Hasil Pencarian

Ditemukan 805 dokumen yang sesuai dengan query

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Ilham Irmantyo, author

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sah : putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 0018/PUU-I/2003 pengajuan UU No. 45 tahun 1999 tentaang pemekaran provinsi Papua terhadap UUD 1945

Jakarta: Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah, 2006

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wahyu Mijaya, author

Pergantian presiden menurut hukum positif Indonesia: studi yuridis tentang proses berhentinya Suharto sebagai presiden republik Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

S25512

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simorangkir, J.C.T., author

Around and about the Indonesian constitution of 1945

Jakarta: Djambatan, 1980

342.598 SIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Belinfante. A.D., author

Beginselen van Nederlands staatsrecht

Alphen: Samsom, 1980

BLD 342 BEL b

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sulthan Arib Fidianto, author

Perbandingan Konstitusi Afghanistan, Iran, dan Pakistan Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dengan Sistem di Indonesia = Comparison of the Constitutions of Afghanistan, Iran and Pakistan in Resolving Disputes on the Authority of State Institutions with the Indonesian System

Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library