak yang bersengketa. Sedangkan aparat Polsek Pendopo juga telah melakukan penginterpretasian terhadap ?pola-pola alternatif penyelesaian? yang digunakan oleh warga masyarakat setempat, dengan bersikap tegas dan aktif sepanjang hal ¡tu berkaitan dengan hukum positif, serta bersikap pasif ? tidak melarang dan juga tidak mau terlibat ? sepanjang ?pola alternatif pilihan? penyelesaian sengketa yang digunakan warga masyarakat berkaitan dengan upaya musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai berdasarkan tradisi masyarakat setempat. yelesaian sengketa pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo ini dapat disimpulkan sebagai salah satu perwujudan dari apa yang di dalam terminologi ilmu hukum dinamakan sebagai model ?PSA Tradisional.? Suatu model penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dan berlaku di berbagai daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sifat yang beraneka ragam, tetapi mekanisme pemanfaatannya secara yuridis-formal belum diatur di dalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Secara teoritis, hasil studi ini bemianfaat bagi pengembangan khazanah Kajian Ilmu Kepolisian yang bersifat antar-bidang, terutama di dalam upaya mengembangkan konsep dan teori yang lebih relevan untuk: (a) memahami ?realitas hukum? (law ¡n action) dalam konteks penegakan hukum oleh aparat kepolisian pada Iingkungan suatu masyarakat tertentu; (b) memahami salah satu perwujudan ?hukum yang hidup di dalam masyarakat? (living law) dalam konteks pluralisme hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu; (c) memahami salah satu model PSA Tradisional pada língkungan suatu masyarakat tertentu; dan (d) memahami bagaimana hak-hak korban kejahatan maupun hak hak pelaku kejahatan, balk sebagal individu maupun sebagal kelompok, telah tertindungi atau terakomodasikan di dalam tradisi penyelesaian sengketa yang bertaku pada lingkungan suatu masyarakat tertentu di Indonesia.

---

This thesis is a result of a study on the tradition of dispute resolution based on the existence of legal pluralism that lives (applies) in the community in the Pendopo Police jurisdiction, which has implications for the implementation of the main tasks and main functions of the police in the area. The tradition of dispute resolution is implemented into 5 (five) alternative patterns of dispute resolution choices for local residents, which they use selectively based on the following considerations: (a) the most reasonable; (b) the most profitable in terms of time and cost efficiency; (d) the most in accordance with their sense of justice; and (e) the most effective and win-win solution for the disputing parties. Meanwhile, the Pendopo Police apparatus has also interpreted the alternative patterns of resolution used by local residents, by being firm and active as long as it is related to positive law, and being passive - not prohibiting and also not wanting to get involved - as long as the alternative pattern of choice is not used. dispute resolution used by community members is related to deliberation efforts to reach a peaceful agreement based on local community traditions. Dispute resolution in the community in the Pendopo Police jurisdiction can be concluded as one of the manifestations of what in legal terminology is called the "Traditional PSA" model. A dispute resolution model that has long been known and applied in various regions in Indonesia in various forms and diverse natures, but the mechanism for its use in a legal-formal manner has not been regulated in the legal system and judicial system in Indonesia. Theoretically, the results of this study are useful for the development of the inter-disciplinary Police Science Study treasury, especially in efforts to develop more relevant concepts and theories for: (a) understanding "legal reality" (law and action) in the context of law enforcement by the police in a particular community environment; (b) understanding one of the manifestations of "living law" in the context of legal pluralism that applies in a particular community environment; (c) understanding one of the Traditional PSA models in a particular community environment; and (d) understand how the rights of crime victims and the rights of crime perpetrators, both as individuals and as groups, have been protected