Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pelarangan cantrang dalam mengatasi overfishing di Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah untuk mengatasi overfishing. Untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap sebaran ikan, digunakan data dan informasi penginderaan jauh. Data dan informasi penginderaan jauh ini merupakan data yang umum digunakan nelayan untuk menentukan posisi penangkapan ikan yang efektif dan bersifat real-time. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik koordinat ikan pada informasi penginderan jauh sebagai analogi sebaran ikan, suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan variabel dummy implementasi kebijakan larangan cantrang. Hasil analisis menunjukkan sejak diberlakukannya larangan cantrang, sebaran ikan di laut meningkat sebesar 16.1%. Meningkatnya 1% suhu permukaan laut, menyebabkan peningkatan sebaran ikan sebesar 6.5%. Sedangkan variabel klorofil-a tidak signifikan pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan cantrang efektif untuk meningkatkan sebaran atau stok ikan di laut.

---

Cantrang prohibition is one of the Governmen’s policy to resolve overfishing problems. In order to estimate the impact of cantrang prohibition policy on fish distribution in the sea, remote sensing data and policy are used. This remote sensing data and information are commonly used by fishermen to determine fishing positions that are effective and real-time. The variables used in this study are fish coordinate on remote sensing information as an analogy of fish distribution, sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and dummy variable implementation of the cantrang prohibition policy. The analysis shows that since the enactment of the cantrang prohibition, the distribution of fish in the sea increased by 16.1%. Increased 1% of sea surface temperature, causing an increase in fish distribution by 6.5%. While the chlorophyll-a variable was not significant in this study. This research shows that the prohibition policy is effective to increase the distribution or stock of fish in the sea."

"Masalah utama yang dihadapi oleh Koperasi dan UKM adalah sulitnya akses permodalan, salah satu solusi yang dicetuskan oleh Kementerian Koperasi dan UKM adalah mendirikan LPDB-KUMKM pada tahun 2006. Sejak didirikan sampai tahun 2017, LPDB-KUMKM telah menyalurkan dana sebesar Rp. 9.5 triliun. Permasalahannya adalah apakah dana bergulir tersebut memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB, dan apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap penyaluran dana bergulir, dua isu itulah yang menjadi focus dan tujuan penelitian ini. Untuk mendapatkan jawaban dari dua isu tersebut, digunakan metode penelitian regresi berganda. Hasil dari penelitian ini, yakni dibandingkan dengan penyaluran melalui UKM, LKB, atau LKBB, penyaluran dana bergulir melalui Koperasi paling berpengaruh dan berkontribusi sebesar 3.91% terhadap pertumbuhan PDRB. Terkait dengan favoritism dapat dilihat dari penyaluran dana bergulir di wilayah asal pada saat menjabat, dan didapatkan hasil kepemimpinan masa DBRAM terjadi favoritism penyaluran dana bergulir melalui Koperasi, LKB, dan LKBB.

---

The main problem faced by Cooperatives and SMEs is the difficulty of capital access, one of the solution proposed by The Ministry of Cooperative and SMEs is establish LPDB-KUMKM in 2006. Since established until 2017, LPDB-KUMKM has distributed fund Rp. 9.5 trillion. The problem, is the revolving fund has a contribution to GRDP, and is there any influence of director on the distribution of the revolving funds, these two issues are focus and purpose of this research. To get the answers to these two issues, multiple regression research methods are used. The result of this study which are compared to distribution of revolving fund through cooperartive is the most influential and contributed 3.91% GRDP. Regarding favoritism, it can be seen from the distribution of revolving funds in the region of origin by the director officiate, and the result of the leadership during DBRAM period showed favoritism in the distribution of revolving funds through Cooperative, LKB, dan LKBB."

