Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
Sigalingging, Eduard, author
ABSTRAK
Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menggambarkan bagaimana sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah dengan pemerintah daerah, yang akan dijelaskan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil yang diperoleh adalah bahwa sinkronisasi dilakukan melalui koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi, prioritas dalam...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tantri Lisdiawati, author
ABSTRAK
Tulisan ini merupakan hasil kajian kondisi empiris perencanaan pembangunan daerah yang dikaitkan dengan teori tentang strategi perencanaan pembangunan yang terdiri dari dimensi pendekatan perencanaan pembangunan dan konsistensi. Perencanaan pembangunan nasional dan daerah daerah yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem oerencanaan pemabangunan nasional, PP 8 tahun...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nunu A Hamijaya, author
SMART ASN 2019-2024 adalah target output tahap ke- 3
( RJPM 3) berkenaan dengan milestones Pembangunan ASN(UU No. 17 tahun 2007). Target ini tertuang dalam RPJMN untuk periode tahun 2015-2019, yakni memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM
yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK....
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ananda Putri Sujatmiko, author
Belum tercapainya cita-cita birokrasi yang konstruktif seperti efektifitas dan efisiensi dalam kacamata reformasi birokrasi ketatalaksanaan,
pada dasarnya bukanlah disebabkan pada kesalahan satu-dua pihak. Terdapat determinant factor yang sifatnya sistemik di antaranya silo activity, pergantian kepemimpinan yang berdampak pada perubahan mekanisme tata kerja organisasi, serta tidak terpetakannya tugas, fungsi, dan hubungan kerja...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yanuar Ahmad, author
Revitalisasi kelembagaan birokrasi dilakukan guna
mengembalikan birokrasi kepada fungsi dukungannya dengan dasar pencapaian Nawacita, penegakkan hukum dan peraturan perundangan dengan memperhatikan aspek dukungan politik dan legitimasi, serta duk ungan sumber-sumber daya organisasi. Revitalisasi yang dilakukan meliputi dimensi filosofi, paradigmatik, kelembagaan, ketatalaksanaan dan dimensi sumber daya manusia. Di sisi lain pemisahan cabang-cabang...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Anies S.M. Basalamah, author
Kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mencanangkan agar pada tahun 2024 aparatur sipil negara bisa berkualitas hebat atau biasa disebut "berkelas dunia" . akan tetapi kondisi ASN saat ini beserta peraturan-peraturan yang mengatur ASN sangatlah tidak mendukung sehingga mengubah ASN dari kondisi saat ini menjadi berkelas dunia hanya dalam...
Jakarta: Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2018
320 JPAN 8 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