or accommodated within the traditions of dispute resolution that apply to a particular society in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini merupakan suatu hasil studi mengenai tradisi penyelesaiansengketa yang dilandasi oleh adanya pluralisme hukum yang hidup (berlaku)pada masyarakat di wilayah hukum Polsek Pendopo, yang mempunyaì implikasiterhadap pelaksaan tugas pokok dan fungsi utama kepolisian di wilayah itu.Tradisi penyelesaian sengketa tersebut terimplementasi ke dalam 5 (lima) ?polaalternatif pilihan penyelesaian sengketa bagi warga masyarakat setempat, yangmereka gunakan secara selektif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan: (a)paling masuk akal; (b) paling menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan biaya;(d) paling sesuai dengan rasa keadilan menurut persepsi mereka; serta (e) palingefektif dan bersifat wín-win solution bagi para pihak yang bersengketa.Sedangkan aparat Polsek Pendopo juga telah melakukan penginterpretasianterhadap ?pola-pola alternatif penyelesaian? yang digunakan oleh wargamasyarakat setempat, dengan bersikap tegas dan aktif sepanjang hal ¡tuberkaitan dengan hukum positif, serta bersikap pasif ? tidak melarang dan jugatidak mau terlibat ? sepanjang ?pola alternatif pilihan? penyelesaian sengketayang digunakan warga masyarakat berkaitan dengan upaya musyawarah untukmencapai kesepakatan damai berdasarkan tradisi masyarakat setempat. Tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat di wilayah hukum PolsekPendopo ini dapat disimpulkan sebagai salah satu perwujudan dari apa yang didalam terminologi ilmu hukum dinamakan sebagai model ?PSA Tradisional.?Suatu model penyelesaian sengketa yang telah lama dikenal dan berlaku diberbagai daerah di Indonesia dalam berbagai bentuk dan sifat yang beranekaragam, tetapi mekanisme pemanfaatannya secara yuridis-formal belum diatur didalam sistem hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Secara teoritis, hasil studi ini bemianfaat bagi pengembangan khazanahKajian Ilmu Kepolisian yang bersifat antar-bidang, terutama di dalam upayamengembangkan konsep dan teori yang lebih relevan untuk: (a) memahami?realitas hukum? (law ¡n action) dalam konteks penegakan hukum oleh aparatkepolisian pada Iingkungan suatu masyarakat tertentu; (b) memahami salah satuperwujudan ?hukum yang hidup di dalam masyarakat? (living law) dalam kontekspluralisme hukum yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu; (c)memahami salah satu model PSA Tradisional pada língkungan suatu masyarakattertentu; dan (d) memahami bagaimana hak-hak korban kejahatan maupun hakhak pelaku kejahatan, balk sebagal individu maupun sebagal kelompok, telahtertindungi atau terakomodasikan di dalam tradisi penyelesaian sengketa yangbertaku pada lingkungan suatu masyarakat tertentu di Indonesia."

"Perumahan Kelapa Gading adalah perumahan yang ideal, ditinjau dari segi penataan lingkungan, tataruang, kenyamanan, keindahan, keamanan dan kelengkapan fasilitas umum, semuanya tersedia bagi terselenggaranya kebutuhan hidup masyarakat dan terkesan disiapkan dengan baik oleh pengembangnya. Saat ini wilayah yang menjadi perumahan Kelapa Gading telah menjadi Kecamatan tersendiri dan menjelma menjadi salah satu permukiman eksklusif di Jakarta layaknya seperti "kota mandiri". "Kota mandiri" tersebut merupakan perumahan real estate yang dibangun oleh pengembang PT Summarecon Agung, PT Nusa Kirana, PT Bangun Cipta Sarana, PT Gading Pratama, PT Pegangsaan Indah, ditambah 6 apartemen (4 apartemen sudah dihuni dan 2 belum selesai dibangun). Penduduknya (dilihat dari segi perekonomian) adalah masyarakat "menengah keatas mayoritas keturunan Cina, yang merupakan masyarakat pendatang yang membeli rumah dan menetap di perumahan tersebut. Mata pencaharian penduduknya umumnya di bidang niaga, yaitu sebagai pedagang/ wiraswasta di bidang barang/ jasa, adapula sebagai pekerja kantor baik swasta maupun sebagai Pegawai Negeri/ TNI/ Pori. Lingkungan RT 011 RW 012 yang terdapat di tengah-tengah perumahan tersebut, merupakan satu permukiman yang terdiri dari 2 blok perumahan yang terdiri dari 71 unit rumah, dihuni oleh 66 Kepala Keluarga. Tata kehidupan masyarakat permukiman tersebut, terlihat sama dengan tata kehidupan masyarakat perkotaan pada umumnya. Tinjauan tentang tata kehidupannya yang