Hasil Pencarian

Ditemukan 337 dokumen yang sesuai dengan query

Febby Mutiara Nelson, author

Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek

Jakarta: Damera Press, 2022

345.05 FEB h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Abdul Basir, author

Eksistensi asas diferensiasi fungsional antara polisi dan jaksa dalam kitab undang-undang hukum acara pidana serta pengaruhnya terhadap sistem peradilan pidana = Existence of functional differentiation principle between police and prosecutor in criminal procedure code and the influences for criminal justice system

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengandung beberapa asas didalamnya, Salah satunya adalah asas diferensiasi fungsional. Asas ini berarti penegasan pembagian tugas dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. KUHAP meletakan suatu asas 'penjernihan' (clarification) dan ?modifikasi? (modification) fungsi dan wewenang antara aparat penegak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35268

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bawengan, Gerson W., author

Penyidikan perkara pidana dan teknik interogasi

Jakarta: Pradnya Paramita, 1989

345.5 BAW p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Christina, author

Ajaran penyertaan dalam delik pemalsuan akta otentik melalui pendekatan undang undang jabatan notaris (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Pid.B/2001/PN. Jak. Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 38/PID/2002/PT. DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004) = The theory of participation in the offense of counterfeiting an authentic deed analyzed from the perspective of law on notarial function a study on the court decision

ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42460

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Johanes Blasius Vernando Sh, author

Kedudukan hakim pemeriksa pendahuluan dikaitkan dengan kewenangan KPK dalam pembaharuan hukum acara pidana Indonesia = The position of the hakim pemeriksa pendahuluan associated with the KPK in the Indonesian criminal procedure law reform / Johanes Blasius Vernando Sh

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan jaminan atas penghargaan hak tersangka dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya terkait dalam kedudukan seseorang dimata hukum. Jaminan hak dalam upaya paksa (dwang middelen) yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim (Pengadilan). Keberadaan Lembaga Pra Peradilan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42621

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hamrat Hamid, author

Pembahasan permasalahan KUHAP bidang penuntutan dan eksekusi dalam bentuk tanya jawab

Jakarta: Sinar Grafika, 1992

345.05 HAM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ahmad Farhan, author

Kajian Implementasi Kebijakan Anti-Boryokudan (Botaiho) di Jepang terhadap Organisasi Yakuza = A Study on the Implementation of Anti-Boryokudan (Botaiho) Policy in Japan against Yakuza Organization

Organisasi kriminal sering diceritakan melakukan kejahatan terselubung dalam kerahasiaan dan melanggar sesuatu yang sudah diatur oleh aturan hukum yang telah lama ditetapkan. Salah satu dari organisasi kriminal tersebut adalah Yakuza. Yakuza adalah nama yang digunakan untuk menyebut sindikat kejahatan terorganisir di Jepang. Bisnis utama Yakuza pada dasarnya sama dengan organisasi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library