Hasil Pencarian

Ditemukan 917 dokumen yang sesuai dengan query

Rebecca Fajar Elizabeth, author

Penggunaan pasal inkonstitusional dalam putusan perkara pidana di pengadilan negeri (studi kasus putusan no. 1114/PD.B/2006/JKT.PST)

Dalam hukum pidana, setiap pihak yang menjalankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) wajib memperhatikan asas legalitas. Terkait dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia, maka hak kostitusional seluruh warga Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jika hak-hak konstitusional terlanggar, seorang warga negara dapat mengajukan permohonan judicial review suatu undang-undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

S22601

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Manalu, Lidya, author

Penerapan pasal 33 UU No. 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi terkait kewenangan mengadili pengadilan tindak pidana korupsi pada PN. Jakarta Pusat : studi kasus putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi....

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S463

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Matondang, Erwin, author

Penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk terminologi kekayaan negara hubungannya dengan pembuktian dan hasil eksekusi tindak pidana korupsi : studi kasus PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia = Application of the principle of De Autonomie Van Het Strafrecht materiale for the terminology of the state assets in connection with authentication and the execution of corruption : case study PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas De Autonomie Van Het Materiele Strafrecht untuk kekayaan negara. Karena terminologi mengenai kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan memiliki arti yang berbeda khususnya kekayaan di BUMN, pembahasan ini harus didukung dengan Asas Systematishe Specialiteit untuk menentukan undang-undang yang dapat dikenakan terhadap pelaku di...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S306

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Margaretha Andreani , author

Bentuk-bentuk kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam upaya hukum peninjauan kembali perkara pidana = Judicial reviews a criminal case appeal to the highest court decision with reason judge's mistakes or a clear blunder

ABSTRAK
Peninjauan kembali adalah suatu upaya hukum yang dipakai unttuk memperoleh perubahan terhadap putusan hakim yang pada umumnya tidak dapat diganggu gugat lagi. Alasan peninjauan kembali telah diatur secara limitatif dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Salah satu alasan peninjauan kembali adalah apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan haakim...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S428

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Ahmad Radinal, author

Kedudukan saksi dalam persidangan perkara pidana di Indonesia tinjauan yuridis putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 = Witness evidence in Indonesian criminal trial, law analysis on Indonesian Constitutional Court decision number 65/PUU-VIII/2010

Ketentuan mengenai saksi dalam hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan bertentangan dengan Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S42816

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Valdano Paulo Ruru, author

Analisa kejahatan perang dan unsur-unsurnya dalam kasus prosecutor v. Dusko Tadic = The analysis of war crimes and its elements in the case of prosecutor v. Dusko Tadic

War Crimes are one of the crimes that shocks the conscience of human. War crimes have contextual elements (armed conflict), mens rea elements, and actus reus elements. An armed conflict can exists in the form of international armed conflict and internal armed conflict. ICTY considered these elements in the case...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S42994

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library