::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Ratih Budihapsari, author

Pembangunan rumah susun merupakan salah satu jalan keluar dari masalah keterbatasan lahan untuk perumahan yang biasa terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta. Krisis ekonomi dan moneter yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 lalu telah menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merosot sangat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

S21086

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Dewi Marlina, author

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tidak jarang BPPN mendapatkan hambatan secara yuridis. Sebagai contoh yaitu perkara gugatan yang diajukan oleh PT. Mitra Bangun Griya terhadap BPPN. Permasalahan yang menjadi dasan gugatan adalah berawal dari perjanjian pemasukan barang atau aktiva sebagai modal yang dilakukan oleh PT. MBG dengan PT. Bank Aspac....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21092

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Titin Fatimah, author

Selama ini banyak orang yang berbisnis kurang menyadari pentingnya memahami sebuah kontrak sebelum kontrak itu ditandatangani sehingga muncul sengketa karena perbedaan persepsi para pihak. Padahal sengketa tersebut dapat dihindari jika pada permulaan proses penyusunan kontrak masing-masing pihak telah mengerti tentang transaksi yang akan di laksanakan, prinsip-prinsip dasar kontrak dan prosedur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21095

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Nasution, Irma Sari, author

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPer yang dimulai dari pasal 1233 KUHPer ? pasal 1864 KUHPer. Hal-hal yang diatur di dalam Buku III KUHPer antara lain mengenai: perjanjian jualbeli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

S21100

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Maria Yohana Christanti, author

Asas keseimbangan merupakan asas yang dibutuhkan dalam suatu perjanjian, sebagai petunjuk bahwa isi suatu perjanjian merupakan kesepakatan para pihak yang adil dan serasi. Demikian pula pada perjanjian antara pemerintah dengan mitranya, karena dalam melaksana kan tugasnya seringkali pemerintah melakukan perbuatan keperdataan berupa perjanjian-perjanjian, antara lain perjanjian jual-beli, perjanjian pemborongan pekerjaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

S21127

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Ellen Then, author

Kemitraan antara pengusaha dan masyarakat bukan merupakan suatu ide yang baru. Pola kemitraan dapat merupakan salah satu jalan keluar untuk memecahkan konflik yang sedang terjadi antara perusahaan dan masyarakat setempat. Selain itu, perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menggunakan pola kemitraan untuk memperluas maupun mengamankan sumber bahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21129

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Alim Sri Handayani, author

Pewarisan berdasarkan wasiat merupakan penyimpangan dari pewarisan menurut undang-undang. Dalam praktek di masyarakat, seringkali. terjadi perkawinan di bawah tangan dan pengangkatan anak. Mereka tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, oleh karena itu pewarisan berdasarkan wasiat mempunyai peranan yang sangat penting. Agar mereka yang tidak dapat mewaris berdasarkan undang-undang, dapat menikmati warisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S21132

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Tegas Febryanto, author

Kontrak Karya merupakan standard kontrak yang digunakan dalam usaha pertambangan umum. Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka Penanaman Modal Asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara. Dengan diberlakukan ya...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S21137

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Aqwa Mulya, author

Setiap pelaksanaan dari pengelolaan hutan harus mengikuti prinsip dasar pengelolaan hutan secara profesional untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management). Pelaksanaan pemungutan sampai dengan pemanfaatan Dana Reboisasi merupakan salah satu unsur dari pengelolaan tersebut, yang memberikan dukungan menentukan dalam mewujudkan pengelolaan dengan asas manfaat dan lestari. Mengenai Dana Reboisasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S21142

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak

Ignatius Supriyadi, author

Pembakuan sepakat sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang pada waktu itu, yaitu Rasionalisme dan Individualisme. Individu dipandang sebagai pusat kehidupan dan tujuan dari setiap tindakannya. Ia mempunyai akal budi dan kebebasan untuk berkehendak atau berkemauan juga untuk menyatakan ya atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998

S20958

UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Abstrak