Hasil Pencarian

Ditemukan 394 dokumen yang sesuai dengan query

Datuk Usman

Diktat Hukum adat /Datuk Usman

Medan: Fakultas Hukum USU,

340.57 DAT d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bushar Muhammad

Pengantar hukum adat / Bushar Muhammad

Sebuah pengantar hukum adat jilid I ini memuat suatu kupasan tentang corak dan sifat umum hukum adat. Terdiri dari 7 bab yang membahas : (1) apa hukum adat?, (2) dasar perundang-undangan berlakunya hukum adat, (3) hukum adat sebagai aspek kebudayaan, (4) perhatian terhadap hukum adat pada jaman dahulu dan sekarang,...

Djakarta: Ichtiar, 1961

K 340.57 BUS p I

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

R. Soepomo, author

Hubungan individu dan masyarakat dalam hukum adat

Apa yang dimuat didalam buku ini pada umumnya adalah sama dengan isi pidato pada tahun 1941. Pada tanggal 31 Maret 1941, penulis sebagai gurubesar Iuarbiasa di Fakultas Hukum di Jakarta menguraikan pidato permulaan (inaugurele rede) tentang Hubungan individu dan masjarakat dalam hukum adat. Pidato itu diucapkan dalam bahasa Belanda. Namun,...

Djakarta: Pradnja Paramita, 1970

K 340.57 SOP h

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Haar, B. ter, author

Het adatprivaatrecht van Nederlandsch-Indie in wetenschap, practijk en onderwijs / B. Ter Haar

Het adatprivaatrecht van Nederlandsch-lndië in wetenschap, practijk en onderwijs, rede in tegenwoordigheid van zijne excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-lndië uitgesproken op den dertienden herdenkingsdag van de stichting der Rechtshoogeschool te Batavia...

Groningen: J. B. Wolters, 1937

K 340.57 HAA a

Buku Klasik Universitas Indonesia Library

Meliyana Yustikarini, author

Kedudukan masyarakat hukum adat di beberapa Undang-undang pemerintah daerah: Perbandingan sistem perintahan nagari dengan sistem pemerintahan marga

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah seluas-seluasnya. Kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang. Sejalan dengan berlakunya undang-undang nomor 22 tahun 1999...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14467

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library