"Salah satu bentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara adalah implementasi ASEAN-China Free Trade Area. Melalui misi ACFTA yaitu sebagai most favourite nation, national treatment, dan transparency diyakini mampu memberikan keuntungan perdagangan bagi anggotanya. Namun, yang terjadi adalah fenomena defisit neraca perdagangan antara ASEAN terhadap China, serta lima dari enam negara ASEAN mengalami defisit dengan China, depresiasi kurs terhadap dollar, dan terjadinya beberapa penurunan ekspor disbanding impor masing-masing negara yang terdampak. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis proyeksi neraca perdagangan negara anggota ASEAN terhadap China, menganalisis posisi perdagangan, efek trade creation dan trade diversion, serta menganalisis dampak kinerja neraca perdagangan terhadap lima indikator makroekonomi negara anggota ASEAN, yaitu pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, inflasi dan kurs.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Singapura mengalami rata-rata kenaikan yang positif, sementara sisanya mengalami rata-rata penurunan yang negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi perdagangan negara anggota ASEAN mengalami fluktuatif dan memberikan dampak trade creation yang lebih besar dari trade diversion setelah implementasi ACFTA. Sementara itu, beberapa negara sempat mengalami trade diversion saat terjadi gangguan dari luar seperti krisis global. Kinerja neraca perdagangan mengalami dampak yang berbeda terhadap indikator makroekonomi negara anggota ASEAN. Khusus untuk Indonesia, kinerja neraca perdagangan kurang memberikan keuntungan bagi kelima indikator makroekonomi.Neraca perdagangan merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja perdagangan internasional. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keuntungan dalam ACFTA, harus ditingkatkan peranan ekspor terhadap China dan mengurangi impor dari China dengan berbagai kebijakan ekonomi. Selain itu, perlu diadakan revaluasi terhadap keikutsertaan dalam FTA dan lebih waspada serta mengevaluasi kemungkinan keikutsertaan dalam FTA di masa yang akan datang untuk menghindari kerugian perdagangan.

---

One of economic integration types in South East Asia is the implementation of ASEAN-China Free Trade Area. From the mission of ACFTA is being most favourite nation, national treatment, and transparency believed as to give trading profit for its members. However the reality shows that deficit phenomenon on the trade balance between ASEAN towards China, also five of six ASEAN countries experience to deficit toward China, depreciaction. Based on that phenomenon, this research is intended to analyze the forecast on the ASEAN trade balance towards China, trade position, the effect of trade creation and trade diversion, and also to analyze the impact of trade balance performance towards five macroeconomy indicators of ASEAN countries, such as economic growth, Gross Domestic Product, Human Development Index, inflation and exchange rate.

This research finds out that some ASEAN countries, such as Malaysia, Thailand, and Singapore get rising positively on average term, while the rest experiences rising negatively on average term. The research result shows fluctuated on trade position of ASEAN countries and it gives deep impact of trade creation than trade diversion after ACFTA implementation. Besides, several countries experience a deep impact of trade divesion than trade creation during global crisis. Trade balance performance gets different impact toward macroeconomy indicators of ASEAN countries. Especially for Indonesia, trade balance performance give slightly profit toward the five macroeconomy indicators.

Trade balance is an important indicator in assessing the international trade performance. Therefore, to get excessive profit in ACFTA, export performance should be improved toward China and deduct the import from China through various economic policies. Besides, there should be a revaluation on the participation in FTA while being on guard, also evaluation on the future opportunity of participating in FTA to avoid any loss of trade."

"Usaha non-pertanian di perdesaan semakin memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi bagi negara berkembang. Kinerja usaha non-pertanian di perdesaan tersebut diduga makin membaik seiring dengan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dalam usaha tersebut. Hal ini karena pemanfaatan teknologi telekomunikasi seperti telepon seluler dan internet dapat menekan biaya pencarian informasi dan memperluas informasi pasar. Studi ini menganalisis peran pemanfaatan telepon seluler dan internet terhadap kinerja usaha non-pertanian di perdesaan. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga yang bersumber dari Indonesian Family Life Survey gelombang lima (IFLS5) tahun 2014 dan metode Propensity Score Matching, kajian menemukan bahwa penggunaan telepon seluler dan internet dalam usaha non-pertanian memiliki peran positif terhadap kinerja usaha non-pertanian rumah tangga perdesaan. Hasil ini menunjukan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah perdesaan mampu memberikan peningkatan ekonomi bagi rumah tangga desa.

