Hasil Pencarian

Ditemukan 237 dokumen yang sesuai dengan query

Dinar Dwi Prasetyo, author

Pelaksanaan Pencegahan Korupsi Melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi Di Kementerian Pertanian = The Prevention Of Corruption Through The Anti Corruption Determination Training At The Ministry Of Agriculture

Skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan korupsi melalui Pembinaan Tekad Anti Korupsi di Kementerian Pertanian berjalan lancar secara teknis. Namun, secara...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013

S47795

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sidabutar, Johannes Eko S. Junior, author

Tinjauan yuridis terhadap putusan MK Nomor 21/Puu-Xiv/2016 terkait permufakatan jahat delik korupsi: studi putusan kasasi No. 168 K/Pid.Sus/2011 = The analysis of Indonesian constitutional court verdict number 21/Puu-Xiv/2016 related to the conspiracy of corruption crime: study case: Indonesian supreme court verdict number 168 K/Pid.Sus/2011

ABSTRAK
Topik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang diajukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak...

2017

S70154

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yuris Yurisprudentia, author

Menjalankan Perintah Jabatan Sebagai Dasar Penghapus Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus pada Beberapa Putusan Mahkamah Agung) = Execution of an Official Order as an Exclusion of Criminal Punishment in Corruption Criminal Act (Case Study on Indonesian Supreme Court Cases)

ABSTRAK
Skripsi ini mencari jawaban mengenai kriteria apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam menerapkan ketentuan Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan sebagai alasan penghapus pidana, pada Putusan No. 572 K/Pid/2003 tentang kasus korupsi dana non-budgeter bulog Akbar Tandjung. Kriteria dalam putusan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolok ukur untuk menguji...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library