Ditemukan 153 dokumen yang sesuai dengan query
Buku ini pada bagian pertama berisi tentang laporan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Soeharto yang berhubungan dengan peristiwa G-30S/PKI di depan sidang MPRS.
Bagian kedua, diantaranya berisi ketetapan MPRS tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Sukarno dan penetapan GBHN.
Bagian ketiga berisi pidato Soeharto, sebagai pengemban ketetapan MPRS. Pidato...
Djakarta: Pradnya Paramita, 1967
K 342.05 IND p
Buku Klasik Universitas Indonesia Library
Collection of 1992-2002 general assemblies and annual session of the Indonesian People's Consultative Assembly on the process of amendments to Indonesian 1945 Constitution concerning legislative bodies...
Jakarta : State Secretariat of Republic of Indonesia, 2009
328.014 IND k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: DPR RI, 2015
328.598 IND l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Syamsuddin Haris, author
Jakara: Yayasan Obor Indonesia, 2014
320 959 8 SYA p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
May Kurniawan Sanjaya, author
ABSTRAK
Publik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari
permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerja
yang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan
5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya...
2016
S62772
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2017
328.598 FAT p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kupang, NTT: Kupang Yayasan Peduli Sesama , 2002
328.365 MEN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arif Usman, author
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran Setjen DPR-RI dalam memberikan dukungan keahlian untuk penguatan fungsi legislasi DPR-RI Periode Tahun 2004-2009, apakah struktur dan sistem Setjen DPR-RI mendukung fungsi legisasi DPR-RI periode tahun 2004-2009 dan apakah kendala yang dihadapi oleh Setjen DPR dalam memberikan dukungan keahlian dalam bidang legislasi pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28656
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Febrian, author
Jakarta: United Nations Development Programme (UNDP), 2009
328.598 FEB h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Gitta Nur Wulan, author
ABSTRAK
Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakan
salah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi dengan
bersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar hal
tersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasi
pada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenangan
penyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya,...
2016
S63076
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
