Perbankan syariah merupakan paradigma baru dalam ekonomi Indonesia setelah perbankan konvensional ada sebelumnya. Realisasi market share pada akhir tahun 2017 sebesar 5,44% masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Blueprint perkembangan perbankan syariah sebesar 8% -10%. Salah satu penyebab permasalahan ini adalah pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup perbankan syariah yang masih minim, dengan tingkat literasi keuangan mencapai 6,6%. Hal ini kemudian direspon dengan munculnya wacana penggunaan Bahasa Indonesia pada istilah akad-akad perbankan syariah. Tujuan dari penelitian adalah memberikan analisis terhadap wacana tersebut menggunakan pendekatan Hermeneutika Ekonomi dan Analisis Wacana Kritis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan Hermeneutika Ekonomi, wacana tidak memenuhi unsur Validation of Hermeneutics Approach untuk diimplementasikan. Berdasarkan pendekatan Analisis Wacana Kritis, wacana tidak memenuhi dua aspek yaitu fungsi ideasional dan nilai ekspresif. Akan tetapi, berdasarkan dua pendekatan tersebut juga, koreksi atau perubahan yang diinginkan wacana dapat dilakukan melalui sebuah proses penerjemahan. Wacana pada penelitian dapat memenuhi semua indikator dan unsur pendekatan dengan cara menggunakan konsep kolaborasi. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah Rumah Edukasi Akad Syariah Indonesia (REAKSI), yang bersifat kelembagaan, kebahasaan, edukasi, sosialisasi, dan literasi.
Sharia banking is a new paradigm in the Indonesian economy after conventional banking has existed before. The market share realization at the end of 2017 was 5.44%, still far from the target set in the Blueprint for sharia banking development at 8% -10%. One cause of this problem is the public's understanding of sharia banking is still low, with the financial literacy level of 6.6%. This was then responded to by the emergence of a discourse to use Indonesian language terms in Islamic banking contracts. The aim of the research was to provide an analysis of the discourse using the Economic Hermeneutics approach and Critical Discourse Analysis. This research uses qualitative methods with descriptive and case studies. The results showed that based on the Economic Hermeneutics approach, the discourse did not meet the Validation of Hermeneutics Approach element to be implemented. Based on the Critical Discourse Analysis approach, discourse does not fulfill ideational functions and expressive values. However, based on these two approaches, the correction desired by the discourse actor can be done through a translation process. Discourse on research can fulfill all indicators and elements of the approach by using the concept of collaboration. One of these collaborations is the Indonesian Sharia Contract Education House (REAKSI). An idea with several main indicators : institutional, linguistic, education, socialization, and literacy.
"Sistem ketatanegaraan Amerika mengadopsi gagasan checks and balances, yang melaluinya diyakini akan tercipta kontrol efektif antar ketiga cabang pemerintahan. Namun dalam hal wewenang perang, kontrol dimaksud tidak terjadi, karena yang justru mengemuka adalah perebutan wewenang antara Kongres dan Presiden, padahal konstitusi mengamanatkan adanya suatu deliberasi. Penulis berargumen bahwa guna menjembatani polemik ini perlu dihidupkan kembali lembaga federatif sebagai interbranch agency. Dalam hal ini seorang National Security Adviser akan memainkan peran tersebut dalam suatu format relasi baru Kongres-Presiden perihal wewenang perang yang penulis istilahkan “integrasi kolegial”.
American political system employs the mechanism of checks and balances that is designed to deliver effective check among the three branches of government. Yet in the realm of war power, instead of check, a fierce and many times unfruitful competition of constitutional right between President and Congress has been displayed throughout history. This is a stark deviation from the deliberative ideal of the constitution. Here the author argues that in order to bridge this mutual encroachment and to achieve a more ideal end, a revival of federative branch from John Locke’s philosophy is commendable. This interagency branch should be occupied by National Security Advisor, and it will operate within a new relational matrix of war powers between President and Congress that the author calls “collegial integration”.
"