Hasil Pencarian

Ditemukan 20 dokumen yang sesuai dengan query

Rizki Utami Kurnia Pratiwi, author

Kedudukan hukum personal guarantor (penanggung/borg) sebagai termohon pailit: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 antara Arifin dan PT Bank Mayapada Internasional, Tbk = Legal position of personal guarantor (guarantor/borg) as bankruptcy respondent: case study Supreme Court decision 212 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 between Arifin and PT Bank Mayapada Internasional, Tbk

Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S65864

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Irdasari, author

Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik Yang Diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Dikaitkan Dengan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Membuat Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2766 K/Pdt/2020) = Overlapping Property Rights Certificates Issued by the National Land Agency Associated with the Authority of land deed-making officials in making deeds of sale and purchase (Study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2

Tujuan penerbitan seritpikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional seharusnya memberikan pengakuan serta kepastian hukum kepada masyarakat atas kepemilikan tanah. Indonesia menganut sistem publikasi negatif, yang berarti terhadap kedudukan sertipikat dan/atau hak atas tanah masih dapat disangkalkan, Pada praktiknya masih ditemukan permasalahan tanah terkait penerbitan sertipikat, meskipun telah melalui prosedur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Irdasari, author

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, Lintong Oloan, author

Eksekusi Putusan di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Amandemen (Undang-Undang No. 9 Tahun 2004)

Jakarta: Perum Percetakan Negara, 2007

342.06 SIA e

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Adi Saputra, author

Dampak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt/G/2016/PN.JKT.BRT atas akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat oleh notaris L = The impact of West Jakarta District Court Decision Number 59/Pdt/G/2016/PN.JKT.BRT on decision of Meeting Resolutions Deed (PKR) Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) made by notary L

Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat oleh Notaris L berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh Para Ahli Waris Pemegang Saham ,yang Akta PKR nya dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Implikasi Hukum Akta Pernyataan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55278

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dalih keadilan dan error juris sebagai alasan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

There are many conditions that could be determined as valid defenses in court decisions. Some have been specified in the Indonesian Criminal Code but others appear from legal practices. In the verdict number 583/Pid.B/2010/PN Jkt Sel., panel judges concluded that the accused was nonpunishable due to the existence of valid...

JY 4:1 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Anggi Maisarah, author

Akibat murtad terhadap perkawinan ditinjau dari undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (studi kasus putusan pengadilan agama nomor 2390/ PDT. G/ 2013/ PA. DPK dan nomor 695/ PDT. G/ 2012/ PA. JP) = The legal consequences of being murtad towards marriage in terms of law no 1 of 1974 concerning marriage and compilation of islamic law (a case study on court decisions of religion court No 2390 /PDT. G/ 2013 /PA. DPK and No 695/ PDT. G/ 2012 PA. JP

Di Indonesia, murtadnya salah satu pihak sepanjang perkawinan sering kali menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini, yang menelaah secara mendalam seperangkat peraturan yang mengatur tentang akibat murtad terhadap perkawinan, yaitu berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yuridis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55985

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ariesta Wibisono Anditya, author

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1607/K/PDT/2013 mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas = Analysis over judgement of supreme court of Republic of Indonesia number 1607/K/PDT/2013 concerning accusation to share grant deed made without having regard to Indonesian law number 40 year 2007 regulation of limited liability company

Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43062

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putusan mahkamah konstitusi sebagai tafsiran resmi hukum islam di indonesia

Tidak seperti negara islam atau mayoritas berpenduduk muslim lain, konstitusi negara Indonesia tidak menyebutkan kata"syariah" sebagai sumber penyesunan Peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, beberapa aspek hukum Islam telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hukum Islam versi negara ini sering mendapatkan tantangan dari umat Islam di Indonesia bahkan sejak pengundangannya...

JK 11 (1-4) 2014

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Herlyana Maharani, author

Analisis pertimbangan hakim mahkamah agung mengenai kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkait perkara wanprestasi (studi 6 putusan Mahkamah Agung) = Analysis of the Supreme Court Judges Considerations regarding the authority of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) related to default cases (study of 6 supreme court decisions)

Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian