Ditemukan 16948 dokumen yang sesuai dengan query
Netty, author
Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah ada/jarang dilakukan sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Titiek Guntari, author
ABSTRAK
Perkembangan kejahatan sebagai hasil daya nalar manusia dalam bentuk pola perilaku merupakan konsekwensi logic dari perkembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Hal ini nampak semakin nyata bahwa kejahatan yang menonjol pada abad keduapuluh ini tidak lagi merupakan dominasi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah melainkan juga merupakan dominasi mereka yang memiliki...
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyu Wibowo, author
Di dalam tata pemerintahan suatu negara, hukum melaksanakan fungsinya sebagai sebuah kerangka yang merupakan perwujudan dari kebijakan pihak pemerintahan yang bersangkutan. Adalah menjadi sebuah kelaziman pada sebuah negara hukum bahwa setiap kebijakan pemerintah dituangkan di dalam sebuah bentuk peraturan perundang-undangan, dengan maksud di samping adanya kepastian tentunya diharapkan akan menjadi...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Abdul Aziz Nasihuddin, author
ABSTRAK
Dari sejarah kenegaraan ataupun dalam kepustakaan akan ditemukan dua sistem pemerintahan. yang pertama ialah sistem pemerintahan parlementer, dan yang kedua ialah sistem pemerintahan presidensial. Dalam perkembangannya dari kedua sistem pemerintahan tersebut memunculkan variasi-variasinya, seperti sistem pemerintahan campuran (hybrid system), sistem pemerintahan quasi, baik quasi parlementer maupun quasi presidensial dan sistem...
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arrisman, author
Di Indonesia berlaku hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Istilah hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda "adat rack", yang pertama kali dikemukakan oleh Snouck Hurgronje yang kemudian dipakai dalam bukunya "De A jehers ". Istilah ini, kemudian dipakai pula oleh van Vollenhoven yang menulis buku tentang hukum adat...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bambang Ryantho, author
Mengingat pentingnya kedudukan perkreditan dalam proses pembangunan, sudah semestinya pemberi dan penerima kredit serta pihak ketiga yang terkait dalam hal itu mendapat perlindungan melalui lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara umum tidak mengatur hal yang...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Moh. Saleh, author
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suhariyono A.R., author
Bentuk perbuatan pidana yang sudah lama dikenal, seperti tindak pidana terhadap harta benda, dapat dilakukan lebih efisien (tanpa menggunakan kekuatan fisik) dengan menggunakan komputer. Konsep KUHP, terutama pengaturan tindak pidana harta benda, yang dilindungi adalah obyek yang berwujud yang dapat diraba.
Selama ini, penerapan tindak pidana yang berkaitan dengan komputer...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harman Benediktus, author
ABSTRAK
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menyatakan pemberlakuan kembali UUD 1945. Sejauh menyangkut kekuasaan kehakiman, UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Baik dalam kedua Pasal tersebut maupun dalam penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman bukan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara, ia merupakan kekuasaan negara yang merdeka artinya...
1997
T 991
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Andayani Budisetyowati, author
ABSTRAK
Penelitian ini terpusat pada faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penelitian khusus pada DPRD Kotamadya Dati II Semarang dan DPRD Kabupaten Dati II Semarang.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif dan empirik dengan analisis secara kualitatif. Di samping penelitian kepustakaan dengan kajian peraturan...
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