---

Non-farm businesses in rural areas have increasingly an important role in economic development in developing countries. The performance of non-farm businesses in rural area is expected to have improved in line with the use of telecommunications technology in business. This is due to the use of communication technologies such as mobile phones and internet be able to shortened the cost of information and the expand market information. This study analyzes the role of mobile phone and internet utilization to the performance of non-farm businesses in rural areas. By using data sourced household level from Indonesian family life survey part 5 (IFLS 5) in 2014 and the propensity score matching method, the study found that the use of mobile phones and the internet in non-agricultural businesses has a positive impact on the performance of rural non-farm household businesses . This shows that the telecommunications infrastructure development policy in rural areas is able to provide economic improvement for rural households."

"Kinerja logistik suatu negara merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Peran sektor logistik yang semakin penting tersebut telah menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Upaya negara-negara ASEAN dalam meningkatkan peran sektor logistik adalah melalui pengembangan infrastruktur logistik. Permasalahan muncul ketika kebutuhan investasi infrastruktur ASEAN melebihi kemampuan negara-negara ASEAN untuk merealisasikannya, sehingga muncul infrastructure investment gap. Tingkat dukungan finansial tersebut mempengaruhi ketersediaan infrastruktur logistik eksisting di kawasan ASEAN, sehingga kinerja logistik negara-negara ASEAN menjadi relatif belum stabil dengan tingkat kesenjangan antar negara yang signifikan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur logistik terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Hasil regresi data panel dengan Fixed Effect Model menunjukkan bahwa infrastruktur logistik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur jalan rel kereta memiliki dampak terbesar, disusul oleh infrastruktur jalan dan infrastruktur bandara udara. Sedangkan, infrastruktur pelabuhan laut dan infrastruktur TIK, yang direpresentasikan oleh jumlah pelanggan akses internet berkecepatan tinggi, tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Infrastruktur pelabuhan laut memiliki isu dalam hal tingkat integrasi negara-negara ASEAN dengan jaringan pengiriman kapal global yang lemah, serta tingkat efisiensi dan kualitas layanan infrastruktur pelabuhan laut yang rendah. Di sisi lain, infrastruktur TIK memiliki isu dalam hal tingkat kesiapan infrastruktur dan pemanfaatan TIK pada bisnis logistik yang rendah. Sementara itu, investasi infrastruktur domestik mempengaruhi secara positif pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN meskipun dampaknya masih relatif kecil karena keterbatasan sumber pendanaan domestik dan rendahnya partisipasi sektor swasta pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur logistik.

---

A country`s logistics performance is a key to economic growth. The increasingly important role of the logistics sector has been the concern of ASEAN countries. ASEAN countries` effort in enhancing the role of the logistics sector is through the development of logistics infrastructure. The problem arises when ASEAN`s infrastructure investment needs exceed the ability of ASEAN countries to fulfil them; hence an infrastructure investment gap emerges. The level of financial support affects the availability of existing logistics infrastructure in the ASEAN region, rendering ASEAN countries logistics performances relatively unstable with significant levels of disparity among them.

This research was conducted with the aim to analyze the impact of logistics infrastructure on ASEAN countries` economic growth. The panel data regression results with Fixed Effect Model show that the logistics infrastructures of ASEAN countries positively influence ASEAN countries` economic growth. Rail infrastructure has the greatest impact, followed by road infrastructure and airport infrastructure. Whereas, port infrastructure and ICT infrastructure, represented by the number of subscribers for high-speed internet access, don`t significantly influence the ASEAN countries` economic growth.

