Suatu Merek terdaftar dapat dibatalkan dan/atau dihapuskan dalam daftar umum Merek, berdasarkan dari segi perlindungannya Merek yang telah digugat dipengadilan, telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah sebagai pemilik atas Merek tersebut, maka Merek tersebut akan menjadi kuat dari segi legalitasnya. Merek dapat juga dihapuskan berdasarkan atas prakarsa Menteri sebagaimana dalam pasal 72 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dapat dihapuskan oleh Menteri, harus berdasar dan beralasan sesuai yang telah ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (7) huruf a, b dan c UUMIG. Dalam kasus ini, peneliti mengkaji permasalahan terkait penghapusan yang dilakukan terhadap Merek terdaftar dan telah didukung pengesahan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, maka berdasarkan permasalahan ini, terdapat dua rumusan masalah utama yaitu, antara lain: (1) Bagaimana kewenangan Menteri dalam penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri terhadap Merek terdaftar dan telah memiliki putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap? dan (2) Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 196/G/2020/PTUN-JKT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yaitu dengan menggunakan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini “Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum meskipun Merek tersebut telah disahkan melalui putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap”. Berdasarkan pertimbangan hakim PTUN terkait substansi-materiil hal ini “tidak tepat” karena pasal yang diuji di Pengadilan Niaga berbeda dengan Pasal yang dijadikan alasan oleh Menteri untuk menghapus Merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dan hakim tidak menganalisis serta mempertimbangkan terkait fakta-fakta bahwa Merek tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan konsumen, dengan begitu Putusan PTUN tersebut telah membatasi kewenangan penghapusan Merek atas prakarsa Menteri yang dapat ditafsirkan bahwa Merek yang sudah mendapatkan pengesahan atau diuji dari pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan penghapusan. Sedangkan aspek formil-proseduril pertimbangan hakim “telah tepat” karena permintaan yang diajukan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Komisi Banding Merek adalah menyalahi Pasal 72 ayat (9) UUMIG dengan demikian pertimbangan hakim terkait formil-proseduril sudah tepat.
A registered Markcan be cancelled and/or abolished in the general register of Marks, based on the protection of the Mark that has been sued in court, has obtained a judgment that has permanent legal force and is declared valid as the owner of the mark, then the Mark will be strong in terms of its legality. Marks can also be abolished based on the initiative of the minister as in article 72 paragraph (6) of Law No. 20 of 2016 concerning Mark and Geographical Indications, Marks can be abolished by the minister, must be based and reasoned as stipulated in Article 72 paragraph (7) letter a, b and c UUMIG. In this case, the researcher examined the problems related to the removal of registered marks and has been supported by ratification through a court decision that has permanent legal force belonging to PT. Ayam Geprek Benny Sujono, then based on this problem, there are two main problem formulations, namely, among others: (1) How is the Minister's authority in the removal of Marks on the Minister's Initiative against registered Marks and has had a court ruling of permanent legal force? and (2) How is the analysis of the Decision of the State Administrative Court Number: 196/G/2020/PTUN-JKT? This research uses normative or doctrinal juridical methods, namely by using the main legal material approach by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. Based on the results of the study from this study "The Minister has the authority to carry out the removal of marks that are contrary to state ideology, laws and regulations, morality, religion, decency, and public order even though the mark has been ratified through a court decision and has permanent legal force". Based on the consideration of the PTUN judge regarding the material substance, this is "inappropriate" because the article tested in the Commercial Court is different from the Article used as an excuse by the Minister to remove the mark belonging to the PT. Ayam Geprek Benny Sujono, and the judge did not analyze and consider the facts that the mark has violated laws and regulations, creating legal uncertainty and consumer confusion, thus the PTUN Decision has limited the authority to remove the mark on the initiative of the minister which can be interpreted to mean that a mark that has been approved or tested from the court with a legally binding judgment still cannot be deleted. Meanwhile, the procedural aspects of the judge's consideration are "appropriate" because the request submitted by the Director of Trademarks and Geographical Indications on behalf of the Director General of Intellectual Property to the Trademark Appeals Commission is in violation of Article 72 paragraph (9) of the UUMIG thus the judge's consideration of the relevant formal-procedural is appropriate. |
T-Marianus Mendrofa.pdf :: Unduh