Ditemukan 265 dokumen yang sesuai dengan query
Agnes Angelika, author
Dalam rangka penyelesaian akibat-akibat dari krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 di Indonesia, khususnya berkenaan dengan masalah utang piutang yang sangat mendesak di kalangan dunia usaha dan atas permintaan dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF), Indonesia harus segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan kewajiban debitur kepada...
Depok: Universitas Indonesia, 2002
T16714
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sutoyo Wijaya, author
Itikad tidak baik yang terdeteksi pada trade dress sebuah produk mengakibatkan kerugian bagi pihak yang lebih dulu mendaftarkan mereknya. Perselisihan yang diakibatkan oleh itikad tidak pada trade dress sebuah produk bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena perselisihan sejenis sudah pernah terjadi dan diputuskan pada 24 September 1931 di PN...
Universitas Indonesia, 2006
T17296
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Eniyaty, author
Krisis moneter di tahun 1997 mengakibatkan beberapa bank yang diniiai tidak sehat diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Negara, selaku badan yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan KeppresNomor 27 Tahun 1998, dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan. Tugas badan ini pada intinya adalah melakukan tindakan untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17298
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Pattinama, Tisha Sophy, author
Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Perselisihan jual beli yang tejadi dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu penyelesaian di muka pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Proses penyelesaian di muka pengadilan membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17299
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Puspa Christianti, author
Surat sanggup atau Surat Aksep adalah surat pengakuan utang yang didalamnya memuat kewajiban/janji/kesanggupan tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diuangkan kepada penerima. Surat Sanggup yang diunjukkan oleh kreditor kekuatannya menjadi sebagai Alat Pembayaran Kredit. Tanggung jawab Yuridis dari Debitor Penerbit Surat Utang adalah sama dengan tanggung...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14565
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mohamad Akmaludin, author
Menurut Undang-undang Faillisement Verordening Staatsblad Tabun 1905 No. 217 jo. Staatsblad Tahun 1906 No.348. Pasal I ayat 1, Undang-undang Kepailitan berbicara secara netral tentang kepailitan menyangkut debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar. Dalam titel mengenai Penundaan Pembayaran, yang dibicarakan adalah mengenai debitor yang menyatakan "bahwa setiap Debitor yang tidak...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14577
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Pamong Tarubar M., author
Salah satu putusan KPPU yang mendapat perhatian masyarakat banyak adalah putusan kasus perjanjian dual acess yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia. Perjanjian dual acess yaitu perjanjian pendistribusian tiket penerbangan Garuda Indonesia yang mengharuskan Setiap Biro Perjalanan Wisata untuk menggunakan terminal Abacus yang di dalamnya terdapat sistem...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17627
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amir Syamsuddin, author
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat. Masyarakat modem yang futuritif dan pragmatis memandang perjanjian baku sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T17652
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yulien Krishna Devi, author
Perkembangan prinsip-prinsip aturan hukum internasional hak cipta mengikat Indonesia untuk turut mengakomodasi perubahan aturan tersebut dengan melakukan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya. Walaupun demikian, patut kita cermati bahwa kepentingan nasional tidak sesungguhnya tertampung di dalam perjanjian internasional yang telah disepakati. Sebagai akibatnya, kondisi negara berada di persimpangan jalan antara reality...
Depok;Depok: Universitas Indonesia, 2005
T18878
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Lestariani, author
Kesepakatan kedua calon mempelai dalam perkawinan menjadi syarat materil yang sifatnya absolut. Pada kasus diketahui bahwa kesepakatan/janji kawin dapat menjadi faktor terjadinya hubungan seks pra nikah. Hal ini sangat merugikan perempuan terlebih terjadi ingkar janji kawin dari pihak lelaki. Karenanya diperlukan suatu perangkat hukum untuk melindungi perempuan. Namun, apakah peraturan...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19629
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
