Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Nazlia Purnama Sari, author

Penerapan pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri minyak dan gas : studi terhadap tender pengadaan alat pengeboran eksplorasi minyak dan gas di Blok Madura = Application of section 22 of bid rigging Law No. 5 tahun 1999 on the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition in the oil and gas industry : studies of integrated drilling services wells in Blok Madura

Persekongkolan dalam kegiatan tender merupakan perbuatan yang mengutamakan aspek perilaku berupa perjanjian untuk bersekongkol yang dilakukan secara diamdiam dalam persekongkolan tender, penawar menentukan perusahaan tertentu yang harus mendapat pekerjaan melalui harga kontrak yang diharapkan. Tesis ini menjelaskan tentang penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38727

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putri Dinda Aprianty, author

Pemilihan partner usaha melalui beauty contest proyek Donggi Senoro sebagai tender dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat = The selection of business partner by the beauty contest on Donggi Senoro project as referring to Act No. 5, 1999 on the Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices

Persekongkolan tender menjadi salah satu isu penting dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Dalam Position Paper KPPU Terhadap Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi tercatat bahwa sekitar 80% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPPU merupakan kasus persekongkolan tender. Salah satu kasus yang terkait dengan persekongkolan tender adalah kasus Proyek Donggi-Senoro. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38726

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irham Ramadhan Setyanto, author

Analisis yuridis penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia: studi putusan no. 17/KPPU-M/2015, putusan no. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, dan putusan no. 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017) = Juridical Analysis on the application of extraterritorial principle in acquisition regulation on Indonesian competition law: case study of decision no. 17/KPPU-M/2015, decision no. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST, and decision no. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia dengan melakukan analisis terhadap ketentuan pengambilalihan pada hukum persaingan usaha Indonesia itu sendiri serta doktrin yang digunakan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga membahas apakah penerapan prinsip ekstrateritorial dalam ketentuan pengambilalihan pada Putusan...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library