Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Delik makar, sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, telah mewarnai Indonesia sejak awal kemerdekaan. Aceh, Maluku, dan Papua adalah ketiga wilayah yang sering menjadi pusat perhatian, mengingat ketiga daerah ini telah berupaya memisahkan diri dari Republik Indonesia sejak dahulu kala. Salah satu bentuk dari ekspresi atas upaya separatis ini adalah pengibaran bendera, baik oleh simpatisan atau mereka yang mengungkapkan dukungan. Namun demikian, para penegak hukum mengelompokkan aksi pengibaran bendera ini sebagai salah satu pelanggaran atas pasal makar, meskipun tidak tampak suatu perbuatan yang mengarahkan pada terpisahnya suatu wilayah tertentu dari Indonesia. Maka dari itu, skripsi ini akan membahas mengenai korelasi antara perbuatan pengibaran bendera tersebut dengan pemidanaan atas makar, terutama terhadap pasal 106 KUHP. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, berbentuk penelitian eksplanatoris dengan data primer berupa beberapa putusan pasal 106 KUHP dari daerah pengadilan Maluku dan Papua. Berdasarkan atas data yang diteliti, ditemukan bahwa perbuatan pengibaran bendera tidak secara serta-merta memunyai keterkaitan dengan upaya untuk melakukan apa yang dilarang di dalam pasal 106 KUHP. Diperlukan adanya perbuatan lain untuk mendefinisikan pengibaran bendera sebagai bagian dari upaya melakukan makar, sehingga kehati-hatian dan deskripsi menyeluruh diperlukan Majelis hakim dalam membuat putusan atas perbuatan tersebut.ason,
as one forms of the criminal act to the Government, has involvements to Indonesia’s politics since the starting era of independency. Aceh, Maluku, and Papua were the most frequently watched regions, as those three had tried countlessly to segregate themselves from Indonesia in the past. One form of expression to their means is by flag-hoisting, whether done by the sympathizers or those who showed support. However, the law enforcers classified the flag-hoisting as a figure of violation of the treason article, although it did not appear to be the act that led to a dissociation of a certain area from Indonesia. Therefore, this thesis will discuss the correlation between the act with the treason itself, especially against articles 106 of the criminal code. The research method used in this study is juridical normative, in an explanatory form, using several judicial decisions of articles 106 of the criminal code from Maluku and Papua court areas. Based on the data that were examined, it was found that the act of hoisting the flag did not immediately have a connection with articles 106 of the Criminal Code. Thorough analysis is required by the panel of judges in making decisions of these actions.

Abstrak :
Penulisan ini dilatarbelakangi atas perkembangan teknologi informasi yang menguasai hampir keseluruhan aspek kehidupan di dalam suatu negara, khususnya di bidang kesehatan. Dalam hal ini mengenai rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan tentang Rekam Medis telah mengakui adanya rekam medis elektronik, akan tetapi pengaturan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan rekam medis elektronik belum ada sampai dengan saat ini. Penulisan ini dilakukan untuk menjawab tiga permasalahan pokok mengenai, pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia, tanggung jawab hukum rumah sakit dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, dan penerapan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini adalah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan rekam medis elektronik secara hukum tidak memiliki dasar hukum yang memadai, sehingga menghambat pemanfaatan dari rekam medis elektronik itu sendiri. Akan tetapi, rumah sakit sebagai pihak yang menyelenggarakan rekam medis elektronik tetap memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab apabila terjadi kerugian dikemudian hari...... This study was motivated by the development of technology that appear almost in every aspects of life especially in the field of health. In this case the study held in electronic medical records at Cipto Mangunkusumo. The law on Conventional Medical records, have acknowledged about electronic medical records, but the regulations that are specifically governing the implementation of electronic medical records  are not regulated yet. This writing is to used to answer three main questions. The first one is the regulation of electronic medical records in Indonesia, the second one is hospital responsibility in implementing electronic medical records, and last one is the implementation of electronic medical records at Cipto Mangunkusumo Hospital. The regulations that used in this study are, Indonesian Law Number 29 Year 2004 about Medical Practice, Indonesian Law Number 11 Year  2016 about Information and Electronic Transactions, dan Minister of Health Regulations Number 269 Year 2008 about Medical Records. The result of this study has shown that the implementation of electronic medical records does not have a clear legal basis, that could be an obstacles for the development of electronic medical records itself. However, the hospital will still hold a responsibilty if there is a disadvantage about electronic medical record  in the future.