Port infrastructure has issues in terms of weak integration level of ASEAN countries with the global shipping network, as well as the low level of efficiency and quality of port infrastructure services. On the other hand, ICT infrastructure has issues in terms of the low level of infrastructure readiness and ICT usage by logistics businesses. Meanwhile, domestic infrastructure investment positively affects ASEAN countries` economic growth, although the impact is still relatively small due to limited domestic funding sources and low private sector participation in logistics infrastructure development projects."

"Laju urbanisasi yang tinggi menyebabkan rasio masyarakat yang status tempat tinggalnya overcrowdedsemakin meningkat di Perkotaan. Salah satu skema penyediaan hunian yang efisien, sehat dan dapat berkelanjutan yang telah banyak diterapkan di Negara lain adalah Public Private Partnership (PPP) atau diakomodasi dalam regulasi di Indonesia sebagai Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Hal tersebut sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030, khususnya Goal ke-11 yaitu mewujudkan perkotaan dan kawasan permukiman yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan Namun demikian, sampai saat ini skema KPBU Perumahan belum pernah terlaksana di Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan investasi pola ini dari sisi Pemerintah maupun Badan Usaha. Kelayakan investasi dilakukan dalam 3 tahap, tahap pertama adalah kelayakan investasi dari sisi Badan Usaha dengan indikator layak berdasarkan rasio Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 3,95x, Net Present Value (NPV) sebesar Rp32,7miliar, Internal Rate of Return (IRR)sebesar 13,22% per tahun dan payback period selama 9 tahun dengan masa konsesi 20 tahun. Tahap kedua, dari sisi Pemerintah diperoleh hasil layak berdasarkan present value dari nilai anggaran untuk dukungan fasilitas sebesar Rp131 miliar yang mana lebih kecil dibandingkan dengan present value alokasi anggaran untuk membangun dan mengelola sendiri. Tahap ketiga dilakukan dengan analisis ekonometrik sebagai pertimbangan dalam penentuan sasaran kebijakan. Hasil regresi menunjukkan bahwa hunian overcrowded dan status tempat tinggal memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat keluhan kesehatan masyarakat.

---

Urbanization has driven up the overcrowding house in the urban area. There is a need to provide efficient, healthy and sustainable housing provision scheme especifically for low-income communities (MBR). This is in line with the target of the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs), specifically the 11th Goal, which is to manage cities that are inclusive, safe, resilient, and sustainable. One of the scheme that has been widely applied is Public Private Partnership (PPP) for affordable housing. However, the legal framework for PPP or called KPBU for infrastructure in Indonesia has already set up but not yet implemented for affordable housing project. The study analyzes the investment feasibility of the PPP for affordable housing in Indonesia. The study consist of three stages of analysis; the first stage is feasibility from private sector perspective that obtained a feasible result with a Benefit Cost Ratio of 3.95x, Net Present Value of IDR 32.7 billion, Internal Return Rate of 13.22% per annum and 9-year payback period with a concession period of 20 years. The second stage is feasibility analysis from Public perspective, obtained a feasible result with the present value of the money for supporting the KPBU project IDR131 billion. This cost is smaller than the present value of the budget allocation if government built and managed by itself. The third stage is carried out by econometric analysis as a consideration in determining policy targets with the results of the variable overcrowded and occupancy status have correlated significantly on the health level experienced by society."