tampak sama dengan masyarakat perkotaan, dapat dilihat dari beberapa teori tentang kehidupan masyarakat perkotaan, antara lain dapat dilihat dari aspek gaya hidup, aspek psikologis dan aspek ciri-ciri kehidupan masyarakat perkotaan, sesuai dengan pendapat With tentang "Urbanism as a Way of Life" dan Stanley Milgram tentang konsep "overload' dalam "The Experience of Living in Cities". Masyarakat di RT 011 RW 012 sebagai suatu komuniti (community) ditandai dengan adanya interaksi sosial melalui hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat tersebut. Selain itu ciri-ciri kehidupan individualisme dan mementingkan privacy, tampak menonjol dalam kehidupan sehari-hari komuniti permukiman terebut dan memainkan peranan panting dalam proses pembentukan keteraturan sosial masyarakat baru perumahan tersebut yang tergolong belum lama dibangun. Corak keteraturan sosial yang terdapat dalam kehidupan komuniti permukiman ini, terbentuk karena adanya interaksi sosial, yang terwujud dalam tindakan-tindakan individu dan atau kelompok warga setempat, dan tindakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi tindakan yang berpola, dan menjadi pedoman-pedoman bagi mereka dalam tata pergaulannya, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu corak keteraturan sosial. Penulisan tesis ini, akan menggambarkan corak keteraturan sosial yang ada di dalam kehidupan komuniti permukiman real estate khususnya di RT 011 RW 012 Kelurahan Pegangsaan Dua, yang dilihat dalam kehidupan mereka sehari-hari, di dalam kehidupan perekonomian, kehidupan sosial dan pranata pengamanannya."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Kehidupan Pak Ogah dalam Masyarakat Kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan sosial dengan fokus pada kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di jalan Tubagus Angke maupun sehagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat.Dalam kehidupan masyarakat miskin ditemui adanya upaya untuk mengatasi rasa miskin yang tanpa harapan itu dengan perwujudan bahwa mustahil dapat diraih kesuksesan dalam kehidupannya apabila dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat pada umumnya. Sehingga hal itu menimbulkan sikap kritis dalam pencapaian tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.Keteraturan sosial pada dasarnya adalah keteraturan masyarakat yang diatur berdasarkan aturan-aturan moral. Keteraturan dalam kehidupan sosial pada hakekatnya adalah suatu teori moral. Hal ini tidak hanya berarti bahwa anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dibatasi oleh kode-kode moral, yakni mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, tetapi keseluruhan dari dunia sosial itu sendiri adalah konstruksi moral.Dalam kehidupan Pak Ogah pada kesehariannya dilakukan berkaitan dengan pedoman-pedoman yang digunakan untuk menciptakan keteraturan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kehutuhan hidup yang pokok baik sebagai perorangan, keluarga maupun kelompok di permukiman tersebut.Adapun pedoman-pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keteraturan sosial mendapat pengaruh yang sangat besar dari seorang patron, baik mereka selaku Pak ogah yang bekerja selaku pengatur lalu lintas di perputaran arah jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma. Hubungan patron-klien terjadi karena patron yang ada di permukiman itu adalah seorang pemimpin yang kharismatik.Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa corak keteraturan yang terdapat dalam kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas pada perputaran arah di jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma dipengaruhi adanya hubungan Patron-Klien.Implikasi corak keteraturan yang dipengaruhi oleh keberadaan patron dengan program Kamtibmas adalah dengan memanfaatkan patron sebagai mitra dalam pembinaan Kamtibmas akan lebih efektif, karena selain patron lebih dapat menterjemahkan pesan-pesan Kamtibmas dari Polri ia juga dapat menyampaikan pesan itu kepada warga masyarakat yang menjadi kliennya.Dan yang lebih penting dari semua itu adalah tingkat profesional Polri di masa depan - harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan peradaban dan kompleksitas kebudayaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan komuniti masyarakat setempat pada khususnya."