Abstrak :
Sektor perbankan memiliki posisi vital dalam menjaga stabilitas perekonomian negara. Strategi akuisisi merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menjaga kesehatan sistem perbankan. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka oleh lembaga keuangan bank. Pelaksanaan akuisisi bank berbentuk perusahaan terbuka tidak hanya tunduk pada aturan di bidang perbankan melainkan juga wajib tunduk pada aturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai pelaksanaan MTO. Aturan tersebut secara spesifik diatur melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Dengan adanya aturan tersebut, maka dengan pendekatan yuridis-normatif skripsi ini akan meninjau mengenai penerapan pelaksanaan akuisisi PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) oleh Industrial Bank of Korea (IBK) dan meninjau kepemilikan saham IBK setelah dilakukannya akuisisi dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Dengan adanya aturan mengenai batas kepemilikan saham bank umum diharapkan dapat menjadi pelindung perekonomian Indonesia khususnya pada sektor perbankan.Kata kunci: akuisisi, bank, penawaran tender wajib (MTO), batas kepemilikan saham. ......The banking sector has a vital position in maintaining the stability of the country's economy. The acquisition strategy is one of the steps taken by the government to maintain the health of the banking system. This thesis discusses the implementation of bank acquisitions in the form of public companies by bank. The acquisition of a bank in the form of a public company is not only subject to the rules in the banking sector but also must comply with the rules in the capital market that govern the implementation of the MTO. These rules are specifically regulated through Decree of the Directors of Bank Indonesia Number 32/51 / KEP / DIR / 1999 concerning Requirements and Procedures for Mergers, Consolidations, and Acquisitions of Commercial Banks and Financial Services Authority Regulation Number 9 / POJK.04 / 2018 concerning Public Company Takeovers. Then, with a juridical-normative approach this thesis will review the implementation of the acquisition of PT Bank Mitraniaga Tbk (NAGA) by the Industrial Bank of Korea (IBK) and review the ownership of IBK shares after the acquisition is associated with Government Regulation No. 29 of 1999 concerning Purchases of Commercial Bank Shares and Financial Services Authority Regulation Number 56 / POJK.03 / 2016 concerning Commercial Bank Share Ownership. With the existence of rules regarding the limit of share ownership of commercial banks, it is expected to be able to protect the Indonesian economy, especially in the banking sector. acquisition, bank, MTO, share ownership limit.

Abstrak :
Kegiatan transaksi jual beli merupakan merupakan kegiatan sehari-hari untuk memenuhi keperluan hidup. Seiring berkembangnya zaman, transaksi jual beli mengalami perkembangan, salah satunya transaksi jual beli game capit. Sebagai inovasi transaksi jual beli elektronik yang memanfaatkan e-commerce Tiktok memiliki payung hukum yang mengatur secara umum antara lain KUHPerdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturaan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), dan peraturan tertulis lainnya. Sebagai metode transaksi jual beli eletronik yang meliputi konsumen dan pelaku usaha juga perlu ditinjau dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengenai keabsahan sistem transaksi, keabsahan barang yang dijual, serta tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerugian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini akan menganalisis mengenai keabsahan metode transaksi jual beli game capit, keabsahan barang yang diperjualbelikan dalam praktik jual beli game capit, dan tanggung jawab para pihak apabila terjadi kerugian. ......Commercial transaction activities are daily activities to fulfil daily needs. Nowadays, buy-sell transaction develops into new method everytime, for example game capit transaction. As an inovation of electronic commercial method, game capit transaction method is regulated under Indonesia Civil Code, Information and Electronic Transaction Law (Act Number 11 of 2008), Government Regulation Number 80 of 2019 on Trade Through Electronic Systems, and other written regulations. As electronic commercial activities that includes consumer and seller needs to be reviewed from Consumer Protection Law (Act Number 8 of 1999) about the validity of the system, the validity of the goods that been traded, and responsibility of the parties of any loss. Method used in this research is normative juridical and will analyze through the validity of the system, the validity of the goods that been traded, and responsibility of the parties of any loss.

