::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Ophelia NKA, author

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada saat berhentinya produksi yaitu saat dilakukannya tahap penutupan tambang (decommissioning) akan meninggalkan fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya yang telah digunakan untuk kegiatan produksi, sehingga berpotensi menjadi kendala atau membahayakan kegiatan lain di wilayahnya. Merupakan tanggung jawab Kontraktor Kerja Sama (KKS), pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45481

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Universitas Indonesia, 1994

S22916

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Agus Salim, author

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36717

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

R Nurhayati, author

ABSTRAK
Salah satu sisi HKI yang tidak dapat dielakkan terutama dewasa ini adalah semakin erat pengaruh HKI dalam perdagangan internasional. HKI menjadi semakin penting mengingat perannya yang begitu besar bagi kehidupan industri dan perdagangan internasional. Dalam kebijakan HKI nasional, Indonesia telah turut serta dalam komunitas global, dengan telah meratifikasi Persetujuan WTO (Agreement Establishing the World Trade...

2005

T36655

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nawandaru Dwi Putra, author

2009

T37432

UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Pembangunan ekonomi Indonesia memerlukan partisipasi dari semua lapisan masyarakat ekonomi, dimana lapisan masyarakat ekonomi yang terbesar adalah golongan pengusaha kecil. Pemerintah mewajibkan bank umum untuk memberikan kredit untuk usaha kecil. Pembentukan Undang-Undang Jaminan Fidusia bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Skripsi ini meneliti Undang-Undang nomor 42 tahun 1999...

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2004

S24080

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2006

S24077

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Yuhelson, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T36692

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Imran Nating, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T36699

UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit

Randy Suwenli, author

Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 01/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/PN.Niaga.Jkt.Pstdan02/Pdt.Sus.Actiopauliana/2014/P N.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan UUK-PKPU.dan perbandingan antara pengaturan Actio pauliana di Indonesia dengan Belanda dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Actio pauliana menurut undang-undang adalah hak yang diberikan kepada seorang kreditor melalui kurator...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58145

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak