Hasil Pencarian

Ditemukan 110 dokumen yang sesuai dengan query

Beni Wijanarko, author

Relevansi pengecualian pelaku usaha kecil dari ketentuan undang-undang nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Pelaku usaha kecil mempunyai peran yang penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, karena kontribusinya bagi Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Tetapi karena ukuran skala usaha ekonominya yang kecil pelaku usaha kecil selalu kalah bersaing dengan pelaku usaha besar. Berbagai masalah juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arie Ekaputra, author

Analisis yuridis undang-undang no. 5/99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bagi perlindungan konsumen

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S24397

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis terhadap pengusahaan sektor pertambangan minyak dan gas bumi dari sudut pandang undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (libralisasi sektor pertambangan minyak dan gas bumi)

Universitas Indonesia, 2003

S24471

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Persaingan usaha pada proses tender proyek dinas pertamanan DKI Jakarta

Universitas Indonesia, 2004

S23776

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Rahmah, author

Pembentukan Holding Company Berbentuk BUMN Dalam Sektor Mineral Dan Batubara Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha = Establishment Of State Owned Enterprise's Holding Company In Mineral And Coal Mining Sector From Competition Law Perspective

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan hak yang diberikan kepada suatu pemerintahan. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia memperkenalkan perusahaan holding BUMN dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu Mining Industri Indonesia (“MIND ID”) yang bergerak dengan menjalankan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi sebagai strategic holding dan fungsi operasional peleburan alumunium. Pembentukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Demetrio Reinhart Priono, author

Pidana Denda dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang = Application of Fines in Business Competition Offences in Indonesia Post-Law Number 6 of 2023 Establishing the Government Regulation in Lieu of the law Number 2 of 2022 Regarding Job Creation as Law

Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alessandra Patricia Wijaya, author

Analisis Perbandingan Kasus Persekongkolan Tender dalam Paket Pengadaan Infrastruktur di Indonesia dan Singapura (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 dan Putusan CCCS Case Number 500/7003/16) = Comparative Analysis of Bid Rigging Cases in Infrastructure Procurement Packages in Indonesia and Singapore (Case Study of KPPU Decision Number 25/KPPU-I/2020 and CCCS Case Number 500/7003/16)

Dalam mengikuti proses pengadaan baik untuk sektor publik maupun privat, setiap pelaku usaha dengan tegas tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan praktik persaingan usaha tidak sehat. Salah satu dari bentuk kegiatan tersebut adalah persekongkolan tender. Larangan persekongkolan tender di Indonesia telah dengan tegas diatur dalam Pasal 22 UU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library