Abstrak :
Pencipta dalam melahirkan suatu karya cipta membutuhkan kreativitas dari kemampuan daya pikir yang membutuhkan pengorbanan serta pertimbangan untuk mewujudkan idenya, seperti waktu, tenaga, dan pikiran. Dengan begitu, sudah sepantasnya bagi pencipta untuk diberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Namun, masih kerap terjadi tindakan penjiplakan karya cipta rancangan busana untuk memperoleh manfaat ekonomi dengan memproduksi busana dari karya tersebut. Perbuatan penjiplakan karya cipta dengan tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, timbul problematika bagaimana bentuk perlindungan hukum para pencipta rancangan busana tersebut, apakah hak cipta atau desain industri yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian dalam skripsi menggunakan metode yuridis normatif, yang mana mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi literatur dan wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa rezim hukum dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual yang lebih tepat untuk memberikan perlindungan terhadap karya rancangan busana adalah hak cipta. ......In creating a creative work, the creator requires creativity from the ability of the mind that requires sacrifice and consideration to actualize the idea, such as time, energy, and thoughts. Therefore, it is appropriate for creators to be given appreciation and legal protection for their works. However, there are still frequent cases of plagiarizing the copyrighted fashion designs to obtain economic benefits by producing clothing from those works. Copying the copyrighted works without permission is an illegal act. In this case, a problem arises as to the form of legal protection for the creators of those fashion designs, whether copyrights or industrial designs are more appropriate to provide legal protection from the perspective of Intellectual Property Rights. The research in the thesis used the normative juridical method, which refers to legal norms in statutory regulations. The data sources used in this study are secondary data through literature studies and interviews with informant. The data obtained will be analyzed using qualitative data analysis methods. Based on the results of the research, the author argues that the legal regime in the perspective of Intellectual Property Rights that is more appropriate to provide protection for fashion design works is copyright.

Abstrak :
Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena objek jaminannya dijual jauh dibawah harga pasar. Penelitian ini akan menjawab bagaimanakah pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata dan bagaimanakah metode valuasi objek lelang berupa tanah dan bangunan berdasarkan Appraisal atau Penilai Publik, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui kajian terhadap bahan pustaka maupun data sekunder, serta studi kasus terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara perdata nomor 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. Bahwa pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penetapan nilai limit lelang hak tanggungan dalam suatu gugatan perdata seharusnya tidak hanya dilakukan dengan menguji unsur pengertian PMH dalam arti sempit yaitu ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain dan/atau pelanggaran atas kewajiban hukum pelaku, namun juga PMH dalam arti luas yakni bertentangan dengan kesusilaan baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Kemudian, untuk menentukan dasar nilai yang akan digunakan sebagai nilai limit, setiap penilai/penaksir dalam melakukan valuasi objek lelang harus menggunakan pedoman pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 205 yang dikeluarkan oleh Majelis Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dan PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berlaku melalui pendekatan diantaranya pendekatanpasar, pendapatan, dan biaya ......In carrying out an auction, a Limit Value is required to be determined by the Seller (creditor) with market value as the first priority (upper limit) and liquidation value as the last alternative (lower limit). The absence of provisions regulating the fairness of limit value determination results in many civil lawsuits being filed by executable parties seeking compensation because the collateral object is sold far below the market price. This research will answer how the fulfillment of the element of unlawful acts in determining the limit value of auctions in a civil lawsuit and the valuation method for auction objects in the form of land and buildings based on Appraisals or Public Appraiser, using juridical-normative research methods through a study of literature and secondary data, as well as case studies on the considerations of the Panel of Judges in the civil case number 213/Pdt.G/2020/PN Bdg. The fulfillment of the element of unlawful act in determining the limit value of the mortgage auction in a civil lawsuit should not only be carried out by examining the element of unlawful act in the narrow sense, namely whether or not there is a violation of the subjective rights of other people and/or a violation of the perpetrator's legal obligations, but also unlawful act in a broad sense which is contrary to good decency, or contrary to propriety, thoroughness, and prudence. Then, to determine the basic value to be used as the limit value, each appraiser/appraiser in valuing the auction object must use the guidelines in the Indonesian Appraisal Standard (SPI) 205 issued by the Indonesian Appraiser Profession Council (MAPPI) and Minister of Finance Regulation on Auction Implementation Guidelines, through several approaches including market approach, revenue approach, and cost approach