Ditemukan 1162 dokumen yang sesuai dengan query
"Selama 4 tahun mulai tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan tahun 2002 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut mengalir begitu saja sebagai respon terhadap tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain dilatar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan...
JLI 7:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Constitutionally the institution which has an authority to settle dispute between institutions is constitutional court. However, in the dispute between Judicial Comission and Supreme Court, the constitutionional court is not able to handle the case besause there is an exception of article 65 constitutional court...
JHUII 13:1 (2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Assesses what we know - and do not know - about comparative constitutional design and particular institutional...
Cambrigde : Cambrigde University Press , 2012
342 COM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Margarito Kamis, author
ABSTRAK
Gagasan negara hukum yang demokratis, demikian juga perdebatannya di
Indonesia mempakan dua hal menarik untuk dikaji. Sungguhpun harus diakui UUD
1945 (sebelum diubah) hanya menegaskan terminologi negara hukum dalam
penjelasannya. Tetapi dalam perjaianan sejarah ketata-negaraan dan hukum positif
teminologi tersebut kemudian muncul sebagai terminologi hukum dalam hukum positif
Indonesia. Diawali pada tahun 1949, tepatnya pada...
2004
D697
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aniza Fithriani, author
ABSTRAK
Penelitian ini mengenai kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan pada suatu kementerian kemudian dari kewenangan tersebut dicoba dikaji mengenai pembentukan peraturan pelaksana terhadap peraturan menteri dalam kajian perundang-undangan menggunakan studi kasus Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal yang merupakan peraturan pelaksana atas peraturan menteri nomor P.55 tahun 2016 yang merupakan peraturan pengganti atas PErmen...
Depok:
2017
T49294
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
A. Hamid S. Attamimi, author
Depok: Univesitas Indonesia. Fakultas Hukum, 1993
PGB-Pdf
UI - Pidato Universitas Indonesia Library
Harry Puguh Sosiawan, author
Tesis ini merupakan hasil tentang Telaah terhadap perdebatan antar Fraksi dan proses amandemen pasal 34 UUD'45, tentang peran negara dalam penangan kesejahteraan sosial di dalamnya. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya ketidak pastian bagaimana sebenarnya pananganan fakir miskin dan anak terlantar di Indonesia, ketidak pastian ini berkaitan dengan ppla...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12066
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Netty, author
Hak Uji Materiil terhadap peraturan di bawah undang-undang hampir tidak pernah ada/jarang dilakukan sampai tahun 1992 karena hukum acara untuk melakukan hak uji materiil belum ada. Baru pada tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1/1993 tentang Hak Uji Materiil. Dengan keluarnya Perma tersebut tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk...
Depok: Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakarta: Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, 1992
R 342.02 Dew k
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
Risna Ismail Suny, author
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bersifat mandiri dengan posisi yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berfungsi melakukan kekuasaan yang merdeka untuk menyelengarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara teoritis Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawdl konstitusi, sebagai penafsir konstitusi, pelindung hak konstitusional warga negara, sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19665
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
