Ditemukan 16814 dokumen yang sesuai dengan query
Siahaan, Lintong Oloan, author
PTUN mulai beroperasi sejak Januari tahun 1991, menyelenggarakan persidangan melayani masyarakat pencari keadilan di dalam bidang Tata Usaha Negara. Tugas utamanya adalah melakukan kontrol dari segi hukum (yuridis) terhadap Pemerintah (penguasa), dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan untuk menghentikan berlakunya atau beroperasinya keputusan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
T7590a
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitepu, Teman, author
Ekspor merupakan kegiatan perdagangan internasional yang pada hakekatnya mengirimkan barang ke luar negeri dari suatu negara/wilayah, ke negara atau wilayah di luar suatu negara dalam suatu rangkaian perdagangan. Ekspor merupakan kegiatan yang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi nasional, yaitu sebagai penghasil devisa yang sangat diandalkan. Karena itu, pemerintah Indonesia selalu...
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T7603
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nyulistiowati Suryanti, author
Keinginan untuk menjadikan BUMN sebagai sebuah badan usaha yang mandiri, tidak membebani Anggaran Keuangan Negara, dikelola secara efisien dan produktif sehingga dapat bersaing di pasar global, serta dapat sebagai salah satu pendukung perekonomian Negara, menjadi latar belakang dilakukannya kebijakan privatisasi yang diputuskan oleh Pemerintah. Krisis ekonomi yang menimpa Indonesia menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001
T8070
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Sood, author
ABSTRAK
Pembangunan selain menimbulkan dampak positif yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia, juga menimbulkan dampak negatif yang disebut dengan risiko, seperti terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan tidak hanya diutamakan faktor ekonomi, akan tetapi harus pula diperhatikan faktor lingkungan hidup, sehingga pembangunan itu disebut dengan pembangunan...
2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Andreas Eno Tirtakusuma, author
Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T9196
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tavinayati, author
Persoalan umum yang dihadapi hukum di Indonesia dewasa ini, adalah disatu pihak terjadi peningkatan produk materi hukum, tetapi pada pihak lain proses penegakan hukumnya masih lemah. HaKI sebagai sub sistem hukum nasional, menghadapi persoalan yang sama, yakni lemahnya penegakan hukum di bidang ini. Lemahnya penegakan hukum di bidang HaKI, terkait...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T9231
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ruby Tjahjana, author
Dalam kenyataannya, norma sosial yang ada di dalam masyarakat bukan hanya norma hukum saja. Norma sosial yang menjadi pedoman tingkah laku manusia di masyarakat ada empat, yaitu: norma moral, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Namun, dengan adanya persamaan dan perbedaan di antara norma-norma tersebut, selain saling mendukung, norma-norma...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T9242
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ishak Alfred Tungga, author
Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan, kadang-kadang tindak pidana ini didahului atau disertai dengan tindak pidana lain, misalnya pencurian, bahkan pembunuhan. Modus operandi kejahatan ini semakin meningkat dari segi kualitasnya, kadang dilakukan dengan cara yang sangat biadab misalnya perkosaan dilakukan di depan sesama pelaku. Kerugian yang ditimbulkan tindak pidana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Widarsono, author
Perubahan UUD 1945 telah memberikan pada DPR kekuasaan legislasi yang lebih tegas dan bukan sekedar hak. Secara kelembagaan kekuasaan legislatif ada pada 2 (dua) lembaga yaitu Presiden dan DPR, sebelum perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR. Setelah Perubahan UUD 1945 dinyatakan bahwa DPR...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T9748
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arief Widarto, author
Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T10834
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