"ABSTRAKPada sistem budidaya keramba jaring apung terdiri dari beberapa subsistem salah satunya adalah subsistem proses produksi yang didalamnya terdapat aktivitas pemberian pakan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dari eksternalitas pemberian pakan terhadap produktivitas KJA. Penelitian dilakukan di Waduk Jatiluhur pada bulan Agustus-Oktober 2018. Pengumpulan data dilakukan secara primer dengan responden berjumlah 502 pembudidaya. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan persamaan regresi dan kualitatif dengan menggunakan analisis persepsi.Hasil dari estimasi menunjukkan eksternalitas pakan berupa limpahan sisa pakan yang tidak termakan memberikan dampak positif bagi produktivitas budidaya KJA secara langsung. Selanjutnya dari analisis persepsi responden setuju jika diadakan penertiban dengan cara pembatasan jumlah kepemilikan KJA tiap orang tetapi bukan dengan penertiban KJA hingga habis agar tidak timbul eksternalitas negatif secara langsung dari pemberian pakan. Rekomendasi yang bisa disarankan tetap dilakukan penertiban dan pembatasan jumlah KJA disertai dengan peningkatan pengawasan aktif agar tidak terjadi pembangunan KJA secara illegal dan juga dilakukan pelatihan pemberian pakan yang baik agar tidak terjadi kondisi overfeeding.

---

ABSTRACT

In the floating net cage cultivation system consists of several subsystems one of which is the production process subsystem in which there are feeding activities. The purpose of this study was to analyze the effect of feeding externalities on the productivity of KJA. The study was conducted in Jatiluhur Reservoir in August-October 2018. Data collection was conducted primarily with respondents totaling 502 farmers. Data analysis was carried out quantitatively using regression and qualitative equations using perception analysis.

The results of the estimation show that the feed externalities in the form of inedible feed spillage have a positive impact on KJA cultivation productivity directly. Furthermore, from the perceptual analysis, respondents agreed that if the control was held by limiting the number of KJA ownership for each person, but not by controlling the KJA until it was exhausted so as not to arise negative externalities directly from feeding. Recommendations that can be recommended are to keep controlling and limiting the number of KJA accompanied by an increase in active supervision so as not to develop KJA illegally and also provide good feeding training to avoid overfeeding conditions."

"Dalam rangka mendorong kinerja ekspor, Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memberikan stimulus, salah satunya melalui pemberian fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Fasilitas KITE tersebut berupa pemberian pembebasan dan Bea Masuk, PPN, PPnBM serta Pengembalian Bea Masuk. Selama 10 tahun terakhir setidaknya telah terjadi 3 kali perbaikan fasilitas KITE, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari nilai dan perubahan kebijakan KITE terhadap nilai devisa ekspor dengan menggunakan model regresi metode general least square (GLS). Penelitian menguji hubungan nilai ekspor dari 7 sektor industri manufaktur dari tahun 2005 sampai 2019 dengan nilai pembebasan bea, nilai pengembalian bea, variable dummy kebijakan KITE pada tahun 2011, 2013, dan 2018. Hasil penelitian menunjukkan fasilitas KITE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai devisa ekspor. Nilai pembebasan dan pengembalian bea berkorelasi positif terhadap nilai ekspor. Selain itu, perubahan pemberian fasilitas KITE secara keseluruhan, termasuk relaksasi dan perbaikan prosedur memperoleh fasilitas KITE menunjukkan pengaruh positif yang sangat signifikan terhadap nilai ekspor. Jenis industri yang paling sensitif terhadap kebijakan fasilitas KITE pembebasan adalah industri barang dari plastik dan jenis industri yang paling sensitif dengan perubahan kebijakan di tahun 2013 (relaksasi fasilitas KITE) dan perubahan kebijakan di tahun 2011 (pengetatan fasilitas KITE) adalah industri elektronik dan komponen. Sementara itu dari ketujuh jenis industri yang di teliti tidak ada satupun industri yang sensitif terhadap fasilitas KITE dengan skema pengembalian. Hal ini menunjukkan industri manufaktur dengan orientasi ekspor membutuhkan relaksasi aturan, kemudahan administrasi serta simplifikasi prosedur permohonan fasilitas KITE untuk dapat meningkatkan devisa ekspor.

---

The Indonesian government has been consistently providing stimulus packages to boost its export performance, e.g. by launching import duty drawback scheme through Ease of Import for Export Orientation (KITE) facility. The KITE facility covers rebates and exemptions on export duties such as import tariffs, value added taxes, and tax on luxury goods. KITE facility has been amended three times in the last decade and includes improvement on application procedures to claim duty exemptions and rebates. This study aims to identify the impact of the KITE facility on export values by using a regression model of general least square (GLS). Data on export values of seven manufacture sectors from 2005 to 2019 are used as a dependent variable along with a number of independent variables i.e. duty rebate values, duty exemption values, dummy variable on the KITE policy changes in 2011, 2013, and 2018. The study shows positive and significant correlation between the KITE facility and export values. Duty rebate and exemption values positively affect export values. In addition, changes in the KITE facility as a whole incentive package, including procedures relaxation and improvement on the KITE application, display a much greater and more significant impact on export values. Plastic goods industry shows the highest elasticity caused by changes in the KITE exemption policy and Electronics and components industry is most sensitive industry to policy changes in 2013 (relaxation of KITE facilities) and the policy changes in 2011 (tightening of KITE facilities). Meanwhile, out of seven studied industries, none of the industries were sensitive to KITE facility return scheme. This shows to increase export value, manufacturing industry with an export orientation needs regulation relaxation, ease of administration and procedure simplification for applying KITE facilities."

"Jaringan Produksi Global telah mengubah jalannya globalisasi, khususnya teori Stolper-Samuelson. Saat ini Indonesia sedang dalam proses bergabung dengan JPG di unbundling ketiga di mana biaya komunikasi merosot, mengubah pola permintaan tenaga kerja. Indonesia juga menerima sejumlah besar investasi asing (FDI), memberikan lebih banyak ruang untuk peningkatan teknologi di perusahaan-perusahaan. Dengan tren-tren baru ini, Dampak globalisasi pada upah premium sekarang menjadi ambigu. Sebelumnya, penelitian tentang dampak perdagangan internasional terhadap premi upah menggunakan data 1991-2000 di Indonesia menemukan bahwa penurunan tarif impor diikuti oleh penurunan premi upah. Berdasarkan penelitian menggunakan OLS fixed effect balanced panel data regression 2011-2015, ditemukan bahwa berbagai aspek globalisasi mempengaruhi upah secara berbeda.

---

---

Global Production Network has changed the rule of globalization, in particular the Stolper-Samuelson Theory. Indonesia is in the process of joining the third unbundling where communication cost plummets, changing the pattern on labor demand. Indonesia also receives a huge amount of foreign direct investment, giving more room for a technology upgrade in firms. With these new trends, the Impact of globalization on wage premium is now ambiguous. Previously, research on the impact of international trade on wage premium using 1991-2000 data in Indonesia found that a decrease in import tariff was followed by a decrease in wage premium. Based on the research using OLS fixed effect balance panel data regression from 2011-2015, it is found that various aspects of globalization affect wage premium differently."

"Penelitian ini mencoba untuk mengukur besaran underground economy tingkat provinsi di indonesia dengan menggunakan pendekatan moneter. Pengukuran dilakukan dalam periode penelitian tahun 2007-2017, menggunakan regresi ordinary least square, untuk mengestimasi perubahan jumlah uang beredar akibat adanya aktivitas underground economy tingkat regional yang dipengaruhi oleh beban pajak regional. Estimasi dalam penelitian ini menghasilkan besaran underground economy berkisar antara 3.8%-11.6% dari pdrb dengan rata-rata 8% perprovinsi pertahun.

---

This study try to measure the size of the provincial-level underground economy in indonesia using a monetary approach. Measurements were made in the study period 2007-2017, using ordinary least square regression, to estimate the currency demand due to underground economy activities at the regional level that are affected by regional tax burdens. Estimates in this study resulted in the amount of underground economy ranging from 3.8%-11.6% of the grdp with an average of 8% per province per year."