Ditemukan 221 dokumen yang sesuai dengan query
Sujarwo Handhika, author
Taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup sering digunakan masyarakat Batam, terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota. Sebagai sarana transportasi dalam mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk sehari-hari di kota Batam, pelayanan angkutan taksi di Batam tidak menggunakan argometer dalam perhitungan tarifnya, sehingga kemudian membuat pelaku usaha taksi menerapkan besarnya tarif...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S24963
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Sarah Listiatun, author
Skripsi ini membahas tentang analisis terhadap dugaan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex 21) terhadap PT Graha Layar Prima (Blitz Megaplex).Berawal dari laporan PT Graha layar Prima (Blizt Megplex) ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang melaporkan terjadinya dugaan PT Nusantara Sejahtera Raya (Cineplex...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24855
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Toddy Arryandha, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
S23968
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Poppy Cut Fahmasuci, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S24349
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andre Fahreza, author
Naskah ringkas ini membahas mengenai konsepsi Essential Facility Doctrine yang intinya adalah pelaku usaha monopoli yang mengendalikan suatu fasilitas tertentu yang amat penting dalam industri besangkutan memiliki kewajiban untuk memperbolehkan pesaingnya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Essential Facility Doctrine ini lahir dan berkembang dari putusan perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S69417
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Amalia Edianti Putri, author
Persaingan Usaha dan Hukum Kekayaan Intelektual. Hubungan ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, salah satunya adalah prespektif ekonomi dari hukum. Dikarenakan kedua sector hukum memiliki peran yang penting dalam sistem perekonomian, tentunya keduanya akan bersinggungan dalam praktek. Pada dasarnya, Hukum Kekayaan Intelektual memberikan hak ekslusif untuk memonopoli dan mengeksploitasi karya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S65240
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Chika Rananda Astari Putri, author
Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU tentang dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait pengaturan produksi bibit ayam pedaging broiler di Indonesia. Sejak tahun 2015, tengah ramai kasus mengenai kesepakatan yang dilakukan oleh 12 pelaku usaha pembibitan ayam untuk melakukan pengurangan produksi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66712
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rinjani Indah Lestari, author
Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan persepsi praktek monopoli yang diatur oleh Undang-undang No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya permasalahan ketika dihadapkan dalam kasus Akusisi atau pengambilalihan saham Lembaga Penyiaran...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44597
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Saritua, Goklas, author
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum dalam penanganan perkara pelanggaran terhadap hukum persaingan usaha di Indonesia yang telah mulai berlaku efektif sejak tanggeal 5 Maret tahun 2000. UU tersebut dimaksudkan untuk menegakan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T16395
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nadapdap, Binoto, author
Penelitian ini bertujuan untuk menjajaki kemungkinan mengenai penggunaan alat bukti tidak langsung (indirect evidence) dalam penanganan perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel di tengah kesulitan yang dialami oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mendapatkan alat bukti langsung. Aparat persaingan usaha di pelbagai belahan dunia mempunyai permasalahan yang relatif sama untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
